'nBASIS

Home » ARTIKEL » BIAYA “DEMOKRASI”

BIAYA “DEMOKRASI”

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


  • Banyak faktor berpengaruh yang harus dihitung dalam mengkalkulasi biaya kampanye seorang caleg. Figuritas dan jaringan seseorang jelas sangat penting. Itu sebabnya partai merasa sangat tertolong jika berhasil membujuk orang terkenal menjadi caleg.
  • Untuk menang di salah satu Dapil untuk Kota Medan mungkin memerlukan biaya antara  Rp 250.000.000 sampai Rp 1 milyar.
  • Untuk “Caleg Jadi” Provinsi Medan A atau Medan B kisaran angka Rp 750.000.000 sampai Rp 1,5 milyar.
  • Untuk Caleg jadi DPR RI antara Rp 2 milyar sampai Rp 5 milyar.
  • Calon anggota DPD RI yang hanya memiliki biaya kampanye di bawah Rp 1 milyar saya kira akan kandas.
  • Hubungan eksploitatif dan hubungan kemitraan bisa berlangsung untuk semua level dengan peluang pelaku bebas (caleg kab/kota, provinsi, DPR RI, caleg jadi, kuda hitam maupun caleg ikut-ikutan

Saya pernah bertemu dan dialog dengan beberapa caleg lokal (DPRD Kab/Kota, Provinsi), DPR RI dan DPD. Ada yang jujur mengemukakan rencana pengeluarannya, dan ada yang saya tahu jelas berbohong. Sebetulnya, meski tak mudah, proyeksi pengeluaran bisa digambarkan. Jika dibuat menjadi susah, dan caleg merasa perlu berbohong, itu karena ada hal-hal lain.

Hal-hal lain itu tak selamanya karena faktor tak terduga dalam rivalitas kampanye, tetapi juga kemungkinan oleh karena mereka para caleg itu memiliki rencana yang bersifat illegal alias melawan hukum. Misalnya, jika ia mengagendakan bayaran untuk sejumlah pemilih sesuai dengan proyeksi jumlah untuk mencapai angka kemenangan, termasuk membeli suara kepada jajaran penyelenggara (transasi jual beli suara), tentulah tarif itu selain masih sangat sulit ditentukan sekarang juga tidak mungkin dipublikasi. Jika pun ia sudah mengikat komitmen diam-diam dengan penyelenggara di tingkat TPS, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi, tentu saja biaya yg dialokasikan untuk itu tak boleh diumumkan. Nanti bisa bermasalah. Yang ditangkap polisi dirinya (caleg) dan penyelenggara.

Apakah tidak riskan menuduh seburuk itu? Riskan tak riskan itu urusan lain. Tetapi ketika negara sebesar Indonesia tidak pernah mampu membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tak mampu membuat legal-fremework pemilu yang baik dengan penekanan anti money politic dan perdagangan kekuasaan, serta dengan fakta empiris hilangnya uang negara setiap suksesi, maka menuduh seperti itu bukanlah isapan jempol. Belum lama ini di Medan 8000 an Kotak  Suara hilang dan hingga kini masalah itu tetap tak memeroleh kejelasan. Maksudnya apa dibiarkan begitu? Siapa yang memerlukan kotak suara? Apa ada tukang botot yang berani mencurinya?

Cara Menghitung. Mari kita mulai dari proses pencalonan. Satu dan lain partai pastilah berbeda dalam pengenaan tarif penentuan pencalonan dan penomoran. Dengan berbagai dalih, partai tertentu mengenakan biaya resmi dan biaya gelap. Makin dekat seseorang dengan sumbu kekuasaan parpol makin besar peluang dibebaskan dari  bayaran.

Seorang caleg bisa melengkapi kampanyenya dengan Baliho, spanduk kecil dan kartu-kartu ukuran kecil. Itu perlu biasa distribusi. Jika ia bisa siapa saja bisa diterima di sebuah perhelatan sosial bersifat alami atau yang diciptakan, maka orang lain (caleg lain) pun bisa. Lalu mengapa ia harus diprioritaskan? Itu terkait banyak faktor yang umumnya tidak bisa lepas dari pembiayaan. Harap dicatat, seseorang yang berpartisipasi mensosialisasikan seorang caleg, meski pun itu famili dekatnya, selalu menghadapi masalah, yakni dituduh sudah menerima uang dari caleg tetapi tak membagi ke sasaran.

Setiap caleg umumnya memiliki tim khusus meski partai sudah bekerja untuk itu. Tentu ini alokasi anggaran. Apalagi jika tim ini dibekali moda angkutan mulai dari mobil sampai sepeda motor.

Semua dapil dapat pula dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi berat, menengah dan ringan. Wilayah dapil berat adalah tempat terkonsentrasinya para bintang yang ditempatkan oleh hamper semua partai. Semua caleg dapat pula diklasifikasi menjadi “calon jadi”, “calon kuda hitam” dan “calon sekadar ikutan”. Selain itu, tentu aka nada perbedaan beban antara caleg DPR RI dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Melihat perilaku kampanye, wilayah dapil dan rivalitas di dalamnya, maka sangat baik untuk membuat klasifikasi pembiayaan bagi caleg. Mungkin gambaran simulasi berikut tidak jauh meleset:

  1. Caleg  DPRD Kab/Kota akan digandeng oleh caleg partainya untuk Provinsi dan DPR RI. Pembelanjaan bisa disepakati  dengan persentase 50:40:10;
  2. Caleg DPRD Kab/Kota ini masih bisa melakukan negosiasi dengan sejumlah caleg internal partainya;
  3. Caleg DPRD Kab/Kota ini masih bisa menggandeng calon DPD RI;
  4. Caleg DPRD Kab/Kota ini masih bisa menggandeng caleg dari partai lain;

Dengan demikian, seorang caleg “sekadar ikutan” bisa memanage kegiatannya tidak untuk menang, tetapi mengumpulkan uang dari banyak caleg di wilayahnya (internal partai maupun eksternal partai) dan calon DPD.

Seorang caleg Provinsi membawahkan beberapa caleg di Kab/Kota yang berbeda berbasis Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Biasanya ia akan mengutamakan caleg dengan nomor urut yang sama, meski tak tertutup kemungkinan untuk bermitra dengan caleg di luar itu. Karena posisi di tengah, caleg provinsi bisa memediasi caleg DPR RI dan Caleg Kab/Kota. Jika caleg provinsi yang tak memiliki harapan menang, maneuver untuk mencari uang bisa dilakukan dengan leluasa. Tergantung bagaimana ia meyakinkan korban-korbannya.

Caleg DPR RI membawahkan beberapa caleg Provinsi berbasis dukungan di Kab/Kota dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Jika caleg di level lain bisa bermain dengan lebih dari satu caleg, maka caleg DPR RI juga bisa melakukannya. Hubungan eksploitatif dan hubungan kemitraan bisa berlangsung untuk semua level dengan peluang pelaku bebas (caleg kab/kota, provinsi, DPR RI, “caleg jadi”, “kuda hitam” maupun “caleg ikut-ikutan”. “Caleg Jadi” dan “caleg kuda hitam” di semua level memiki rivalitas yang kuat. “Caleg kuda hitam” itu tidak selalu pada urutan nomor kedua, karena basis perhitungannya adalah peluang memeroleh suara terbanyak.

Lalu bisakah dibuat simulasi? Mungkin tidak jauh meleset jika untuk caleg jadi di salah satu Dapil Kota Medan memerlukan biaya antara  Rp 250.000.000 sampai Rp 1 milyar. Untuk Caleg Jadi Provinsi Medan A dan Medan B kisaran angka Rp 750.000.000 sampai Rp 1,5 milyar. Untuk Caleg jadi DPR RI antara Rp 2 milyar sampai Rp 5 milyar.

Darimana asal biaya itu? Bagi caleg yang sedang duduk di legislatif diperkirakan sejak tahun ketiga atau keempat masa jabatan sudah mulai menabung. Mereka juga bisa berbisik kepada mitra kerja dan sponsor lainnya. Bagi caleg baru tentu akan menyisihkan dari harta kekayaan mereka, dan juga sponsor. Cukup besar juga kan? Itu semua bagian dari biaya demokrasi kita.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: