'nBASIS

Home » ARTIKEL » TAHUN (KEJAHATAN) POLITIK

TAHUN (KEJAHATAN) POLITIK

AKSES

  • 568,727 KALI

ARSIP


Tetapi, sayang sekali, ia hanya seperti seorang mentor ilmu kriminologi yang dapat menyebut semua bentuk dan jenis kejahatan tanpa berdaya menghentikannya. Meskipun begitu, bagi saya hal itu pun sudah cukuplah. Apa memang bisa berharap lebih besar kepada KPK?

Mereka menyebut tahun politik, barangkali dengan maksud tahun kelonggaran segala macam aturan demi politik. Kurang lebih terbuka peluang melakukan kejahatan, terutama korupsi, asalkan tidak ketahuan atau kalaupun ketahuan harus dapat disiasati agar jangan beresiko apa pun kepada pelaku. Tahun politik (2013-2014) adalah akhir bagi kepemimpinan SBY yang tak boleh mencalonkan kembali menjadi Presiden RI. Kalau begitu kita di Indonesia tidak sekadar berganti tahun dengan segala macam pesta termasuk kembang api yang mengindikasikan kehampaan itu. Mengawali tahun 2014 ini mari kita coba lihat ke dua arah: ke belakang dan ke depan. Siapa tahu dari telaahan itu Indonesia masih menarik bagi minoritas orang yang tetap berfikir negeri eks jajahan Belanda ini masih bisa (harus) diselamatkan.

Uang dalam politik adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya uang siapa? Ketika kejelasannya tak patut, maka masalah pun muncul.  Uang jenis yang tak jelas ini berpengaruh amat negatif terhadap politik, dan lazimnya sangat dirasakan khususnya di Negara-negara berkembang yang mulai menata kehidupan politik dan kenegaraannya dengan berbagai model perbandingan dan di bawah arahan mentor-mentor yang sarat kepentingan.

Ahok dalam sebuah rapat resmi Komisi III DPR RI dengan Mendagri Gamawan Fauzi pernah menuturkan pengalamannya dalam politik sejak peralihan dari rezim Orde Baru. Kelompok mereka yang pada umumnya adalah pengusaha kaya etnis Cina, “mendompleng” (jika istilah ini dapat digunakan) kepada arus kekuatan politik yang ada, dan saat itu dianggap tepat untuk mensupport PDIP (http://www.youtube.com/watch?v=jlAkh10KOeY). Pilihan partai itu bukan rumus mati, melainkan alternatif yang dianggap terbaik belaka dalam upaya mengendalikan politik dari balik layar. Tujuannya safety, tentu saja. Sebesar apa yang ingin mereka kuasasi dari Negara? Semuanya, jika bisa, selain serpihan yang tak berharga.

Berbicara tentang suksesi demi suksesi di bawah label reformasi, tampaknya Ahok dan kelompok yang diindikasikannya jauh melampaui pikiran orang-orang yang ditempatkan menggawangi semua lembaga strategis Negara dalam kepemiluan, kepemerintahan dan plus politik. Ia sepintas tampak jujur ketika berucap tak underestimated terhadap PNS karir (merekalah figur kepemimpinan terbaik karena pengalaman birokrasinya yang teratur dan teruji). Tetapi semua sudah dirusak, dan Negara telah menata politik yang memudahkan untuk pemberian legitimasi bagi para penjahat untuk menjadi pemimpin. Gamawan Fauzi terlihat seperti “dikuliahi” saat Ahok mementahkan gagasan para profesor di belakang Gamawan Fauzi yang sudah merasa sangat benar akan memindahkan kejahatan perpolitikan pemilukada kembali ke legislatif (ini memang aneh, kejahatan pilpres diasumsikan masih jauh lebih dahsyat tetapi tak dimasukkan sebagai agenda untuk dikembalikan ke kewenangan semula. Peneriak kembali ke UUD 1945, yang mungkin merasa lebih mudah mendikte lembaga representasi puncak dengan kapasitas ratusan orang, diduga kuat motifnya hanya mencari peluang keterpilihan terbesar di luar cara pilihan langsung yang pasti beraroma primordialistik Jawa atau bereferensi faham Islam).

Peran Para Mentor. Sekarang tentu sudah sangat terlambat untuk disadari oleh semua orang bahwa seberapa besar pun angka money politics yang diperlukan untuk memenangkan pemilukada, secara kausalistik tak bisa dengan begitu saja dikaitkan dengan perilaku koruptif pasca keterpilihan figur jahat itu. Seseorang boleh tak punya uang, asalkan dapat diperkuda oleh pemodal yang ingin berkuasa di belakang kebijakan (shadow state). Namun itu pun sudah begitu cepat ditinggalkan di daerah. Terbukanya peluang menjadi kaya raya melalui jabatan kenegaraan yang ditopang oleh fakta buruknya penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi telah mendorong semua pelaku erzats capitalis berbakat khusus dan para local bigboss untuk ramai-ramai beralih menjadi penguasa pemerintahan. Menjadi Kepala Desa saja tak mengapa, asalkan dapat menguasai seluruh sumberdaya alam yang ada, apalagi Kepala Daerah (Walikota/Bupati/Gubernur)?. Contoh ini dapat dipeluas dan diperlebar oleh siapa saja: ke atas, ke samping dan ke bawah. Bukankah selama ini menjadi Walikota/Bupati/Gubernur itu sesuatu yang secara permissiveness dibolehkan korupsi secara besar-besaran? Harus ada kejujuran mengakui fakta ini, apa pun partaimu. Jika teori lama masih berlaku, power tend to corrupt, maka makin berkuasa seseorang, atau makin tinggi jabatan yang diraihnya, tentu makin jahatlah ia karena semakin besar kewenangan korupsionalnya. Kalau tak percaya, atau keberatan, maka cabutlah teori power tend to corrupt itu sekarang setelah mempelajari fakta-fakta di sekitarmu.

Hanya ada satu jawaban untuk semua kerumitan ini, yakni negara tak berdaya melakukan perancangan software dan legal-framework (rambu hukum) yang memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan pemimpin sejati. Itu semua karena mentor menginginkannya.   Negara mentor itu mungkin adalah pihak yang sama dengan penentu pelatuk senapan yang harus diarahkan ke beberapa orang yang setelah menjadi mayat harus diidentifikasi sebagai teroris. Mentor itulah yang “memaksa” kita menjadi tuan rumah untuk perhelatan-perhelatan perluasan efek pasti Washington Consensus dan segenap program globalisasi dalam ekonomi maupun dalam bidang politik dan sosial budaya. Mentor itu selalu dengan atas nama pluralisme dan demokrasi merasa benar sendiri memaksa-maksakan kehendaknya tak hanya melalui tokoh-tokoh yang mereka bina menjadi agen dan perwakilan kepentingan kompradoristik. Dengan mekanisme itulah terjawab mengapa Indonesia mementingkan liberalisasi dalam semua produk perundang-undangannya, sembari dengan ‘ihlas’ mengeliminasi kepentingan substantif rakyat.

Dilema Pemadam Kebarakan. Saya sangat bergembira ketika sebuah stasiun televisi swasta mewawancarai komisioner KPK Bambang Widjajanto beberapa hari yang lalu tentang korupsi. Katanya sudah dapat ditrace bahwa setiap transisi di Indonesia ada kehilangan uang Negara secara tak normal. Transisi 1999-2004, transisi 2004-2009, dan transisi 2009-2014. Century Gate yang tak boleh selesai itu hanyalah bagian yang menandakan kebenaran fakta yang dibeberkan Bambang Widjajanto, termasuk BLBI. Tetapi, sayang sekali, ia hanya seperti seorang mentor ilmu kriminologi yang dapat menyebut semua bentuk dan jenis kejahatan tanpa berdaya menghentikannya. Meskipun begitu, bagi saya hal itu pun sudah cukuplah. Apa memang bisa berharap lebih besar kepada KPK?

Ini tahun-tahun politik (2013-2014). Malah sebetulnya jika meminjam rumus 2-1-2, pertengahan 2012 adalah awal tahun politik itu. Rumus 2-1-2 adalah logika dan perilaku politik pemerintahan di Indonesia untuk semua level. Dua tahun pertama konsolidasi sambil utak-atik kabinet. Setahun berikutnya bekerja membuat kebijakan populis berbiaya fantastis. Dua tahun terakhir dari 5 tahun periode kepemimpinan adalah bekerja untuk memenangkan rezim dan partai, dengan menggunakan semua akses yang ada termasuk menyelewengkan uang Negara (APBN/APBD maupun non APBN/APBD).

Jadi, jika KPK menganggap dirinya masih sangat penting di samping lembaga penegak hukum yang terus-menerus dianggap masih harus dibonsai dan tak perlu dinormalkan, maka mestinya ia pun harus menjawab. Paling tidak ada dua hal penting yang wajib dikerjakannya dalam tahun politik ini. Pertama, menangkal agar jangan ada lagi kerugian mengorbankan Negara untuk sebuah suksesi seperti sebelum-sebelumnya. Kedua, menjadi penentu boleh tidaknya seorang koruptor (indikatif) menjadi capres atau cawapres.  Tentu saja ia punya hak dan kewenangan, bukan cuma mengumumkan dengan begitu awam meniru gaya media komunikasi publik yang tak kritis, semua harta kekayaan para capres dan cawapres itu bukan? Atau jika tak berani, minta saja secara kilat UU ke DPR dan Presiden agar tugas mencari tahu asal-usul harta kekayaan capres dan cawapres tak usah ada dalam domain kewenangan. Intinya, jika yang akan memimpin Negara adalah orang yang menjadi bagian dari masalah (kekorupsian nasional), Indonesia tak mungkin terselamatkan.

Penutup. Lengkingan suara khas dari Freddie Mercury, vokalis band lawas Queen, terasa begitu menyentuh saat menyanyikan lagu  Teo Torriate yang syairnya ditutup dengan kalimat  Let us never lose the lessons we have learned  (kita tak boleh kehilangan apa pun atas semua pelajaran yang telah kita dapatkan). Membaca seluruh syair lagu ciptaan Bryan May ini, tampaknya Teo Toriate sedang berkisah tentang sebuah perpisahan yang berat, dan sukarnya membayangkan hari-hari setelah itu. Be not gone (janganlah pergi),  diulangnya sampai dua kali, menggambarkan kecamuk jiwa yang sungguh minta dikasihani.

Tetapi perpisahan itu mestilah terjadi. Itu alamiah. Tak bisa dilawan. Semua sudah tertakar. Siapa yang belum berpisah pasti sedang menunggu tibanya perpisahan. Maka buatlah perpisahan itu sebaik-baiknya dan akhiri semuanya dengan sebaik-baiknya (khusnul khotimah).

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin, 13 Januari 2014, hlm B7.

Advertisements

2 Comments

  1. […] TAHUN (KEJAHATAN) POLITIK […]

  2. […] yang baik dengan penekanan anti money politic dan perdagangan kekuasaan, serta dengan fakta empiris hilangnya uang negara setiap suksesi, maka menuduh seperti itu bukanlah isapan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: