'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENGUKUR GERTAKAN

MENGUKUR GERTAKAN

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


mengukur gertakan

Agaknya posisi politik bagi peramal yang menggambarkan Indonesia akan terpecah menjadi belasan Negara-negara kecil dalam waktu yang tak lama lagi, jauh lebih aman ketimbang posisi orang yang mendeklarasikan sebuah kemerdekaan mengatas-namakan sebuah daerah di Indonesia. Peramal tak akan dikaitkan dengan sebuah ideologi apa pun, kecuali mungkin hanya dianggap ramah dengan klenikisme yang berakar pada budaya. Pada peristiwa lain, bahwa kalaupun seseorang pernah dengan penuh keyakinan meramalkan hari kiamat tiba bulan Desember 2012 yang lalu, ia justru tak menerima resiko selain popularitas dan kredibilitas yang merosot. Paling orang menganggapnya memiliki keyakinan (religious) yang aneh.

Tetapi Prof.Dr.Muhammad Arif Nasution dan sejumlah akademisi dari USU yang diberitakan sedang berjuang memerdekakan Sumut dari NKRI melalui gugatan hukum (di Mahkamah Internasional), pasti akan dipandang berbeda. Itu tidak sama dengan ungkapan-ungkapan dengan nada kelakar yang membayangkan kemakmuran Sumut jika dimerdekakan dari NKRI. Seorang mantan demonstran 66, Dharma Indra Siregar, hingga hari ini malah masih sering berucap “Republik Batak Raya”. Tetapi semua itu hanyalah sebatas ekspresi kedongkolan atas tindak ketak-adilan Negara yang diungkapkan sambil mengundang tawa sinis kepada Jakarta.

Media pun mungkin pernah mencatat ucapan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho “kami meminta kemerdekaan dalam artian yang sesungguhnya”. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahwa Sumut belum merasakan kemerdekaan (bidang ekonomi, khususnya soal realisasi Dana Bagi Hasil Perkebunan). Ungkapan yang disampaikannya usai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-67 RI itu, tidak berkonotasi separatis sama sekali.

Tidak Salah Kutip. Saya yakin ketika awak media akan menuliskan berita sensitif begini, para petinggi pengelola media itu akan mendiskusikan serius terlebih dahulu sebelum menerbitkan, terutama untuk memastikan kebenaran berita. Tetapi saya yakin pemberitaan tentang pekerjaan Prof.Dr.Muhammad Arif Nasution cs ini bukan berita salah kutip awak media. Ketimbang mengidentikkan dengan kasus Aceh, barangkali pekerjaan ini lebih mirip dengan kasus Riau yang meneriakkan tuntutan merdeka, untuk sekadar menerjemahkan dengan keterusterangan berefek lain atas apa yang pernah diucapkan Plt Gatot Pujo Nugroho Agustus tahun lalu. Sebagaimana banyak orang pernah membandingkan, Prof.Dr.Muhammad Arif Nasution berkata bahwa di Aceh pembagian pendapatan 70:30 (70% untuk Aceh). Jogjakarta 60:40. Sumut tidak begitu. Banyak orang telah meneriakkan berulangkali, dan seperti untuk teriakan Riau, Jakarta tidak mendengar sama sekali.

Sebagaimana diketahui, Prof. Dr.Tabrani Rab, seorang tokoh Riau, belum lama ini memang kembali mendeklarasikan tuntutan Riau Merdeka. Deklarasi itu diklaim sebagai peringatan ke empat belas atas deklarasi pertama yang diajukan 15 Maret 1999. Papua juga mendengungkan hal yang sama. Akan halnya Jogjakarta, ia telah mendapatkan apa yang ia mau di negeri kerajaan itu melalui kemenangan gertak kepada SBY. Jika harus menggertak, dan memang ada bukti sebuah gertak membawa perubahan, mengapa tak digencarkan saja sambil berharap di masa akhir pemerintahannya dan dengan kerumitan persoalan hukum, ekonomi (termasuk utang luar negeri), politik dan hubungan internasional, yang membelit, SBY melemah dan mengamini seluruh tuntutan sambil ketakutan? Ini lebih pantas disebut jenaka ketimbang kasar (dalam menyuarakan hak). Negara pun tidak akan bereaksi berlebih termasuk merencanakan respon seperti menghadapi Maludin Simbolon. Ini permainan diplomasi ringan belaka.

Harry Azhar Azis dari Komisi XI DPR RI memang pernah mengatakan, bahwa selama ini ada kecenderungan Jakarta harus digertak dulu baru mau memperhatikan daerah. Ia pun melihat faedah besar dari aksi lebih keras menyuarakan aspirasi daerah. Tetapi jika Anda putera Sumut yang mendapat mandat daerah untuk bekerja di Jakarta, katakan tak sehebat jabatan SBY (Presiden), misalnya sebagai anggota DPD, DPR RI, Menteri atau petinggi militer, akankah Anda bersuara lantang tentang ketidak-adilan ini? Disinilah gertak Prof.Dr.Muhammad Arif Nasution cs harus difahami dan dihormati.negara

Arah Seharusnya. Pada bagan di atas dijelaskan pentingnya purifikasi konsep politik dan keniscayaan revisi peran usang Negara yang selama ini difahami oleh elit, termasuk parpol, yang didesain menginjak orang lemah. Ini pekerjaan menegarakan Negara Indonesia dan membangsakan bangsa Indonesia serta memanusiakan manusia Indonesia. Kita amat sadar bahwa proses pengerdilan daerah selama ini berlangsung dengan berbagai modus. Dalam ketidak-adilan pengelolaan dan pemerataan sumberdaya, Jakarta tetap sebagai penampung tak berbatas atas upeti daerah dalam iklim korupsional yang semakin parah. Bahkan keterdakwaan seorang pejabat daerah harus dimaknai sebagai bentuk tersendiri dari proses pengerdilan daerah, karena Jakarta adalah hukum itu sendiri yang bahasanya tunggal: upeti. Bayangkan lagi jika untuk merampas jabatan melalui sengketa pemilukada saja harus mempersembahkan suap, apalagi untuk meloloskan diri dari jerat pidana?  Dengan menghitung frekuensi pemilu dan pemilukada di Indonesia, kekerapan ketersangkaan dalam kasus-kasus korupsi yang sangat tak terhindari, dan diplomasi koruptif penentuan alokasi dana untuk daerah, dengan sendirinya dapat dipastikan betapa jahatnya Jakarta dalam proses pengerdilan daerah. Jika Jakarta yang jahat itulah ekspresi terbaik dari Negara, maka tidak mengherankan orang paling sehat dalam berpikir ingin merdeka saja.

Penutup. Negara harus berubah sembari meneliti jejak-jejak menyedihkan dalam sejarah gerakan separatisme yang muncul sebagai akibat ketidak-adilan. Tidak mungkin mengabaikan kepedihan akibat disparitas yang terjadi. Sejak gerakan nasionalisasi aset pada awal kemerdekaan yang diikuti oleh gerakan ekonomi benteng yang hanya berakhir dengan kegagalan itu, agaknya Indonesia hanya mengikuti saja scenario Negara-negara pemodal besar dalam menjalankan Indonesia dan keindonesiaan yang secara pasti semakin menjauh dari kehendak keadilan yang didambakan rakyat. Tidak mengapa para pemimpin Indonesia benci dengan julukan Negara gagal (failed country), tetap akan lebih manusiawi jika Indonesia dibawa ke arah kejujuran tanpa korupsi, distribusi sumber yang adil, termasuk sintuhan pembangunan berbasis sumberdaya lokal agar selamat dari krisis pangan justru di negeri agraris.

Sejumlah orang menganggap gertak gaya Prof.Dr.Tabrani Rab dan Prof.Dr.Muhammad Arif Nasution cs lebih baik diarahkan untuk menjudicial review perundang-undangan yang menjadi awal penyebab ketidak-adilan itu. Tetapi siapa yang percaya lagi dengan peradilan? Satu lagi, orang-orang daerah yang bekerja di Jakarta, setelah tak dipakai lagi di sana, mengapa berani datang ke sini seperti bersumpah setia mau memimpin dengan segenap kecerdasan dan patriotisme, serta saat kampanye pemilukada ingin ucapannya dicatat tentang ketak-adilan pembangunan di Sumut? Orang gilakah mereka semua?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, Senin 2 Desember 2013, hln B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: