'nBASIS

Home » ARTIKEL » ORANG CINA BERPOLITIK

ORANG CINA BERPOLITIK

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Marie Elka Pangestu. Indonesia menjadi pasar luar biasa atas produk China, disadari atau tidak oleh SBY


Seorang jurnalis akhirnya saya minta menuliskan pertanyaannya agar dapat saya jawab secara tertulis. Ia ingin pendapat saya tentang kiprah politik orang Cina di Medan dan Sumut. Dalam sejumlah pertanyaan tertulisnya, jurnalis ini selalu menyebut  “etnis” atau “keturunan”, untuk memaksudkan orang Cina. Dalam banyak hal penyebutan Cina memang dihindari banyak orang, meski tak janggal menyebut pecinan (lingkungan pemukiman Cina), Motor Cina, Chinese Food, dan China Town. Saya kira kontroversi pilihan penggunaan istilah ini sangat baik digunakan untuk memulai topik yang diajukan oleh jurnalis ini. Masalahnya begitu rumit, menyejarah dan menegangkan. 

Jurnalis itu mengawali dengan merefleksi reformasi belasan tahun. Katanya begini, “sejak reformasi bergulir 15 tahun lalu, warga masyarakat dari keturunan Cina mulai menampakan diri dalam perpolitikan tanah air. Ada yang menjadi caleg, dan baru-baru ini ada yang menjabat wakil gubernur seperti Ahok”.

Di Medan dan Sumut umumnya, tambahnya, dalam beberapa kali pemilu terakhir dan juga pemilu 2014, ada warga keturunan mendaftar menjadi caleg. Bagaimana pendapat Anda melihat fenomena ini?  Dari beberapa warga keturunan yang pernah dan sekarang tengah menjabat anggota dewan di Medan dan Sumut, paling tidak salah satunya mungkin Anda kenal. Bagaimana pendapat Anda menilai kualitas kerja mereka sebagai wakil rakyat?

Pertanyaan selanjutnya berbunyi “bukan rahasia lagi bila dalam kehidupan sosial sehari-hari, hampir sebagian besar warga etnis bergaul hanya di dalam kalangan mereka sendiri, dari dulu dan sekarang gejalanya masih seperti itu walau tidak semuanya seperti itu.  Dari kaca mata sosial, menurut Anda, apakah kondisi seperti itu juga akan tetap mereka pelihara jika terpilih menjadi anggota DPR? Artinya apakah mereka nanti hanya membela kepentingan etnis-nya saja ketimbang kepentingan semua rakyat?”

“Menurut Anda , hambatan apa saja yang akan dihadapi warga etnis jika mengajukan diri menjadi caleg?  Menurut Anda, caleg dari warga keturunan, apabila mereka terpilih, cocoknya untuk mengurusi bidang apa (komisi apa)? Kalau pendapat Anda pribadi, sebagai asli masyarakat pribumi, apakah Anda bisa menerima keberadaan warga keturunan untuk menjadi wakil rakyat?” Itu pertanyaan terakhir.

Berdagang dan Berpolitik. Anda tidak melupakan bahwa di Medan ada sebuah istana yang mengingatkan kekuasaan orang Cina, bukan? Istana Chong Afie maksud saya. Beberapa sumber menyebut Chong Afie rajin membantu pembangunan rumah ibadah.  Dia tak sendirian. Di Hindia Belanda, catatan tentang mukimnya orang Cina setidaknya diketahui dalam jumlah besar sejak tahun 1800-an atau mungkin saja sebelum itu. Laksamana Cheng Ho saja dicatat sekitar tahun 1500-an. Karena itu, tak salah jika ada yang mengatakan bahwa orang dari Tiongkok daratan telah ribuan tahun mengunjungi dan bermukim di  Nusantara. Saya kira benar, bahwa dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun berdatangan, tak hanya untuk kepentingan perdagangan. Berdagang dan berpolitik, adalah sesuatu yang begitu lekat satu sama lainnya. Bagaimana model perdagangan dan perpolitikannya tentu berpulang pada kondisi yang berkembang setiap saat.

Jadi kalau begitu,  Cina berpolitik harus difahami bukan sesuatu yang baru, dengan tanpa harus mencatat nama-nama orang Cina yang pernah menjadi pejabat Negara atau berpartai. Jabatan pemerintahan dan partai hanyalah salah satu cara pengkaplingan kekuasaan. Setiap era pemerintahan memiliki perlakuan tersendiri kepada Cina, dan itu melukiskan fenomena keterlibatan Cina dalam politik.

Kesenjangan. Kita ingat zaman Soekarno, ada nasionalisasi aset dan kebijakan ekonomi Benteng yang tujuannya mengadvokasi pribumi fasilitas untuk bersaing dalam dunia usaha dengan non pribumi. Kita tahu sebelumnya (Belanda) memberlakukan diskriminasi, antara lain dengan pemberlakuan hukum yang berbeda untuk Belanda dan orang asing lainnya, untuk orang Timur Asing dan untuk pribumi. Ide Soekarno itu diikuti oleh Malaysia, sampai sekarang. Tetapi Ekonomi Benteng gagal. Zaman Soeharto Cina dianggap tepat diberi peran seperti zaman kolonial Belanda. Kapitalisme Indonesia yang tumbuh saat itu disebut erzats capitalism, karena kekoncoan dan perlakuan-perlakuan politik yang amat khusus kepada pelaku bisnis. 

Masalah yang paling serius di Indonesia saat ini ialah kesenjangan. Jika melihat ke belakang, banyak kasus yang memicu konflik keras dan itu pasti menjadi ancaman serius pula ke depan. Jika kita membayangkan posisi kita sebagai orang Cina saat ini, pastilah kita berfikir untuk mengamankan posisi. Bagaimana caranya? Kuasailah politik. Secara ekonomi merekalah penguasanya, dan jika politik kita adalah politik transaksi, maka dengan mudahlah mereka menguasai itu. Dalam sebuah video [lihat Tahun (Kejatahan) Politik, Waspada 13 Januari 2014], Ahok memaparkan di depan Gamawan Fauzi yang diundang dengar pendapat ke DPR tentang peran pengusaha Cina dalam transisi Indonesia.

Apa yang saya ceritakan di atas adalah fenomena umum yang juga terdapat di Medan. Medan adalah salah satu kota terpenting bagi Cina di Indonesia dengan segregasi  yang tajam dengan warga lokal (pribumi). Di Jawa, orang Cina berbahasa Jawa dan mengadopsi budaya Jawa umumnya. Di Medan mereka adalah warga Istimewa.

Saya mengenal, sering bertemu dan berdiskusi dengan sedikit politisi Cina. Ada yang mencerminkan profile Cina yang tak mencerminkan Cina Medan pada umumnya yang terkenal sukar berbaur. Sosialisasinya sangat baik, dan saya kira mendapat tempat tak cuma di kaumnya sendiri. Saya juga mengenal tokoh yang berbeda yang saya catat kerap menebar teriakan tentang diskriminasi, padahal semua orang menganggap diskriminasi itu akarnya adalah ketak-setaraan dan ketak-adilan yang berawal dari perlakuan istimewa sejak Belanda.

Kita tahu, bahwa masalah etnisitas dalam kajian sosiologi dan atropologi adalah sesuatu yang tetap musykil tidak saja karena satu kelompok enggan berbaur dengan yang lain, tetapi juga karena mereka memiliki perbedaan dalam ciri fisik dan bahasa yang sulit dikaburkan. Ditambah dengan faktor sejarah yang sudah begitu mengakar, bahwa dalam transisi politik tahun 1965 Cina dianggap sebagai lawan oleh para pejuang anti komunis meski tak selalu demikian.

Melihat Ke Depan. Pertanyaan lain dari jurnalis itu ialah: “awalnya hanya satu dua orang yang muncul jadi caleg, kemudian jumlah mereka bertambah, tampaknya pada Pemilu 2014 nanti juga semakin bertambah. Menurut prediksi Anda, apakah pemilu-pemilu mendatang kemungkinan akan semakin banyak warga keturunan yang menjadi caleg maupun di kursi kepemerintahan?  Apakah fenomena ini akan berdampak negatif atau positif bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pribumi? Mengingat sekarang hampir sebagian besar dunia bisnis di tanah air mereka kuasai, kalau seandainya politik pun kelak mereka kuasai, seperti apa efeknya bagi negeri ini?”

Nah, saya tahu di antara orang Cina pun ini didiskusikan secara intensif. Tetapi selera sebagin mereka tak terkendali. Perhatikan misalnya Hari Tanoesoedibjo dan Ahok. Mereka tak pernah mendengar keluhan kebencian pribumi, karena di sekitar mereka ada kawan sebangsa mereka dan lapis kedua pribumi miskin yang memiliki pandangan sederhana tentang politik. Tetap saja mereka semangat, dan permainan media sangat berbahaya (framing). Mereka tak tahu dan tak nyambung dengan aspirasi rakyat. Saya yakin terjun ke dunia politik adalah sesuatu yang terus menerus dikaji untung dan ruginya di kalangan orang Cina.

Kita tak perlu heran dengan fenomena ini. Motifnya masuk ke politik itu justru ingin mengimbangi dan ingin mendapatkan persamaan hak. Maka tak aneh jika akan melakukan perjuangan kelompok, ada yang sangat transparan dan sangat halus. Misalnya gerakan politik untuk membagi dua kota Medan. Itu pasti menguntungkan mereka sekiranya Medan Selatan berdiri sendiri. Mereka sangat dominan di sana, dan mungkin sampai keplingnya pun mereka akan bisa dominan. Apalagi dalam hal rekrutmen politik berdasarkan pemilihan langsung bukan?

Dalam politik pemilihan langsung rumusnya adalah figuritas, jaringan dan budget. Mari kita hitung, di Medan itu berapa banyak sih orang Cina? Saya sukar mempercayai data BPS. Saya kira jumlahnya tidak sesedikit yang lazimnya disajikan oleh BPS. Masyarakat warga Cina karena kelas ekonominya tentulah lebih nalar politik ketimbang pribumi yang miskin. Anda ingatlah rakyat Belitung Timur yang mayoritas Muslim Melayu, tetapi bukan hanya Ahok yang berhasil terpilih menjadi bupati, tetapi ketika ia berhenti ia pun berhasil menempatkan adik kandungnya sebagai pengganti Bupati.

Fenomena Ahok menceritakan banyak hal. Setelah gagal menjadi Cagubsu, ia juga terpilih menjadi Anggota DPR RI dari partai Golkar. Kini ia disebut kader Gerindra yang dalam pilkada DKI mengalahkan calon dari partai yang menyeberangkannya ke Senayan. Jadi, bagi Ahok, partai itu bukan sebuah pilihan ideologis, dan meskipun hal serupa jamak ditemukan di kalangan politisi pribumi, tetapi motifnya lain. Ahok dan politisi Cina lainnya tak hendak mencari sesuap nasi, atau mengganti mobil atau membangun rumah baru. Tidak serendah itu. Kisah sedih seperti itu hanyalah cerita di kalangan politisi pribumi.

Jabatan politik bagi setiap orang lazim disimpangkan secara halus untuk kemanfaatan tertentu yang hanya ia dan kelompoknyalah yang tahu. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Marie Elka Pangestu. Indonesia menjadi pasar luar biasa atas produk China, disadari atau tidak oleh SBY. Jadi, perilaku politik seperti itu pasti akan ada pada setiap orang. Artinya, agenda Cina itu ada. Jika seorang legislator ditempatkan di komisi tertentu, mereka pasti tak akan seperti legislator pribumi lainnya yang akan sangat menonjol negosiasinya dalam hal urusan-urusan kecil semisal bansos. Jika pun mereka bermain bansos akan bersifat hidency.

Penutup. Bisakah Anda menerima dengan legowo legislator Cina? Pertanyaan itu sebaiknya ditanyakan berimbang saja: kepada Cina dan kepada pribumi. Meskipun demikian, saya tentu bisa, tetapi orangnya tidaklah sosok yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya. Saya kenal Alvin Lie dari PAN, saya kenal Brilian Moktar. Di PAN Sumut ada Hapchin Lee. Saya malah tak pernah menyapa kecuali ipar dan ia pun begitu. Jadi, bukan tidak ada jalan untuk integrasi. Urusannya ada di kedua belah pihak. Kita pun perlu belajar dari pepatah orang Minang, “dima bumi dipijak di sinan langik dijunjuang”. Itu yang jarang sekali saya temukan, meski pun sudah ada yang menukar namanya menjadi nama Jawa.

Jika kedewasaan demokrasi tak tumbuh, atau malah setback, peluang orang Cina memenangi rivalitas politik makin besar. Anda tahu term “wani piro” bukan? Ketahanan mereka secara sumberdaya bukan tandingan caleg pribumi. Tetapi dalam jangka panjang itu sangat tak bagus. Nanti bisa memicu konflik meniru apa yang dilawan berpuluh tahun oleh Nelson Mandela.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin tanggal 20 Januari 2014, hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: