'nBASIS

Home » ARTIKEL » WAWANCARA 4: PEKONG DI PEMKO MEDAN

WAWANCARA 4: PEKONG DI PEMKO MEDAN

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


Seorang jurnalis lokal siang ini meminta pendapat saya tentang ancaman pengunduran diri sejumlah SKPD di Pemko Medan. Ini jawaban saya:

PEKONG (pecah Kongsi) dalam pemerintahan selama Otonomi adalah fenomena lazim. Mungkin kita wajib merujuk ke sejarah dan budaya kita, apakah memang tidak memiliki dukungan nilai atas model kepemimpinan demokratis yang didesign dalam UU 22 tahun 1999 dan yang kemudian direvisi dengan UU 32 tahun 2004. Selama Orde Baru di daerah tidak pernah dikenal pecah kongsi, karena pada dasarnya gubernur, bupati dan walikota itu dianggap penguasa tunggal. Jika pun ditunjuk wakil kdh waktu itu, posisinya memang anak buah si kdh.

Dalam fenomena otda, wakil merasa memiliki andil. dan jika kdh bermasalah dan masuk bui, uu mengatur otomatisasi wakil sebagai pengganti. Ini sdh kita lihat di Sumut, di Palas dan di lain-lain tempat di Indonesia. Seberapa besar andil wakil menjatuhkan bosnya? ini menarik. Sangat signifikan.

Kasus Medan. Saya kira apa yang kita saksikan sekarang adalah tarik-menarik dua figur karena perhitungan yang berbeda atas nasib Rahudman. Jika semua yakin Rahudman akan mengikuti nasib Syamsul Arifin, serta merta ia akan dilupakan oleh anak-buahnya yang selama ini dianggap sebagai loyalis. Tetapi jika mereka menganggap Rahudman bisa selamat dan kembali menduduki singgasana seperti sediakala, ajakan untuk membuhulkan kekuatan politik di tangan Eldin akan ditepis.

Pada awal Rahudman dinonaktifkan, media juga menyorot aktivitasnya yang masih ingin mengkoordinasikan SKPD sehingga ada yang menyebut Medan punya dua matahari. Itu karena wilayah pengaruh Rahudman itu juga menjangkau inti kekuasaan di Pusat yang akhirnya menjadi bahan pembahasan di DPRD Kota yang kemudian meminta kejelasan kemendagri. Rahudman memang memiliki kepiawaian. Ingat bhw setelah gagalk menjadi bupati Tapsel, mantan Sekda ini mutasi ke Sumut dan sebelum menjabat asisten di pemprovsu “parkir” dulu sejenak di Jalan Ngalengko, pusat diklat pemprovsu itu. Bersama Syamsul Arifin ia mendesign pemerintahan di Kota Medan. Awalnya menjadi Plt, dan meski simpangsiur ia tetap bisa maju menjadi calon walikota, dan anehnya, meski tak sesuai aturan, orang swasta yang akhirnya menjadi Plt setelah ditinggal Rahudman yang maju sebagai kandidat. Syamsul menjabat kedua jabatan terpenting di Sumut (Gubsu dan Walikota Medan).

Saya ingat 2010 Zdulmi Eldin itu punya niat menjadi Walikota. Syamsul Arifin mendamaikan dan meyakinkannya untuk mendampingi Rahudman Harahap saja. Jadi kasus ini sebetulnya sangat membantu perwujudan mimpi tak sampai Eldin. Tentulah ia tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja untuk dirinya. Itu dugaan saya sejak awal. Dengan kasus hukum yang menimpa Rahudman Harahap, faktor pemicu keinginan untuk menjadi Medan 1 akan bertambah bagi Eldin dan para pendukungnya.

Dampak. Saya baca keterangan Sekdako tentang pandangannya yang dikutip wartawan atas pengunduran diri seorang pejabat. Ia sebut si anu yang mundur itu jauh lebih tak kompeten dengan PLt yang ditunjuk. Itu mewakili pikiran Eldin saya kira. Artinya, jika pun semua SKPD mengundurkan diri, tidak begitu heboh kecuali sekadar konsumsi media beberapa hari, dan tak sampai sepekan. Apakah akan terganggu kinerja pemerintahan? Ya, terganggu sedikitlah.

Bagaimana menurut Anda?

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: