'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONFERENSI PERS: INI BAHAN SAYA

KONFERENSI PERS: INI BAHAN SAYA

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


INI tentang APBD Sumut Tahun 2014 yang pengesahannya di DPRD Sumut mengalami penundaan sampai beberapa kali. Konferensi pers ini setelah saya diminta bergabung dengan Sigit Pramono Asri (Wakil Ketua DPRD Sumut), Elfanda (Pengamat Anggaran) dan Pieter Manopo (Host) di Radio Lite FM beberapa jam sebelumnya, yang membincangkan masalah dalam APBD yang baru disahkan itu. Saat masih berlangsung dialog di radio, saya disms Ruritaningrum dari Fitra Sumut. Saya minta ia bersabar menunggu dan sebut tempat dimana akan saya jumpai usai dialog. Usai dialog, Ruritaningrum saya ajak ke kantor seorang pengacara di Jalan Sutomo, Medan. Ruritaningrum pun kemudian mengundang serta beberapa orang staf di FITRA Sumut, disusul kemudian oleh seorang akademisi, seorang praktisi politik dan seorang lagi pengacara. Saya tuliskan pendapat saya demikian:

  1. Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, setiap tahun normalnya harus terus berubah dalam pengertian Belanja Langsung berkembang terus sedangkan belanja tidak langsung menurun atau bahkan stagnan. Bahkan pada satu titik tertentu belanja aparatur itu berubah nol %;
  2. Belanja Modal yang melanggar ketentuan minimum 30 % juga hanya akan melahirkan multiflier effect aktivitas pembangunan yang sangat rendah;
  3. Program berbasis kinerja sangat tidak mungkin diketahui jika tidak dilakukan evaluasi atau kajian. Karena itu APBD harus mengakomodasi belanja untuk evaluasi, sehingga analisis social cost dan benefit cost dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Pengeluaran pemungutan pajak daerah disebut 149 370.435.676. Upah pungut ini sangat bertentangan dengan kemajuan iptek dan layanan-layanan online yang sudah berkembang. Contoh, pajak terbesar kita adalah pajak kenderaan bermotor. Pajak seperti restoran dan lain-lain adalah domain dan otoritas kabupaten/kota. Tidak ada aktivitas di situ. Karena itu, ini adalah uang korupsi;
  5. Selalu begitu sulit untuk menyamakan pemahaman atas apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan yang disebut harus tidak boleh kurang dari 20 % dari total APBD dan APBN sesuai ketentuan imperatif UUD 1945. Dengan memasukkan anggaran untuk kegiatan non kependidikan ke dalam agregat dana pendidikan, APBD SUmut TA 2014 kelihatan sudah justified;
  6. Dana BOS 1.599.572.160.000. Selama ini sekolah mengeluh karena berbulan-bulan bagru dicairkan. Bagaimana sekolah membayar kebutuhannya padahal dilarang melakukan kutipan. Selama masa kemacetan itu dimana dana ini diparkir;
  7. Pemerintah diwajibkan membuka akses publik sebesar-besarnya terhadap proses penyusunan anggaran. Itu akan membantu pembangunan menjadi lebih sesuai dengan social basic needs. Setidaknya ada 3 UU yang terkait dengan masalah ini (UU KIP, UU Pelayanan Publik dan UU 28 tahun 1999, ttg pemerintahan yang baik);
  8. Untuk menjamin akses publik dan akuntabilitas, pemerintah wajib memuat dokumen rencana anggaran pada webseite resmi;
  9. Tahun 2013 berdasarkan laporan BPK tahun 2013 Sumut adalah provinsi terkorup di Indonesia. Semoga APBD Sumut 2014 tidak membawa Sumut menjadi Provinsi terkorup lagi.

 

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: