'nBASIS

Home » ARTIKEL » Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

AKSES

  • 538,914 KALI

ARSIP


waspada

Tak seorang pun di antara kita bersedia mengakui korupsi sebagai jalan hidup. Tetapi jika arogansi kekuasaan diperagakan seperti pada perburuan terhadap terduga teroris, bagaimana mungkin rakyat memberi apresiasi terhadap penegakan hukum?

Ditangkap oleh KPK di kediamannya (Medan) pertengahan Mei tahun lalu, Bupati Kabupaten Madina Hidayat Batubara segera menjadi buah bibir. Peristiwa itu persis di penghujung proses suksesi lokal (pemilukada Sumut). Triliunan rupiah Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang ditengarai oleh beberapa kalangan dialokasikan berpola trade in influence (perdagangan kekuasaan)  bahkan masih saja belum dicairkan oleh pemerintah Provinsi.

Awal Oktober 2013 terjadi lagi peristiwa menggegerkan. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK di kediamannya. Ada yang cemas, ada pula yang sebaliknya. Dengan entry point aroma suap sebuah sengketa pemilukada, yang lain diduga dengan proses yang sama. Opini yang meminta eksaminasi semua putusan MK tentang sengketa pemilukada mengemuka, meski tidak berdurasi lama. Itu benar-benar sebuah etape transisional Indonesia yang anomali, bertepatan pula pada sebuah penghujung periode pemerintahan nasional di tahun politik yang menegangkan (menjelang pemilu 2014).

Budayawan Sudjiwo Tedjo dalam penampilan pada acara Indonesia Lawyers Club tanggal 21 Januari 2014 yang lalu menyindir sangat keras. “Ditangkap dulu baru urusan belakangan, atau diurus dulu baru ditangkap”. Kalimat yang bersayap ini ditujukannya kepada KPK yang semakin hari dianggapnya semakin terbuka untuk dipertanyakan. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution pun berang. Baginya, dalam penegakan hukum, sangatlah pantang jika tujuan membenarkan cara. Tidak boleh ada arogansi kekuasaan. Semua harus didasarkan pada hukum.

Pandangan Ahmad Yani. Seputar kasus suap Kepala SKK Migas, Anggota DPR RI Ahmad Yani secara terbuka mempertanyakan mengapa selama ini kasus sektor migas amat susah ditembus KPK, yang ia jawab sendiri bahwa pernah juga orang migas bekerja di KPK. Apakah kini sudah kembali bekerja di Migas? Itu pertanyaan serius lainnya dari Ahmad Yani. Ia kemudian memerinci bahwa kasus-kasus pada sektor Migas, Pajak dan Perbankan, meski membuat rakyat begitu sengsara, justru tak pernah bisa dibuat tuntas.

Kita lihat di KPK, ajak Ahmad Yani kemudian. “Saksi tidak boleh didampingi lawyer”. Ada tekanan luar biasa. Baginya terlarang menegakkan hukum dengan tirani iktikad baik. Memang secara normatif selalu terbuka untuk menempuh peradilan bagi yang menggap KPK salah menjalankan proses hukum. Inilah yang bagi Ahmad Yani tidak selalu sesuai fakta, karena ketika kasus Bibit-Chandra, suara-suara penolakan dimobilisasi agar tak dibawa ke pengadilan. Kasus ini akan menjadi jelas jika diuji di pengadilan. Ahmad Yani kecewa berat, bukan saja karena dicap tak pro pemberantasan korupsi.

Saya menemukan fakta, tambah Ahmad Yani. “Masuk akal sehat kah satu hari mengetik enam ratus halaman apalagi itu dalam BAP?” Menurutnya, itu terjadi di KPK. Ia pun membeberkan tuntutan yang salah dalam kasus Endin, karena sesungguhnya kasus orang lainlah yang dikonstruk untuknya. Sudah pun begitu buruk, tetap saja pengadilan menyatakan Endin salah, sesal Ahmad Yani.

Fachri Hamzah: Omong Kosong. Menurut Anggota DPR RI Fachri Hamzah, semua pembuat UU KPK sudah tidak mendukung kinerja KPK berdasarkan UU itu. Akhirnya (dengan UU itu) kita melakukan hal yang salah terus-menerus. Secara tegas Fachri Hamzah secara filosofis menyatakan bahwa tugas Negara tidak memberantas korupsi. Itu kekeliruan cara berfikir yang sangat fatal. Negara wajib menegakkan hukum. Jika hukum tegak, semua jenis kejahatan akan terproses dengan baik, mendapatkan kepastian keadilan. Semua jenis kejahatan termasuk korupsi akan hilang.

Kini KPK mengamalkan prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Anda, katanya secara langsung kepada Johan Budi yang duduk di meja yang berbeda, “sudah 6 tahun menjadi Juru Bicara KPK. Sudah menyatu pada diri Anda itu kekacauan. Anda pernah ditolak oleh DPR sebagai calon pimpinan KPK. Anda dianggap melanggar kode etik karena menemani Andi Raharja bertemu dengan Nazaruddin. Pimpinan Anda itu takut dibawa ke pengadilan. Di dalam UU KPK pelanggaran etik itu pidana 5 tahun”.

Ia pun bertutur tentang sebuah kisah yang beberapa hari lalu membuatnya mendapat somasi dari tim penasehat hukum SBY, Presiden RI dan keluarga. “Sekjen PKS itu mondar mandir dipanggil KPK hanya untuk menanyakan AD & ART. Padahal Anda bisa mendownload di website. “Sekjen Partai Demokrat, SC penyelenggaraan Kongres (Ibas), disebut menerima uang, Anda tidak berani panggil kok. Mana yang disebut equal before the law? Omong kosong. Menurut saya semua ini sihir yang sesat dan menyesatkan”.

Bagi Fachri Hamzah, sebagaimana Adnan Buyung Nasution, begitu Negara kelihatan agak congkak wajib dilawan. “Saya akan melawan duluan, siapa pun yang memimpin. Petantang-petenteng kok orang-orang ini saya lihat. Menurut saya petantang-petenteng ini harus diakhiri. Orang-orang ini distir oleh penyidik-penyidik yang menikmati cara kerja lama. Persetan Anda menyadap semua orang. Saya tahu semua ini kan hasil sadap. Semua yang Anda lakukan ini hasil sadap. Anda tidak menemukan apa-apa di awalnya. Tetapi karena Anda sadap semua orang, akhirnya Anda ketemu apa-apa. Boleh gak seperti itu? Dimana Negara yang masih membolehkan cara seperti itu kecuali Negara totaliter yang sudah rubuh semua”, beber Fachri Hamzah.

Prof.Dr.Tjipta Lesmana: Kaki KPK Diinjak. Guru Besar dari UI ini menyebut bahwa Abraham Samad sudah berjanji kepada rakyat Indonesia, akhir tahun 2012 kasus banbk Century akan dituntaskan. Hingga berakhir tahun 2013 tak jelas juga. Kemudian, menjelaskan apa yang dia ketahui tentang kerumitan kasus suap kepala SKK Migas, ia berkata bahwa Menteri ESDM Jero Wacik saat ditemukannya uang ratusan US dollar di ruang kerja Sekjen (Kementerian ESDM). Katanya, Jero Wacik (menjawab wartawan) mengatakan bahwa uang itu biaya operasional. Tetapi ketika ditanya mengapa uang operasional pakai uang dolar, ia tidak dapat memberi penjelasan. Ketika ditanya tentang kasus SKK migas, ia selalu menjawab “serahkan kepada KPK”.

Hal yang sangat aneh menurut Prof.Dr Tjipta Lesmana, beberapa minggu lalu Jero Wacik minta tolong kepada JK. JK marah, mengapa kamu tak minta advis ke Presiden? Menurut Prof Dr Tjipta Lesmana, banyak kasus besar mengambang, terus kemudian hilang begitu saja.   Dengan tegas pula ia mengatakan bahwa KPK itu misterius. Kadang-kadang mungkin KPK diinjak kakinya, ditekan-tekan. Oleh siapa? Jangan tanya saya, tegasnya serius.

Penutup. Mengutip salah satu kalimat tim pengacara Hidayat Batubara, “janganlah terdakwa dihukum bukan karena kesalahan yang dilakukannya”. Tetapi kini orang hanya tahu bahwa Hidayat Batubara telah divonis. Negara telah menyatakannya bersalah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tim pengacara menilai Hidayat Batubara tidak patut dihukum. Jika Anda berada pada posisi Hidayat Batubara, maka kalimat terbaik Anda pastilah sebuah kalimat lama yang kerap dikenang saat berperkara: “berikanlah saya seorang hakim yang jujur, cerdas dan bijak, serta berikanlah saya seorang Jaksa yang benar, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang paling adil”.

Tak seorang pun di antara kita bersedia mengakui korupsi sebagai jalan hidup. Tetapi jika arogansi kekuasaan diperagakan seperti pada perburuan terhadap terduga teroris, bagaimana mungkin rakyat memberi apresiasi terhadap penegakan hukum? Nilailah sendiri, sudah berapa persen korupsi berkurang? Progres apa yang Indonesia miliki jika lembaga penjaga konstitusi pun digunakan untuk berkorupsi ria? Jangan-jangan kita sudah terjebak dalam tragedi “maling teriak maling”, dan anehnya kita tetap merasa hebat.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 3 Februari 2014, hlm B7.

Advertisements

1 Comment

  1. […] korupsi di kalangan Bupati. Rahudman waktu masih bupati (maksudnya Sekda), Syamsul Arifin, sampai bupati Madina. Apa yang melatar-belakangi ini dan mengapa mereka masih dipilih rakyat?  Dampak selanjutnya bagi […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: