'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMIMPIN HARUS NEGARAWAN

PEMIMPIN HARUS NEGARAWAN

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


PEMIMPIN

Kita tahu bahwa kini wacana dan kontroversi pengembalian sistem pemilihan Kepala Daerah bersifat langsung oleh rakyat kepada cara semula, yakni dipilih oleh legislatif, sedang menguat dari hari ke hari. Bahkan dengan blow up tentang tuduhan dinasti Ratu Atut, keinginan itu seolah menjadi semakin mendapat konteksnya. Tak kurang dari Presiden SBY menyindir, padahal semua orang tahu apa yang dikritik pada Ratu Atut belum tentu lebih buruk ketimbang apa yang terjadi di tempat lain atau di Indonesia secara keseluruhan.

Menurut catatan saya, adalah Presiden SBY sendiri yang pernah berjanji akan melakukan kajian atas model pelaksanaan pemilukada, begitu perhelatan pertama tahun 2005 menampakkan sejumlah masalah yang sebelumnya tak terduga oleh para designer sistem ini. Apa yang selalu disuarakan lantang oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan orang-orangnya saya nilai hanyalah pengejawantahan kehendak Presiden SBY yang dikemukakan tahun 2005 itu. Tentu tidak usah heran jika hal itu kini seolah sudah menjadi wacana kuat pada hampir seluruh partai, karena mereka adalah satu dalam kepentingan demi dan untuk mekanisme perkoncoan nasional sesuatu asas kepentingan koalisi setgab. Memang ada sedikit pengecualian di sini.

Sebelum diterapkan pertamakalinya pada tahun 2005, sistem pemilihan langsung Kepala Daerah ditengarai akan menghasilkan kepemimpinan yang tak terinterupsi dan karena kadar legitimasi yang dianggap begitu kuat oleh pemilu langsung, ia akan menjadi figur seperti raja yang bukan tidak tak terbantahkan untuk segala kemauan pribadinya. Juga dikhawatirkan akan melahirkan pemerintahan terpecah (decouple), ketika kepala daerah berkemauan sendiri dan legislatif berkemauan sendiri pula yang notabene kedua komponen Pemda ini sama-sama mendapat legitimasi rakyat melalui pemilihan langsung. Terlepas kadar keterbuktian atau ketak-terbuktian ramalan itu, ternyata demokrasi yang didesign tidak mengindikasikan kontribusi terhadap kondisi rakyat. Rakyat tidak semakin sejahtera karenanya, kalau bukan sebaliknya.

Hal yang paling menyedihkan semua elit dan para ilmuan menyibukkan diri pada tudingan sepihak kepada model dan hasil pemilihan langsung Kepala Daerah. Mereka setuju satu hal, bahwa hasil paling menonjol adalah munculnya raja-raja kecil yang koruptif di daerah. Padahal yang terjadi adalah untuk menjemput “mandat kerajaan” daerah, orang harus membawa persembahan ke pusat untuk kemudian bertaruh di daerahnya hanya berbekal uang. Mulailah analisis terhadap proses rekrutmen calon, dan di sana ditemukan faktor oligarki dan hegemoni partai yang menjadi pemeras yang begitu kuat dan itu kedudukannya di pusat.

Partai hanya membangun organisasi yang kemandatan daerahnya sebatas cabang ansich, bukan kekuatan menentukan. Persembahan daerah ke pusat itu tidak hanya di lini eksekutif, melainkan juga secara bersamaan di lini kepartaian. Semua harus difahamkan bukan cuma penerabasan hukum, tetapi  pengerdilan daerah secara terus-menerus. Karena Gubernur, Bupati dan semua anak buah dalam kepartaian yang berdomisili di daerah hanya akan mempersembahkan sesuatu ke pusat jika ia sudah berhasil merampas hak-hak rakyat atau memerasnya dengan berbagai cara. Pada saat bertarung, tak jarang seseorang menjadi pion pengusaha (putih maupun hitam, tetapi pada umumnya pastilah hitam). Jerat ini sangat tak member peluang untuk kemaslahatan rakyat.

Bagaimana daerah tidak korupsi, jika semua APBD (Provinsi) tak boleh dijalankan sebelum “dibaca-baca” oleh Kemendagri? Dikatakan sebelum “dibaca-baca” adalah karena tak mungkin dilakukan telaah secara serius. Bagaimana menelaah dokumen setebal bantal dari semua provinsi dalam waktu singkat? Saya curiga ada persembahan di sini, diakui atau tidak. Salah satu bukti ialah, meski APBD disetujui oleh Kemendagri, begitu mencuat masalah BDB 2013 (Sumut) yang diskriminatif dan ditengarai menjadi media trade in influence untuk pemilukada,  Mendagri Gamawan Fauzi pun malah mencak-mencak. Artinya ia sama sekali tak tahu apa yang disetujuinya.

Double Talk. Ini pulalah keanehan khas Indonesia, bahwa seseorang yang sangat pro dan mempraktikkan dinasti dapat menuduh kedinastian orang lain, dan itu dilakukan tanpa beban. SBY misalnya, setelah berhasil mendepak Anas Urbaningrum dari partainya (Partai Demokrat), ia pun menukangi sendiri cara teraman untuk menerapkan dinasti. Pengkondisiannya pun dibuat persis seperti pada zaman Orde Baru tempo hari. Adalah Soeharto yang berambisi menjadi presiden seumur hidup, sebagaimana halnya pendahulunya Soekarno, tetapi mereka pandai membuat itu seolah aspirasi rakyat hingga terkesan sedemikian legitimate dan sakral. Jika ada bantahan tentang kemanuan itu, akan dianggap musuh berbahaya dan sudah dipersiapkan tindakan pemberangusan untuk itu.

Dalam kasus Partai Demokrat, bukan cuma putera SBY yang menjadi Sekretaris Jenderal, tetapi semua jabatan terpenting yang pernah dibuat dalam kelembagaan-kelembagaan partai ini pun akhirnya “dikantongi” sendiri oleh SBY dan itu dilakukan melalui sebuah perhelatan resmi sesuai konstitusi partai. Pasca keterdepakan Anas Urbaningrum, pada gilirannya terlihatlah bahwa dalam daftar caleg dari partai ini pun, belakangan sejumlah pihak dapat menunjukkan hasrat dinasti yang tak terbantahkan. Ini belum dikembangkan ke wilayah-wilayah lain meniru pendekatan yang pernah dibuat oleh George Adcondro si penulis buku Gurita (bisnis) Cikeas itu.

Tidak ada hak orang luar mencampuri urusan internal sebuah partai seperti Partai Demokrat, tetapi jika ia sudah mempertontonkan kegandrungan tradisi anti demokrasi, dan apalagi karena orang terpenting yang mengendalikan disitu adalah seorang yang melalui dua kali pilpres dinobatkan menjadi Presiden RI, maka rakyat yang merasa keberatan tidak mesti dianggap aneh dan tak sopan.

Langkah Setback. Bagi pihak yang mendukung sistem pemilihan langsung, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke legislatif ini dianggap setback dari capaian demokrasi. Juga dianggap tidak konsisten, karena dampak negatif dari pemilihan langsung tentu terdapat pada semua rezim pemilu Indonesia (legislatif, presiden dan Kepala Daerah). Pemilihan langsung Kepala Desa yang dikenal relatif cukup bagus sejak dahulu. Sebelum terkontaminasi, model pemilihan kepala desa di Indonesia relatif dapat menjadi contoh terbaik dalam pemilihan eksekutif sepanjang sejarah. Dari segi itu sangat tak beralasan menuduh masyarakat tidak cerdas dan tidak dewasa.

Jika mengikuti argumen pengembalian pemilihan kepala daerah ke legislatif, maka sebetulnya, dan semestinya, semua pemilihan dalam rezim pemilu (legislatif dan eksekutif) harus sama-sama direvisi untuk memantangkan pemilihan langsung. Jika orang menyebut begitu besar dampak negatif pemilihan langsung kepala daerah, tentu ia harus lebih sadar bahwa keburukan itu dijamin 100 % (tak usah sampai 200 %) terdapat pada semua rezim pemilu dan boleh jadi malah lebih buruk pada pileg dan pilpres.

Penutup. Kalau begitu, Indonesia harus segera menemukan penyakit sesungguhnya, agar cerdas tidak seperti dukun memberi terapi tanpa dasar diagnosis yang benar atas penyakit yang ingin disembuhkannya. Salah satu di antara masalah serius dalam hal ini ialah tiadanya kemauan elit untuk membuat pemilu menjadi jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Sebutlah satu contoh, Indonesia tidak mau membuat Daftar Pemilih Tetap yang benar, dari dulu hingga kini. Juga tidak mau menghitung suara pemilih dengan jujur, karena suara memang dapat diperjual-belikan. Tak hanya intimidasi yang berlangsung, money politic pun pura-pura dipantangkan tapi secara moral sekaligus dianggap mainstream pemilu. Hukum tak perlu hadir dalam pemilu, karena penguasa dan uang adalah hukum itu sendiri, seburuk apa pun ia. Dalam kondisi inilah kita menyimpulkan bahwa yang mempermasalahkan kebobrokan MK tak lain dari orang yang pura-pura tak tahu masalah, kalau bukan orang kurang waras, sebab urusan persengketaan pemilu di MK adalah keniscayaan yang didesign untuk korup sekorup-korupnya.  Lagi pula, bukankah sistem rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia berlangsung demikian buruk yang menjadi tabungan masalah yang sangat mustahil dihadapi oleh MK?

Diakui secara universal bahwa sebuah negara tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan negarawan. Karena negara akan disimpangkan, dan dia bisa menganggap hanya sebagai mata pencaharian. Pada tataran nasional, ancaman inilah yang kini sudah sangat menguat, ketika orang-orang yang berfikir tentang keuntungan kelompok bermaharajalela ingin mengkapling Negara.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASAPA, Medan, 28 Oktober 2013, hlm B7


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: