'nBASIS

Home » ARTIKEL » APBD SUMUT 2014

APBD SUMUT 2014

AKSES

  • 545,402 KALI

ARSIP


Irvan Hamdani

Irvan Hamdani

Akhirnya harus ada seorang negarawan yang tampil menjadi pemimpin di Indonesia, tidak karena ia mampu tebar pesona dan menjadi sangat populer di tengah bangsanya sendiri yang masih suka dibodoh-bodohi.

APBD Sumut TA 2014 akhirnya dapat disetujui (oleh DPRD) setelah lobby-lobby yang cukup menegangkan. Terlepas dari cara dan taktik pewacanaan substansi yang “dipertengkarkan” oleh kedua belah pihak (legislatif-eksekutif), dan masing-masing pihak (setiap kader partai di legislatif, mereka 100 orang, dan eksekutif, Gubernur, Wakil dan Sekdaprov) satu hal dapat dipastikan bahwa APBD ini adalah akhir dan sekaligus awal. Akhir (terakhir) bagi anggota legislatif periode ini, dan awal (pertama) bagi pemerintahan pasangan Ganteng yang memenangi pemilukada 2013.

Keseluruhan aparat partai yang berjumlah 102 orang yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan APBD ini, faktanya sama-sama sedang bertarung untuk memenangi pemilu 2014 yang tinggal menghitung hari. Jika kekuasaan tidak untuk mempengaruhi kebijakan dan memastikan regukan terbesar untuk kalangan sendiri, maka partai tidak usah didirikan. Partai memang institusi peminta-minta atau pengemis, atau perampas kekuasaan, tergantung pada situasi yang memungkinkan untuk setiap opsi itu. Itulah alasan pertama untuk setiap keributan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam pemerintahan, dan yang pada proses pengesahan APBD 2014 tampak begitu memuncak melebihi apa yang pernah terjadi sebelumnya.

Tulisan ini bermaksud menelaah beberapa aspek penting dalam postur maupun elemen dalam APBD Sumut 2014.

APBD Untuk Siapa? Perbandingan Belanja  Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), setiap tahun normalnya harus terus berubah dalam pengertian BL berkembang terus sedangkan BTL menurun atau bahkan stagnan. Bahkan pada satu titik tertentu perkembangan BTL itu bisa nol %. Mengapa? Indonesia merdeka sejak tahun 1945, dan untuk membangun peran dan fungsi serta struktur pemerintahannya sangat masuk akal menemukan finalitas pada rentang waktu tertentu yang tidak berkepanjangan. Ia sudah stabil dan tak gonjang-ganjing. Ibarat sebuah keluarga baru, tidaklah setiap tahun membangun rumah, membeli kenderaan, membeli kompor gas, membeli mobiler dan lain-lain. Belanja tetap keluarga kecil ini sudah pasti, misalnya konsumsi dan item-item lain yang jika pun berubah peluangnya sangat kecil dan tidak dengan fluktuasi besar.

Hanya saja pemerintah Indonesia di semua level berwatak “revolusioner khusus” dan buruk. Ia seolah masih berhadapan dengan pemerintahan kolonial dan seolah menganggap merampas apa saja yang dapat dibawa ke rumah adalah sebuah missi suci. Dalam konteks itulah mark up dan mark down terjadi, yang kita sebut korupsi. Korupsi harus diberantas untuk membuat Negara lebih baik. Tetapi itu hanyalah ungkapan orang beragama dan orang berpancasila, atau ungkapan saat masih dalam perbincangan sesama dan dalam pidato-pidato penuh tipu daya. Ketika semua pulang ke kantor dan kekuasaan masing-masing, mereka ternyata sangat aktif merencanakan korupsi.

Secara teknis APBD/APBN mengenal istilah Belanja Modal (BM). Alokasi itu untuk merubah keadaan barang-barang publik atau infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Karena pentingnya komponen ini, Kemendagri mematok jumlahnya tidak boleh kurang dari 30 %  dari total anggaran. Logika di balik ketentuan ini ialah multiflier effect bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak usah diposisikan sebagai pengemis dengan model-model bantuan BLT dan BLSM itu, melainkan ciptakan saja trigger ekonomi yang membuatnya bergerak sendiri dengan kemudahan yang setiap saat bertambah untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Karena selama ini watak politik anggaran tak memihaki rakyat, maka cukup alasan bagi banyak pihak untuk mengatakan bahwa tanpa pemerintahan sama sekalipun rakyat tetap tak perduli. Kalau begitu, jangan lagi dicari jawaban mengapa rakyat sangat membenci partai politik (kecuali rakyat yang menjadi pengurus dan caleg atau tokoh quasi civil society yang dikucuri uang untuk membantu parpol).

Ruh Konstitusi. Selalu begitu sulit untuk menyamakan pemahaman atas apa saja yang dapat dikategorikan sebagai program pendidikan yang alokasi anggarannya disebut harus tidak boleh kurang dari 20 % (dari total APBD/APBN). Ini ketentuan imperatif UUD 1945. Faktanya di semua level pemerintahan, dengan memasukkan anggaran untuk kegiatan non kependidikan ke dalam agregat dana pendidikan, postur anggaran kelihatan atau diklaim sudah justified. Ada kepentingan nasional yang tidak sekadar mengakal-akali struktur anggaran dalam bidang pendidikan ini. Negeri dengan tingkat ketertinggalan seperti Indonesia diyakini akan mampu berubah bukan dengan peningkatan biaya persenjataan dan biaya-biaya kelakuan aparatur yang konsumeristik semisal pengadaan alat-alat transportase dan fasilitas-fasilitas pemanjaan kemumpungan dalam jabatan. Selain menganggap penting pemberantasan korupsi, melalui gagasan Millenium Development Goals (MDGs), dunia kini mengarah kepada upaya serius peningkatan sumberdaya manusia yang di antaranya meletakkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Tetapi watak pemerintahan di Indonesia yang dibentuk atas adasar rivalitas dan permusuhan picik kepartaian yang minus ideologi, sangat tidak ingin berurusan dengan agenda substantif ini kecuali sebatas wacana.

Anehnya pemerintah malah tampak lebih memerioritaskan perhatian kepada elemen-elemen ringan seperti komite pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga semisal (ini model political pointy orang-orang dekat) yang sangat majal berpikir tentang masa depan Negara dan bangsa. Akhirnya harus ada seorang negarawan yang tampil menjadi pemimpin di Indonesia, tidak karena ia mampu tebar pesona dan menjadi sangat populer di tengah bangsanya sendiri yang masih suka dibodoh-bodohi.

Program Berbasis Kinerja. Program berbasis kinerja sangat tidak mungkin diketahui jika tidak dilakukan evaluasi atau kajian. Karena itu APBD harus mengakomodasi belanja untuk evaluasi, sehingga analisis (social cost dan benefit cost) dapat dipertanggungjawabkan, begitupun multiflier effect dari semua kegiatan yang dibiayai dengan uang rakyat. Selama ini BAPPENAS dan perguruan tinggi lokal memiliki aktivitas untuk itu. Kiranya mereka perlu bekerja tidak sebagai stempel bagi pemerintah lokal.

Hal lain yang kerap menjadi pertanyaan serius ialah penerimaan dan pengeluaran. Teriakan tentang bagi hasil perkebunan sangat kerap diajukan, tetapi pekerjaan yang ibarat menangisi tembok ini mestinya tak boleh menjadi apologi kemalasan yang membuat pemerintah berhenti mengerjakan yang lain. Otonomi Daerah yang diperjuangkan begitu sulit ternyata tak bermanfaat, karena pemerintah lokal hanya menikmati yang ada dengan berpangku tangan dan tak berpikir mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kaitan Pendapatan Asli Daerah, hingga kini Sumut yang masih sangat tergantung kepada pajak kenderaan tentu tidak memiliki aktivitas  untuk apa yang dalam teknis perpajakan disebut upah pungut. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota yang selain merencanakan, inventarisasi dan pengutipan langsung, pengeluaran untuk aktivitas pemungutan pajak memang jelas ada. Sejak lama masalah ini menjadi perbincangan serius, antara lain mempertanyakan mengapa orang seperti raja yang duduk di singgasana memeroleh upah pungut yang semestinya dapat dialokasikan untuk program.

Penutup. Seorang jurnalis mengajukan pertanyaan kepada saya tentang reaksi rakyat atas penetapan APBD yang tidak pro rakyat ini. Saya jelaskan, meraka tidaklah tahu apa yang kalian [erbincangkan. Ada pun Musrenbang di negeri ini hanyalah sebatas memenuhi ketentuan yang ada. Semua sudah tahu apa yang dibincangkan serius oleh Musrenbang sangat sedikit yang menjadi keputusan dan kebijakan. Tetapi meski demikian, saya berpendapat bahwa pemerintah wajibkan membuka akses sebesar-besarnya terhadap proses penyusunan anggaran. Itu akan membantu pembangunan menjadi lebih sesuai dengan social basic needs. Setidaknya ada 3 UU yang terkait dengan masalah ini. Apa susahnya  menjamin akses publik dan akuntabilitas jika pemerintah mengalokasikan serpihan dari Anggaran untuk memuat dokumen anggaran pada webseite resmi? Karena itu, muatlah seluruh anggaran dan pernak-perniknya dalam website resmi. Hanya watak korupsional yang akan menolak ketentuan imperatif perundang-undangan ini. Itu pasti.

Last but not least, berdasarkan laporan BPK tahun 2012 Sumut menduduki peringkat ketiga provinsi terkorup, dan untuk tahun 2013 menjadi provinsi terkorup di Indonesia. Semoga APBD Sumut 2014 yang sarat kepentingan kepartaian itu tidak membawa Sumut menjadi Provinsi terkorup lagi. Siapa gerangan yang tak sepakat?

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, 27 Januari 2014, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: