'nBASIS

Home » ARTIKEL » Masjid Mukim, Masjid Musyafir dan Masjid Pekerja

Masjid Mukim, Masjid Musyafir dan Masjid Pekerja

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


mesjidku

Administrasi kemasjidan memang terbentur pola pikir sekuler umat. Administrasi kemasjidan kini tak hanya perlu mendata dan mendorong sertifikasi. Tetapi sadarkan para kapitalis itu bahwa ada kemungkinan tiga tipe masjid: masjid mukim, masjid musyafir dan masjid pekerja.

Terhitung dengan Masjid Taqwa yang bersengketa dengan pihak Plaza Hermes di sekitar Jalan Mongonsidi, hingga kini sudah belasan masjid yang diketahui mendapat perlakuan buruk di Kota Medan dan sekitarnya. Diyakini jumlah itu masih mungkin bertambah. Di beberapa tempat ada juga yang didiamkan oleh warga, karena merasa tak berdaya. Siapa yang mereka hadapi sehingga ada istilah tak berdaya? Sedahsyat apa kekuatannya?

Rupanya bukan hanya gedung bersejarah seperti Pertjetakan Sjarikat Tapanoeli yang doeloe terletak di Jalan Masjid (Medan) dikomersilkan. Memang, semula kita menduga hanya gedung-gedung atau lahan biasa yang lazim diruntuhkan atau dialih-fungsikan untuk kepentingan bisnis. Faktanya rumah ibadah pun tak luput dari sasaran. Mengapa semua ini bisa terjadi? Tampaknya kesenjangan ekonomi yang diikuti secara konsisten oleh perubahan demografis kota yang tumbuh pesat menjadi salah satu faktor kuat, disusul oleh kesemrawutan administrasi kemasjidan dan simplistisisme pejabat (Kota dan lainnya). Sebagaimana kita saksikan, kejadian-kejadian yang hampir beruntun itu secara langsung sudah memompa radikalisasi umat, dan melihat kembali ke belakang, sejarah kita di kota Medan, hal ini menunjukkan potensi ancaman besar jika manajemen pemerintahan terus-menerus tidak cerdas. Tentu tidak masanya lagi mengancam-ancam orang yang protes karena hak-haknya dirampas, meski dengan menggunakan secara tidak etis alat-alat kekuasaan Negara.

Kesenjangan. Teori trickle down effect yang mengejar pertumbuhan sebagai salah satu tujuan terpenting pembangunan, mengesahkan kesenjangan sebagai sifat alamiah belaka. Bagi prinsip ini adalah kerugian besar berbuat adil mendistribusi sistem sumber kepada seluruh warga Negara, karena economic return dan kapitalisasi tidak mungkin secara menggairahkan terjadi. Kota-kota besar seperti Medan dalam waktu relatif singkat dikuasi orang-orang kaya.  Hal itu kemudian disusul perubahan demografis kota. Orang miskin terpinggirkan, dan kini tuan-tuan baru dengan kerajaan bisnis menguasai di hampir di seluruh wilayah kota. Sebetulnya jika diamati, ada pola umum dalam proses alih-kepemilikan lahan di kota. Tetapi semua terpulang kepada teori persempitan kesempatan mendapatkan peluang keberuntungan yang dijalankan pemerintahan neolib, sebagaimana Negara dan pemerintahnya yang sudah lebih dahulu bersaksi untuk itu di hadapan para tuan kapitalisnya.

Mungkin BPS masih memberi data populasi Jawa sebagai mayoritas di kota Medan. Tetapi itu jika membayangkan kota Medan secara administratif yang hingga menyintuh pedalaman arah Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Delitua, Pancurbatu, Marelan dan bibir-bibir pantai Belawan. Proses pemiskinan massal telah memudahkan transaksi lahan, karena untuk menyekolahkan anak, menyogok pekerjaan, membiayai perobatan rumah sakit dan bahkan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang kebanyakan sudah tidak sanggup lagi. Berbeda dengan kelas menengah baru yang muncul dari pedalaman dan setelah tiba di kota (mereka mungkin berusaha kecil-kecilan atau menjadi pejabat korup). Uang mereka diinvestasikan dalam arus perluasan kota seperti kita saksikan di wilayah-wilayah pemukiman baru seperti di Tembung. Tetapi warga lama kota Medan kini sudah menghilang karena terusir oleh kemiskinannya sendiri. Masjid-masjid mereka bukan saja sudah tak sempat mereka hitung lagi, akan tetapi sesungguhnya mereka pun sudah seakan tak beragama lagi. Saksikanlah para pentolan yang aktif dalam pergerakan pembelaan mesjid, mereka bukan orang-orang dari silsilah lama kota. Mereka kaum tercerahkan yang menerjemahkan kesulitan umat sebagai sebuah misi penting.

Simplistisisme Pejabat. Kita masih ingat sebagai apa dulunya Hotel JW Marriot, perumahan Jati Emas, Medan Fair Plaza, Sun Plaza, Lapangan Merdeka dan lain-lain. Gedung Nasional yang dibangun oleh Gubernur pertama SM Amin Nasution, telah berulangkali hendak “digelapkan” oleh kolaborasi kapitalis yang mensubordinasikan pemerintah sebagai pelayan setia dan wakil-wakil palsu stakeholder masyarakat sebagai kurcaci tak berharga. Lihatlah gedung Kantor Walikota yang menjadi kelihatan “konyol” di tengah belantara gedung-gedung baru, dan jangan lupa betapa tak menyenangkan gedung Balai Kota (lama) kini menjadi sesuatu yang sama sekali lain atau dengan sendirinya menceritakan kesedihan lain.

Pemerintah memang berkewajiban memfasilitasi pengembangan bisnis, tetapi tidak dengan begitu boleh berbuat apa saja dan mengabaikan kewajiban untuk mayoritas warga yang mestinya tidak boleh miskin. Jika inventaris biasa sudah habis, maka masjid pun, apalagi yang secara demografis sudah tak ramai pengguna lagi, tiba giliran menjadi sasaran. Bukan hanya itu, sebab di Plaza Hermes mereka juga “bersepakat” merusak sungai. Di lain tempat bukan hanya nama jalan hilang, tetapi jalannya pun lenyap. Jangan ada yang bilang “memang izin” belum dipunyai oleh Plaza Hermnes, dalam keadaan begitu kerap sang Satpol PP mondar mandir dari satu ke lain gang untuk merazia tanpa ampun bahkan ketika seorang tukang beca yang miskin sekalipun berusaha menembok bagian belakang rumahnya karena hampir rubuh dimakan usia. Kesepakatan hitam seperti ini semestinya menjadi sasaran penegak hukum. Tetapi itu terlalu ideal saat hukum hanya transaksi bukan?

Administrasi Kemesjidan. Saya kira kalau masjid Agung yang dulu didesign oleh seorang terpelajar M Abduh Pane bukti-bukti kepemilikan umat pasti ada di situ. Begitu juga semua Masjid Amal Muslim Pancasila yang dibangun oleh H Burhanuddin Napitupulu atas perintah Pak Harto. Tetapi bagaimana yang lain?  Memang ada dorongan membangun dan merenovasi masjid yang di dalamnya ada panitia yang “meminjam tanggok” dari nelayan Belawan untuk menghimpun recehan di jalanan sambil berkomat-kamit melantunkan kalimat-kalimat titah dan sesekali membacakan ayat. Gambaran umat seperti inilah yang melahirkan para pejabat keagamaan dan para ulamanya serta para pejabat (sipil dan militer). Pantaslah mereka tak mengetahui akan bagaimana hari esok. Hal yang paling menggelikan, ketika konflik terjadi antara stakeholder masjid dengan kapitalis, pemerintah maju ke medan sengketa dengan kerap diback up orang yang rajin mengklaim diri sebagai ulama. Mereka mungkin juga mendapat bagian recehan, sebagaimana terdengar nyaring saat konflik mesjid di eks gedung Hubdam itu tempo hari. Di mana posisi partai-partai Islam? Mereka memilih “tidur” karena takut resiko perjuangan. Apa pun ceritanya, administrasi kemesjidan wajib dibenahi bukan hanya sekadar menyusun daftar khatib.

Administrasi kemasjidan memang terbentur pola pikir sekuler umat. Administrasi kemasjidan kini tak hanya perlu mendata dan mendorong sertifikasi masjid. Tetapi sadarkanlah para kapitalis itu bahwa ada kemungkinan tiga tipe masjid. Pertama, masjid mukim yang berada di tengah pemukiman. Kedua, masjid musyafir seperti yang kita saksikan di semua route perjalanan darat sepanjang Sumatera. Ketiga, masjid para pekerja. Itu sebabnya di DPRDSU ada mesjid, karena teorinya 4 waktu dalam sehari mereka harus ada di masjid barang 10-15 menit. Juga mestinya harus dianggap menjadi standar untuk setiap bangunan besar, karena kini pun kita sibuk melakukan standardisasi gedung, misalnya, untuk memenuhi ketentuan akses mandiri untuk para difable dan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan (termasuk amdal).

Mengapa para ulama tidak memperhitungkan teriakan keras agar warganya yang mayoritas menyangga bisnis kapitalis termasuk di mal-mal yang tak perlu dihargai aqidah dan identitas keislamannya itu? Atau mungkin sudah merasa sangat puas tempat sholat ditunjuk di bawah-bawah tangga dengan sanitasi yang menyedihkan dan posisinya selalu dilangkahi oleh orang hilir mudik?

Jangan tanya berapa orang pejabat yang tinggal sekitar wilayah Mesjid Agung yang setiap shubuh meramaikan shaf di sana. Artinya tak ada penduduk di sekitar itu. Jenis masjid seperti ini kini makin banyak, dan pihak mana pun tidak boleh sekonyong-konyong merampasnya ketika menyaksikan misalnya hanya tinggal 2 rumah keluarga miskin yang masih tersisa di sekitar mesjid itu.

Penutup. Saya lihat ada kalangan yang benar-benar ingin bermain-main dengan masalah dan menganggap enteng konflik mesjid. Perampasan ini sangat memilukan, dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Anwar Bakti Nasrallah cs sudah sedemikian  jauh merubah peta dukungan dari yang tadinya orang tak peduli kini malah sudah support materi, pikiran dan bahkan jiwa raga. Radikalisasi umat kelihatannya menjadi keniscayaan, tetapi para kapitalis masih merasa percaya akan bisa memerintahkan semua kekuatan yang lazim diperintahkannya untuk menindas penyuara keadilan atas nama mesjid. Itu teramat sombong tentu saja.

Potensi ancaman sangat besar, manakala kelak menyeberang ke sentimen kelas dan membongkar kisah-kisah lama yang mestinya sudah dikubur dalam-dalam. Tetapi, sesuatu perlu ditegaskan kembali bahwa pemerintah tak hanya berkewajiban memfasilitasi kapitalis, karena pemerintah malah diwujudkan untuk melindungi segenap tumpah darah dan karena itu ia harus membuat rakyat tak boleh miskin agar tak terancam tergusur setiap pagi dari lahan warisan nenek moyangnya sendiri.

Shohibul Anshor Siregar. Tulisan ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, Senin 25 November 2013, hlm B 7


1 Comment

  1. Raja says:

    Sewaktu khilafah Utsmaninyah merebut Konstantinople, mereka merubah Gereja Hagia Sophia menjadi mesjid, jadi apa bedanya khilafah Ustmaniyah dengan kaum kapitalis???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: