'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERTANGGUNGJAWABAN GUBSU ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

PERTANGGUNGJAWABAN GUBSU ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Drs. Parluhutan Siregar

Berikut adalah ringkasan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRDSU Parluhutan Siregar kepada media.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara no. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013, aktivitas pembangunan dan kinerja pemerintahan difokuskan pada upaya “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Sumatera Utara” baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat. Beberapa kebijakan yang menjadi prioritas ditetapkan sebagai berikut:

  1. Pelayanan Umum meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika;
  2. Ketertiban dan ketentraman;
  3. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
  4. Lingkungan hidup;
  5. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  6. Kesehatan;
  7. Pariwisata dan budaya;
  8. Pendidikan;
  9. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial.

Prioritas itu didasarkan kepada visi pemerintahan “Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keberagamaan”. Dalam konteks ini Sumatera Utara yang Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang masyarakatnya berpengetahuan, dan sabar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat lokal yang majemuk, serta bijaksana menghargai adat.

Sumatera Utara yang Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat Sumut yg menunjukkan terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok secara tertib berdasarkan program. Aspek ini kemudian diharapkan menjadi pengarusutamaan upayaperwujudan derajat kehidupan penduduk yang sehat, layak, dan manusiawi. Sumatera Utara dalam Harmoni Keberagaman bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat yang beragam yang di dlamnya hak, kesempatan dan keberagaman dapat dinikmati dan dipenuhi secara bersama-sama, dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan visi itu ditetapkan misi (1)Mewujudkan Sumatera Utara yg maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan (2)Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan (3)Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman (4)Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

APBD 2012. Gangguan dalam kepemimpinan puncak yang bermuara pada ketidak-serasian dalam pandangan pemimpin. Energi daerah terkuras karenanya. Memang pengalaman yang menunjukkan terkorbankannya kepentingan rakyat karena konflik kepemimpinan sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum periode 2008-2013. Artinya sangat penting untuk memikirkan kemaslahatan rakyat dibanding agenda-agenda ad hock yang tersembunyi dari masing-masing orang yang menyebabkan keretakan dan bahkan konflik yang merugikan.

Dalam pelaksanaannya kemudian secara umum terdapat beberapa ciri penting. Pelaksanaan APBD setiap tahun, termasuk APBD Tahun 2012, di antaranya ditandai dengan;

  1. Kegagalan dalam mendiagnosis permasalahan pembangunan dan akhirnya menyebabkan rendahnya kemanfaatan langsung kinerja pemerintahan terhadap perlindungan terhadap masyarakat dan apalagi peningkatan kesejahteraannya. Kita tidak kekurangan contoh tentang lemahnya kepemihakan pemerintah terhadap rakyat, baik dalam bentuk ketidak-beresan infrastrktur (jalan, jembatan,irigasi, dan lainnya). Juga kekurang pekaan terhadap institusi-institusi kemasyarakatan yang menjadi tempat bergantung hidup rakyat banyak seperti pertanian;
  2. Pelanggaran dalam hal-hal normatif pembangunan yang bersifat imperatif, sebagaimana terlihat dalam perilaku anggaran yang di antaranya menyepelekan ketentuan minimum 20 % alokasi untuk pendidikan (dari APBD);
  3. Eksploitasi terhadap rakyat melalui perkayaan kutipan-kutipan atas nama pemerintahan dan Negara yang terbukti dengan banyaknya peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif akhirnya dibatalkan oleh Jakarta (kemendagri) dengan alas an bertentangan dengan ruh otonomi (pemberdayaan), dan hirarki perundang-undangan yang berlaku;
  4. Empati yang kurang peka atas nasib rakyat, yang tercermin dalam setiap struktur APBD yang berat sebelah (Belanja Tidak Langsung);
  5. Perilaku pembangunan yang gagal mengawali dengan perencanaan yang baik, yang ditandai dengan besarnya angka silpa setiap tahun anggaran. Fakta ini sekaligus menunjukkan koordinasi di tingkat pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, yang dalam pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional bermuara pada masalah kepemimpinan yang lebih berselera menerapkan praktik shadow state;
  6. Mungkin politisasi jabatan dan program tidak bisa dihindarkan dalam praktik demokrasi langsung yang kita anut. Tetapi jika pencitraan dianggap menjadi pekerjaan utama pemerintahan, sesuatu masalah besar telah terjadi.
  7. Konflik di tengah rakyat terjadi tanpa mediasi, misalnya antara rakyat dan pemodal di hampir setiap lahan eks HGU. Juga di semua proyek padat modal yang mengelola sumberdaya alam;
  8. Selain itu karakteristik APBD Tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai usaha populis namun berniat pencitraan belaka. Tunjuklah contoh bantuan Rp 250 juta untuk setiap desa yang dari aspek perencanaan maupun distribusinya masih sangat perlu ditelaah. Seberapa besar kemanfaatannya untuk membangun desa dan infrastruktur desa, seberapa besar penyimpangannya dan target apa yang sesunggunya didapatkan, masih sangat memerlukan telaahan serius. APBD Tahun 2012 juga memiliki akuntabilitas, koordinasi, dan evaluasi yang lemah. Kemudian, APBD Tahun 2012 sangat rendah kreativitas dengan menunjukkan pemahaman pemerintah akan tiadanya peluang memperoleh pendapatan dari sektor-sektor tradisional. Kekayaan alam tidak mendapat pengelolaan yang baik, sehingga pembangunan daerah dapat disebut stagnan. Obsesi untuk segera memperoleh keberhasilan dalam beberapa proyek prestisius seperti Bandara Kualanamu telah ditandai dengan kemacetan lobby ke pusat dan koordinasi di daerah, khususnya tentang akses menuju Bandara baru;
  9. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2012 menunjukkan bahwa telah terjadi agregat kerugian negara sebesar Rp 2,2 triliun untuk 33 Provinsi. Sebetulnya ini sudah menurun bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (2011) yang mencapai Rp 4,1 triliun. Pada periode yang sama tahun 2011 Provinsi Sumut mencatat ancaman terhadap kerugian Negara sebesar Rp 515,5 miliar dengan 334 kasus. Sedangkan untuk tahun ini jumlahnya sudah menurun menjadi lebih dari Rp 400 miliar, dengan 278 kasus. Dengan begitu, baik uang yang dikorupsi maupun jumlah kasus, sama-sama mengalami penurunan untuk tahun 2012. Tetapi meskipun demikian, untuk Sumut telah terjadi proses keterdongkrakan posisi menjadi provinsi terkorup di Indonesia. Sumut menjadi juara setelah dalam 3 tahun terakhir tetap berada pada urutan 3 besar terkorup. Artinya daerah lain mampu lebih baik, sedangkan Sumut lebih sulit melangkah ke arah itu. Mengapa demikian agaknya?;
  10. Dibanding dengan DKI Jakarta yang mencapai 967 kasus dengan kerugian Rp 191 miliar, perilaku korupsi di Sumut jauh lebih terkonsentrasi. Artinya primordialitas dalam politik dan budaya berbanding lurus juga dengan praktik korupsi. Hal yang mirip juga ditemukan di Aceh sebagai provinsi terkorup yang menempati posisi kedua, dengan kerugian negara Rp 308.333.870.000 (389 kasus). Tidak pula jauh berbeda dengan provinsi yang menduduki posisi terkorup ketiga, yakni Papua Barat (Rp207.395.680.000 dengan jumlah kasus 478);
  11. Perubahan ke arah persamaan hak dan kesempatan (berkorupsi) di antara para aktor cenderung dihambat di sini meskipun demokratisasi dianggap sudah berjalan. Bandingkan dengan Jakarta yang 967 kasus untuk nilai korupsi Rp 191 miliar. Mereka cukup demokratis di sana dalam berbagi uang korupsi. Mungkin juga aspek pengawasan sosial sudah lebih baik di Jakarta sehingga kenorakan berkorupsi seperti yang terjadi di Sumut dianggap sudah rada kampungan dan ketinggalan zaman.

Penutup. Bagaimanapun juga kita harus berorientasi ke depan. Apa yang buruk di masa lalu biarlah menjadi catatan yang berguna untuk perbaikan hari ini dan masa depan. Semua bentuk penyimpangan hendaknya dapat diperbaiki dan apabila tidak dapat diselesaiakn dengan tindakan administratif, tentu sangat diperlukan menempuh jalur hukum terutama untuk berbagai indikasi korupsional yang terjadi.

Demikianlah semoga bermanfaat.
Medan, 22 Juli 2013


2 Comments

  1. Fendi haris says:

    benar sekali gan.. apa yang lalu biarlah berlalu asalkan tidak tetap melakukan hal buruk yang sama di mendatang,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: