'nBASIS

Home » ARTIKEL » Abdul Aziz Angkat

Abdul Aziz Angkat

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


waspada

Rasanya tak masuk akal jika Anda tak menghubungkan nama AAA ketika pertama kali berniat mengabadikan nama mendiang GM Panggabean menjadi nama salah satu jalan di Medan

Saya kira bukan saya saja yang merenungi keadaan dan berusaha mengenang sosok Ketua DPRDSU Abdul Aziz Angkat (AAA) saat membaca berita tentang penggantian nama sebuah jalan  di kawasan Teladan Medan menjadi GM Panggabean. AAA yang saya kenal bukan saja pandai bertutur. Hormatnya kepada mora/hula-hula (seluruh jajaran keluarga semarga pihak mertua) dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (exogamic marriage system) tak luntur. Meskipun ia seorang terpelajar yang terdidik dalam lingkungan HMI, AAA adalah penganut pelestarian budaya secara eklektif tanpa tergesa-gesa menuduh nativisasi berbahaya di balik semua gerakan pelestarian warisan budaya masa silam.

Belum lama ini Provinsi Tapanuli (protap) sudah diundangkan (DPR). Juga Provinsi Kepulauan Nias. Tapi tidak (belum) Provinsi Sumatera Tenggara. AAA meninggal  dalam tugas saat demonstrasi brutal yang diusung para pendukung protap. Sangat mengejutkan ketika itu seorang dokter yang bukan ahlinya memberi keterangan tentang penyebab meninggalnya AAA. Itu cukup mengisyaratkan muatan politik yang sangat sensitif dari kasus ini. Memang sejumlah orang telah diadili dan dikurung selama beberapa lama. Masih ingat ada yang pergi ke luar negeri menghindari jeratan hukum (kompas.com/read/2009/02/12/)? Tetapi kini semua mereka yang pernah dikurung di Lembaga Pemasyarakatan sudah bebas dan sudah menjadi “orang-orang penting” kembali di tengah masyarakat.

AAA dan GM Panggabean. Saya tidak tahu dimana makam AAA, karena saat ia menjadi korban (meninggal) di kantor DPRDSU, saya hanya mengikuti beritanya saja lewat layar tv dan media cetak. Ia sempat dilindungi oleh Azwir Sofyan, anggota DPRDSU dari Fraksi PAN, ketika bertubi-tubi mendapat perlakuan buruk oleh pendemo. Meskipun postur tubuh Azwir Sofyan tinggi dan berusaha memarahi orang-orang yang menganiaya AAA, tetapi ia pun tahu mustahil memberi perlawanan kepada massa yang begitu beringas untuk menyelamatkan AAA. Azwir Sofyan tak memiliki pistol untuk ditembakkan ke udara sebagai peringatan agar penganiayaan dihentikan. Ia pun tak memiliki pasukan seperti kekuatan Dalmas di Kepolisian itu. Kalau ia memiliki, pastilah ia gunakan semua itu. Pasti.

Jika Anda menilai AAA tak layak dikenang, misalnya dengan mengabadikan namanya menjadi nama salah satu jalan di kota Medan (katakanlah jalan yang terletak sepanjang depan kantor DPRDSU), itu pasti pantas menjadi perdebatan besar di antara kita. Rasanya tak masuk akal jika Anda tak menghubungkan nama AAA ketika (siapa saja pun) pertama kali berniat mengabadikan nama mendiang GM Panggabean menjadi nama salah satu jalan di Medan. Begitu pun Ketua DPRD Kota Medan. Saya tidak tahu persis apakah dalam keadaan non aktif seperti sekarang ini urusan seperti ini dianggap penting melibatkan Rahudman Harahap. Tetapi saya yakin ia dan Plt Walikota Medan Zulmi Eldin pun, tak mungkin tak menghubungkan AAA dan GM Panggabean, kapan dan dimana pun.

Bukan karena dua nama itu saling menerangkan sepenuhnya, melainkan keduanya dihubungkan oleh sebuah fakta yang tak terbantahkan, yakni protap. Dengan sifat hubungan ini, maka sangat tak mungkin nama AAA tak muncul bersifat opposisional dalam benak saat mulai memikirkan nama jalan GM Panggabean. Semua pihak, pada saat-saat awal, pasti berpikir tentang resistensi sosial dan politik yang luas. Bagaimana kiat menghindarinya? Bisa dengan meniru gaya makan sasagun (sagon) yang harus menutupkan bibir agar sasagun yang dimakan tak beterbangan kemana-mana seperti abu vulkanik Sinabung. Karena itu saya yakin banyak warga Medan yang terkejut.

AAA dan Syamsul Arifin. Dari peristiwa ini saya mencatat, Gubernur Syamsul Arifin telah berbuat sesuatu yang menjadi faktor kuat dalam pemosisian AAA sebagai “sasaran tembak” para pengusung usul protap. Pasalnya, secara sepihak ia sudah menandatangani persetujuan, padahal mestinya usul sebuah pemekaran provinsi harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui melalui rapat  paripurna DPRD. Persis seperti sekarang, usul Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) kurang lebih dianggap “ecek-ecek” di sini maupun di Jakarta, karena Gatot Pujo Nugroho tidak memberi persetujuan. Untuk kasus ini bukan Saleh Bangun (Ketua DPRDSU) yang harus “dikejar-kejar”. “Kejarlah” Gatot Pujo Nugroho kalau mampu. Itu dari segi ranah urusannya.

Kalau begitu ada apa dengan Syamsul Arifin (yang pernah dinobatkan sebagai marga Silaban)? Dapatkah itu disebut kecerobohan? Abdul Hakim Siagian, anggota DPRDSU yang mengetuai tim fact finding waktu itu kelihatannya tak mengurai dimensi-dimensi kasus secara rinci. Ada dimensi pertanggung jawaban politik selain pidana. Dalam pikiran saya yang awam ilmu hukum, kasus ini bisa membuat pemakzulan atas Syamsul Arifin tempo hari.

AAA Sasaran Kebuntuan Lobby. Kebuntuan lobby pengusung usul protap menyebabkan mereka merasa sebaiknya Ketua DPRDSU harus dipaksa membubuhkan tandatangan persetujuan. Tetapi sebenarnya persetujuan dimaksud tidak mungkin diperoleh dari seorang Ketua DPRD, karena jalan untuk itu hanyalah persetujuan kelembagaan DPRD melalui rapat paripurna. Jika tidak pernah sebuah rapat paripurna memberi persetujuan, sangat tidak mungkin bagi seorang Ketua DPRD bertindak sendiri di luar kelembagaan DPRD.

Mungkin ini adalah sebuah kebuntuan lobby. Tetapi yakinlah di lembaga legislatif perlawanan keras seperti interpelasi yang berpotensi menurunkan seorang Gubernur saja pun bisa digagalkan oleh lobby. Itu pernah terjadi di dimana-mana. Kalau begitu diplomasi apa yang mereka lakukan sehingga pengusung usul protap harus memilih perbenturan berdarah? Atau substansi dan kekhawatiran apa yang ada dalam pikiran anti protap sehingga gagasan itu dianggap tak maslahat?

Dari catatan-catatan saya tentang pro dan kontra usul protap, Prof Dr.Hasyimsyah, MA dari IAIN dan Rajoki Nainggolan serta beberapa tokoh yang tak hendak berterus terang ke publik dapat bercerita panjang dan lebar tentang ini. Begitupun para penentu kebijakan politik di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang dalam proses dan mekanisme pengusulan protap telah menunjukkan sikap dan kebijakan yang tak bulat.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin, 9 Desember 2013, hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: