'nBASIS

Home » ARTIKEL » KRISIS INDONESIA DAN PEMILU 2014

KRISIS INDONESIA DAN PEMILU 2014

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


bagan colourBerbekal legal-framework pemilu yang minim ruh, Indonesia sudah menjadwalkan kerja nasional menghabiskan energi untuk sirkulasi buruk kekuasaan

Tidak usah usah dengan jabatan apa pun dalam pemerintahan atau organisasi apa pun. Sebagai warga Negara biasa saja, dan dengan kondisi keterpurukan paling parah sekalipun, pastilah banyak orang di negeri ini pernah berpikir  tentang kondisi Indonesia saat ini. Hanya saja mereka tak berdaya memikirkan akan berbuat apa untuk memperbaiki keadaan, karena sadar tak mampu untuk itu. Tetapi mungkin saja mereka berdo’a dengan tulus agar Indonesia tumbuh lebih baik, lebih sehat dan lebih sejahtera dalam keadilan dan kemakmuran.

Kebanyakan mereka pastilah bingung. Bagaimana menjelaskan Century Gate yang dinyatakan masalah besar tetapi tak pernah diselesaikan. Bagaimana cara menerima fakta setiap hari Bandar narkoba ditangkap, diadili dan dihukum, tetapi tak mengurangi kualitas dan kuantitas masalah. Tentang sejumlah orang yang ditembaki dengan sumpah serapah “mampuslah kau teroris”. Sebaran mayat terpotong-potong yang berulang diserakkan di berbagai tempat. Caci maki dan saling tuding di antara para pemegang jabatan terhormat dan mereka terus saja saling mempermalukan.

Bagaimana menjejalkan pemahaman bahwa keadaan Indonesia sudah lebih baik jika raskin makin bertambah, BLSM makin banyak dan antrian di rumah-rumah pembagi recehan bertambah dan makin tak dapat ditertibkan dan impor bahan makanan merajalela sekaligus menghantam petani lokal. Bagaimana meramu argumen yang masuk akal tentang Negara yang makin sehat dan sama sekali tak pernah terancam gagal (failed country) jika faktanya utang luar negeri semakin banyak oleh presiden yang semakin mendekati masa pensiun dan untuk menjadi beban bagi rakyat di bawah kepemimpinan presiden berikut. Bagaimana kiat menjelaskan asal muasal harta kekayaan para pembesar Negara yang tak pernah berniaga? Bagaimana mengajukan apologi atas fakta tak terbantahkan tentang makin bertambahnya para “negarawan” yang membuat paguyuban di lembaga pemasyarakatan tanpa mengurangi semangat berkorupsi orang-orang yang masih berkeliaran di luar?

Jawaban Politik. Jika rakyat kebanyakan bingung menyaksikan keadaan sekarang, maka kita coba menelisik jawaban elit dengan disain politik yang mereka jalankan (lihat gambar). Semua politisi sudah tersedot energinya untuk perebutan kekuasaan 2014-2015. Bagaimana memastikan kemenangan partai pada pemilu untuk dilanjutkan pada event pilpres, menyedot energi mereka di tahun politik ini sebelum nanti terstruktur kembali. Lapisan papan atas yang akan paling banyak korupsi, lapisan papan tengah dan bawah yang akan leluasa memainkan kiat tanpa ragu mengidentifikasi diri sebagai oposisi sambil berhitung akan peluang memeroleh hasil dari setiap teriakan.

Indonesia menandai krisis meliputi 4 (empat) bidang paling strategis dalam bernegara. Konstruk Negara sebagai sebuah kesatuan dengan ideologi dan identitas beserta simbol-simbol ekpresifnya yang mestinya baku. Kecuali orang yang sangat berkuasa, kini Indonesia hanya menyisakan sedikit orang yang dapat berbicara positif atas Negara meski tak bermakna anti tanah air.  Bidang strategis kedua yang mendapat ancaman besar saat ini ialah pola-pola pendayagunaan alat-alat kekuasaan Negara. Ini tidak hanya terbatas pada lini pertahanan yang selalu menjadi variable penting dalam perwujudan stabilitas, tetapi juga menyangkut unsur-unsur strategis lainnya yang diandaikan menjadi komponen dalam sistem keindonesiaan adil dan makmur. Bukan hanya melindungi segenap tumpah darah yang menjadi tugas pokok, karena kesejahteraan perlu adil dan tegaknya hukum. Fungsi latent (penyimpangan) begitu besar dibanding fungsi manifest (visi dan misi kenegaraan) dalam formalisme yang dibangun atas dasar mentalitas koruptif hampir setiap orang yang berdiri di masing-masing komponen sistem.

Mengapa kepemilikan tak sekaligus berujung pada penguasaan sistem sumber yang ada, terutama sumberdaya alam, adalah krisis dimensi ketiga. Dengan berhubungan kepada Negara lain pun kita menyaksikan kegandrungan para pembesar untuk menjadi komprador dan menundukkan Indonesia di bawah kepentingan eksploitasi mereka. Di sini, dalam negeri, distribusi sistem sumber adalah sesuatu pantang yang kuat, seperti akan beresiko kualat jika bekerja sebaliknya. Ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi keadilan. Negara dengan segenap kekuasaannya tidak boleh hanya untuk menjadi legitimasi tak terbantahkan atas pola-pola buruk pengelolaan alam yang berakibat tak hanya penindasan, tetapi juga kemiskinan struktural yang membentang sebagai penanda mayoritas. Sistem diperkuat untuk tak memungkinkan eskalasi bagi kaum miskin. Pekerjaan negara dalam bidang ini dipilih semakin bersifat karitatif, karena itu cocok untuk pialang kekuasaan untuk menjemput pengabadian legitimasi.

Pemilu tak perlu menghadirkan rakyat secara optimum adalah niat yang sudah terbuktikan dengan buruknya DPT. Ini menjadi entry point untuk tabungan masalah ketidak-adilan dan ketidak-jurdilan pemilu yang dibangun untuk demokrasi prosedural sekadar menjemput kewenangan memerintah atas dasar legitimasi formal. Dimensi ini adalah dimensi keempat. Sebetulnya UU sudah didisain terlebih dahulu untuk maksud-maksud menjauhkan demokrasi dari substansi. Begitu pun rekrutmen penyelenggara.

Harapan apa yang akan mungkin diperoleh setelah pemilu 2014? Rincilah secara teliti seluruh masalah hari ini, dan pastikan bahwa Indonesia tak akan berubah pada periode 2014-2019, kalau bukan lebih parah.

Penutup. Berbekal legalframework pemilu yang sangat minim ruh, Indonesia sudah menjadwalkan kerja nasional menghabiskan energi untuk sirkulasi buruk kekuasaan. Kini para elit hanya tertarik dengan survei, bukan pendalaman masalah bangsa untuk menjadi agenda penting perubahan yang harus dijanjikan secara jujur kepada seluruh rakyat. Kekuasan memang sangat penting, tetapi jika hanya diperebutkan di kalangan orang-orang yang mengalami masalah integritas, tentulah masa suram tidak pernah akan berakhir tercerahkan.

Mengapa demikian? Transaksi telah menjadi andalan, dan pemilu dirancang hanya berdimensi tunggal minus substansi demokrasi yang meniscayakan keadilan dan kesejahteraan yang distributif di antara semua stakeholder.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin 11 Nopember 2013, hlm B7

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: