'nBASIS

Home » ARTIKEL » RUANG

RUANG

AKSES

  • 556,237 KALI

ARSIP


ruang

Ringkih dan tipisnya wibawa dan kekuatan hukum produk rencana tata ruang adalah fakta. Ini sangat merisaukan. Tata ruang yang disusun dengan begitu susah payah, dengan mudah dapat saja dijungkirbalikkan karena adanya kehendak sesaat yang sama sekali tidak bersifat konseptual.

MENURUT rencana, pagi ini DPRD Sumut akan mendengarkan Pendapat Akhir seluruh Fraksi atas beberapa Rencana Peraturan Daerah (ranperda) dalam sebuah sidang parpurna yang dijadwalkan. Salah satu di antaranya ialah ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi (Sumatera Utara).

Menurut ketentuan yang ada (Peratruran Menteri PU No 15/PRT/M/2009) RTRW provinsi itu dibuat bersifat umum dari rencana penataan wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN. Setidaknya berisi tujuan, kebijakan, strategi,struktur ruang, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Kelak ia akan menjadi arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi. Tentu pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional. Prinsip keaman, kenyaman, produktifas, dan keberkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sangat dipentingkan.

Beberapa Masalah Utama. Melihat perilaku perencanaan wilayah selama ini, ada sejumlah kelemahan mendasar yang sukar dihindari. Penyebabnya melekat erat pada nilai budaya bangsa yang tak biasa berencana dan nisbinya hukum dan penegakannya. Ketidak-pastian yang selalu melahirkan diskontinuitas, adalah fakta-fakta jamak dalam perencanaan kita secara menyeluruh. Kontribusi ketidak-berwibawaan regulator memang jelas kelihatan di sini. Baik di pusat maupun di daerah, pengalamannya sama saja. Bahwa di satu segi di samping kelihatan selalu berusaha cenderung berorientasi pencapaian tujuan bersifat ideal berdasarkan jangka waktu (panjang). Tetapi itu kerap meleset sebagai konsekuensi ketidak-pastian. Penyebabnya tidak cuma ketidak-mampuan perencanaan memproyeksikan secara objektif perkembangan ke depan, juga jelas disebabkan oleh ketidak-pastian hokum.

Seyogyanya short term gain dan long term plan dapat dipadukan dalam model pendekatan. Bukan hanya itu. Tuntutan komprehensitas perencanaan wilayah memantangkan perumpamaan ambisi besar melihat hutan untuk kepastian konsekuensi kegagalan mengkaji pohon-pohon dan segenap isinya. Atau sebaliknya, menghabiskan waktu dan energi untuk melihat keunikan setiap jenis pohon tidak dalam konteks hutan. Indonesia selama ini seakan tersesat dalam hutan lebat karena asyik memperhatikan sebatang pohon, atau sebaliknya tak pernah mengetahui pohon karena ambisi melukiskan hutan.

Begitu sukar dibantah adanya kecenderungan kuat setiap perencanaan RTRW yang terlalu menekankan aspek ruang dalam arti fisik dan visual semata. Aspek-aspek komunitas (sosial-budaya) dan sumber daya kerap absen dari perhatian, atau jikapun dihadirkan sebagai variable, sifatnya kerap hanya sepintas tanpa proporsi semestinya. Pertanyaannya, bukankah tata ruang itu untuk hidup dan kehidupan, yang di dalamnya manusia dan komunitas masyarakat adalah subjeknya selain habitat alam lainnya? Efek dominonya kemudian akan berkonsekuensi luas.

Kesatuan perencanaan nasional yang mencakup pengakomodasian keseluruhan wilayah Negara dan masyarak bangsanya menjadi sangat sulit. Terkadang sangat lucu menyaksikan fakta bahwa negara seolah tak memiliki wilayah dan daerah karena ia berfikir sendiri dengan agenda dan obsesinya sendiri. Di pihak lain daerah dan wilayah berfikir sendiri untuk dirinya dengan tanpa menghitung dirinya sebagai bagian integral dari tatanan nasional. Ini masalah sistem yang paling tidak tak ditopang oleh integritas hukum dan administrasi serta perilaku kepemerintahan yang sedang mencari bentuk.

Sinergitas. Secara teknis dalam perencanaan wilayah ada yang disebut sebagai grey areas. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, Mantan Rektor Undip dan Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) pernah berucap bahwa rencana kawasan urban-design, yang sesungguhnya merupakan titik temu antara perencanaan kota yang berdimensi dua dengan perancangan arsitektur yang berdimensi tiga masih terjadi. Dengan kata lain, sesudah tersusunnya rencana kota mulai dari Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK), biasanya langsung meloncat ke perancangan arsitektur secara individual. Bahkan bila dirunut lebih lanjut, seringkali RUTRK dibuat lebih dulu ketimbang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, juga menyebutkan bahwa dari semua permasalahan itu tetap menonjol sesuatu yang selalu cukup merisaukan, yakni kekurang-pekaan para penentu kebijakan, dan juga beberapa kalangan profesional, terhadap warisan peninggalan kuno yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam sejarah wilayah maupun perkotaan. Tergusur dan lenyapnya karya arsitektur langka yang estetis dan bernilai sejarah, berarti lenyapnya suatu babakan dari kisah perkembangan kota. Kota tanpa peninggalan arsitektur bersejarah, serupa saja dengan manusia tanpa ingatan.

Ringkih dan tipisnya wibawa dan kekuatan hukum produk rencana tata ruang adalah fakta. Ini sangat merisaukan. Tata ruang yang disusun dengan begitu susah payah, dengan mudah dapat saja dijungkirbalikkan karena adanya kehendak sesaat yang sama sekali tidak bersifat konseptual.

Sebuah contoh perencanaan Bandara. Agaknya siapapun tidak bisa menjadi nara sumber meyakinkan kapan Polonia benar-benar dianggap harus ditinggalkan dan kapan Kualanamu benar-benar dianggap sudah boleh beroperasi. Siapa pemilik lahan yang ditinggalkan dan bagaimana membebaskan lahan untuk akses ke bandara baru, adalah kumpulan fakta lainnya yang menandakan ketidak-pastian itu. Begitu juga bagaimana lahan perkebunan berubah menjadi pemukiman dan kerajaan-kerajaan bisnis baru, akan sangat sukar dijawab oleh ilmu perencanaan wilayah.

Di Medan ada sebuah lapangan luas (Merdeka) yang berubah bukan sebagai lapangan lagi, dan banyak lahan-lahan lainnya yang sangat sukar difahami kecepatannya berubah karena pindah-tangan. Dengan masih dominannya watak dan sifat perencanaan berbasis pendekatan sekadar memecahkan masalah ad hoc, jangka pendek, pragmatis dan kurang berwawasan luas, kita sangat kaya dengan fakta ketidak-pastian itu. Short term gain seperti ini pastilah selalu berakibat terganggunya arah dan isi kebijakan long term plan.

Kalau begitu benar kata orang, kebutuhan masa mendatang perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup itu perlu memperlihatkan secara konsepsional paling tidak 3 (tigas) aspek secara simultan, yakni sebagai management of conflicts, dan tidak sekadar management of growth dan juga bukan sekadar management of changes.

 

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan untuk pertamakalinya oleh Harian Waspada, Medan: Senin, 9 September 2013, hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: