'nBASIS

Home » ARTIKEL » TIONGHOA

TIONGHOA

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


Naskah ini saya kirim melalui email kepada seorang jurnalis sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukannya, juga melalui email, Rabu (15/01/2014) malam. Saya tidak memonitor bagaimana ia melaporkannya melalui medianya, apakah dihadap-hadapkan dengan pendapat lain atau menjadi laporan tunggal. Karena agak sensitif, saya pun sudah siap-siap tak akan merasa heran sekiranya tak pernah diterbitkan.

Sejak era reformasi yang telah bergulir 15 tahun ini, tampaknya seiring masa keterbukaan, satu-persatu masyarakat dari keturunan Tionghoa mulai menampakan diri dalam perpolitikan tanah air, ada yang menjadi caleg, dan baru-baru ada yang menjabat wakil gubernur seperti Ahok.

Di Medan dan Sumatera Utara umumnya, dalam beberapa kali pemilu terakhir dan juga pemilu 2014, ada warga keturunan mendaftarkan diri menjadi caleg dari suatu partai. Bagaimana pendapat Anda melihat fenomena tersebut?

Menurut catatan sejarah, Tionghoa berpolitik bukanlah sesuatu yang baru. Dalam Sumpah Pemuda konon ada utusan Tionghoa sebagai peninjau. Itu tahun 1928 bukan? Setiap era pemerintahan di Indonesia pasca kemerdekaan memiliki perlakuan tersendiri kepada Tionghoa, dan saya kira itu yang membuat kita sedikit memilah fenomena keterlibatan mereka dalam politik.

Jika kita ingat zaman Soekarno, nasionalisasi aset diikuti dengan kebijakan ekonomi Benteng yang tujuannya mengadvokasi pribumi fasilitas untuk bersaing dalam dunia usaha dengan non pribumi serta kekuatan global. Kita tahu sebelumnya (Belanda) memberlakukan diskriminasi, antara lain tercermin dengan pemberlakuan hukum yang berbeda untuk Belanda dan orang asing lainnya, untuk orang Timur Asing dan untuk pribumi. Akses pendidikan juga begitu diskriminatif, Anda ingat itu bukan?

Ide Soekarno itu diikuti oleh Malaysia, sampai sekarang. Tetapi Ekonomi Benteng gagal.

Zaman Soeharto Tionghoa dianggap tepat diberi peran seperti kembali ke zaman kolonial Belanda, yakni kurang lebih sebagai perantara dagang antara pribumi dan Belanda. Kapitalisme Indonesia yang mulai tumbuh saat itu disebut erzats capitalism, karena kekoncoan dan perlakuan-perlakuan politik yang amat khusus kepada pelaku bisnis.

Masalah yang paling serius di Indonesia saat ini ialah kesenjangan itu. Jika melihat ke belakang, banyak kasus yang memicu konflik keras dan itu pasti menjadi ancaman serius pula ke depan. Jika kita memahami posisi dan membayangkan diri kita adalah Tionghoa, di Indonesia saat ini, pastilah kita berfikir untuk mengamankan posisi itu. Bagaimana caranya? Kuasailah politik. Secara ekonomi merekalah penguasanya, dan jika politik kita adalah politik transaksi, maka dengan mudahlah mereka menguasai itu.

Dalam sebuah video (lihat tulisan saya di blog nbasis [Tahun (Kejatahan) Politik], Ahok memaparkan di depan Mendagri Gamawan Fauzi yang diundang dengar pendapat ke DPR tentang peran pengusaha Tionghoa dalam transisi Indonesia.

Apa yang saya ceritakan di atas adalah fenomena umum yang juga terdapat di Medan. Medan adalah salah satu kota terpenting bagi Tionghoa di Indonesia dengan segregasi yang tajam dengan warga lokal (pribumi). Di Jawa Tionghoa berbahasa Jawa dan mengadopsi budaya Jawa umumnya. Di Medan mereka adalah warga istimewa.

Dari beberapa warga keturunan yang pernah dan sekarang tengah menjabat anggota dewan di Medan dan Sumut, salah satunya Brilian Moktar. Bagaimana pendapat Anda menilai kualitas kerja mereka sebagai wakil rakyat?

Saya mengenalnya dan sangat sering bertemu dan berdiskusi. Secara umum ia mencerminkan sebuah profile Tionghoa yang tak mirip dengan Tionghoa Medan. Ia memang pendatang ke sini yang saya ingat sejak adanya impor Motor Cina. Penetrasinya sangat baik, dan saya kira ia mendapat tempat tak cuma di kaumnya sendiri. Menurut saya ia beda sekali dengan Sofyan Tan yang ketika menjadi calon DPD membuat buku teriakan tentang diskriminasi padahal semua orang menganggap diskriminasi itu akarnya ketak-setaraan dan ketak-adilan yang berawal dari perlakuan istimewa terhadap Tionghoa oleh semua pemerintahan sejak Belanda. Buku Sofyan Tan saya nilai bercerita tentang hilir yang sampai kapan pun tak akan pernah dapat sampai ke substansi masalah jika induk masalah tidak dipelajhari di hulu.

Bukan rahasia lagi bila dalam kehidupan sosial sehari-hari, hampir sebagian besar warga etnis bergaul hanya di dalam kalangan mereka sendiri, dari dulu dan sekarang gejalanya masih seperti itu walau tidak semuanya seperti itu.

Mereka memiliki strategi juga. Lihatlah misalnya Barongsai digagas oleh Amien Rais, tetapi secara cerdik dimanfaatkan oleh partai lain. Untuk Medan, PDIP lah yang lebih banyak memanfaatkan Tionghoa.

Masalah etnisitas dalam kajian sosiologi dan atropologi adalah sesuatu yang tetap musykil tidak saja karena satu kelompok enggan berbaur dengan yang lain terutama karena mereka merasa derajatnya lebih tinggi, tetapi juga karena mereka memiliki perbedaan ciri fisik dan bahasa yang sulit diperhalus atau dikaburkan. Ditambah dengan faktor sejarah yang sudah begitu mengakar, bahwa dalam transisi politik tahun 1965 misalnya Tionghoa dianggap sebagai lawan oleh para pejuang anti komunis meski tak selalu demikian.

Sekarang ada juga organisasi yang merekrut mereka di luar politik praktis tetapi tetap memiliki kiprah politik. Anda pasti tahu organisasi yang saya maksud.

Dari kaca mata sosial, menurut Anda, apakah kondisi seperti itu juga akan tetap mereka pelihara jika terpilih menjadi anggota DPR? Artinya apakah mereka nanti hanya membela kepentingan etnis-nya saja ketimbang kepentingan semua rakyat?

Itu sangat manusiawi, karena motifnya masuk ke politik itu justru ingin mengimbangi dan ingin mendapatkan sesuatu yang mereka nilai tak lebih dari persamaan hak. Tentu itu subjektif mereka. Maka tak aneh jika ia akan melakukan perjuangan kelompok, ada yang sangat transparan dan umumnya sangat halus. Misalnya gerakan politik untuk membagi dua kota Medan. Itu pasti menguntungkan mereka sekiranya Medan Selatan berdiri sendiri. Mereka sangat dominan di sana, dan mungkin sampai keplingnya pun mereka bisa dominasi. Apalagi dalam hal rekrutmen politik berdasarkan pemilihan langsung, bukan?

Menurut Anda , hambatan apa saja yang akan dihadapi warga etnis jika mengajukan diri menjadi caleg

Dalam politik pemilihan langsung rumusnya adalah figuritas, networking dan budget. Mari kita hitung, di Medan itu berapa banyak sih orang Tionghoa? Saya sukar mempercayai data BPS. Saya kira jumlahnya tidak sesedikit yang lazimnya disajikan oleh BPS. Masyarakat warga Tionghoa karena kelas ekonominya tentulah lebih nalar politik ketimbang pribumi yang miskin. Anda ingatlah rakyat Belitung Timur yang mayoritas Muslim Melayu, tetapi bukan hanya Ahok yang berhasil terpilih menjadi bupati, tetapi ketika ia berhenti ia pun berhasil menempatkan adik kandungnya sebagai pengganti Bupati. Ia juga terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Golkar.

Menurut Anda, caleg dari warga keturunan, apabila mereka terpilih, cocoknya untuk mengurusi bidang apa (komisi apa)?

Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Marie Elka Pangestu saat menjadi Menteri Perdagangan. Indonesia menjadi pasar luar biasa atas produk Cina. Jadi, perilaku politik seperti itu pasti aka nada pada setiap orang. Artinya, di komisi apa pun mereka, mereka akan produktif. Mereka tak akan seperti legislator lain yang akan sangat menonjol negosiasinya dalam hal urusan-urusan kecil-kecil semisal bansos. Jika pun mereka bermain seperti itu akan bersifat hidency.

Kalau pendapat Anda pribadi, sebagai asli masyarakat pribumi, apakah Anda bisa menerima keberadaan warga keturunan untuk menjadi wakil rakyat?

Saya bisa, tetapi orangnya seperti Hapchin Lee yang mencalon dari PAN, atau Alvin Lee yang mantan anggota DPR RI. Juga setipe Brilian Moktar itu. Ya, saya bertemu dan mengenali secara baik sejumlah yang lain yang membuat saya tak percaya. Tetapi saya kenali Alvin Lie dari PAN, saya suka dia. Di PAN Sumut juga ada Hapchin Lee. Saya malah tak pernah menyapa kecuali ipar dan ia pun begitu.

Orang Minang punya pepatah, dima bumi dipijak di sinan langik dijunjuang. Itu yang jarang sekali saya temukan dari orang Tionghoa di Medan dan Indonesia.

Awalnya hanya satu dua orang warga etnis yang muncul jadi caleg, kemudian sejak dua periode pemilu terakhir jumlah mereka bertambah, kayaknya pada Pemilu 2014 nanti juga semakin bertambah. Menurut prediksi Anda, apakah pemilu-pemilu mendatang kemungkinan akan semakin banyak warga keturunan yang menjadi caleg maupun di kursi kepemerintahan?

Jika kedewasaan demokrasi tak bertumbuh, atau jika malah setback, peluang itu justru makin besar. Anda tahu term “wani Pirok” bukan? Ketahanan mereka secara sumberdaya tak berbanding dengan ketahanan caleg pribumi. Tetapi dalam jangka panjang itu sangat tak bagus. Nanti bisa memicu konflik meniru apa yang dilawan berpuluh tahun oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Fenomena tersebut apakah akan berdampak negatif atau positif bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pribumi? Mengingat sekarang hampir sebagian besar dunia bisnis di tanah air mereka kuasai, kalau seandainya politik pun kelak mereka kuasai, seperti apa efeknya bagi negeri ini

Nah, saya tahu di antara Tionghoa pun ini didiskusikan secara intensif. Tetapi selera sebagin mereka tak terkendali. Perhatikan misalnya Hari Tanoesoedibjo dan Ahok. Mereka tak pernah mendengar keluhan kebencian pribumi, karena di sekitar mereka ada kawan sebangsa mereka dan lapis kedua pribumi miskin yang memiliki pandangan sederhana tentang politik. Tetap saja mereka semangat, dan permainan media sangat berbahaya (framing). Mereka tak tahu dan tak nyambung dengan aspirasi rakyat.

Ada sebuah organisasi yang dalam anggaran dasarnya dilarang berpolitik, yakni PSMTI. Tetapi saat Sofyan Tan menjadi Calon Walikota, mereka aktif untuk memenangkan.

Beberapa waktu di Medan kaum Tionghoa memasang Baliho raksasa PASTI. Ini sebuah sign yang bagi pribumi dianggap sangat berbahaya. Memang mereka sdh merangsek ke berbagai segi kehidupan. Juga pola spatial pemukiman. Tetapi itu tak menjadi fakta bahwa mereka akan diterima secara ihlas berkerajaan dalam bidang politik setelah sepanjang usia republik menjadi penguasa ekonomi yang tak tersaingi.

Catatan: Dalam jawaban yang saya kirim saya tak menggunakan Tionghoa dan saya jelaskan mengapa begitu. Istilah resmi di Indonesia memang Cina. Motor Cina, Pecinaan, Chinese Food, dan istilah-istilah lain membenarkan bukan pemakaian istilah Tionghoa.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

1 Comment

  1. Perys Nasution says:

    sangat bagus dan sangat setuju dengan artikel di atas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: