'nBASIS

Home » ARTIKEL » PELUANG PARTAI HANURA

PELUANG PARTAI HANURA

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


negara

Tulisan ini dimodifikasi dari ceramah yang penulis sampaikan pada pembekalan caleg Partai Hanura Sumatera Utara yang diselenggarakan di Medan hari Minggu pekan lalu1. Sumatera Utara adalah salah satu bentuk miniatur Indonesia2 dengan kekhasan kejamakannya menurut etnis maupun agama. Secara demografis penduduk provinsi ini didominasi oleh etnis pendatang, yakni Jawa. Berdasarkan laporan statistik bukan cuma vairasi etnis itu yang cukup menonjol, tetapi juga agama dengan mayoritas berpenduduk Islam. Dalam catatan politik di Sumatera Utara, selalu sulit menghindari karakteristik sederhana berdasarkan pengaruh faktor-faktor yang sebagiannya adalah tanda-tanda pentung untuk sebuah perpolitikan yang belum sepenuhnya cukup dewasa. Uang dianggap masih begitu dominan dalam penentuan politik. Referensi etnisitas juga masih sangat kuat, begitu juga agama.

Penulis mencatat pernyataan bergabung (ke Hanura) sejumlah partai yang tidak lolos veryfikasi. Tetapi penulis tidak sekaligus mampu membayangkan mekanisme dukungan otomatis dan total dari konstituen lama dari mereka yang menyatakan bergabung. Sesuatu hal yang pasti masuknya Harry Tanoe Sudibyo bukanlah sesuatu yang sifatnya membesarkan semata, karena di lain pihak ia juga membawa daftar nama pendukung dari partai yang mereka tinggalkan ramai-ramai. Memang, jika muncul ketidak-serasian atas hal ini, masalahnya pun sudah terlewati, yakni saat penentuan caleg. Ke depan, siapa orang lama dan siapa orang baru, pasti masih akan menimbulkan gejolak-gejolak kecil, terutama jika nanti partai ini tidak berhasil meraih taraf kemenangan yang menggembirakan buat mereka. Meskipun demikian, ini harus dicatat sebagai sebuah infus darah baru.

Jika tidak salah, Sumatera Utara adalah daerah dengan tingkat perolehan suara cukup tinggi partai Hanura di Indonesia. Itu sebuah modal dasar untuk meningkatkan digit capaian untuk 2014. Tetapi ia hanya mampu menempati salah satu posisi terbawah di papan tengah. Meskipun tidak terdapat kemerataan capaian untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, namun patut dicatat peran Musdalifah, Ketua Partai Hanura Sumatera Utara waktu itu. Ia tercatat begitu penting dalam capaian angka hasil pemilu itu.

Ketika dilaksanakan Musyawarah I Partai Hanura Sumatera Utara tempohari, penulis mengirim artikel pada media massa, demikian:

“Sesungguhnya Partai Hanura tidak saja memiliki potensi mendominasi papan tengah kekuatan politik di Sumatera Utara apabila sejak sekarang berbenah diri memperkuat kelembagaan partai dan meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Namun yang menjadi tantangan bagi Partai ini ialah sulitnya menyatukan langkah di antara orang-orang dari latar belakang yang amat majemuk dan dengan bayangan faksi-faksi yang agak sulit dipersatukan. Kondisi ini begitu sukar untuk langkah penataan kelembagaan partai apalagi aktualisasi diri dalam mengadvokasi kepentingan rakyat”.

Harus diakui bahwa hal ini bukanlah masalah khas Partai Hanura saja. Kesulitan yang sama terdapat juga pada partai-partai yang relatif berusia muda bahkan termasuk Partai Demokrat meskipun saat ini menduduki posisi mayoritas di parlemen. Partai-partai yang bangkit setelah reformasi, memang sulit menghindari permasalahan ini. Rendahnya kesetiaan kepada partai menjadi penyebab yang akarnya terhunjam jauh pada model kepartaian yang minus gagasan ideologis. Partai-partai pasca reformasi memang pada umumnya didominasi oleh tingginya pragmatisme akibat relatif tiadanya basis ideologi yang kuat dan kapabilitas serta kewibawaan figur sentral yang diakui integritas dan ketangguhannya.

Sama dengan Partai Demokrat dan partai-partai lainnya, Partai Hanura yang dipenuhi oleh orang-orang dengan latar belakang amat beragam dan dengan berbagai bayangan faksi akan begitu sulit mencapai konsensus politik yang menjadi prasyarat untuk penataan kelembagaan partai dan aktualisasi diri. Dalam hal ini peran figur sentral yang berkedudukan di Jakarta amat menentukan. Wiranto dan para pembantunya tidak boleh lepas kendali dan apalagi buta terhadap masalah lokal hingga mengabaikan pertimbangan merit-system dalam proses penentuan pemimpin lokal yang akan diputuskan melalui musyda I yang akan berlangsung Jum’at. Tinggi dan bertele-telenya konflik internal partai di daerah pada umumnya berawal dari kegamangan pemimpin puncak yang gagal memberi lead yang tegas, yang awalnya didasari kekosongan ideologi pengikat.

Untuk partai Demokrat kedudukan sentral SBY yang kebetulan saat ini menjadi Presiden RI relatif begitu ampuh meredam konflik internal meskipun saat SBY lengser keprabon kelak ledakan konflik amat potensil terjadi. Wiranto memang kurang berhasil memimpin setidaknya dilihat dari 2 even politik besar, yakni pemilu legislatif dan pilpres yang kedua-duanya berlangsung tahun 2009. Sesungguhnya tahun-tahun pertama setelah berdiri partai Hanura memiliki kejutan yang cukup besar, tetapi perlahan surut hingga pada pemilu legislatif gagal mendapatkan posisi terbaik. Ada catatan lain yang sukar diabaikan seputar reputasi dan citra partai ini. Pada tahun 2004 Wiranto adalah Calon Presiden dari partai mayoritas (Golkar), tetapi gagal merebut kedudukan RI 1. Tahun 2009 Wiranto memelorotkan posisi dengan kesediaannya sebagai Calon Wakil Presden RI dan kalah pula berhadapan dengan figur yang mengalahkannya pada tahun 2014. Maka dengan semua ini secara politik Wiranto sudah dianggap gagal dan sulit sekali melakukan lompatan besar untuk partainya. Sekarang, dengan deklarasi Capres dan Wacapres dini Partai Hanura terbebas dari sebuah konflik yang lazim terjadi dan dengan begitu bisa lebih foikus ke hal-hal strategis lainnya. Tetapi saya yakin hadirnya Hary Tanoe juga membawa seberkas ketidak-nyamanan juga, tak hanya dengan rombongannya yang juga mendapat posisi penting di antara tokoh-tokoh lama.

Pencitraan bukan lagi harus difahamkan dengan alat peraga dan masa itu sudah lewat atau belum tiba. Sebagai gantinya ialah aktualisasi diri. Terutama bagi mereka yang saat ini duduk di lembaga legislatif harus ada kebanggan melihat kiprah orang mereka di DPR-RI seperti Akbar Faizal3. Akbar Faizal itu bukan orang yang sembarang bunyi dan bukan orang yang sembarang berani. Jika cuma asal bunyi dan asal berani, logika masyarakat akan menolaknya dan bahkan mencemooh sebagaimana berlaku pada kader partai lain yang juga mendominasi pemberitaan media. Menilik pada sosok Akbar Faizal, kemampuan kompetensional tampaknya menjadi nomor satu baginya dan hanya dengan itu ia punya keberanian memainkan kemahirannya berdiplomasi. Karena menjadi bagian terluar dari Public Relation Partai, maka anggota legislatif partai Hanura saat ini (dimana saja pun berada) dapat memainkan peran penting seperti Akbar Faizal dan itu berdampak besar kepada citra partai. Di pusat maupun di daerah bobot permasalahan kerakyatan lebih dari cukup untuk disuarakan dan media massa pun sesungguhnya sudah lama sekali merindukan bicara yang berbobot dari kalangan legislatif. Tinggal bagaimana mengisi peran sebaik-baiknya dalam peluang tersedia itu.

Dalam berbagai pengalaman menerapkan pemilu sebagai salah satu instrumen bernegara dan berpemerintahan, pendapat yang senada dengan Fabrice Lehoucq berikut ini pasti dengan mudah ditemukan dalam jumlah besar: “penipuan (dalam pemilu) yang sangat melemahkan kemampuan warga untuk membatasi tindakan pejabat Negara adalah salah satu hal yang demikian besar merusak proses demokratisasi. Padahal jika di sebuah negara pejabat publik masih dapat dengan leluasa merusak proses pemilihan, maka secara otomatis mereka sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya sendiri, atau para pemilih”4.

Mereka (para penguasa) tentulah bukan tidak menyadari bahwa kurangnya kepercayaan pada lembaga pemilu telah terbukti mengikis secara tajam persepsi warga tentang legitimasi hampir seluruh lembaga politik yang ada. Dalam beberapa kasus bahkan telah memicu kerusuhan sipil dengan korban sia-sia. Tetapi secara paradoksal dengan berbagai cara selalu ditekankan pentingnya partisipasi warga dan pentingnya ketertiban dan keamanan pemilu. Omongan ganda ini kerap pula dikukuhkan dengan seremoni penuh kepalsuan berupa penanda-tanganan pakta integritas di depan publik yang sudah terlanjur tak percaya.

Perhatikanlah bahwa kebanyakan penelitian tentang kualitas pemilu pada umumnya berkutat pada hubungan antara evaluasi legitimasi politik dan partisipasi pemilu dengan memeriksa ‘siapa’ dan ‘apa’ (aktor pelanggaran), tetapi mengabaikan ‘bagaimana’ semua pelanggaran dilakukan. Sebagian akademisi di Negara-negara demokrasi baru malah dengan tak begitu menghiraukan dampak pekerjaannya telah dengan penuh kegembiraan mengambil keuntungan material dari buruknya proses pemilu dengan berperan sebagai pemberi legitimasi dari aspek data survei dan jasa konsultan pemenangan. Ini memang ironis5.

Uang, Suku dan Umat. Ke depan diperkirakan masih belum akan ada perubahan dalam perilaku politik pemilu di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Rumusnya uang, suku dan umat6. Partai mana yang paling mampu memainkan instrument itu, dianggap memiliki peluang terbesar menjadi pemenang7. Ungkapan-ungkapan “wani piro” bukan saja beredar bnegitu umum di media sosial, tetapi sudah menjadi wacana harian di public sphere. Program legislasi nasional (Undang-undang) kita memang tidak tertarik melakukan perbaikan, mereka hanya menginginkan para moralis dan agamawan berteriak melawan saat mereka tersakiti oleh praktik money politic lawan.

Seluruh etnis di Sumatera Utara memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam capaian rivalitas politik selama ini. Torehan jejak itu tidak mudah pupus8. Apalagi dengan otonomi daerah, penguatan etnisitas dalam politik ternyata mendapat tempat yang subur. Partai agama saja masih ada di Indonesia, maka menepis agama sebagai preferensi dalam penentuan pilihan politik akhirnya adalah menjadi sesuatu yang tidak relevan. Amerika saja dalam praktik pilpres terakhir masih berhadapan dengan isyu ini. Mereka menemukan prinsip “my faith is my vote, atau my vote is my faith”. Tetapi praktik ini tidak terbatas pada upaya pembuhulan mobilisasi politik untuk partai berbasis agama saja, karena di antara sesama caleg dalam sebuah partai pun, hal ini tetap menguat.

Catatan Penutup. Dalam berbagai pengalaman menerapkan pemilu sebagai salah satu instrumen bernegara dan berpemerintahan, pendapat yang senada dengan Fabrice Lehoucq berikut ini pasti dengan mudah ditemukan dalam jumlah besar: “penipuan (dalam pemilu) yang sangat melemahkan kemampuan warga untuk membatasi tindakan pejabat Negara adalah salah satu hal yang demikian besar merusak proses demokratisasi. Padahal jika di sebuah negara pejabat publik masih dapat dengan leluasa merusak proses pemilihan, maka secara otomatis mereka sesungguhnya tidak memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya sendiri, atau para pemilih”9.

Mereka (para penguasa) tentulah bukan tidak menyadari bahwa kurangnya kepercayaan pada lembaga pemilu telah terbukti mengikis secara tajam persepsi warga tentang legitimasi hampir seluruh lembaga politik yang ada. Dalam beberapa kasus bahkan telah memicu kerusuhan sipil dengan korban sia-sia. Tetapi secara paradoksal dengan berbagai cara selalu ditekankan pentingnya partisipasi warga dan pentingnya ketertiban dan keamanan pemilu. Omongan ganda ini kerap pula dikukuhkan dengan seremoni penuh kepalsuan berupa penanda-tanganan pakta integritas di depan publik yang sudah terlanjur tak percaya.

Perhatikanlah bahwa kebanyakan penelitian tentang kualitas pemilu pada umumnya berkutat pada hubungan antara evaluasi legitimasi politik dan partisipasi pemilu dengan memeriksa ‘siapa’ dan ‘apa’ (aktor pelanggaran), tetapi mengabaikan ‘bagaimana’ semua pelanggaran dilakukan. Sebagian akademisi di Negara-negara demokrasi baru malah dengan tak begitu menghiraukan dampak pekerjaannya telah dengan penuh kegembiraan mengambil keuntungan material dari buruknya proses pemilu dengan berperan sebagai pemberi legitimasi dari aspek data survei dan jasa konsultan pemenangan. Ini memang ironis10.

Rujukan
1. Dennis Galvan, Democracy without Ethnic Conflict: Embedded Parties, Transcendent Social Capital & Non-violent Pluralism in Senegal and Indonesia, University of Oregon, American Political Science Association, San Francisco, CA, September 2001.
2. Sarah Birch, Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout, University of Essex, Colchester, United Kingdom Comparative Political Studies December 2010 vol. 43 no. 12 1601-1622.
3. Shohibul Anshor Siregar, Percakapan Petruk, Gareng dan Semar tentang Demokrasi, Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya, Medan, 2013.
4. Wirsing, Robert G., dan Debolina Mukherjee, 1995. “The Saffron Surge dalam Politik India: Hindu.
5. Nasionalisme dan Masa Depan Sekularisme, ” Asia Affair, 22:03, pp 181-116. Young, Crawford, 1976. Politik Pluralisme Budaya, Madison: Wisconsin University Press.
6. Young, Crawford, 1994. Kolonial Negara Afrika dalam Perspektif Perbandingan, New Haven: YaleUniversity Press.

Catatan:

1 Judul ceramah penulis waktu itu ialah Lanscape Politik Sumatera Utara. Seyogyanya ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi prasyarat untuk mengawali pembicaraan tentang landscape politik, yakni (1) voters dan non voters (2) election trends dan (3) voters attitude. Berhubung pemilu demi pemilu di Indonesia, kecuali pemilu pertama 1955 dan pemilu 1999, selalu lebih menonjolkan kriminalisasi demokrasi, dan karenanya boleh disebut Indonesia tidak memiliki data politik, melainkan sekadar data klaim politik, maka membincangkan ketiga hal tersebut seakan sia-sia. Sebagai catatan untuk itu, menurut evaluasi demokrasi Indonesia untuk Sumut (2010), beberapa hal yang tetap menjadi kendala serius di antaranya: Netralitas penyelenggara; Perdagangan kekuasaan (trade in influence) oleh pemerintah; Daftar Pemilih Tetap (DPT); Money Politics; Kecurangan dalam perhitungan suara (pencurian suara); Intimidasi; Dan lain-lain. Tetapi tentulah kita tidak dapat menghindari untuk tidak menggunakan data-data tersedia produk lembaga resmi (KPU) untuk membuat analisis.

2 Sumatera Utara adalah Indonesia mini. Provinsi dinamis yang berpenduduk belasan juta jiwa ini tak ubahnya titik perpaduan berbagai etnis dan agama. Potret multikulturalitas mewarnai ekspresi politik. Pada catatan Pemilu 1955 ditemukan bahwa Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) unggul, disusul Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Polarisasi partai agama dan non agama (Islam dan non Islam) menujukkan pertarungan cukup berimbang. Perolehan partai bercorak keislaman saat itu mampu meraup 47 % dari total suara, dibayangi partai non-Islam dengan perolehan 38 % suara. Ada sebuah analisis yang menyebut bahwa kondisi ini terkait dengan keberadaan wilayah Aceh yang ketika Pemilu 1955 masih tergabung dengan Sumut. Analisis ini yakin bahwa Pemilih Aceh yang kala itu dikenal sebagai pemilih loyal partai berbasis Islam turut mempengaruhi secara signifikan. Tetapi lebih dari sekedar pengaruh eksternal itu, keberadaan dan figuritas dalam partai politik Islam saat ini sangat memadai untuk membuhulkan ide-ide imamah atau yang semacamnya. Hal itu sangat berbeda dengan integritas kepartaian dan figur yang ada pada hari ini. Kita tahu bahwa Pemilu era Orde Baru selalu menempatkan Golkar sebagai pemenang yang dominan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Kelebuhan Golkar itu adalah pada faktor keterbukaan yang menyatukan keragaman budaya menjadi homogenitas yang menautkan seluruh Indonesia. Tetapi jangan dilupakan faktor-faktor penyangga birokrat dan kekuatan militer. Sesungguhnya tidak ada menariknya membahas pemilu-pemilu Indonesia selama Orde Baru itu, karena sudah dipastikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) harus selalu berada di bawah kekuatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi pelengkap bagi Golkar. Jika kedua partai ini dianggap sebagai kanalisasi politik bagi loyalis Islam, nasionalis, dan Kristen, nyatanya kian hari kekuatannya pun kian berkurang. Itu memang by desin. Pemilu pertama setelah reformasi (1999) dominasi tiga dasawarsa Golkar diinterupsi oleh PDI-P. Menurut catatan, paling sedikit 16 kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi basis Golkar dapat direbut oleh PDI-P. Tetapi maintenance PDIP tidak mampu mempertahankan kemenangan itu, karena pada tahun 2004 basis kekuatan mereka kembali dikuasai Golkar. Bahkan kalau saya tidak salah ada 18 kabupaten/kota yang didominasi oleh partai Golkar. Sebuah analisis menyebutkan bahwa waktu itu PDI-P hanya berhasil mempertahankan kemenangannya di dua wilayah tersisa (Karo dan Nias). Partai Demokrat secara mengejutkan mengeliminasi kekuatan-kekuatan lama pada pemilu 2009. Golkar dan PDI-P merasa sama-sama mendapat badai tsunami yang dahsyat. Partai ini tercatat mampu menguasai 21 kabupaten/kota dengan total suara 27,3 persen dan merebut 28 kursi di DPRD Sumut. Golkar akhirnya harus puas dengan sisa kekuasaan (lama) di kabupaten Toba Samosir dan Dairi, sedangkan PDI-P bertahan di wilayah tradisionalnya, Nias dan Karo.

3 Sayangnya Akbar Faizal telah pergi. Penulis belum melihat figur lain yang mampu memberi pengenalan yang lebih kuat tentang Hanura dari para kadernya di legislatif. Mantan Ketua Partai Hanura Sumut juga seperti mengalami hal yang sama, paling tidak dapat dilihat dari majunya ia menjadi calon perseorangan untuk Pimilukada Deliserdang tahun 2013.

4 Dalam kondisi ini tampak begitu jelas pemaksaan konstruk pemilu oleh penguasa, meski sangat berbeda dengan cita-cita demokratisasi yang dinyatakan sebagi agenda bersama. Hal itu hanya mungkin terjadi karena kemenduaan peran antara menjadi negarawan atau maniak kekuasaan atau mengkombinasikannya sekaligus hingga menjebol etika dan sekaligus mendorong pencarian peluang untuk praktik licik menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan bertameng demokrasi. Perlu dicatat bahwa keabadian praktik ini seakan direstui oleh lingkungan yang lebih luas apalagi dengan peran-peran khusus lembaga-lembaga tertentu.

5 Dalam kajian kualitas pemilu mestinya tidak boleh berpuas diri pada jawaban para responden atas evaluasi integritas, kompetensi dan respon dari pejabat terpilih serta efisiensi dan kewajaran output sistem politik, dan jawaban subjektif mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan partisipasi politik. Sarah Birch tak ingin mengabaikan hubungan antara evaluasi legitimasi yang paling jelas dan paling penting yang membuat calon pemilih mengambil keputusan independen berdasarkan penilaiannya atas seberapa baik kemungkinan pemilu akan dilakukan. Ini jelas menjadi sebuah jasa penting untuk memperbaiki kesenjangan dalam literatur studi komparatif politik. Dengan demikian menemukan bahwa warga negara yang merasa pemilu akan jurdil lebih mungkin untuk memilih dibandingkan mereka yang memiliki keraguan tentang pelaksanaan pemilihan, adalah sebuah kemajuan besar dalam hasanah keilmuan politik.

6 Menurut penulis dengan tiadanya perubahan yang bermakna dalam UU Pemilu menandakan bahwa rezim berkuasa dan dengan seluruh kekuatan penyangganya masih tetap nyaman dengan gambling model lama yang dengan tanpa aturan ketat dan berbasis moralitas politik. Karena itu pemilu procedural democracy masih menjadi karakter kuat.

7 Diakui bahwa integritas pemilu adalah topik yang sampai saat ini hanya mendapat sedikit perhatian dari ilmuwan politik komparatif. Meskipun demikian berbagai pihak yang memiliki pengalaman bekerja dalam bidang bantuan dan observasi pemilu (dari Negara donor) sangat menyadari pentingnya membangun wawasan sembari menekankan pentingnya kepercayaan dalam proses pemilu terutama di Negara-negara demokrasi baru. Sarah Birch (2010) sendiri telah menunjukkan kekhawatirannya tentang hal itu setidaknya dalam dua karyanya terdahulu (tahun 2007 dan 2008). Rekomendasi yang sama juga pernah diajukan dalam beberapa karya terdahulu, di antaranya Elklit (1999); Elklit dan Reynolds (2002 dan 2005); Goodwin-Gill 1998; Hartlyn dan McCoy (2006); Lehoucq (2003); Lyons (2004); Mozaffar (2002); Mozaffar dan Schedler (2002, 2002a, 2002b, dan 2006).

8 Amerika menghadapinya dengan ujicoba konsep melting pot. Tetapi sejarah membuktikan multikulturalisme sebagai fakta tidak dapat dieliminasi secara menggembirakan oleh konsep melting pot itu.

9 Dalam kondisi ini tampak begitu jelas pemaksaan konstruk pemilu oleh penguasa, meski sangat berbeda dengan cita-cita demokratisasi yang dinyatakan sebagi agenda bersama. Hal itu hanya mungkin terjadi karena kemenduaan peran antara menjadi negarawan atau maniak kekuasaan atau mengkombinasikannya sekaligus hingga menjebol etika dan sekaligus mendorong pencarian peluang untuk praktik licik menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan bertameng demokrasi. Perlu dicatat bahwa keabadian praktik ini seakan direstui oleh lingkungan yang lebih luas apalagi dengan peran-peran khusus lembaga-lembaga tertentu.

10 Dalam kajian kualitas pemilu mestinya tidak boleh berpuas diri pada jawaban para responden atas evaluasi integritas, kompetensi dan respon dari pejabat terpilih serta efisiensi dan kewajaran output sistem politik, dan jawaban subjektif mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan partisipasi politik. Sarah Birch tak ingin mengabaikan hubungan antara evaluasi legitimasi yang paling jelas dan paling penting yang membuat calon pemilih mengambil keputusan independen berdasarkan penilaiannya atas seberapa baik kemungkinan pemilu akan dilakukan. Ini jelas menjadi sebuah jasa penting untuk memperbaiki kesenjangan dalam literatur studi komparatif politik. Dengan demikian menemukan bahwa warga negara yang merasa pemilu akan jurdil lebih mungkin untuk memilih dibandingkan mereka yang memiliki keraguan tentang pelaksanaan pemilihan, adalah sebuah kemajuan besar dalam hasanah keilmuan politik.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: