'nBASIS

Home » ARTIKEL » PLN dan Radikalisasi Rakyat

PLN dan Radikalisasi Rakyat

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


BOCAH itu sebetulnya belum tahu apa-apa tentang politik, tentang kekuasaan dan tentang konsep pelayanan publik yang prima. Bahkan ungkapan-ungkapan sinisnya yang begitu menohok pun, ia tak tahu maknanya sama sekali, seperti: “Alay kali pemerintah ini”. Itu terlontar dari mulutnya seolah sebuah rutinitas, karena ia sudah berulangkali terganggu saat ingin menonton filem kesukaannya: listrik mati.

Sudah sedemikian lazim caci-maki terhadap pemerintah singgah di kupingnya, dan ia menyalin semua itu secara rapih dalam memorinya. Respon orang-orang dewasa (di sekitarnya) atas kebobrokan pelayanan publik telah membentuknya sebagai generasi pelanjut yang radikal. Bagaimana peran seharusnya pemerintah, tetapi tak pernah berbuat seideal yang diharapkan? Sebutlah apa saja. Pernahkah Anda patut memberi jempol kepada pelayanan pemerintah selama ini? Pembuatan SIM. Pembuatan KTP. Layanan energi listrik, layanan air bersih, lampu penerangan jalan dan lain-lain. Anak Anda ingin masuk PNS, masuk Kepolisian, masuk jadi Hakim, masuk jadi Jaksa atau anggota legislatif, atau bahkan jika ingin menjadi Satpam sekali pun. Pernah merasa yakin menang seleksi jika tak punya uang sogok? Berapa besar kerugian moral bangsa karena semua ini, sangat perlu diaudit.

Krisis Energi. Di beberapa tempat kemarahan masyarakat karena pelayanan listrik yang hidup mati telah menyebabkan kerugian. Jika pun nanti tindakan serupa akan merembes kemana-mana, tampaknya bukan lagi untuk sebuah perubahan. PLN sudah tak mampu, dan ini tidak terkait dengan niatnya mau berbuat baik atau berbuat buruk. Kurang lebih, cobalah ambillah segalon air  dari sebuah wadah berupa botol berisi air mineral. Tidak bisa. Dayanya tak sampai ke situ. Sistem membuatnya seperti itu.

Ketika dialog publik pada salah satu tv lokal Jum’at kemaren, Brilian Moktar, legislator pada DPRDSU, tak dapat menahan marah. “Berulangkali kami, sebagai legislator dari DPRD SU, dalam kapasitas sebagai pansus kelistrikan, meminta bertemu dengan Kementerian BUMN di Jakarta. Tidak pernah berhasil. Si Menteri itu mungkin lebih sibuk dengan aktivitasnya sebagai capres yang sedang berkonvensi”, keluhnya.  Ia dan rekan-rekannya merasa harus berbuat sesuatu untuk rakyat yang diwakilinya. Tentu bukan dengan membeli mesin genset untuk semua keluarga.

“Dari dulu kita sudah sengsara, kini makin disengsarakan (oleh PLN). Bagaimana masyarakat tidak menjadi radikal?” Begitu kata Brilian Moktar. Ia juga menyebut mafia yang dibiarkan di balik krisis energi ini. Lalu ia bertanya lagi, “mengapa pihak penegak hukum diam saja menyaksikan setiap kejujuran yang sudah sama dan bahkan sukar dibedakan dengan kebohongan? Mengapa?” “Sejumlah kebobrokan yang tak sulit dibuktikan benar-benar dipelihara sebagai biang penyebab krisis energi listrik saat ini”, tegas Moktar. Dalam kesimpulannya, kalau gubernur tidak berperan lebih proaktif, rencana-rencana solusi untuk krisis energi kita yang berindikasi adanya “permainan gelap” ini akan berakhir sia-sia.  

Scenario Siapa? Agaknya tak lagi ada manfaatnya jika harus disebut bahwa ini sebuah kebobrokan sistemik yang hulunya ada pada puncak pemerintahan Presiden SBY.  Anehnya, ini tak sama jika dilihat dari lain sisi. Misalnya, ada penghargaan World Statesman Award dari Appeal for Conscience Foundation (ACF), suatu yayasan antar-agama bergengsi di Amerika Serikat.  Ini merupakan kesekian kalinya Presiden SBY menerima penghargaan internasional (penghargaan sebelumnya dari UNEP, ILO, World Movement for Democracy, US-ASEAN Business Council, WWF/WRI/TNC, dan lain-lain). 

Pertanyaannya apakah pemberian award itu benar-benar dilakukan secara objektif atau dengan motif lain meski dengan resiko menyakiti perasaan masyarakat? Radikalisasi masyarakat adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi berkeran lebar. Masyarakat sudah tahu membanding, berbeda dengan saat dahulu di bawah pemerintahan Orde Baru yang apa pun kata pemerintah itu artinya sudah kebaikan tertinggi, bersifat final dan tak boleh disanggah.

Kini tergantung kepada pemerintah. Akan memperbaiki diri dalam mengemas sebaik-baiknya pelayanan publik atau membiarkan masyarakat menderita dengan konsekuensi radikalisasi yang eskalatif. Bangsa ini mau dibawa kemana?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, Sabtu, 21 September 2013, hlm 2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: