'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


ANAKBagaimana memisahkan masalah anak secara otonom dari masalah keluarga dan masyarakat? Itulah pertanyaan mendasar yang mengharuskan kita di Indonesia seolah tidak memiliki jawaban dalam fakta tingginya kesenjangan sosial ekonomi, dan besarnya angka penduduk miskin

Penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Terkait dengan itu, DPRDSU kini sedang membahas sebuah ranperda. Memang, dalam banyak hal terasa perlakuan terhadap anak, hingga ketersediaan akses dan penciptaan kondisi yang mendukung, masih sebatas wacana. Tulisan ini berusaha mengajukan beberapa pemikiran kritis atas substansi ranperda dimaksud.

Mana Hulu Masalah? Bagaimana memisahkan masalah anak secara otonom dari masalah keluarga dan masyarakat? Itulah pertanyaan mendasar yang mengharuskan kita di Indonesia seolah tidak memiliki jawaban dalam fakta tingginya kesenjangan sosial ekonomi, dan besarnya angka penduduk miskin. Kemiskinan kita di Indonesia bersifat struktural, yang kita warisi sejak zaman penjajahan Belanda dan diawetkan sedemikian rupa dari satu ke lain rezim pemerintahan hingga sekarang.

Transfer nilai yang harus diwujudkan dengan perombakan sistem dan struktur untu lebih adil sangat mendesak, sehingga semua orang terjamin aksesnya kepada sistem sumber kehidupan untuk memperbaiki taraf hidup sosial ekonomi keluarga masing-masing. Absennya pemerintah (Negara) akan menyebabkan cita-cita kebangsaan adil dan makmur akan menjadi hayalan.

Selama ini ketidak-mampuan pemerintah memeratakan pendapatan rakyat disiasati dengan amat buruk bermodus sinterklasisme. Banyak paket bantuan seakan transaksi bernafas pameo wanipiro yang berkembang dalam kepolitikan dan kepartaian di negeri ini. Ketergantungan dipupuk tak ubahnya peminta-minta. Memang dengan kondisi ketergantungan karena miskin lazimnya masyarakat sangat mudah diutak-atik untuk kepentingan politik praktis. Tanpa mengingkari fakta-fakta ketimpangan alamiah di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh faktor  ketak-berdayaan bawaan orang-perorang, tetapi sepanjang sejarah kesenjangan yang ada di Indonesia hanyalah ciptaan belaka yang didesign sedemikian rupa oleh rezim yang silih berganti.

Dengan demikian, upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang dirancang sebagaimana dimaksudkan oleh ranperda ini terasa hanya pembicaraan di bagian hilir yang tak berusaha menyintuh the root of the problem.  Dengan kata lain, anak yang dibicarakan dalam ranperda ini ialah anak yang bermasalah karena produk sistem yang tidak adil dan menindas.

Beberapa Kejanggalan. Pasal 6 ayat (3) membayangkan masyarakat industrial dengan konsep keluarga inti (nuclear family) yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Konsekuensi pasal ini sangat destruktif terhadap nilai sosial budaya, dengan melepaskan tanggung jawab keluarga besar dalam kekerabatan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Batak misalnya ada konsep dalihan natolu sebagai salah satu bentuk organisasi sosial kekerabatan yang sangat ampuh dalam perjuangan-perjuangan keluarga. Itu tak boleh dihancurkan.  Jika konsep-konsep peraturan terlalu banyak dicopy paste dari luar, Indonesia akan sangat cepat menuju keruntuhannya sendiri, apalagi akan didorong oleh kekuatan pemerintah dan back up pendanaan.

Pasal 7 ayat (1) memiliki semantic confussion (pertentangan kalimat) dan ideasional confussion (pertentangan ide). Pada huruf a disebutkan pelayanan dasar optimal tanpa dipungut biaya, tetapi pada huruf b dibatasi penyakit anak yang boleh dimintakan pelayanannya kepada pemerintah beberapa jenis saja. Pertanyaannya, jika ada penyakit lain yang mengancam keberadaan anak, dan keluarga sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya perobatannya (ingat bahwa perda semacam ini tidak ada urgensinya jika masyarakat sejahtera dan jika tidak ada kesenjangan seperti yang dikukuhkan sekarang), lalu siapa yang bertanggungjawab? Negara harus dinyatakan gagal jika seorang anak saja tak dapat dilayani oleh rumah sakit dalam keadaan sakit dan butuh pertolongan. Kecuali rumah sakit itu adalah mesin uang di tangan pemerintah.

Profesi Pekerjaan Sosial. Di tengah masyatakat kita berseliweran masalah terkategori societal problems dan social problems. Masalah yang hendak diatur oleh ranperda ini termasuk dalam ketegori kedua (social problems). Dalam disiplin ilmu yang berkembang di tanah air saat ini, keahlian utama yang terkait dengan penanggulangan masalah ini ialah profesi pekerjaan sosial (social work profession). Sama seperti rumah sakit yang keahlian utama yang dibutuhkan adalah dokter, yang kemudian disupport oleh ahli-ahli lain. Tetapi peran profesi pekerjaan sosial tidak disebutkan oleh ranperda ini.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Pertamakali diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, 22 Januari 2014, hlm 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: