'nBASIS

Home » ARTIKEL » Korupsi, Tema Utama Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan

Korupsi, Tema Utama Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


karikatur

Aliran listrik mati dan harga rekening dinaikkan bukanlah berita. Aliran air bersih mati ke pelanggan dan harga pelayanan dinaikkan juga bukan berita. Bukan itu penyebab sesungguhnya kerusuhan di LP Tanjung Gusta, meski sebagai pemicu memang iya. Juga bukan protes atas cara berfikir naïf di balik pengaturan kembali soal remisi itu. Semua terpulang kepada pertanyaan serius, sehebat apa korupsi di negeri ini.

Ada yang menganggap penting faktor over-capacity dalam kerusuhan LP Tanjung Gusta. Tetapi jika angka kenaikan penduduk berkolerasi dengan angka kenaikan kejahatan seiring dengan persempitan cara-cara normal mencari nafkah kehidupan, dan di sisi lain hukum semakin giat mempecundangi orang-orang kecil saja, bukankah masalah over-capasity itu sesuatu yang semestinya prirotas kebijakan? Nudirman Munir pantas marah, karena pada anggaran tahun 2011 APBN mengalokasikan dana untuk itu, tetapi tak jelas juntrungannya.

Jika melihat dan mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, LP Tanjung Gusta dan LP lain adalah sejenis tempat yang sangat tidak bisa dikendalikan. Transaksi narkoba berlangsung terus, dan entah siapa yang bisa memberi penjelasan sampai kapan bisa selesai masalah itu. Jadi jangan heran bebatuan pun digunakan sebagai senjata yang diarahkan oleh para warga binaan ke luar LP (menurut laporan media) saat kerusuhan kemaren.  Buruknya pengelolaan adalah intinya. Bukankah dari semua cerita buruk tentang LP dapat disimpulkan bahwa secara umum ketidak-becusan pengelolaan adalah pangkal masalah? Sangat diperlukan perubahan maindset orang-orang di bawah kementerian yang dipimpin oleh Amir Syamsudin itu. Artinya, kejadian serupa pasti sangat rawan terjadi di LP lainnya di Indonesia. Banyak orang merasa menterinya harus dimintai pertanggungjawaban dan tak cukuplah orang separtainya ini sekadar dimarah-marahi oleh Presiden SBY.

Jika kita ingat kejadian LP Cebongan, malah kita makin getir bahwa hukum tidak berlaku di sana. Bisa-bisanya sekelompok orang membawa senjata canggih dari instansinya untuk membunuh orang yang ada di situ. Lihat pulalah proses peradilannya, bahkan LP dan Kepolisian tampaknya tidak dimintai tanggungjawab. Seolah sah untuk disimpulkan bahwa secara politik semua instansi yang memegang senjata dan terkait dengan peradilan, tampaknya sangat jauh dari pemahaman HAM dan pertanggungjawaban atasnya.

Korupsi Kita. BBC pernah menyajikan data tentang “most corrupt world leaders”. Di sana dicantumkan Indonesia dengan ikon Soeharto sebagai orang yang menduduki nilai korupsi dengan urutan pertama. Menyusul Filipina, Congo, Nigeri, Serbia, Haiti, Peru, Ukraina, Nicaragua dan ditutup lagi untuk nomor sepuluh oleh tokoh dari Filipina.

Melihat nilai kerugian Negara akibat korupsi para pemimpin dunia itu, kelihatannya ada yang tak beres juga. Pertanyaannya tentang metoda dan asumsi pokok yang digunakan untuk mengkonstruk korupsi dan membentangkan lika dan liku perlawanan. Siapa yang akan dilawan, dan siapa yang akan melawan, kapan dan dengan target (politik) apa semua itu berlangsung.

Kemudian, haruslah juga diperhitungkan sejarah kekorupsian. Bukankah ada korupsi bersifat hidency (sangat tersembunyi dan sukar dideteksi) dan ada korupsi yang sifatnya lebih terang-terangan? Lagi pula, selalu ada motif di balik tuduhan korupsi. Mana mungkin uang yang disuply oleh badan dunia yang dikorupsi bersama pemimpin Negara yang dibantu dengan para petinggi lembaga donor diumumkan secara terbuka? Tidak mungkin, karena itu sebuah kartu truf kehidupan dalam hubungan internasional. Akhirnya haruslah dikatakan dengan tegas bahwa pendekatan atas korupsi itu memang rumit, dan yang pasti tak boleh bodoh. Sebab dalam iklim bodoh, koruptor terbesar bisa berteriak lebih lantang mewacanakan perang melawan korupsi. Tetapi yakinlah, ia yang berteriak lantang itu hanya akan berlari di tempat biar kelihatan (terkesan) seperti bekerja dan seperti orang suci. Ia menipu semua orang, sebetulnya.

Pemerintahan di LP. Sebetulnya sudah lama perubahan persepsi formal tentang narapidana yang tak lagi dipandang masuk dan diperlakukan dalam kawasan penjara (penjera: disiksa agar jera). Kejahatan itu sudah dianggap atribut sosial, meski tetap ada andil orang perorang dalam setiap kejahatan yang terjadi. Memang beragam cara pandang tentang ini, meski teori usang seperti yang diajarkan Lombroso, tetap masih berpengaruh. Katanya, kejahatan itu juga memiliki sifat genetis dan dapat diperkirakan hanya dengan memperhatikan cirri-ciri fisik orang: rambut, bentuk muka, rahang, dan lain sebagainya.

Tetapi meskipun trend dunia sudah begitu jauh meninggalkan konsep Lombroso, keadaan belum berubah sama sekali. Jadi, penjara yang harus berubah menjadi institusi koreksional untuk resosialisasi, bukan lagi tempat untuk memangsa, dalam bentuk apa pun, dianggap sebagai paradigma pengelolaan penjara yang mesti berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP). Semangat ini dikukuhkan oleh undang-undang, dan tanyakanlah kepada setiap orang yang memegang peran penting dalam sistem koreksional dan pemasyarakatan itu. Tanyakan ke semua saja: mulai dari Presiden, Menteri, Wakil Menteri, Dirjen, Kepala Perwakilan di Wilayah, Kepala LP, Sipir dan semua petugas. Mereka, seperti irama koor, pasti akan mengakui dengan bangga atas perubahan yang humanistic approach itu.   

Tetapi dalam negeri korupsi semua peluang memanfaatkan jabatan (abuse) dan peluang terbuka pelaksanaannya pastilah menjadi ajang korupsi. Hal ini tak patut ditanyakan kepada mereka yang berada di balik besaran pusaran korupsi itu. Mereka tak akan mengakui, dan jika mereka tersinggung dampaknya bisa macam-macam. Mereka seperti harimau yang siap menerkam. Jadi pandai-pandailah menyiasati dengan cara apa agar kekuasaan mereka tidak selalu abuse dan koreksi terhadap mereka tak berakibat fatal terhadap semua niat baik, apalagi koreksi yang datangnya dari orang awam. Hanya revolusi yang bisa terang-terangan menuding mereka. Karena dalam revolusi tak ada tenggang rasa lagi atas simbol, pangkat dan tradisi korupsional yang mereka bangun sehebat dan sekukuh apa pun jua. Tetapi revolusi kecil dan revolusi besar, tidak mungkin berhasil saat ini. Kalau begitu patutnya berdo’a sajalah. Berdo’a agar Tuhan menunjuki penguasa ke jalan yang benar.

Semua mantan narapidana pasti mengakui fakta pemerintahan resmi Negara penjara ada dalam setiap LP. Terserah mau dibantah seperti apa dan oleh siapa. Warga binaan sangat tak berdaya, dan dunia luar tidak memiliki sinambung energi yang memadai untuk perbaikannya. Kalau tidak mengapalah bolak-balik sidak Patrialis Akbar saat menjadi Menteri tak membawa hasil? Sejak masih menjabat tim pemberantas mafia hukum dan hingga menjabat sebagai Wamen, Denny Indrayana cukup rajin juga tak sekadar monitor, tetapi sidak langsung ke LP. Hasilnya tak ada. Mengapa? Ya, karena LP itu sebuah “Negara resmi penjara” yang memiliki sejarah, adat-istiadat dan (jika boleh disebut) sistem moneter yang unik. Anggaran Pendapatan dan Belanja di “Negara resmi penjara” itu dirumuskan sedemikian rupa, yang sekaligus menjelaskan mengapa ada kompor untuk memasak di sana. Mengapa berbagai jenis persenjataan untuk membunuh pun ada di sana. Mengapa ada narkoba yang sangat mencukupi di sana. Mengapa semua ketak-wajaran itu setiap kali dibongkar tak pernah mempan sama sekali. Presiden SBY tak cukup sekedar memarahi Menterinya.

Penutup. Anda pasti merasa sangat sia-sia mengajarkan HAM kepada para pemangku utama pelaksanaan HAM yang imperatif bagi setiap orang. Bahkan ketika Sylvester Stallone yang dikisahkan dalam filem “Lock Up” akhirnya bertindak sendirian menumbalkan diri dengan sedikit support dari orang-orang yang sudah sangat muak dengan perlakuan buruk, semua orang hanya akan berucap satu hal: “itu hanya mungkin dalam sebuah filem. Sutradaranya yang begitu humanistik, dan cukuplah itu sebagai interupsi belaka yang hilang bersama angin lalu”.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan 15 Juli 2013, hlm C5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: