'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMBIAYAAN PERTANIAN

PEMBIAYAAN PERTANIAN

AKSES

  • 564,592 KALI

ARSIP


AWAL Ramadhan tahun ini, Menko Perekonomian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terlihat berpikir dan bertindak sendiri-sendiri dalam hal atau masalah ketersediaan stok komoditas tertentu di dalam negeri. Keterangan mereka yang disampaikan secara terpisah ke publik, menjelaskan bahwa bukan saja mereka sulit melakukan koordinasi yang baik. Tetapi dalam hal data pun tampaknya mereka karang-karang sendiri.

Mungkin semua ini terkait dengan orientasi berpikir mereka terhadap politik (terutama suksesi: pemilu dan pilpres 2014). Mereka memang dari dan berada dalam kubu-kubu politik yang berbeda saat ini dan sejak awal.

Bagaimana tidak? Menko berucap “saya sudah perintahkan jauh-jauh hari agar dipersiapkan keamanan stok”. Menteri Perdagangan berucap lain. Menteri Pertanian lain lagi. Meski pun akhirnya mereka berkoordinasi, tetapi rakyat sangat tidak paham apa yang mereka lakukan. Mereka mengklaim harga-harga sudah turun meski belum ke level yang boleh disebut aman dan normal. Tetapi di pasar sesungguhnya tidak demikian.

Masalahnya sebetulnya sangatlah sederhana. Lonjakan demand untuk berbagai komoditi saat Ramadhan memang sudah menjadi tradisi pasar dan selera keumatan Indonesia. Tetapi fokus berulang menunjukkan Indonesia tak pernah serius menanggulangi akar masalah. Tapi, pastinya, mengamankan konsumsi selama Ramadhan saja tidak berhasil, bagaimana pula hendak memajukan pertanian? Itu pertanyaan serius. Sangat serius.

Impor itu Memang Sangat Manis. Memang bagi pihak tertentu (penguasa dan pengusaha) tampaknya sejak lama lebih enak memilih kebijakan impor karena mekanisme itu memang “manis”. Ada hal-hal tersembunyi di situ yang menyebabkan pupusnya perasaan tenggang rasa dan sokongan untuk petani lokal.

Masih ingat kasus impor daging sapi, bukan? Itu sangat klop dengan buruknya kehidupan pertanian. Bukan tidak mungkin beternak sapi di sini, dan bukan tidak mungkin Indonesia menjadi raja pangan se-dunia. Ini jika sadar betul potensi yang dimiliki.

Tetapi jauh panggang dari api. Sayur, buah-buahan dan bahan makanan hasil pertanian lainnya diimpor terus. China, Malaysia, Thailand, Amerika dan lain-lain negara meraup keuntungan besar di tanah subur ini. Itu data yang secara berkala diperbaharui oleh BPS, termasuk untuk update bulan ini. Lalu, kita mau cerita apa? Inilah sebuah kutukan yang merontokkan martabat sebuah bangsa.

Mengapa pertanian tidak dimajukan? Sebetulnya naïf pertanyaan ini. Tetapi sangat beralasan untuk diajukan, betapa pun amat tidak menyenangkan. Untuk mendongkrak pertanian, memang pemimpin harus berpikiran berdaulat. Tidak berperan agen pemasaran belaka. Bagaimana pembiayaan mereka (pertanian itu)?

Bank sangat tidak mungkin kabarnya. Karena ditinjau dari policy bisnis bank dan perspektif dan kebutuhan petani, bank itu amat tak bersahabat untuk petani, kalau bukan jahat. Mengapa tidak tumbuh political will yang memaksa bank (kalau bukan seluruh bank) bersahabat dengan petani? Ini akan lebih tidak terjawab lagi karena pakem pembangunan tidak memberinya (pertanian) sebilah belas kasih.

Lalu apa akal? Hidupkanlah koperasi. Bagaimana caranya? Bukankah koperasi itu sering diplesetkan “kuperasi”? Seorang aktivis yang sudah berbilang tahun menekuni pemberdayaan pertanian di Indonesia menganggap pilihan paling baik tentulah koperasi, terlepas bagaimana sejarah koperasi itu begitu buruk di Indonesia.

Berdasarkan temuannya di berbagai daerah di Indonesia, lembaga keuangan tani yang dibangun sendiri oleh para petani cukup banyak yang sukses. Tetapi intervensi pemerintah sangat diharapkan, ya untuk permodalan itu. Juga untuk membeli teknologi dan orang-orang pintar yang dipekerjakan sebagai konsultan, termasuk pemberdayaan para penyuluh pertanian itu.

Penutup. Negeri ini memang tidak hanya mengurus pertanian saja, demikian seorang teman dengan kesal mengatakan. Lalu ia pun dengan sinis menambahkan, “tentulah semua sektor juga tidak perlu diurus dengan benar. Karena, yang penting uang masuk lancar dan rakyat bisa makan. Soal bagaimana datangnya semua kebutuhan itu tidaklah begitu penting.

Cari jalan mudah saja. Jika ternyata banyak pengangguran, ya kirim saja menjadi TKI dan sejumlah mafia dalam bidang ini sangat siap memfasilitasi. Jika tidak ada beras, impor saja. Tidak ada uang, ya pinjam saja”.

Baginya itulah potret dan model cara berfikir pejabat Indonesia. Itu pulalah pangkal masalah mengapa Indonesia tidak maju. Sekolah tinggi-tinggi pun, katanya, tak perlu. Kecuali sekadar untuk mejeng gelar. Dan pendidikan itu, perhatikanlah, tegasnya bersemangat, sebetulnya tidak perlu dan tidak diniatkan sama sekali untuk melahirkan orang-orang pintar. Karena yang penting  cumalah pintar korupsi dan pintar cari “solusi”.  Kalau sudah tidak ada solusi, harus pula pintar mencari kambing hitam. Indonesia selesai dengan mekanisme itu, dan pemimpinnya hanya tertarik membicarakan kekuasan. Emang jadi apa kekuasaan itu di tengah rakyat melarat?

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, Senin 29 Juli 2013, hlm 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: