'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEMPERMASALAHKAN BIAYA “BLUSUKAN” RAMADHAN PEMPROVSU

MEMPERMASALAHKAN BIAYA “BLUSUKAN” RAMADHAN PEMPROVSU

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


data dugaan penyimpangan apbd

Sejak semalam Fitra Sumut menayangkan masalah biaya fantastis ramadhan 2013 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (lihat data pada gambar di atas) dalam akun facebook LSM yang mengkhususkan diri pada masalah transparansi anggaran itu. Banyak “like” diberikan, juga komentar. Di antara komentar itu ada yang sangat bernas, meski ada yang sekadar mengumbar uneg-uneg. Saya menjadi salah seorang dari puluhan nama yang ditautkan pada posting itu (Sarma Hutajulu, Riza Abuteza Arrumy, Azrur Rusydi II, Mangaliat Simarmata, Lsm Perintis, Rurita Ningrum, Lpptka Bkprmi Sumatera Utara, Laki Dpc Labura, Jamal Paluta El Siregar, Esta Rianto D’java, Irvan Hamdani, Ok Rasyid, Samsul Aripin Silitonga, Oegroseno Roestamsantiko, Ady Galang, Shohibul Anshor Siregar, Yusuf Panjaitan, Murbanto Sinaga, Bah Tiar, Dedi Iskandar Batubara, Veryanto Sitohang, Johan Merdeka, Baringin P L Gaol, Farid Wajdi, Rulyanto Gondrong, OK Heri Fadly, Turunan B Gulo, Lindung Buaya, Faisal Riza, Pkpa Medan, Jaya Arjuna, Onny Kresnawan, I’am Peppye Oi Oi, Uchok Sky Khadafi, Siska Barimbing, Eti Wahyuni, Daniel Hugo, Moppo Barimbing, Harian Konstruktif, Rachmad Bahari, Sipa Munthe, Supry Bram Fivers and Subhilhar Iil). Saya sendiri telah memberi komentar agak panjang, saya salin sepenuhnya (dengan beberapa tambahan) menjadi posting ini:

Saya percaya selain membuat masalah ini menjadi bahan diskusi publik, Fitra Sumut berniat mempermasalahkannya secara hukum. Itu tentu dengan asumsi bahwa FITRA Sumut melihatnya tak sekadar ketak-pantasan alokasi, melainkan juga sebagai modus pembobolan uang negara dari kas daerah. Sebab jika tak menjadi masalah dalam kawasan pidana, untuk apa Fitra Sumut “berteriak-teriak” kepada halayak, bukan?

(1) Alokasi ini adalah kesepakatan eksekutif dan legislatif meski inisiatif eksekutif. karena itu keduanya harus dinyatakan bertanggungjawab. Dalam pengalaman pengawasan pembangunan selama ini paradigma berfikir kita terkadang lari dari konteks praktik kepemerintahan. Sama halnya dengan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) yang dipermasalahkan oleh Fitra Sumut tempohari, malah seorang Pimpinan DPRDSU pernah menyatakan akan memanggil Gubsu. Saya tanya waktu itu, apa yang akan kalian pertanyakan? Alokasinya sudah kalian sepakati melalui Rapat Paripurna dan sama sekali dicairkan pun belum? Artinya, perkuatan legislatif sangat perlu dengan menunjukkan proporsi tanggungjawab masing-masing. Saya juga sangat keberatan dengan kecenderungan nasional untuk memojokkan posisi legislatif (plus parpolnya) sebagai koruptor terbesar di negeri ini. Pastilah ini sebuah upaya pemetaan politik yang dimenangkan oleh eksekutif. Saya pun tidak merasa legislatif itu bagus, baik dan jujur. Tidak sama sekali.

(2) Di ranah eksekutif lazimnya hal-hal seperti ini hanya akan mengorbankan kroco-kroco seperti Ridwan Panjaitan yang malang itu. Karena itu siasat Fitra Sumut harus canggih untuk tidak mengorbankan orang-orang tak berdosa. Bahkan bagi saya, Fitra Sumut perlu berfikir tujuh kali, jika ini hanya akan mengorbankan orang yang tak berdosa, tidak usahlah dipermasalahkan. Kasihan orang kecil. Selain tak ada artinya dalam perbaikan pemerintahan, kita juga akan tercatat memiliki andil “dosa” menghukum orang tak berdosa kelak. Mereka yang bergelimang pada tingkat pengambil keputusan pada eksekutif itu mungkin sudah lazim tak lagi pernah berfikir tentang dosa. Ingatlah, jarang tokoh seperti Abdillah (Walikota Medan) yang tak mengorbankan kroco dan para pembantunya dalam menyelesaikan kasus yang menimpanya.

Hal lain:
(1) Saya belum mendengar progress masalah lama, Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang oleh Fitra Sumut dinilai terindikasi kuat sebagai trade in influence itu. Fitra jangan mau “loja” hingga berhenti mengajukan itu ke pentas peradilan. Untuk tingkat lokal, ini adalah sebuah hulu dari permasalahan, dan apalagi persis sebagai entry point pemerintahan 2013-2018. Banyak sekali yang akan terselamatkan dengan penyelesaian kasus itu. Jika dilihat besaran biaya dan potensi penyimpangannya, dana “blusuan” ini sangatlah kecil dibanding dana BDB itu;

(2) Mari kita bicara blak-blakan. Jika Gatot Pujo Nugroho dengan akumulasi kasus-kasus itu akan senasib dengan Syamsul Arifin, mari kita hitung: (a) kapan ia akan dijebloskan; (b) bagaimana mengawal T Erry Nuradi agar tak juga jatuh ke mulut buaya setelah lepas dari mulut harimau karena kita tak mampu membedakan mana pulut mana ketan, padahal substansinya sama. (c) kalau begitu berarti ini hanyalah ibarat buah simalakama saja. T Erry bukan orang yang dapat diharapkan. Singkirkan jugalah dia. Bagaimana caranya? Kepada T Erry secara objektif FITRA Sumut mestinya segalak ke Gatot Pujo Nugroho. Tak ada alasan? FITRA Sumut mestinya tahulah Sergai itu kan?

Salam transparansi untuk Indonesia yang hari ini berulangtahun (kemerdekaan) ke 68.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: