'nBASIS

Home » ARTIKEL » KAMBING HITAM

KAMBING HITAM

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


kambingitem

OMBUDSMAN RI dikabarkan merekomendasikan “Pencopotan Kalapas Tanjung Gusta dan Manajer PLN Helvetia”. Sepintas sangat masuk akal kelihatannya. Tapi sadarkah orang ini bahwa jika pun dibunuh si Kalapas dan si Manajer PLN Helvetia itu keadaan tak akan berubah sama sekali? Ini kebobrokan sistemik. Jangan ambil korban sia-sia. Mengapa masih menyukai model solusi “kambing hitam?”

Memang kelihatannya wajar juga SBY memarahi Menteri. Lalu, selesaikah masalah? LP di seluruh Indonesia begitu bobrok, dan kerusuhan seperti yang terjadi di Medan bukan sesuatu yang luar biasa. Apa bisa selesai dengan hanya menunjukkan kemarahan kepada Menteri? Adakah yang mau memperbaiki kebobrokan sistem ini? Ada yang tahu di mana hulu persoalan ini?

Bukan Soal Wawasan. Sebuah sumber yang memberi keterangan tentang Ombudsman itu berbunyi demikian:  “An ombudsman is usually appointed by the government or by parliament but with a significant degree of independence, who is charged with representing the interests of the public by investigating and addressing complaints of maladministration or violation of rights”. Artinya di dunia ini ada 2 jenis Ombudsman. Pertama bentukan eksekutif. Kedua bentukan legislatif. Bedakah keduanya? Tentu sangat beda terutama dalam hal kemandiriannya. Ombudsman legislatif pastilah akan lebih menghayati dan memaknai eksistensinya sebagai jelmaan rakyat. Sedangkan Ombudsman eksekutif pastilah memiliki utangbudi yang membuatnya bisa menjadi lembaga yang kurang efektif.

Jadi kalau orang-orang lokal yang sehari-hari cuma tahu buruk PLN di dekat rumahnya dan LP di depan rumahnya, ya pantaslah rekomendasinya seperti itu (meminta dipecat Kalapas dan Manajer PLN Helvetia). Apalagi kalau ditanyakan kepada warga binaan (napi), pasti dia bilang “bunuh saja kalapas dan manager PLN itu”. Mengapa begitu? Karena dia tidak cukup wawasan membahas lingkup masalah. Relevankah memecat kalapas dan manajer PLN Helvetia? Siapa bilang tidak? Tetapi itu pembodohan.

Di lapas Tanjung Gusta sudah pernah terjadi kerusuhan sebelum ini. Sejumlah masalah yang ada dalam LP Tanjung Gusta ditengarai juga ada dalam LP-LP lain di Indonesia. Apakah selama ini masalah over-capasity tidak diketahui oleh Menteri dan Presiden? Apakah keburukan pelayanan listrik dan air bisa ditimpakan kepada Kalapas dan Manajer yang bertanbggungjawab untuk listrik dan air (di luar LP)? Apakah anggaran yang rendah untuk rekening listrik pernah dianggap sebagai masalah? Jika semua ini ditelusuri, sebetulnya Ombudsman akan menemukan sesuatu tidak di ketiak Kalapas Tanjung Gusta dan juga tidak di jidat manajer PLN Helvetia.

Jika keadaannya seperti itu, mengapalah begitu rendah kadar konstruksi yang dapat dibuat oleh Ombudsman tentang masalah ini. Barangkali ia hanya ingin memberi pembelaan kepada Menteri dan Wakil Menteri serta pejabat tinggi lain yang membawahkan pengelolaan LP. Konon di Jepang, orang akan malu jika masalahnya ditanggungkan oleh orang lain. Karena dengan seperti itu ia dianggap seperti anak-anak yang kurang lebih tak dewasa atau tak waras dan tak layak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termasuk yang memanipulasi logika sehingga orang yang seharusnya bertanggungjawab terhindar dari keharusan bertanggungjawab, adalah sebuah kekerdilan yang tak terperikan di depan martabat.

Solusi berbasis kambing hitam tidak akan memberi sesuatu untuk perbaikan dan perubahan.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, Medan, Senin 22 Juli 2013, hlm 2

Artikel terkait

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: