'nBASIS

Home » ARTIKEL » KORUPSI RP 380 MILYAR?

KORUPSI RP 380 MILYAR?

AKSES

  • 556,237 KALI

ARSIP


idmanado.com

HAMPIR satu harian pada Kamis kemaren saya tidak mengupdate status facebook. Ketika menjelang tengah malam saya buka facebook, perhatian saya segera tertuju pada kiriman yang masuk melalui inbox.

Kali ini Ucok Ismail Nasution, jurnalis Harian Sumut 24 yang mengirim:

Asslm bang minta tanggappan. Tentang dugaan gubsu gatot manipulasi apbd 2012 senilai Rp 380. MIliiar

Lama saya tertegun membaca itu. Apakah ini isyu murahan? Karena itu saya tidak langsung memberi jawaban. Tetapi saya beri respon dengan pertanyaan balik:
Manipulasi itu bagaimana bentuknya? Anggaran mana yang ditilep dan bagaimana modus yang dia lakukan?
 
Lalu 43 menit yang lalu jurnalis ini menjawab:
Mmodusnnya banyak kegiatan Yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan tidak masuk dalam LKPJ serta tidak dikettahui Dewan

Saya termasuk orang yang, katakanlah, media minded. Sangat mendorong peran-peran investigatif media untuk kemaslahatan rakyat banyak, sehingga dalam kasus dugaan ini misalnya, ada kejelasan APBD tahun berapa dan pos-pos mana saja yang mengalami kebocoran yang diduga itu. Karena itu, kendati saya merasa tidak kompeten untuk menyatakan benar atau tidak hal yang didugakan itu, rasanya tak ada salahnya memberi jawaban kepada Ucok Ismail Nasution jurnalis dari Sumut 24 itu.

(1) Saya menilai bahwa apa yang terjadi, jika ini benar-benar telah terjadi,  adalah bentuk-bentuk yang lazim dilakukan dalam tradisi kepala pemerintahan untuk semua level dalam memperkaya diri dan membawa uang ke kelompok atau partainya. Kita tahu bahwa semua kepala pemerintahan hasil pemilihan langsung adalah figur-figur yang diterpa oleh mekanisme desakan memproduksi uang dengan berbagai cara yang dimaksudkan untuk mengembalikan modal dan mempertahankan kekuasaan, baik dalam arti sempit maupun dalam arti sangat luas. Kita tahu partai politik sekarang ini adalah jaringan kartel yang berusaha membobol uang rakyat dari belanja daerah/negara.

(2) Tentulah semua ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan legislatif dan lemahnya penegakan hukum. Sangat pantas dicurigai adanya semacam kerjasama antara eksekutif dan semua lembaga pengawasan dan penegak hukum. Alasannya, legislatif tetap sangat faham bentuk-bentuk penyimpangan anggaran, karena adanya mekanisme reses dan juga LKPj. Pada pihak penegak hukum ada intel yang dengan keahlian masing-masing sangat dipercaya dengan mudah mengendus penyimpangan itu. Memang itu termasuk di antara tugas penting mereka.

(3) Sistem kenegaraan dan pemerintahan kita memiliki lembaga lain di internal berupa inspektorat. Rupanya komponen itu sudah lama tak berfungsi dan saya kira sudah saatnya dievaluasi untuk sampai kepada kesimpulan dipertahankan atau dibubarkan saja. Tentu heran juga mengapa BPK tidak menemukan masalah yang diduga ini.

(4) Civil society atau masyarakat madani masih sangat lemah. Jika mereka kuat sangat tidak mungkin diharapkan mereka berdamai atau mendiamkan kejadian-kejadian buruk seperti ini.

(5) Informasi publik masih sangat tertutup. Karena itu rakyat maupun media kerap tidak tahu apa yang direncanakan, diprogramkan dan dikerjakan serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah meskipun itu semua tentu selalu dikatakan dari dan untuk rakyat.

(6) Saya mendorong Ucok Ismail dan para jurnalis lain untuk melakukan investigasi lebih intensif, karena jika kasus yang diduga ini benar, masih sangat mungkin ini hanya semacam puncak gunung es.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: