'nBASIS

Home » ARTIKEL » KORUPSI TERUS

KORUPSI TERUS

AKSES

  • 512,713 KALI

ARSIP


korupsi terus

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2012 menunjukkan bahwa telah terjadi agregat  kerugian negara sebesar Rp 2,2 triliun untuk 33 Provinsi. Sebetulnya ini sudah menurun bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (2011) yang mencapai Rp 4,1 triliun. Pada periode yang sama tahun 2011 Provinsi Sumut mencatat ancaman terhadap kerugian Negara sebesar Rp 515,5 miliar dengan 334 kasus. Sedangkan untuk tahun ini jumlahnya sudah menurun menjadi lebih dari Rp 400 miliar, dengan 278 kasus.

Dengan begitu, baik uang yang dikorupsi maupun jumlah kasus, sama-sama mengalami penurunan untuk tahun 2012. Tetapi meskipun demikian, untuk Sumut telah terjadi proses keterdongkrakan posisi menjadi provinsi terkorup di Indonesia. Sumut menjadi juara setelah dalam 3 tahun terakhir tetap berada pada urutan 3 besar terkorup. Artinya daerah lain mampu lebih baik, sedangkan Sumut lebih sulit melangkah ke arah itu. Mengapa demikian agaknya?

Dengan fakta ini gerangan apa yang harus dibaca dalam prospek pemerintahan dan pembangunan ke depan di Sumut? Karena korupsi itu seperti sebuah perjalanan satu arah yang tak boleh mundur, dan dengan massifnya pelaku serta besarnya jumlah uang yang dikorupsi, masa depan Sumut sebetulnya sudah tersandra. Karena itu bersabarlah untuk tak maju-maju. Itu resiko berpemerintahan.

Lebih terpusat. Dibanding dengan DKI Jakarta yang mencapai 967 kasus dengan kerugian Rp 191 miliar, perilaku korupsi di Sumut jauh lebih terkonsentrasi. Artinya primordialitas dalam politik dan budaya berbanding lurus juga dengan praktik korupsi. Para big boss di sini mampu membuat keputusan korupsi tidak berkembang kemana-mana dan jumlahnya pun tak begitu banyak menurun dari waktu ke waktu. Hal yang mirip juga ditemukan di Aceh sebagai provinsi terkorup yang menempati posisi kedua, dengan kerugian negara Rp 308.333.870.000 ( 389 kasus). Tidak pula jauh berbeda dengan provinsi yang menduduki posisi terkorup ketiga, yakni Papua Barat (Rp207.395.680.000 dengan jumlah kasus 478).

Perubahan ke arah persamaan hak dan kesempatan (berkorupsi) di antara para “penjahat” cenderung dihambat di sini meskipun demokratisasi dianggap sudah berjalan. Bandingkan dengan Jakarta yang 967 kasus untuk nilai korupsi Rp 191 miliar. Mereka cukup demokratis di sana dalam berbagi uang haram itu. Mungkin juga aspek pengawasan sosial sudah lebih baik di Jakarta sehingga kenorakan berkorupsi seperti yang terjadi di Sumut dianggap sudah rada kampungan dan ketinggalan zaman. Pada aspek lain hal ini bisa menjelaskan tingkat kepura-puraan tertentu dalam menjalankan pemerintahan. Legitimasi dan dukungan selalu diperlukan dalam memerintah, oleh karena itu harus pula diciptakan cara-cara yang membuat rakyat tidak usah tahu kejadian sesungguhnya dalam pemerintahan, betapa pun itu sangat buruk.

Memang sangat mudah memahami hal itu. Pertama, uang yang telah dan akan dikorupsi adalah uang brankas yang jika hendak bergerak harus melalui otoritas tertentu. Tidak semua orang yang berkehendak korupsi dapat melakukannya karena otoritas tidak dimiliki. Dalam berbagai kasus korupsi selama ini yang diadili di Sumut memang kelihatan begitu sulitnya menemukan keterkaitan sebuah tindak pidana korupsi dengan petinggi yang sesungguhnya paling bertanggungjawab. Itu hanya bentuk lain dari fenomena hukum dan korupsi yang sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk dipetakan.

Kedua, pemerintahan yang ditengarai cukup kental dengan kartelitas politik dan keberpantangan dalam keterbukaan serta akuntabilitas, tentulah hanya akan menjadi arena permainan bagi sejumlah orang yang terbatas. Artinya, jika ada niat baik pemberantasannya pun sebetulnya cukup mudah. Dari sini juga akan sangat mungkin menelusuri aliran uang (follow the money) korupsi dan modus-modusnya sekalian. Tetapi hal yang sangat pasti adalah keberanian berkorupsi yang tidak pernah surut akibat toleransi pihak penegak hukum. Istilahnya memang harus disebut toleransi, karena tidak mungkin untuk menuduh mereka semua bodoh hingga tidak tahu ada korupsi di bawah hidung mereka. Juga tidak mungkin dituduh takut, karena faktanya tidak demikian.

Kapan Berubah? Koruptor itu, harus tetap korupsi agar tidak dicederai hukum. Dengan uang korupsi itu ia tidak boleh dihukum sama sekali, kecuali ia memang telah bernasib sial dengan menjadi target yang disepakati oleh paradigma kekuasaan politik tertentu. Bagaimana seseorang menjadi target yang disepakati, sama sekali juga bukan sesuatu yang rumit untuk dijelaskan. Dengan uang hasil korupsi seseorang bisa membungkam hukum. Tetapi jika korupsi itu benar-benar musuh Negara dan musuh masyarakat, lalu kapan seorang koruptor bisa dibuat berhenti?

Ini memang tidak mudah. Tetapi jelas seseorang akan berhenti korupsi setelah tiba limit yang di antaranya ialah; pertama,  tak boleh berkuasa lagi karena ditentukan lain oleh uu dan peraturan lainnya. Seseorang dalam jabatannya adalah pemilik kewenangan yang bisa diabdikan untuk kemaslahatan dan bisa untuk korupsi. Terpulang kepada orangnya. Semua kesempatan dan kewenangan ada akhirnya. Normalnya sebuah Negara modern mengenal pembatasan waktu. Jika untuk Indonesia misalnya Kepala Daerah dan Presiden tidak boleh berlama-lama bertengger pada jabatan itu, cukup dua kali 5 tahun.  

Kedua, seseorang akan berhenti korupsi karena dijatuhkan saingan sesama koruptor. Dalam sejarah baru Indonesia belum ada orang-orang baik yang berhasil menurunkan koruptor sesungguhnya. Mungkin lebih mudah mengungkap catatan-catatan kolaboratif orang-orang yang secara formal dinyatakan sebagai orang baik di tengah masyarakat dengan koruptor atau penjahat. Ketiga,  seseorang secara berangsur akan berhenti korupsi setelah dipenjarakan. Bisa saja orang baru dimasukkan ke peradilan setelah kehilangan banyak stok yang dikumpul melalui aktivitas korupsi sebelumnya. Keempat, setelah sama sekali tak berdaya lagi (sudah sama dengan sampah) dan tunggu ajal.

Penutup. Koruptor adalah gerombolan pencuri yang seolah dilegitimasi secara politik. Negara sebetulnya sangat mudah melalukan pengawasan agar legitimasi dan kekuasaan tidak disimpangkan secara abusive. Anehnya sembari memanjakan koruptor, negara rajin juga berteriak anti korupsi. Bahkan membentuk lembaga seperti KPK. Akhirnya lembaga seperti itu tidak bisa efektif sama sekali. Memang tak sukar untuk menyebut bahwa korupsi adalah solidarity maker di antara penjahat kakap kerah putih. Mereka menjadikan negara sebagai perusahaan.

Apa pun agamanya, dan apapun afiliasi politiknya, semua bersaudara kandung dalam korupsi. Dengan catatan buruk mengenai korupsi ini rakyat sumut harusnya sadar dan menerima fakta bahwa ada musuh yang bertengger pada kekuasaan, dan karena itu jangan kecewa karena terlalu banyak berharap. Menurut kondisi ini berarti para koruptor yang terkait dengan kerugian Negara Rp 400 miliar lebih itu harus lebih banyak lagi korupsi karena untuk mengamankan diri dari jerat hukum ia dan orang-orangya harus punya pengeluaran tersendiri.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 22 Juli 2013 hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: