'nBASIS

Home » ARTIKEL » PETA KORUPSI DAERAH: JUAL-BELI JABATAN

PETA KORUPSI DAERAH: JUAL-BELI JABATAN

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


Setelah menang, kata mereka, target pengembalian modal yang paling aman bagi Kepala Daerah yang baru terpilih, ya melalui jual beli jabatan
Sering saya baca dan dengar penuturan para pejabat tinggi negara, para ahli, para mahasiswa dan bahkan orang-orang awam tentang korupsi di daerah sebagai keniscayaan belaka. Anda juga pernah membaca atau mendengarnya, bukan? Karena pemilIhan langsung Kepala Daerah itu sudah lebih bersifat transaksional dan juga berbiaya sangat besar, maka muncullah “kelaziman baru” jual-beli jabatan. Ini kemudian melengkapi keterangan tentang apa yang kerap kita dengar ditamsilkan dengan sebutan “Raja-Raja Kecil di Daerah“.Setelah menang, kata mereka, target pengembalian modal yang paling aman, ya melalui jual beli jabatan dan korupsi APBD. Bahkan mungkin hari-hari pertama menduduki jabatan pikiran lebih tertuju kepada upaya memperoleh uang dari penjualan jabatan, karena sifatnya yang “lebih aman”. Kalau begitu, bisakah Anda menaksir:
  • Kira-kira berapa harga sebuah jabatan Kepala Dinas atau SKPD atau di rentang mana angka yang lazim?
  • Apa yang membedakan harga antara satu dan lain jabatan Kepala Dinas atau SKPD? Kira-kira jabatan Kepala Dinas atau SKPD mana yang paling tinggi harganya?
  • Lebih “gila” di provinsi atau di Kabupaten/Kotakah jual beli jabatan itu?
  • Karena pada umumnya Kepala Daerah itu selalu menonjolkan “jaim”, apakah ia akan dengan sendiri tanpa bantuan dan tanpa kompromi dengan siapa pun menentukan harga dan menerima bayaran untuk penjualan sesuatu jabatan? Jika ia berteman, apakah ia memilih teman separtainya atau orang paling dekat di antara tim pemenangannya?
  • Mungkinkah si Kepala Dinas atau SKPD itu membeli jabatannya tidak memberatkan APBD kelak?
  • Selain jual beli jabatan, kira-kira sumber mana lagi yang kerap dieksploitasi untuk pengembalian modal politik?
  • Jika bernasib sial si kepala dinas atau SKPD masuk penjara karena korupsi, mengapa begitu lazim kasisnya berhenti sampai disitu dan tidak melibatkan atasannya tempat pemberian sesembahan dalam rangka jual beli jabatan itu?
  • Apakah semua jabatan (di bawah Kepala Dinas atau SKPD) diperjual-belikan dan bagaimana praktiknya? Apakah penjualnya masih Kepala Daerah atau Kepala Dinas atau SKPD yang membeli jabatannya dari Kepala Daerah?
  • Selain jabatan Kepala Dinas atau SKPD di daerah tertentu masih terdapat perusahaan daerah seperti perusahaan yang mengelola air bersih, dan lain-lain. Bagaimana tarif yang umum untuk ini? Paling menarik pula menelisik kinerja BUMD ini dalam kaitannya dengan potensi buruknya menjadi ATM bagi pejabat dan tempat berkumpulnya orang-orang titipan dari berbagai penjuru yang menyebabkan ia tak dapat beroperasi dengan efisien karena kelelahan dengan beban berat?
Dalam praktiknya, jual-beli jabatan itu tentu relatif aman dari pantauan, karena berapa pun nilai traksaksinya tidak akan ketahuan oleh publik, kecuali sejak dini lembaga super seperti KPK berupaya memantau, antara lain memasang penyadapan pembicaraan dan upaya-upaya intelijen lainnya. Tetapi KPK itu tentu tidak akan mampu, dan prioritas kerjanya pun bukan itu pula. Jadi, praktik jual-beli jabatan itu cukup aman, tidak seperti korupsi APBD yang bisa dievaluasi dan memang wajib dievaluasi secara berkala oleh negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun jika lembaga ini benar, tentu bisa membuat korupsi turun menjadi nol % di negeri ini.
Satu-satunya peluang terbukanya informasi jual-beli jabatan ke ranah publik pastilah ketika ada persaingan di antara para pelamar dan hanya satu tentunya yang memenangkan. Sisanya merasa sudah memberi tetapi tidak faham mengapa kalah saing. Tender seperti ini bisa menimbulkan dampak, tetapi meskipun secara rahasia dibeberkan kepada publik tentulah akan sangat sulit membuktikan kebenarannya secara hukum. Jadi, sekali lagi, ini jalur paling aman mengembalikan modal pemenangan.
Korupsi itu memang sebuah aktivitas terlarang yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi amat rahasia. Itu yang menyebabkan seorang koruptor paling jahat sekalipun bisa menjadi tokoh terkemuka dalam moral di tengah masyarakat. Tetapi sejauh ini, tak juga terlukiskan secara komprehensif peta korupsi daerah itu. Tak cuma jual beli jabatan dan memberatkan APBD, bukan?
Anehnya, sudah sedemikian sulitnya pun, dalam hati masih tergoda juga untuk memperluas. Apakah setiap distribusi jabatan/kekuasaan akan selalu didasari oleh transaksi serupa, misalnya untuk jabatan menteri, Sekjen, Dirjen, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada sebuah kementerian negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? 
Kalau di dunia sipil sudah menjadi rahasia umum tuduhan jual-beli jabatan itu, bagaimana dalam Kepolisian dan Militer?
Shohibul Anshor Siregar

korupsi


1 Comment

  1. […] artikel 1 artikel 2 artikel 3 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: