'nBASIS

Home » ARTIKEL » AGENDA BESAR

AGENDA BESAR

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Setelah Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan Pengujian UU 42 Tahun 2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jum’at 13 Januari 2014 yang lalu, pro dan kontra bermunculan. Tetapi pada umumnya orang hanya lebih melihat gugatan ini sebagai dongkelan atas sebuah kenyamanan atau kemapanan. Alasan-alasan yang diajukan untuk menolak langkah Yusril Ihza Mahendra sama sekali tidak substantif.

Hal yang dituntut oleh Yusril Ihza Mahendra ialah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LN 2008 No 176, TLN 4924), bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (LN 2008 No 176, TLN 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Lebih lanjut, menurut Yusril Ihza Mahendra, maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan “setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. Maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD.

Argumen Penolakan. Kadangkala orang bisa berkata, janganlah untuk kepentingan pribadi semua yang sudah ditata dan direncakan dengan baik menjadi porak-poranda, termasuk tahapan pemilu. Juga ada yang menyebut bahwa jika pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Yusril Ihza Mahendra, pelaksanaannya pastilah nanti, pemilu mendatang.

Entah terkait atau tidak, tetapi 9 (sembilan) organisasi kepemudaan yang terdiri dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) , GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), HIKMAHBUDHI (Himpunan Mahasiswa Budhis), Kamis 16 Januari 2014 yang lalu   mendatangi kantor KPU di Jakarta dan langsung diterima oleh ketua KPU Husni Kamil Manik. Aspirasi mereka berbunyi demikian:

  1. Seluruh elemen nasional harus fokus menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga segera mengatasi persoalan tahapan Pemilu yang terjadi hari ini.
  2. Menyerukan kepada seluruh peserta Pemilu untuk mengedepankan politik moral dan kebangsaan, menghentikan praktek politik uang, berkomitmen atasi janji politiknya dan mentaati serta melaksanakan seluruh peraturan pemilu secara konsisten.
  3. Menuntut penyelenggara Pemilu, birokrasi, TNI/Polri untuk netral dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal dan bertindak tegas kepada setiap pihak yang melanggar aturan.
  4. Menutut partisipasi aktif KPK, PBK, dan PPATK dalam memantau sumber, penggunaan dan pelaporan dana kampanye partai politik, caleg, capres dan cawapres.
  5. Mendorong penyelenggara Pemilu untuk melibatkan seluruh elemen mahasiswa dalam mengawal proses Pemilu 2014.
  6. Menyerukan kepada pemimpin bangsa dan para tokoh untuk bersatu menyuarakan, mengawal dan menjaga proses Pemilu 2014.
  7. Menyerukan kepada seluruh rakyat dan mahasiswa untuk secara sadar dan berkualitas menggunakan hak pilihnya serta mengawal proses Pemilu 2014.
  8. Cipayung plus beserta seluruh kadernya se-Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendidikan pemilih, pengawasan dan pembentukan relawan pemantau.
  9. Cipayung plus menuntut penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk melakukan fakta integritas demi terciptanya pemilu demokratis dan berkualitas. Jika fakta integritas tak dilaksanakan, Cipayung Plus akan menempuh langkah hukum dan konstitusional.

Kelihatannya agenda besar Yusril Ihza Mahendra tak begitu difahami oleh organisasi kepemudaan ini dan lebih memilih hal-hal teknis yang kurang subtantif.  Kurang tercermin pemahaman mereka terhadap agenda besar Indonesia saat ini.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: