'nBASIS

Home » ARTIKEL » SEDANG APA INDONESIA?

SEDANG APA INDONESIA?

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


bagan colour
POSTING ini bermula dari pertanyaan seorang jurnalis di Medan. Dia bilang dari ANTARA, namanya Eva Regar. Rasanya saya belum pernah bertemu dengan jurnalis ini. Karena saya tak dapat melayani melalui pembicaraan telefon, apalagi bertemu langsung, maka saya pun meminta agar ia mengajukan pertanyaan tertulis dan dikirim ke adress email saya:

  • Bagaimana pendapat atau pgmatan abang ttg situasi politik di dalam negeri jelang pemilu 2014?
  • Apakah kasus-kasus temuan korupsi dll dewasa ini sudah terkontaminasi atau terkait isu  politik 2014?
  • Menurut abang partai mana yang sudah siap jelang pemilu 2014?
  • Terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada di sejumlah daerah pada tahun ini, apakah akan terjadi juga di pemilu 2014?
  • Kalo iya, apa yang hrsnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran atau menggenjot jumlah pemilih?
  • Apakah hal itu sudah terlihat dilakukan pemerintah?


Apa yang Penting di Tahun Politik?
Situasi politik menjelang pemilu 2014 membuat semua elit meninggalkan jati diri yang seharusnya sebagai negarawan dan memilih menjadi “penjahat Politik” yang berusaha menipu rakyat. Ini merata, dan tanpa kecuali. Kalau bercermin dari cara berpikir para elit kita ini, terutama di Jakarta, hal yang utama ialah bagaimana menjadi penguasa. Tidak ada yang berusaha menyadarkan rakyat bahwa Indonesia kita ini sedang rusak parah begini, maka carilah orang yang tidak cuap-cuap saja agar Indonesia bisa direhabilitasi.

Di sinilah kita melihat industri survey bekerja, dan tidak ada yang penting selain membicarakan capres berdasarkan pencitraan semata, bukan agenda kebangsaan.Perseteruan mereka hanyalah soal kekuasaan 2014-2019. Kita lihat proses penetapan sejumlah partai melalui veryfikasi juga penuh kebohongan. Kini marak dibicarakan tentang DPT yang tak pernah dibuat bagus padahal biayanya sangat besar untuk itu.

Kalau saya diminta, dengan biaya yang ada itu, sanggup membuat DPT terbaik sepanjang masa dengan tingkat kesalahan 0,001 % dalam waktu 3 bulan. Tetapi saya sesungguhnya tak pernah meragukan kemampuan teknis penyelenggara dalam membuat DPT. Ini hanya soal integritas, dan sayangnya integritas itulah yang paling penting.

Ada partai yang meributkan DPT, tetapi hanya berteriak seperti LSM saja. Padahal jika benar-benar ingin memperbaiki demokrasi Indonesia, soal DPT ini harus dibereskan dengan jelas, meski taruhannya harus dengan merevisi tahapan pemilu, misalnya. Berdasarkan pengalaman, DPT acak-acakan ini menjadi salah satu entry point buruk dan menjadi tabungan masalah untuk pemilu. Indonesia tidak seperti beberapa Negara tertentu yang jika warganya tidak ikut memilih dikenakan denda. Di sini 5 orang pun yang hadir di setiap TPS, pemilu dianggap sah oleh UU.Sebelumnya proses rekrutmen penyelenggara pemilu kental dengan aroma KKN, bahkan dari berbagai pemberitaan media, rekrutmen ini sama atau justru lebih seru ketimbang rekrutmen PNS. Jadi jika Anda sepuluh kali dalam setahun memenjarakan Ketua MK, rasanya masuk akal. Mengapa? Karena tidak ada proses pemilu yang tak buruk dan semua potensil masuk ke meja peradilan MK. Dasarnya sudah bobrok semua, maka peradilan yang berlangsung pastilah adu pengaruh di antara orang-orang jahat sebagaimana terjadi selama ini.

Saya tidak yakin mereka sedang berusaha atau berjuang untuk rakyat ketika mereka membagi-bagikan sembako. Ini jelas penipuan, dan sekaligus penegasan ulang bahwa politik hanyalah perdagangan kekuasaan (transaksi). Saya kira anggaran Negara pun saat ini sudah lebih banyak difokuskan untuk pencitraan yang oleh banyak kalangan disebut trade in influence (perdagangan kekuasaan).

Politik Pemberangusan Lawan. Kecurigaan itu kini meluas, meski sebagian besar rakyat yang tidak faham merasa puas dan mengalami apa yang dapat disebut gumun (terperangah, kaget, kagum) karena ignorance (ketidak tahuan, ketidak-nalaran). Mengapa ketidak-tahuan itu begitu besar? Itu karena pemerintahnya tak pernah membimbingkan kepintaran, dibiarkan hidup melarat, diasupi raskin kualitas paling rendah dari standar makanan manusia dan disogok BLT dan BLSM yang memberangus kemandirian, dan sekolahnya digiring untuk hanya tamat dengan UN yang dikerjasamakan dengan para guru dan kepala sekolah. Jadi mengingat besarnya kepentingan memenangkan pemilu, segala cara pun dihalalkan.

Cermatilah gagasan melibatkan lembaga sandi nasional untuk pemilu, yang tentu saja berasal dari gagasan untuk menipu agar menang pemilu.

Kesiapan Partai. Semua siap dan semua tidak siap. Artinya, partai di Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dilihat dari aspek (1) ideologi. Nyata-nyata tak ada yang beres. Orientasinya hanya seperti membangun perusahaan (kartel) untuk mengambil keuntungan tak sah dari Negara berbekal kekuasaan (2) Kaderisasi hanya dilakukan oleh satu dua partai (3) rekrutmen asal jadi (4) sumber pembiayaan tidak jelas. Dengan begitu, sampai kapan pun tampaknya tidak akan ada yang siap. Tetapi itu terlalu ideal.  Lalu partai-partai ini harus kita lihat dari aksesnya ke uang Negara (KKN). Partai-partai yang memiliki akses membobol uang Negara relatif akan lebih siap. Makin besar kekuasaan eksekutif digenggam, makin siap pula dia.

Partisipasi Politik. Partisipasi politik itu ada kaitan dengan rontoknya kepercayaan publik atas politik secara keseluruhan dan minimnya sosialisasi karena penyelenggara merasa lebih baik mengantongi uang sosialisasi itu ketimbang digunakan. Pilkada, pileg dan pilpres tak menghasilkan apa-apa kecuali fakta korupsi yang dilakukan pasca Pakta Integritas. Namun secara teknis ada kasus yang menunjukkan keanehan. Di Sumut dalam pilgub terakhir kasusnya demikian:Saat penyerahan DP4 Nurdin Lubis, Sekretaris Daerah Pemprovsu, menegaskan bahwa data yang diserahkannya dijamin tidak bodong dan sudah lengkap by name and by address (dengan nama dan alamat) penduduk sesuai dengan domisili masing-masing. Waktu itu media juga tak lupa mencatat ucapan Nurdin Lubis lainnya: “Kita pertanggungjawabkan, sudah lengkap dan nanti akan diverifikasi lagi oleh KPU”.  Sadar akan mengejutkan bagi banyak pihak, Nurdin Lubis pun berucap “Mungkin orang terkejut data penduduk sekarang sudah 15 juta. Padahal selama ini kita anggap 13 juta penduduk,”

Memang, dari rekapitulasi secara keseluruhan, diberitakan jumlah penduduk Sumut menurut DP4 itu sudah mencapai 15.977.383 jiwa. Dari jumlah itu kategori pemilih potensial disebut sebanyak 11.300.526 jiwa. Itulah besaran angka DP4. Masih menurut Nurdin Lubis, “angka tersebut sudah jauh dari perkiraan jumlah penduduk selama ini”. Jika menurut DP4 jumlah penduduk Sumut saat ini sebesar 15.977.383 jiwa dan berdasarkan Sensus Penduduk 2010 hanya berjumlah 12.931.065 jiwa, itu berarti dalam kurun yang amat singkat Sumut mengalami lonjakan pertambahan penduduk terbesar sepanjang sejarah, yakni 3.046.318  jiwa hanya dalam satu tahun lebih.

Memang luar biasa. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Sumut menurut catatan BPS adalah 8.360.894 (1980), 10.256.027 (1990), 11.513.973 (2000) dan 12.982.204 (2010). Sedangkan persentase angka pertumbuhan penduduk Sumut hanyalah 2,06 % selama 1980-1990, 1,20 % dalam kurun 1990-2000 dan 1,22 % selama 2000-2010. Dari manakah asal pertumbuhan penduduk Sumut yang spektakuler versi Nurdin Lubis ini? Menurut rumus, kelahiran dan perpindahan masuk penduduk (dari derah lain) adalah faktor yang dianggap umum. Hanya saja menjadi pertanyaan besar apakah jumlah sedemikian besar.  Dari manakah penduduk baru itu berasal dan di mana saja mereka bermukim kini? Betulkah dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan nama dan alamat mereka masing-masing?Tidak mungkin kedua pihak berkompeten (BPS dan Pemprovsu) salah semua atau benar semua dalam pembuatan data kependudukan ini.

Salah satunya pastilah telah melakukan kesalahan. Pertanyaan berikutnya ialah penyebab kesalahan itu sendiri, apakah human error belaka atau by design (disengaja). Dalam membuat DP4 mestinya harus dianggap normal jika Pemrovsu merasa heran dan berusaha mencari tahu penyebab perbedaan hasil kerjanya dengan BPS. Di pihak lain secara moral BPS sangat bertanggungjawab untuk mengakui kesalahan atau membantah atau paling tidak memberi klarifikasi untuk menjelaskan posisinya. Itu sangat penting karena Indonesia tidak saja memerlukan kepastian, melainkan juga landasan kebijakan untuk pembangunan.

Bisa saja terdapat perbedaan metode dalam pencacahan, yang itu semua sangat perlu dijelaskan oleh kedua belah pihak (BPS dan Pemrovsu).Memang anggaran pembuatan maupun veryfikasi DP4 hingga akhirnya menjadi DPT nanti, otomatis akan disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk itu.  Jika hal itulah yang patut diduga menjadi motif bagi Pemrovsu di balik pertambahan jumlah penduduk dan DP4 itu, rasanya terlalu berselera rendah.

Shohibul Anshor Siregar

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: