'nBASIS

Home » ARTIKEL » KENAIFAN PARA POLITISI

KENAIFAN PARA POLITISI

AKSES

  • 564,592 KALI

ARSIP


SATU lagi gumun (keterkejutan, keterperangahan, ketakjuban, akibat kekurang-nalaran) telah terjadi di tanah air. Jenis gumun kali ini nyaris menenggelamkan gumun-gumun lain yang terjadi berdekatan waktu. Ini tentang Ratut Atut yang ditengarai sebagai tokoh penting dalam sejarah dinasti yang menjadi penanda babak baru pemerintahan daerah di Indonesia.

Bagi Kemendagri, ternyata hal ini menjadi sebuah momentum untuk memasarkan kembali gagasannya tentang pemilihan kepala daerah. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih melalui DPRD dapat mengakhiri politik dinasti. Sebetulnya bukan ini gagasan pokok yang diusung selama ini. Tak Cuma di Kemendagri, sesuai pola permainan menurut peta kekuatan politik, usul perubahan pemilihan kepala daerah telah diklaim sebagai perubahan mengingat pilihan langsung lebih banyak mudharatnya itu, memang cukup meluas tersebar. Ada juga penguatan usul tanpa argumen.

Tak Masuk Akal. Selama parpol tidak dibenahi, rasanya adalah suatu kemustahilan semua kejadian buruk dalam pemerintahan bisa ditanggulangi, tak terkecuali politik dinasti itu. Hal yang tak mau dicermati secara serius oleh pengemuka pendapat ialah bahwa jika rakyat bisa disosok untuk pengukuhan dinasti, bukankah pengukuhan itu lebih bersifat artifisial karena pengukuhan substantif ternyata telah didahului oleh parpol sebelum menyerahkannya kepada publik untuk dipilih? Sangat disayangkan bahwa pengabaian fakta bahwa selama ini rakyat hanya memilih pasangan yang dipaksakan oleh parpol. Klausul calon perseorangan memang ditawarkan dan dari jumlah yang mencoba jalur ini hanya sedikit yang dapat berhasil. Penyebabnya ialah bahwa mainstream politik memang telah dikembangkan ke arah itu dalam arti political and legal frame work sudah didesign untuk supremasi tertentu yang mengabaikan keindependenan.

Indonesia malah tidak bersedia memahami secara baik substansi keindependenan dalam politik. Petiklah contoh pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dominasi kepartaian secara langsung maupun tak langsung sangat ditekankan di sini. Jika fakta keindependenan anggota DPD sudah begitu jelas, tentu tidak begitu sulit mengidentifikasi pencalonan perseorangan calon walikota, Bupati dan Gubernur dari jejak kepartaian yang kental. Anehnya, jika menang dari jalur itu, ada pula yang dikukuhkan menjadi ketua parpol. Ini memperkaya fakta-fakta ketidak-substantifan keindependenan.

Memperbandingkan.Soetan Batoeghana berulangkali mendramatisasikan keburukan akibat pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia bahkan menyebut kekerapan kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK setelah tahun pertama, kedua dan ketiga kepemimpinannya diisi dengan pelanggaran pidana korupsi. Ia benar-benar melupakan tiadanya beda pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden. Sama buruknya. Ia tidak sendirian dalam pandangan seperti itu. Bahkan pandangan seperti itu telah mewabah bagai klobot, hingga ke pelosok.

Para politisi yang mengarahkan arus perubahan pemilihan kepala daerah benar-benar telah mengabaikan beberapa fakta penting yang sudah terjadi dan kemungkinan jerat ke depan. Kepada mereka harus dihadapkan fakta keburukan seluruh pemilu di luar pemilu 1955 dan pemilu 1999. Jika pemilihan Kepala Desa hampir tanpa masalah, mengapa pula Indonesia disebut tak dewasa memainkan instrumen dan prosedur lawas ini di negeri yang sama? Kejahatan elit politiklah yang menjadi jawabnya.

Pengawasan sosial yang ketat, kejujuran nilai guyub dan budaya malu telah membuat hukum ala kadarnya berjalan mengatur kehidupan orang-orang mulia di pedesaan. Elit politik telah mengonversi segalanya dengan uang curian mereka demi kekuasaan untuk pencurian yang lebih besar (korupsi). Dalam keadaan seperti ini tak aka nada motralitas dan etika pemerintahan. Di sinilah orang sering salah harap meminta seseorang pejabat bobrok untuk mundur. Itu tak mungkin, karena ia tahu bahwa kebobrokannya tak seberapa dibandingkan dengan pejabat lain. Ia hanya bernasib siual (apes). Pantang bagi dia mundur.

Kalau demikian, harus ada penjelasan dari semua pengusul tentang perbedaan semua pemilu (pileg, pilkada, pilpres). Jika semua sama buruknya, maka jangan cari-cari alasan untuk meneruskan pemilihan langsung legislatif dan presiden. Tradisi dan mekanisme pemilihan Kepala Desa menantangmu.

Indonesia coba-coba telah menyebabkan pengorbanan besar yang sia-sia. Hanya negarawan yang dapat menyelesaikan ini, misalnya dengan berjuang keras untuk pemberian jaminan setiap pemilu dan semua proses rekrutmen aparat menjadi adil seadil-adilnya dan jujur sejujur-jujurnya.

Shohibul Anshor Siregar
Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: