'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEMODALI RAKYAT

MEMODALI RAKYAT

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


SEKIRANYA disadari, terutama dalam menghadapi masa ancaman krisis seperti sekarang, mendorong sektor riil adalah salah satu langkah konkrit mendukung 4 paket kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Bukan saja penguatan dollar atas nilai rupiah sangat mencemaskan. Ancaman akan munculnya rengkain tindakan PHK dalam berbagai bidang usaha pun seolah sudah di depan mata. Pengusaha tidak mungkin diajak kompromi, karena kalau ia tidak bisa memperoleh keuntungan dari usahanya, apalagi ia harus berkorban kerugian material, ia akan pilih PHK kalau bukan menutup usahanya. Di Jakarta misalnya, debat ini tidak menemukan titik kompromi. Ahok malah menganggap pengusaha tidak rasional, karena jika tak mampu memberi upah buruk yang layak, silakan angkat kaki dari Jakarta. Pengusaha pun tentu bisa membalas dengan mengatakan kepada pekerja: minta gaji yang layak itu sebaiknya kepada Ahok saja.

Senin 9 September 2013 lalu Rapat Paripurna DPRDSU menetapkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (ranperda). Salah satu di antaranya ialah Ranperda PT Penjamin Kredit Daerah (PT Jamkrida). Keputusan politik ini tentulah dapat ditandai sebagai upaya member nafas baru bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  Sebetulnya kongkritisasi niat baik untuk memberdayakan UMKM sudah cukup lama tertunda-tunda. Inpres No. 6 tahun 2007 misalnya telah menggariskan kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kemudian diimplementasikan lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 tahun 2008 dan PMK No. 99 tahun 2011.

Masalah Tekad. Pemerintah sendiri tentu sangat tahu faktor penyebab sulitnya UMKM berkembang. Berbagai survey pun menunjukkan itu. Selain masalah permodalan atau akses kepada sumber pembiayaan, masalah pemasaran dan manajemen usaha adalah hal yang begitu rumit dan amat klasik. Umumnya orang akan menunjuk aspek legal formal UMKM sebagai penghambat akses permodalan, di samping tentunya cara pandang dan logika bisnis yang menjadi trend nasional. Untuk apa atau siapa yang mau berkorban mengucurkan modal kepada UMKM jika ia tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki asset untuk diagunkan? Begitulah kesederhanaan alasan yang selama ini menutup pintu akses permodalan UMKM.

Berdasarkan data Bank Indonesia, beberapa tahun lalu tercatat hanya sekitar 15% UMKM yang menjadi debitur bank.  Data itu masih belum jauh berubah hingga kini. Menurut Yunita Resmi Sari (2012) rasio pemberian kredit dibanding dana pihak ketiga perbankan pada tahun 2011 masih sekitar 77%. Artinya perbankan sebetulnya masih belum optimal menjalankan fungsi intermediasinya dalam lapangan usaha UKM. Kalau begitu tutuplah harapan kepada bank, untuk selamanya. Jangankan untuk menyerahkan dokumen agunan berupa surat tanda kepemilikan aset yang dapat dijualkan oleh Bank ketika kredit bermasalah, untuk melengkapi badan usaha sesuai dengan kenetuan (perizinan dan sebagainya) rakyat kecil tidak mampu. Jadi, jika dalam wacana resmi UMKM terlihat dalam dukungan penuh pemerintah, sebetulnya wacana itu hanya sebatas halwa telinga. Itulah sebab jika prestasi ssosial masyarakat dalam bidang ini cenderung menjadi capaian independen, minus intervensi pemerintah. Lembaga keuangan bank dan non bank yang selalu berporos matematika keuntungan sepihak dan kebengisan kapitalisasi sempit, selalu tidak memberi tempat untuk perubahan tata kelola, apalagi pembinaan.

Berbagai Kekhawatiran. Pada masa penerapan politisasi kebijakan seperti meluas di Indonesia sekarang ini, kekhawatiran akan ketidak-efektifan usaha pengembangan UMKM sangat tinggi. Jika penyaluran BLT dan BLSM dituduh bermotif politik selain sangat tidak banyak Sewaktu ditawarkan menjadi Peraturan daerah di Jawa Tengah pada bulan Juni 2013 yang lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah dengan tegas meminta lembaga penjamin kredit yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jateng jangan hanya untuk formalitas tapi juga harus bisa mengatasi permasalahan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Beberapa kekhawatiran tentang rencana ini memang sukar dibantah, bahwa sebagai payung hukum peraturan harus dibuat betul-betul menjadi solusi dunia usaha  grass root level, serta tidak menghambat keberadaan berbagai jenis usaha lainnya sehingga bisa maju dan berkembang tanpa kendala birokratis dan politis yang tercela. Karena itu perlu lebih fokus kepada fungsi memberikan landasan hukum agar konstruksi raperda pada tiap pasal dapat memberikan landasan yang kuat jelas dan lebih terinci, tidak multi tafsir dan tidak dengan mudah disimpangkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Karena itu struktur kelembagaan PT Penjamin Kredit Daerah ini harus secepatnya dipersiapkan dan juga mendapat dukungan dari bank atau mitra kerja lainnya sehingga tidak berakhir dengan sia-sia.

Hal lain adalah kekhawatiran pengelolaan meniru gaya pengelolaan BUMD yang terkendala oleh berbagai kepentingan politik yang menyebabkan tak profesional. Jaringan tali-temali perkoncoan bisa membubarkan sebuah BUMD dengan tetap tak merasa berdosa kepada rakyat. Mestinya diawali dengan pola-pola rekrutmen yang benar-benar mengutamakan merit system. Kita pun tahu kontribusi BUMD selama ini sangat kecil untuk PAD.

 

Shohibul Anshor Siregar. Diterbitkan pertamakali oleh Harian Medan Bisnis, Senin, 16 September 2013, hlm 2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: