'nBASIS

Home » ARTIKEL » MELAWAN KORUPSI

MELAWAN KORUPSI

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


hasrat samosir

Koruptor itu, harus tetap korupsi agar tidak dicederai hukum. Dengan uang korupsi itu ia dapat leluasa melakukan banyak hal agar menjadi tidak (boleh) dihukum. Artinya dia bisa membungkam hukum.

Lalu kapan seorang koruptor berhenti? Setelah tiba limit (1) tak boleh berkuasa lagi karena ditentukan lain oleh UU (2) karena dijatuhkan oleh saingan sesama koruptor (3) setelah dipenjarakan (4) setelah sama sekali tak berdaya lagi, sudah sama dengan sampah dan tunggu ajal tiba. Nah kalau bapak atau ibumu yang koruptor, atas nama cinta dan kasih seorang anak, pintalah ia behenti. Yakinkan bahwa tanpa korupsi juga bisa hidup terhormat. Jika kau yang koruptor maka berhentilah tanpa harus diminta oleh siapa-siapa. Agama melarangmu. Tuhan membenci perbuatan korupsimu.

Ungkapan di atas sebetulnya cukup kasar jika diukur dengan norma umum dan sopan santun berbicara. Tetapi hal seperti itu pun tak membuat para koruptor mengerem perbuatannya. Kepolisian dan Kejaksaan tak mempan. Apalagi lembaga internal di masing-masing instansi yang kelihatannya memang sudah lama dilumpuhkan oleh korupsi itu. Bukan tidak ada akuntan Negara (BPK), tetapi itu pun tak mengurangi aktivitas kejatahan korupsi. KPK pun dibentuk, dan sebagian dari kasus yang boleh di sebut ibarat puncak gunung es, terdeteksi dan terungkap. Tetapi masalah tetap tidak reda. Masihkah efektif bahasa keagamaan dihadapkan kepada para koruptor itu? Inilah sebuah keluhan berat kita sekarang.

Seorang jurnalis lokal (Medan) belum lama ini pernah mempertanyakan sesuatu terkait dengan salah satu masalah terbesar di Indonesia saat ini, yakni korupsi. Pertanyaan ini ditujukan kepada pimpinan ‘nBASIS.

 “Selamat malam bang… Apa kabar? Minta tanggapan abang dong soal wacana Komisi III DPR yang ingin membentuk densus antikorupsi? Apakah ini nantinya akan berbenturan dengan kerja KPK? Atau malah akan membantu KPK sendiri? Bagaimana hemat abg? makasih jawabannya bang…”

 Sebelum menjawabnya, sejenak memerlukan pere-nungan. Dalam hati ada proses berfikir yang serius: “tak henti-hentinya kebodohan diajarkan dalam bernegara ini. Apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia saat ini?” KPK saja tak berdaya guna, apalagi densus? Densus yang ada sekarang (88) adalah dibikin dalam tema war on terrorism yang menguat pasca kejadian 911.

Jika akan dibentuk densus baru, gerangan siapa yang akan mendanai? ‘nBASIS malah setuju negara dinyatakan darurat korupsi. Dengan begitu kita memasuki revolusi anti korupsi yang serius. Rakyat dilibatkan, agar mereka bisa menyeret orang-orang jahat yang dilindungi.

Jika ingin memberantas korupsi, ‘nBASIS setuju pendapat lawas yang pernah diajukan oleh orang-orang yang pernah begitu serius, yang menyebut bahwa korupsi itu akarnya selalu di istana. Jika istana tak didahulukan semua akan sia-sia. Kita pantas mengutip perilaku hidup orang-orang ternama seperti Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Atau ketegasan seorang Zhu Rongji. Efektifitas kinerja mereka didasarkan kepada niat baik dan kesediaannya membenahi negaranya, dan membelanya habis-habisan.

Artinya densus antikorupsi tersebut tidak perlu dibentuk, dan kiranya lebih baik kita lebih mendukung kerja dari KPK. Begitu.

Jika seseorang yang tersandera oleh catatan buruk masa lalu ingin memberantas korupsi, maka ia akan dihina oleh orang-orang yang pernah bekerjasama buruk dengan sebelumnya. Jangan diharap ia menyumbang sesuatu untuk perbaikan negara dari kadar kekorupsiannya.

‘nBASIS baru menerbitkan sebuah buku puisi yang salah satunya (puisi ke 50) berbunyi demikian:

KONSTRUK KEKUASAAN | 03 June 2013 |

Saat musim Pilpres tahun 2009, konon Bapak Prabowo Subianto memiliki kekayaan Rp 1.647.249.879.469 Itu sebuah jumlah besar yang mengalami kenaikan sebesar 16157 % dari perhitungan yang dibuat sebelumnya.

Ibu Megawati dilaporkan sudah bertambah kaya dengan kenaikan hingga 142 % Total kekayaannya saat itu Rp 256.447.223.594 Bapak SBY sendiri pada saat yang sama dinyatakan memiliki kekayaan Rp 4.736.073.812 naik 102 % dari perhitungan sebelumnya Bapak JK Rp 61.066.512.967 (naik 24 %) Bapak Budiono Rp 3.458.871.878 (naik 18 %) Bapak Wiranto Rp 39.436.837.063 (naik 85%).

Jika faktanya hanya JK sendirilah yang pedagang di antara mereka semua, maka jalan pikiran apa yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa korupsi itu bukan sesuatu selain dosa? Jadi sudah benar menurut realitas konstruk kekuasaan di Indonesia kontemporer bahwa pejabat memang harus korupsi Jika tidak koruptor itu bukan pejabat Itu bukan negarawan “Negarawan” Indonesia sudah terkonstruk sebagai orang yang berkekayaan tak berasal-usul yang jelas dan itu tidak dianggap aneh oleh rakyatnya yang Berketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila).

[Catatan pesimistik atas prospek pemberantasan korupsi dengan menilik harta kekayaan para capres yang diumumkan KPU menjelang pilpres 2009].

KPK pun harus dievaluasi, jika tetap tak efektif dibubarkan saja. Target kita adalah membersihkan lembaga konvensional dalam penegakan hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan Peradilan/ kehakiman) supaya ia bisa bekerja sesuai misi yang diberikan oleh UU. Katakanlah dengan sedikit melebih-lebihkan, KPK itu hanya bisa menangkap tiga ekor nyamuk, sedangkan negeri ini sudah lama dihabisi oleh koruptor yang mesti dihukum oleh mekanisme penegakan yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Tetapi karena keduanya sudah “dibeli”, maka tidak ada arti pekerjaan kecil-kecil yang dilakukan oleh KPK itu. Dia terlalu politis, dan tak memiliki niatan yang cukup untuk membela kepentingan Indonesia agar selamat dari korupsi. Saya kira sudah perlu dievaluasi apakah KPK saatnya dibubarkan. Jangan lupa menghitung resikonya, orang terlalu berharap kepada KPK, padahal ia tak mampu apa-apa.

Densus anti korupsi tidak perlu. Agenda terpenting saat ini ialah secara jujur memanfaatkan aksistensi KPK sebagai trigger mechanism bagi lembaga penegak hukum agar mampu berfungsi normal sambil memberinya kesempatan seluas-luasnya bekerja tak pandang bulu. Densus anti korupsi sesuatu kelancangan berfikir. Presiden SBY pernah membentuk dan membubarkan Satgas Mafia Hukum. Semestinya contoh ini lebih dari cukup untuk menerangkan kepada kita semua bahwa tindakan-tindakan artifisial sangat tidak diperlukan.

Dua ormas Islam dengan massa terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, pernah sepakat untuk segera menggelar “perang bersama” melawan korupsi. Kedua organisasi ini secara kongkrit dicanangkan akan bertindak bersama melalui jaringan yang dimiliki. “Korupsi harus segera dihentikan dan kami sepakat untuk memeranginya secara bersama-sama”. Itu yang pernah terucap secara tegas dari wakil Sekjen PBNU, Syaiful Bahri Anshori, ketika menyampaikan sikap bersama NU dan Muhammadiyah mengenai perang terhadap korupsi, di Jakarta pada 14 Oktober 2003 (Republika, Rabu 15 Oktober 2003). Sedangkan Sekretraris Bidang Luar negeri PP Muhammadiyah, Rizal Sukma, mengungkapkan bahwa berbagai kampanye perang terhadap korupsi akan dilakukan, misalnya, melalui forum pengajian, pelatihan, dan pengawasan kepada seluruh jaringan. “Kita malu sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, ternyata korupsinya juga mayoritas pula”, ujarnya.

Indonesia memang sudah merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Banyak informasi tentang ini yang dibuat oleh lembaga ternama tingkat dunia. Upaya-upaya pemberan-tasan dilakukan oleh pemerintah, dan masih belum nencapai hasil hasil yang diharapkan. Benar, bukan saja pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimen-sional dan melibat-kan seluruh lapisan masyarakat, tetapi para pemimpin harus terlebih dahulu mnemberi ketauladanan. Dalam konteks inilah berkembang wacana keagamaan antikorupsi dan melibatkan lembaga keagamaan, karena di dalam masyarakat Indonesia suara agama masih cukup dide-ngarkan dan diyakini masih efektif untuk menjadi sumber pengerahan tingkah laku yang harus dipedomani. Itu kata H.Hasrat Efendi, MA dalam memulai pembahasan dalam buku ini. Di Indenesia, katanya, keberadaan ormas keagamaan, terutama ormas Islam NU dan Muhammadiyah dengan jumlah anggotanya yang cukup besar sangat representatif untuk dijadikan rujukan perspektif lembaga keagamaan tentang korupsi dan solusinya.

‘nBASIS sangat bergembira menjadi penerbit atas hasil penelitian yang akhirnya dibukukan ini. Dalam pembicaraan awal beberapa waktu yang lalu, disepakati bahwa meski banyak kegagalan, kampanye anti korupsi tetap harus dilakukan. Itulah niat baiknya, dan dengan buku ini diharapkan semangat perjuangan anti korupsi dapat terdorong. Semoga bermanfaat.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: