'nBASIS

Home » ARTIKEL » DETASEMEN KHUSUS ANTI KORUPSI?

DETASEMEN KHUSUS ANTI KORUPSI?

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Seorang jurnalis lokal (Medan) tadi malam mempertanyakan sesuatu kepada saya. Ini terkait dengan salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini, yakni korupsi


“Selamat malam bang… Apa kabar? Minta tanggapan abg dong soal wacana Komisi III DPR yang ingin membentuk densus antikorupsi? apakah ini nantinya akan berbenturan dengan kerja KPK? atau malah akan membantu KPK sendiri? bagaimana hemat abg? makasih jawabannya bang…”

Sebelum menjawabnya, sejenak saya termenung. Dalam hati saya berfikir : “tak henti-hentinya kebodohan diajarkan dalam bernegara ini. Apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia saat ini?”

KPK saja tak berdaya guna, apalagi densus? Densus yang ada sekarang (88) adalah bikinan negara lain untuk penguasaan Indonesia dalam tema war on terrorism yang menguat pasca kejadian 911. Jika akan dibentuk densus baru, gerangan siapa yang akan mendanai? Saya malah setuju negara dinyatakan darurat korupsi. Dengan begitu kita memasuki revolusi anti korupsi. Rakyat dilibatkan, agar mereka bisa menyeret orang-orang jahat yang dilindungi.

Harus Tahu Mengawali. Jika ingin memberantas korupsi, saya setuju pendapat lawas yang pernah diajukan oleh Wamenkum yang sekarang, saat dia masih aktivis anti korupsi di UGM. Denny Indrayana menyebut, korupsi itu akarnya di istana. jika istana tak didahulukan semua akan sia-sia.

Kita pantas mengutip perilaku hidup orang-orang ternama seperti Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Atau ketegasan seorang Zhu Rongji. Efektifitas kinerja mereka didasarkan kepada niat baik dan kesediaannya membenahi negaranya, dan membelanya habis-habisan. Artinya densus antikorupsi tersebut tidak perlu dibentuk, dan kiranya lebih baik kita lebih mendukung kerja dari KPK. Begitu.

Jika seseorang yang tersandra oleh catatan buruk masa lalu ingin memberantas korupsi, maka ia akan dihina oleh orang-orang yang pernah bekerjasama buruk dengan sebelumnya. Jangan diharap ia menyumbang sesuatu untuk perbaikan negara dari kadar kekorupsiannya.

Saya baru menerbitkan sebuah buku puisi yang salah satunya (puisi ke 50) berbunyi demikian:

[50] KONSTRUK KEKUASAAN | 03 June 2013 |

Saat musim Pilpres tahun 2009, konon Bapak Prabowo Subianto memiliki kekayaan Rp 1.647.249.879.469 Itu sebuah jumlah besar yang mengalami kenaikan sebesar 16157 % dari perhitungan yang dibuat sebelumnya

Ibu Megawati dilaporkan sudah bertambah kaya dengan kenaikan hingga 142 % Total kekayaannya saat itu Rp 256.447.223.594 Bapak SBY sendiri pada saat yang sama dinyatakan memiliki kekayaan Rp 4.736.073.812 naik 102 % dari perhitungan sebelumnya Bapak JK Rp 61.066.512.967 (naik 24 %) Bapak Budiono Rp 3.458.871.878 (naik 18 %) Bapak Wiranto Rp 39.436.837.063 (naik 85%)

Jika faktanya hanya JK sendirilah yang pedagang di antara mereka semua, maka jalan pikiran apa yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa korupsi itu bukan sesuatu selain dosa? Jadi sudah benar menurut realitas konstruk kekuasaan di Indonesia kontemporer bahwa pejabat memang harus korupsi Jika tidak koruptor itu bukan pejabat Itu bukan negarawan “Negarawan” Indonesia sudah terkonstruk sebagai orang yang berkekayaan tak berasal-usul yang jelas dan itu tidak dianggap aneh oleh rakyatnya yang Berketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila)

[Catatan pesimistik atas prospek pemberantasan korupsi dengan menilik harta kekayaan para capres yang diumumkan KPU menjelang pilpres 2009]

Densus tak perlu. KPK pun harus dievaluasi, jika tetap tak efektif dibubarkan saja. Target kita adalah membersihkan lembaga konvensional dalam penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan Peradilan/kehakiman) supaya ia bisa bekerja sesuai misi yang diberikan oleh UU. Katakanlah dengan sedikit melebih-lebihkan, KPK itu hanya bisa menangkap tiga ekor nyamuk, sedangkan negeri ini sudah lama dihabisi oleh koruptor yang mesti dihukum oleh mekanisme penegakan yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Tetapi karena keduanya sudah “dibeli”, maka tidak ada arti pekerjaan kecil-kecil yang dilakukan oleh KPK itu. Dia terlalu politis, dan tak memiliki niatan yang cukup untuk membela kepentingan Indonesia agar selamat dari korupsi. Saya kira sudah perlu dievaluasi apakah KPK saatnya dibubarkan. Jangan lupa menghitung resikonya, orang terlalu berharap kepada KPK, padahal ia tak mampu apa-apa.

Densus anti korupsi tidak perlu. Agenda terpenting saat ini ialah secara jujur memanfaatkan aksistensi KPK sebagai trigger mechanism bagi lembaga penegak hukum agar mampu berfungsi normal sambil memberinya kesempatan seluas-luasnya bekerja tak pandang bulu. Densus anti korupsi sesuatu kelancangan berfikir.

Satgas Mafia Hukum. Presiden SBY pernah membentuk dan membubarkan Satgas Mafia Hukum. Semestinya contoh ini lebih dari cukup untuk menerangkan kepada kita semua bahwa tindakan-tindakan artifisial sangat tidak diperlukan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: