'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONGRES KEBANGSAAN

KONGRES KEBANGSAAN

AKSES

  • 538,550 KALI

ARSIP


Alinea pertama Komitmen 11,12,13 berisi kalimat-kalimat “klise” yang lazim didengungkan dalam pertemuan-pertemuan resmi mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat tertinggi di negeri ini. Mahasiswa pemula sangat suka dengan ungkapan-ungkapan sloganistik yang begitu

SAMA sekali tidak ada hal baru dalam Komitmen 11,12,13 yang dihasilkan oleh Kongres Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pempinan Redaksi media di Jakarta pada tanggal 11 dan 12 Desember 2013 yang lalu. Mereka hanya membincang-ulang segala yang pernah mereka sajikan kepada publik melalui media mereka. Akan sangat berbeda jika kongres ini mengajukan gugatan atas fakta-fakta yang tidak seharusnya dalam kehidupan kebangsaan selama ditinggal para the founding fathers. Jika ingin lebih sempurna lagi, seharusnya juga diberi catatan kritis atas kekhilafan-kekhilafan para the founding fathers untuk menerangkan kontinuitas ketidak-beresan dalam sebuah kebangsaan yang tak pernah dapat keluar dari berbagai model penjajahan.

Alinea pertama Komitmen 11,12,13 berisi kalimat-kalimat “klise” yang lazim didengungkan dalam pertemuan-pertemuan resmi mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat tertinggi di negeri ini. Mahasiswa pemula sangat suka dengan ungkapan-ungkapan sloganistik yang begitu. Katanya begini, “Kami menyadari bahwa rumah besar negara-bangsa Indonesia, yang dibangun dengan kegigihan perjuangan, ketulusan pengorbanan, dan kearifan pemikiran para pendiri bangsa, bukanlah untuk kepentingan perseorangan dan golongan, melainkan demi kebahagiaan semua”. Jika kalimat ini “disempurnakan”  misalnya dengan menambahkan “tetapi itulah yang selama ini diabaikan oleh kaum elit bangsa yang bahkan semakin lihai bersandiwara dengan mengklaim kepentingan bangsa dalam agenda kecil-kecil kekelompokan dan pribadi-pribadi. Semua elit munafik itu harus dipaksa bertaubat dan kita harus menemukan cara bagaimana membuat mereka bertaubat”.

Delapan Kesepakatan. Sebagaimana begitu luas diakui, Komitmen 11,12,13 juga berpendapat bahwa penyebab utama distorsi demokrasi di Indonesia tidak terletak pada rakyat, melainkan pada aktor politik, dan itu elit (apalagi jika mengingat sistem kepartaian oligarkik dan feodalistik Indonesia). Menyalahkan rakyat hanyalah cara baru menyembunyikan kemunafikan yang semakin bergengsi. Tetapi secara santun Komitmen 11,12,13 juga mengingatkan warisan terbaik dari para pendiri bangsa yang memantangkan “politik keputusasaan”, melainkan “politik harapan”. Atas dasar itulah Kongres Kebangsaan mendeklarasikan 8 sikap, di antaranya memperkuat kembali Pancasila sebagai fondasi berbangsa.

Pada bunyi kesepakatan butir kedua kelihatannya dirangkum secara padat keluhan-keluhan rakyat atas kegagalan Negara. Tak hanya dalam menegakkan kedaulatannya sendiri, tetapi juga dalam memenuhi fungsi-fungsi normatifnya seperti melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan, serta menjaga kemerdekaan. Tahun lalu suara-suara yang mempertentangkan kondisi objektif Indonesia dengan berbagai model assessment politik, ekonomi dan sosial budaya bahkan ada yang tiba pada kesimpulan Indonesia sudah jatuh menjadi sebuah Negara gagal (failed country) yang tentu saja tidak hanya dilihat dari fakta Indonesia yang meneruskan pertambahan utang luar negeri yang fantastis sembari tak berusaha menekan korupsi yang semakin menyengsarakan.

Butir-butir kesepakatan lainnya secara khusus menyoroti konsolidasikan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional termasuk peluang melakukan amandemen kelima; penyempurnaan lembaga perwakilan dan pemerintahan melalui penataan kembali sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem perwakilan, termasuk fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang lebih partisipatif dan tanpa biaya mahal; penataan kembali otonomi daerah; pemulihan wibawa hukum, dan keberadaan haluan negara yang seyogyanya memberi lead atas arah utama kebijakan pembangunan jangka panjang.

Amendemen Konstitusi. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), konstitusi kita yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, sebetulnya sudah sejak lama diperbincangkan lagi, terutama di antara para elit politik. Terasa ada desakan kuat untuk mengamandemen (merubah) kembali. Konstitusi kita sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali. Sebuah survey (Juli 2007) menyebut dukungan rakyat untuk perubahan konstitusi dengan angka signifikan (73%). Saya tak dapat memberi komentar atas hasil survey ini, meski menurut saya kepedulian rakyat tidak seperti itu untuk hal yang sangat jauh dari kebutuhan dan kehidupan mereka sehari-hari. Ini isyu elit, khususnya mereka yang merasa tersia-siakan di lembaga DPD.

Jebakan dalam isyu ini juga cukup seru, di antaranya amandemen untuk Kembali ke yang Asli.  Ada yang menduga upaya dan intervensi pihak asing. Tujuannya terkait globalisasi dan hegemoni. Apa yang membuat fakta Indonesia kini sudah dikuasai asing dalam banyak hal bahkan melebihi zaman penjajahan, misalnya tambang minyak? Jawabnya ada pada kinerja pemerintahan yang sudah lebih tunduk kepada kepentingan yang tak berimbang.

Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 27 Maret 2013 terkait penegasan dan penafsiran pasal-pasal UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme legislasi, DPD RI telah merumuskan 9 langkah, di antaranya Pembentukan Tim Kerja Bersama DPR dan DPD untuk membahas mekanisme kerja penyusunan legislasi. Terlepas apa kata para ahli hukum (tata Negara) dan para elit politik tentang pokok pikiran yang perlu diapresiasi untuk tindakan amandemen kelima UUD 1945, bagi saya hal terpenting ialah bagaimana semua ini bisa menjadi jaminan kesejahteraan lebih baik bagi warga Negara.

Meluruskan reformasi. Meluruskan reformasi yang salah urus pernah dikemukakan oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis jutru di hadapan lokomotif reformasi M.Amien Rais (2006). Ketika itu dibahas buku karya Amien Rais berjudul “Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia”. Memberi sorotan atas konsep korporatokrasi, Nur Ahmad Fadhil Lubis berucap “Namun sekarang semua ini (kekuasaan Negara, pen) sudah dipertanyakan keabsahannya. Negara tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Sudah ada kedaulatan lain di atasnya. Ia sadar betul perubahan tata pemerintahan dunia dengan mengatakan “teori pemerintahan yang dulunya hanya monarchy, oligarchy dan democracy, sekarang harus ditambah dengan korporatokrasi… dalam artian perusahaan besar yang berbadan hukum yang umumnya bergerak di bidang cari keuntungan (profit-oriented). Tentu di balik setiap korporat ada pemilik modal besar (big capitalists), yang wilayah kekuasaannya bisa melewati tapalbatas negara, dan wibawanya melebihi kekuasaan pimpinan banyak negara.

Apa yang dikemukakan oleh Komitmen 11,12,13 khususnya pada alinea kedua adalah keluhan Riggs (1964) beberapa dasawarsa lalu tentang prismatic society bahwa kemajuan-kemajuan tak berimbang dalam semua komponen yang mestinya berkembang bersama justru tidak terjadi. Akibatnya pincang. Sayangnya Indonesia, sesuai dengan rumus modernisasi, selalu berada pada titik at the point of no return (tak boleh mundur). Lima belas tahun reformasi pelbagai perubahan prosedur dan institusi politik ternyata tak diikuti pencapaian substansi politik demokratik. Usaha mewujudkan substansi demokrasi terkendala hambatan kultural, institusional dan stuktural yang justru diciptakan sendiri.

Penutup. Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai seperti yang pernah diresahkan oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis,  “resep yang diberikan malah membuat pasien menjadi lebih menderita sakit, atau mengakibatkan timbulnya penyakit lain yang lebih parah, atau malah mematikan”. Karena itu, Indonesia yang selama ini “asal” berubah, tidak boleh lagi mengualngi lebih tragis lagi. Kongres Kebangsaan pun, apakah yang sudah terselenggara oleh Pemred atau yang mungkin akan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas lain, hendaknya tak terjebak pada kepentingan sesaat di tahun politik yang selalu berusaha membuat orang tak begitu nalar dan takj begitu objektif.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Tulisan ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 16 Desember 2013, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: