'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERSPEKTIF LEBARAN

PERSPEKTIF LEBARAN

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


MUDIK

Jika hanya mengurusi hal-hal kecil seperti sidang itsbat, sambil mengimbau persatuan tetapi dengan aroma politik yang mengundang saling hujat di antara sesama komponen umat, pemerintah ini sudah saatnya diberi sebuah mosi. “Mosi Keselamatan” sudah saatnya diajukan, tak hanya untuk memberi label buruk terhadap pemerintah, tetapi memaksanya untuk tidak tetap bodoh.

Barangkali ilmuan sosial pertama yang membahas begitu serius tentang lebaran di Indonesia ialah Cliiford Geertz. Saat memberi tempat untuk penjelasan mengenai puasa dalam halaman-halaman bukunya berjudul “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa” (edisi Indonesia diterbitkan Pustaka Jaya, 1983), Ilmuan Sosial asal Amerika ini memberi perhatian tentang hari raya Idulfitri yang kemudian lazim dikenal lebaran. Hari raya ini disaksikannya tak hanya milik sepihak abangan (orang awam dilihat dari perspektif keagamaan), santri (para pemuka dan terpelajar dalam agama), atau pun priyayi (petinggi dalam status sosial budaya berbasis genetis).

Di kancah penelitiannya, Mojokuto (Kediri), bahkan semua kalangan merayakan lebaran. Tak perduli apa pun agama dan kepercayaannya. Antropolog yang sampai kini masih cukup populer itu juga menyadarkan semua warga dunia bahwa Idulfitri atau lebaran itu adalah hari besar yang paling penting di Jawa, dan tentu juga untuk Indonesia. Ia malah lebih penting dari hari kemerdekaan 17 Agustus, apalagi hari Ibu, Hari Anti Korupsi dan hari-hari besar lain, termasuk seluruh hari besar yang diagendakan oleh dunia internasional. Karena itu, Clifford Geertz pun berani membuat kesimpulan bahwa perayaan Idulfitri adalah lambang yang sempurna dilihat dari berbagai segi yang luas. Kurang lebih sangat mirip dengan kebesaran Hari Natal dengan segenap pernak-pernak religious dan budaya religious lainnya di Amerika.

Hal lain yang dicatat oleh Geertz ialah keniscayaan rujuk sosial yang demikian penting. Katanya, selain sholat Id, ritual pokok lebaran adalah permintaan maaf perorangan oleh diri sendiri yang dipolakan menurut perbedaan status. Anak-anak minta maaf kepada orangtuanya, yang muda kepada yang tua, buruh kepada majikannya, penggarap kepada pemilik sawah, politikus kepada ketua partainya, bekas murid pondok kepada kiainya. Kini semua instansi juga mengagendakan hal yang sama. Pemimpin berbicara formal untuk semua orang di lingkungan kerjanya. Agenda ini dianggap penting, bahkan tak jarang harus mengundang figur keustazan yang kondang untuk memberi tausiah, dan penyediaan berbagai jenis makanan (pesta), berapa pun biayanya “hiburan” rujuk sosial ini.

Geertz mencatat bahwa tradisi perayaan Lebaran (khususnya yang di Jawa) lekat dengan ritual sungkem (bersujud di depan orang tua). Ia yakin bahwa jika dilacak ke belakang, ini tampaknya berawal dari tradisi (menghormati orangtua) yang dianut oleh masyarakat prasejarah di Nusantara. Betul bahwa dalam ajaran Islam soal birru al-walidayn (hormati orang tua) dan kholiqi annas bikhuluqi al-hasan (bergaul sesama sebaik-baiknya) dianggap begitu penting. Pertemuan kedua gagasan itu telah saling memperkuat secara timbal-balik, artinya ada fakta saling mengakomodasi unsur-unsur yang bisa digunakan secara membaur. Perayaan hari raya Idulfitri bertemu dengan tradisi menghormati orangtua, maka yang muncul kemudian adalah tradisi lebaran yang selain kaya akan nilai-nilai Islam juga sangat kental diwarnai oleh tradisi menghormati orangtua dan leluhur.

Lebaran dan Mudik. Tetapi ulasan Geetrz tidak menyinggung sama sekali soal mudik. Tentulah ini sesuai dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas horizontal yang masih begitu rendah pada saat penelitian Geertz. Itu sangat masuk akal, karena memang pada saat itu (1951-1953) arus mudik belum menjadi tradisi besar seperti sekarang. Mudik itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para urbanisan. Di kota mana pun mereka berada kini, dan sehebat apa pun peran mereka saat ini di kota tempat mereka merantau itu, ingatlah bahwa dulu mereka memiliki tekad dan misi spesifik (budaya, ekonomi, sosial, pendidikan). Mereka punya target capaian untuk itu. Bersedia berkorban untuk itu. Jadi satu segi, kampung halaman dan start merantau dahulu adalah tolok ukur atau katakanlah semacam bench marking. Kini ia sudah sekian tahun di perantauan. Rasa rindunya tak terbendung. Ia pun ingin membagi hasil material dan immaterial ke kampung halaman (bagi yang berhasil). Ia pun ingin merujuk nilai dasar dan penakhiran (suci) ulang semua yang dianggap tak membawa keberuntungan, dengan maksud semoga dapat semangat baru dan untuk keberhasilan baru setelah ini. Ia ingin ke kampung. Itu sangat sakral.

Dengan begitu menjadi sangat tidak relevan mengajukan pertanyaan “mengapa tetap masih begitu istimewa mudik itu?” Dalam keberagamaan yang khas, ingatlah beberapa hal yang sudah dipadukan kepadanya sehingga sedemikain kuat sebagai tradisi. Pertama, historis yang tak tergantikan: tempat lahir, tempat dibesarkan, semua pengalaman bersama teman kecil dan sebagainya buat seseorang. Kuburan orang tua, nenek-moyang dan sebagainya. Kedua, sanak famili yang tetap memiliki kaitan. Bahkan dari sejumlah sawah dan ladang warisan orang tua, mungkin saja kini semua dititipkan pengelolaannya buat sanak yang tinggal di desa. Malah sebagian keluarga bersepakat harus ada yang diminta berkorban untuk tak merantau, dan dialah yang menjaga kampung. Ketiga, dikhotomi Kota-Desa. Jika desa-kota sudah bersifat kontinum, maka nilai spesifik mudik pasti begitu besar tereduksi. Jika suasananya sama (dengan di kota), tidak (lagi) ada ketertarikan mudik itu. Desa di berbagai Negara maju mungkin saja berbeda. Suasananya memang lebih guyub, tetapi infrastruktur dan akses informasi hampir tak berbeda. Di Indonesia sangat berbeda dengan keadaan itu. Infrastruktur sangat buruk. Masyarakat tani diyakini terus menerus dimarginalkan. Informasi apa pun selalu tidak up to date. Jika desa adalah salah satu simbol kokoh kemiskinan struktural Indonesia, maka selama itulah mudik akan terus menerus semakin penting dan semakin besar. Dengan begitu, sensasi pulang kampung itu akan tetap khas.

Mosi Keselamatan. Tapi jangan diremehkan, sebagaimana disinggung di atas, mudik ini juga dikukuhkan oleh nilai-nilai imperatif keagamaan yang berbaur dengan budaya yang sedemikian kuat. Jadi, ada kekuatan sakral di situ. Itu sebabnya orang tak peduli saja pengorbanan ekonomi, bahkan keselamatan diri di tengah buruknya kemampuan dan kemauan pemerintah memberi pelayanan. Bandingkan angka kematian lakalantas yang naik setiap tahun dan berapa andil mudik dalam peningkatan kerugian (kematian, luka berat dan ringan, dan kerugian ekonomi).

Beberapa ilmuan di berbagai kota besar di Jawa selalu mengukur dampak mudik ini bagi kampung halaman. Sangat besar secara ekonomi dan sosial budaya. Kecerdasan dan kemajuan orang desa didongkrak juga oleh orang yang mudik itu. Juga perbaikan ekonomi keluarga. Sawah di kampung bisa bertambah, atau jika tetap dengan ukuran luas yang sama, intensifikasinya juga makin baik. Di beberapa kota yang menjadi asal pekerja manca Negara (di Pulau Jawa) dilaporkan bahkan untuk beberapa hari sebelum lebaran terdapat masukan uang dari manca Negara puluhan miliar rupiah. Itu belum terhitung seluruhnya, karena data tersedia masih terbatas pada salah satu modus pengiriman (bukan transfer bank).

“Ekonomi Mudik” itu memang dahsyat. General Manager Social Development Dompet Dhuafa (DD) Muhammad Sabeth Abilawa mencatat bahwa ritual mudik tahunan (lebaran) menyimpan potensi ekonomi besar untuk daerah. Potensi aliran ekonomi ke daerah selama mudik (2013) diprediksi mencapai Rp 90,08 triliun. Tetapi pemerintah selama ini hanya rajin menyajikan data statistik tentang korban sia-sia kecelakaan lalulintas sebagai salah satu dampak mudin lebaran. Juga secara sepihak tentang abnormalitas pola konsumsi, meski di antaranya pasti bersumber dari contoh-contoh ajaran elit tentang hedonitas, selain motif-motif tata niaga buruk dan kedunguan kebijakan ekonomi (khususnya pertanian). Hal terakhir ini tentulah juga menjadi reklame buruk wajah pemerintah sendiri yang sangat tak faham kedaulatan dan potensi negeri sendiri karena lebih tertarik kenyang sendiri dengan menjadi komprador. Jadi ia (pemerintah) cukup pesimistik dengan hanya ingin tahu sisi negatif mudik lebaran.

Dengan tetap tak memberikan solusi, tentulah pemerintah ini hanya patut dijuluki sebagai pemerintah bodoh yang mungkin saja perlu dicurigai apakah berniat jahat mendiskreditkan Islam sebagai salah satu sumber terbesar gagasan kemajuan di Indonesia. Jika hanya mengurusi hal-hal kecil seperti sidang itsbat, sambil mengimbau persatuan tetapi dengan aroma politik yang mengundang saling hujat di antara sesama komponen umat, pemerintah ini sudah saatnya diberi sebuah mosi. “Mosi Keselamatan” sudah saatnya diajukan, tak hanya untuk memberi label buruk terhadap pemerintah, tetapi memaksanya untuk tidak tetap bodoh.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan Harian WASPADA Medan 12 Agustus 2013 hlm B7

%d bloggers like this: