'nBASIS

Home » ARTIKEL » SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN

SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Pagi ini seorang jurnalis bertanya kepada saya, dan terjadilah dialog berikut:

Asslm, bang. Minta tanggapan tentang Sertifikasi Guru yang membuat para guru menjadi malas, alias asal mengajar saja.

Sertifikasi guru dan dosen, ha ha ha. Saya sudah sering menerima pertanyaan serupa ini. Kebijakan pemberlakuan sertifikasi ini sebetulnya tidak perlu membuat segalanya menjadi transaksional. Juga sangat tidak diharapkan menstimulus (merangsang) para guru dan dosen bertindak di luar koridor hukum (antara lain menjadi plagiator) dan berbagai tindakan melawan hukum dan moral lainnya. Ada juga berita yang menuturkan pengaruh uang sertifikasi terhadap pola hidup dan bahkan perilaku seksual para guru. Penghasilan bertabah, gairah seksual bertingkah. Perselingkuhan terjadi. Meski bukan hasil penelitian ilmiah, saya kira agak masuk akal pemberitaan itu.

Semula kita menganggap hanya ada tindakan-tindakan individual yang menyimpang, tetapi mengikuti pemberitaan media, kita menjadi sadar bahwa sertifikasi ini sudah memaksa banyak guru dan dosen di Indonesia untuk menjadi manipulator ulung. Ibarat Deddy Mizwar dalam filem Naga Bonar yang sesukanya saja “memproduksi” dan menyematkan tanda pangkat ke sesiapa yang dianggapnya perlu. Ini sebuah ironi bangsa. Persis seperti persandiwaraan UN yang dikerjasamakan oleh guru dan sekolah, sertifikasi guru dan dosen sudah berkembang di luar aras pendidikan menjadi motif ekonomi murni, dengan menghalalkan segala cara. Kalau begitu apa bedanya dengan dunia perbanditan di luaran?

Ada calon guru besar mengubah nama pada karya orang lain dan mengirimkannya menjadi karya sendiri ke jurnal internasional. Masih lumayan jika ia hanya memberi gagasan-gagasan pokok untuk dituliskan oleh orang lain, atau setelah menuliskan karyanya dengan sempurna dalam bahasa Indonesia, ia tak tahu menerjemahkan ke bahasa Inggeris lalu meminta jasa terjemahan kepada orang lain.

Institusi pendidikan kita sama sekali tidak mampu melakukan pengendalian terhadap seluruh potensi penyimpangan itu. Para guru dan termasuk guru besar yang mendapatkan kepangkatannya dengan cara seperti itu menandai pendidikan Indonesia secara kontras pada hari ini. Guru besar dengan moralitas kecil. Guru besar dengan kemampuan kecil. Guru besar dengan hasrat menjadi “wasit” ilmu pengatahuan tetapi apa daya, ia hanya guru besar berkas. Hanya administrasi pemberkasan yang dia punya, selebihnya ia seorang berkapasitas kecil dengan sumberdaya manusia yang sebetulnya menjadi beban bagi rakyatnya. Tetapi apa daya pula, institusi pendidikan kita secara nasional melegitimasi para “penjahat” atau si akal bulus menjadi pendidik. Mampuslah Indonesia.

Bukan tidak mungkin ia mencita-citakan menjadi nara sumber untuk sebuah forum keilmuan dalam bidangnya. Tetapi apalah daya, ia tak memiliki modalitas untuk itu. Ia tak pernah dihitung, dan sebetulnya ia cuma beban bagi komunitasnya dan dengan demikian otomatis menjadi beban pula bagi negaranya. Inilah salah satu jawaban mengapa pendidikan kita tidak maju.

Saya ingat ketika Mohd Amien Rais pendiri PAN menggagas ketentuan konstitusional anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari total APBN dan APBD dan akhirnya ditampung menjadi salah satu materi dalam amandemen UUD 1945. Tetapi belakangan tidak ada manfaat langsung terhadap pengembangan pendidikan. Mengapa? Karena aparatur pendidikan dikendalikan oleh kepemimpinan nasional berindikasi koruptif dengan dana besar itu. Begitu juga seluruh pemerintah daerah. Mereka menukangi korupsi dari dana pendidikan yang besar itu. Banyak cara yang mereka lakukan, dan rakyat sangat dirugikan.

Karena itu sangat terpujilah sejumlah kecil guru dan dosen yang sangat berdedikasi dan menjadi suluh di gelap gulita ini. Mereka harus kita sebut pahlawan.

Ia kemudian bertanya lagi: Kalau begitu apakah tidak perlu ditinjau ulang? Lalu saya jawab demikian:

Saya kira diberlakukan saja kebijakan “sapu jagat”. Semua orang dianggap saja sudah bersertifikasi dan diberikan uangnya. Tetapi untuk guru dan dosen yang akan masuk (baru diterima sebagai guru dan dosen), diberlakukan cara sertifikasi dari awal. Jika benar sertifikasi guru dan dosen itu, mestinya harus ada yang dipecat karena dianggap tidak mampu. Sertifikasi itu kan sebuah legitimasi seseorang lolos kriteria kemampaun dan prestasi sebagai guru dan dosen. Saya belum pernah mendengar ada guru dan dosen yang dipecat karena dianggap tak lolos sertifikasi. Itu menunjukkan bahwa kebijakan ini main-main.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: