'nBASIS

Home » ARTIKEL » APBD SUMUT 2014: PENGADUAN KOALISI ORNOP

APBD SUMUT 2014: PENGADUAN KOALISI ORNOP

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


PENGADUANKoalisi Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang terdiri dari Fitra Sumut, Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS), dan Biro Pengacara Hukum Citra Keadilan Medan, awal pekan ini mengajukan permohonan penolakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2014 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurut mereka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah perwujudan amanah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada rakyat. Oleh karena itu  anggaran harus mencerminkan kebutuhan rill rakyat. Dalam keajegan (marpupu) menentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan, sangat kentara pendekatan yang biasa digunakan adalah incremental approach, yakni pendekatan agregat alokasi dana untuk setiap kegiatan tertentu, Naik sekian persen dari besaran alokasi dana tahun sebelumnya, namun fakta APBD SU TA 2014 cenderung bias, dan dapat dipastikan tanpa melalui analisis perhitungan yang benar–benar realistis dan tidak berpihak pada kepentingan umum.

Masalah lain yang cukup mendasar  selain soal alokasi adalah  masalah pembebanan, asas legalitas, serta kaidah dan prinsip – prinsip anggaran.

Dampak langsung dari kondisi ini ialah banyak pelayanan publik yang dijalankan secara tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif, tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (unaccountable). Dengan mengabaikan pentingnya melakukan analisis anggaran utamanya pada saat masih dalam tahap perencanaan (agar fungsi anggaran sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat menjadi maksimal), pada akhirnya sangat jelas menurunkan kemampuan dan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses peningkatan taraf hidup rakyat dan secara langsung menurunkan kredibilitas pemerintah daerah (di mata rakyat).

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan bagian yang sangat penting dalam keuangan daerah. Di dalam APBD tersebut terdapat berbagai rincian tentang Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan. Pendapatan Daerah dalam APBD meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam penyusunan APBD banyak hal yang harus dipertimbangkan agar APBD mengakomodasi  kepentingan umum,  menyelaraskan pemerintah pusat dengan kepentingan daerah; mengakomodasi visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD; mengakomodasi kepentingan politik daerah melalui forum KUA PPAS; dan  harus mengakomodasi kepentingan rakyat melalui forum Musrenbang.

Karena itu DPRD seharusnya intensif melakukan monitoring terhadap Pemerintah Daerah khusunya dalam perumusan dan pelaksanaan APBD pada keempat aspek yang telah disebutkan. Menyusun anggaran yang berbasis SPM (Standar Pelayanan Minimal) memang harus senantiasa merujuk pada indikator “inputs-process-outputs-outcomes-impacts-benefits“. Keberhasilan pemerintah daerah dalam kondisi ini tidak boleh diartikan secara sempit sebagai “sukses menghabiskan anggaran” (inputs justification)”. Namun seyogyanya harus menitik-beratkan pada capaian optimal yang terukur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan awal (berbasis kinerja).

Mengepa peran DPRD tidak begitu optimal? Hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi DPRD Sumut dalam mengkritisi kebijakan anggaran yang disusun oleh Pemprovsu dalam APBD. Ini selalu bisa dilihat dari substansi pendapat-pendapat Fraksi dalam setiap pembahasan RAPBD. Kerap terpublikasi secara luas bahwa yang menjadi persoalan krusial bagi anggota dewan adalah masalah Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial (Bansos). Khusus dalam pembahasan RAPBD TA 2014, perhatian yang paling mengemuka ialah masalah Dana Bansos yang belum terealisasi pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi rakyat, kenapa masalah Bansos ini begitu penting bagi anggota dewan untuk diakomodasi dalam APBD tahun 2014 ini? Apakah ini ada kaitannya kepentingan pribadi mereka menjelang Pemilu 2014? Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, bisa dibuktikan dari hasil audit BPK, bahwa penyaluran Dana Hibah dan Bansos rawan penyimpangan. Hampir setiap tahun mengalami penyimpangan sehingga penggunaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan karena berbagai sebab termasuk karena bersifat piktif. Dengan pelaksanaan seperti ini Dana Hibah dan Bansos lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Eksekutif dan Legeslatif) terkesan memaksakan pengesahan APBD Tahun 2014, karena pembahasan KUA PPAS hanya berkisar 2 (dua) pekan dan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014 baru dilakukan pada akhir Desember 2013 sehingga dikhawatirkan program yang akan dilaksanakan tidak tercapai. Hal ini melanggar Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sebelumnya di Sumatera utara dikethui bahwa tahun lalu Biro Pengacara Hukum & Administrasi “CITRA KEADILAN” melalui suratnya No. 5728/CK-P/X/2013, perihal Permohonan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Oknum Menteri Dalam Negeri RI Terduga Sebagai Telah Menyalahgunakan  Dalam Pengesahan APBD SU TA. 2010 s/d 2013. Gugatan Citizen Lawsuit (Sumut Menolak Pemimpin Koruptif) dari warga negara Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara dkk, juga sudah pernah dilakukan, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan No. 309/Pdt.G/2013/PN.MDN.  Artinya penyimpangan sudah semacam kelaziman.

Aspek Arah Kebijakan Umum APBD.  Bahwa  amanat UU 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo  PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan  Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor :  27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2014,  dimana mengatur  sebelum penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), KUA di susun berdasarkan hasil-hasil penjaringan aspirasi masyarakat, RPJMD,  dan dokumen perencanaan lainnya.

Untuk tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama DPRD telah membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berupa dokumen Nota Kesepakatan Bersama. Tentunya kesepakatan tersebut mempunyai prioritas yang akan menentukan arah prioritas pembangunan selama setahun ini. Adapun prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2014 tersebut antara lain Agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan, Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, Kebudayaan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi, dan Politik Hukum dan Keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Apakah sudah sesuai antara kebijakan politik dalam APBD dengan kebijakan Anggaran? Seharusnya hal tersebut sejalan antara kebijakan politik dan kebijakan keuangan.

APBD Provinsi Sumut TA 2014 dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) alokasi, yaitu,

  • ranking 1 dengan alokasi anggaran Rp. 5,017 Triliun (59%) Kelompok belanja Administrasi Umum yang berfungsi melayani umum bidang pemerintahan (seperti DPRD, Gubernur/ Wakil, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD), berfungsi melayani lembaga teknis (seperti Dispenda, Bappeda, Bawasda, Diklat) dan administrasi umum lainnya seperti kabupaten, kantor arsip daerah;
  • ranking 2 dengan alokasi anggaran Rp.1,755 Triliun (21%) Kelompok belanja Fasilitas Umum yang berfungsi melayani bangunan umum, jalan jembatan serta fasilitas umum lainnya;
  • ranking 3 dengan alokasi anggaran Rp. 768 Milyar (10%) Kelompok belanja pembangunan Ekonomi yang berfungsi melayani pembangunan di bidang pertanian, perikanan, koperasi, UKM,  Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan pembangunan ekonomi lainnya;
  • ranking 4 dengan alokasi anggaran Rp.719 Milyar (8%) Kelompok belanja Pelayanan dasar yang berfungsi melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya;
  • ranking 5 dengan alokasi anggaran Rp.204 Milyar (2%) Kelompok belanja Sosial & Keamanan yang berfungsi melayani pembangunan di bidang sosial dan keamanan.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tidak memperlihatkan konsistensi antara kebijakan politik dan kebijakan anggaran dimana kebijakan politik tidak terimplementasi dalam kebijakan anggaran.

Aspek Pendapatan. Ada berbagai hal penting dalam melihat APBD dari sisi pendapatan sehingga segala sumber-sumber diasumsikan dapat mensejahterakan rakyat, yakni :

(1) Sejauhmana sumber-sumber pendapatan itu tidak memberatkan kehidupan rakyat, khususnya rakyat menengah kebawah;

(2) Sejauhmana sumber-sumber pendapatan, baik pajak dan retribusi tidak menghambat perkembangan usaha antara lain karena sifat dan bentuk (pajak dan retrebusi) yang tumpang tindih;

(3)    Pajak dan retrebusi tidak sampai merusak alam;

(4) Sumber pendapatan dapat dinilai secara rasional (sehingga tidak mengalami berbagai kebocoran), misalnya dengan memperbandingkan antara target yang digunakan (terlalu rendah) dan realisasinya;

(5)   Total pendapatan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 8.488.643.829.023,-

Dibanding dengan PAPBD Tahun 2013 (Rp. 9.111.133.465.652,-) maka pendapatan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp. 622.489.636.629. Tetapi dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut Gubernur Sumatera Utara telah mengatakan bahwa Pendapatan Daerah tahun 2014 mengalami peningkatan (dari tahun sebelumnya) sekitar 0.08%.  FITRA Sumut menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Gubsu adalah sebagai bentuk kebohongan publik, karena Pendapatan Daerah sebenarnya justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 Pendapatan Daerah sekitar 9,111 triliun dan di tahun 2014 mengalami penurunan 8,489 triliun. Artinya ada potensi pendapatan daerah yang hilang sekitar Rp. 622 miliar.

trend pertumbuhan pendapatan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Sumatera Utara bukan saja malas dalam mengelola pendapatan daerah, tetapi sangat mungkin telah melakukan mark down. Bila hal dicurigai ini terjadi, kebijakan umum Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Sumut seperti target penurunan angka kemiskinan tahun 2014 menjadi 9,50% – 10% dan penurunan pengangguran menjadi 5,90%, tidak akan tercapai.  Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (Utamanya pajak dan retribusi), perolehan Dana Perimbangan baik pemerintah pusat maupun Provinsi. Pendapatan Asli Daerah Rp.4.944.501.838.799,- terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang jumlahnya

(a) Pajak Daerah Rp  4.533.946.179.895,-;

(b) Retribusi Daerah Rp 46.975.728.400,-;

(c) Pendapatan bagi laba BUMD  Rp 242.514.468.127,-;

(d) Lain-lain PAD yang sah   Rp 121.065.462.377,- (Total PAD Rp.   4.944.501.838.799,- )

Pertanyaan seriusnya adalah, apakah pendapatan Asli Daerah ini sudah didasarkan pada prediksi yang akurat? Ini membutuhkan keseriusan (berbagai pihak) untuk melakukan pendataan dan analis tentang sejauhmana potensi pendapatan itu telah dihitung secara cermat dan realistis dan sejauhmana kebijakan dalam bidang ini berpotensi mengabaikan kesulitan masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi, terutama sejak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

Di samping itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hasil pajak dan retribusi rakyat Sumatera Utara dalam menunjang pembangunan ternyata tidak rasional dalam pengalokasian Belanja Modal, dimana alokasi Belanja Modal hanya 20% dari total APBD. Tentu saja sebuah pos penerimaan (baik naik, turun atau tetap) dibanding anggaran tahun sebelumnya dapat saja dianggap wajar jika ada dasar dan penjelasan yang rasional. Namun jika hal itu dirumuskan tanpa penjelasan sama sekali, maka rakyat  tidak bisa melakukan penilaian atas kewajaran atau ketidak-wajarannya.

 PAD membelanjai daerah

Struktur pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014   menunjukkan PAD mampu memberikan kontribusi sebesar 58,2%. Artinya Provinsi Sumatera Utara tidak tergantung kepada Dana Perimbangan yang diperoleh dari Pusat dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Namun kalau dibanding dengan PAPBD 2013, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sekitar Rp 581 Miliar. Tentu apa yang disajikan dalam Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2014 (yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara) terkesan menjadi pembohongan publik. Sebab dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut Gubsu menyatakan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah naik sekita 0,08% padahal justru mengalami penurunan (lihat tabel 1). Pemerintah Sumatera Utara seharusnya menjelaskan kenapa Pendapatan Daerah ini menurun. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kemungkinannya hanya dua, yakni:

pertama, apakah hal ini menjadi pertanda Pemerintah Daerah malas dalam mengelola pajak dan retribusi  daerah, atau,

kedua, apakah benar Pemerintah Daerah cenderung malakukan mark down dalam melaporkan pendapatan daerah.

Aspek Belanja.   Total Belanja pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 7.601.972.294.265,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 4.178.278.042.328,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.  3.423694.251.937,- Dalam sistem keuangan daerah pendekatan anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Kami sangat mempertanyakan apakah sudah dan akan sesuai dengan Standar Analisa Belanja dan penilaian Kinerja yang digariskan.  Kalau dilihat belanja berdasarkan kelompok belanja, APBD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Administrasi Pemerintahan  Rp. 5,017 Triliun (59%); Fasilitas Umum  Rp 1,755 Triliun (21%); Pembangunan Ekonomi   Rp  875 Milyar (10%); Pelayanan Dasar   Rp  719 Milyar (8%); Sosial dan Keamanan  Rp    204 Milyar (2%).

Komposisi kelompok belanja tersebut menunjukkan bahwasanya prioritas pembangunan Sumatera Utara  yang pertama adalah program dan kegiatan yang termasuk dalam kategori kelompok belanja Administrasi Pemerintahan dengan Fungsi Umum lainnya dalam meningkatkan pelayanan umum, kelompok kedua adalah Fasilitas Umum dengan fungsi melayani bangunan umum, jalan jembatan serta fasilitas umum lainnya, prioritas ketiga adalah Belanja Pembangunan Ekonomi yang berfungsi melayani pembangunan di bidang pertanian, perikanan, koperasi, UKM,  Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan pembangunan ekonomi lainnya, prioritas keempat Pelayanan Dasar yakni dengan fungsi pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya prioritas terakhir adalah sosial dan keamanan dengan fungsi melayani pembangunan di bidang sosial dan keamanan.

Dari besaran alokasi dana kelima prioritas kebijakan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera utara ternyata tidak terlihat konsisten antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renstra dan Propeda dengan kebijakan APBD seperti diuraikan dibawah ini :

(1) Belanja Administrasi Pemerintahan yang dimaksudkan untuk fungsi melayani umum bidang pemerintahan, melayani lembaga teknis dan administrasi umum lainnya, dialokasikan Rp 5.017 triliun (59%). Belanja ini terdiri dari BTL Rp 4.291.943.081.341,- (85%) dan BL Rp  725.659.914.335 (15%). Komitmen ini sebenarnya sudah cukup baik yaitu untuk menciptakan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Namun komitmen tersebut seperti jargon semata karena dari tahun ke tahun prioritas tersebut tidak berjalan bahkan kinerja aparatur pemerintah daerah semakin menurun. Terbukti dengan buruknya kualitas pelayanan Pemprovsu terhadap warga serta cenderung ingin dilayani daripada melayani.

(2) Belanja Fasilitas Umum dianggarkan Rp.   1.017 triliun (21%) dari total belanja yang terdiri dari BTL Rp 265.129.518.540,- (5%) dan BL Rp1.490.305.013.732,-(95%). Belanja ini berfungsi melayani pembangunan gedung umum, jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Dinas yang melayani persoalan fasilitas umum seperti dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kebersihan dan Pertamanan. Untuk belanja ini apakah sudah di sinergikan dengan program peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan model perencanaan anggaran saat ini “diragukan” adanya skala prioritas belanja untuk fasilitas umum yang sangat mendorong upaya kesejahteraan rakyat. Sebab rakyat tidak dilibatkan dalam proses penganggaran.

(3) Belanja Pembangunan Ekonomi dianggarkan Rp 768 Miliar (10%) dari total belanja, terdiri dari BTL Rp 270.960.497.255,- (5%) dan BL Rp 497.416.761.572,- (95%).  Belanja ini berfungsi melayani pembangunan di bidang ekonomi seperti pertanian, perikanan, koperasi & UKM, Perindustrian & Perdagangan, Kepariwisataan dan bidang ekonomi lainnya. Belanja ini mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang dikelola oleh masing-masing dinas. Namun sayangnya alokasi anggaran pembangunan ekonomi yang dikelola oleh berbagai dinas hanya dialokasikan anggaran sejumlah Rp 768 miliar (10%). Padahal Provinsi ini perlu mengatur percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui berbagai program pembangunan ekonomi. Dengan ketatnya persaingan perdagangan hasil pertanian lokal, nasional bahkan untuk di ekspor dimana maka penting kiranya Provinsi Sumatera Utara untuk memperhatikan hal tersebut. Selain itu meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata juga menjadi hal yang penting disamping menjadi kuntungan bagi PAD.

(4) Belanja Pelayanan Dasar yakni belanja yang berfungsi melayani kebutuhan dasar rakyat di Provinsi Sumatera Utara dengan fungsi pendidikan dan kesehatan di alokasikan anggaran Rp 768 Miliar (8%), terdiri dari BTL Rp 177.754.137.415,- (4%). dan BL Rp 542.000.001.000,- (96%). Komitmen ini sebenarnya sudah cukup baik, yaitu pemerintah memperhatikan pelayanan dasar masyarakat. Namun penempatan belanja pendidikan hanya mencapai 3 % dari total belanja. Artinya telah terjadi pelanggaran konstitusi (UUD pasal 31) yang mengamanatkan porsi belanja pendidikan 20% dari total belanja daerah. Demikian juga bidang kesehatan. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara hanya mengalokasikan 5,5% dari total belanja, ini juga bertentangan dengan semangat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satu sektor pentingnya adalah kesehatan. Belanja pelayanan dasar ini terdiri dari belanja beberapa bidang yakni pendidikan dan kesehatan. Fungsi dinas bidang ini adalah melayani fungsi administrasi, koordinasi sebagian kecil pelayanan. Sementara sekolah dan Rumah Sakit  adalah fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun sayangnya karena tidak ada RASK maka sangat sulit memisahkan mana belanja yang fungsi diatas.

(5) Belanja Sosial dan Keamanan dianggarkan Rp 204 Miliar (2%) dari total belanja yang terdiri dari BTL Rp  78.525.021.975,- (2%) dan BL Rp 125.625.352.058,- (88%).  Belanja ini berfungsi melayani soal-soal sosial, kemanan, ketentraman dan sebagainya. Dinas/ Badan yang menangani persoalan ini seperti Dinas Sosial dan Naker, Satpol PP, BPBD, Infokom. Dilihat dari fungsi dan tugasnya sebagai belanja yang mendorong fungsi sosial dan keamanan di daerah. Total belanja dalam APBD Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp. 7.601.972.294.265,-. Kiranya perlu dicermati secara lebih hati-hati untuk menganalisis dan menilai kelayakannya. Karena banyak ditemukan ha-hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin menilai kewajarannya. Beberapa  dapat disebutkan antara lain:

  • Hampir di setiap Dinas maupun Badan total belanja untuk pegawai/personalia (Gaji Aparatur/honor) tidak disertai penjelasan yang dapat dipergunakan untuk menilai kelayakan dan rasionalitasnya, karena dokumen APBD tidak disertai  keterangan jumlah, golongan, kepangkatan dan informasi lainnya pada setiap unit kerja.  Padahal perhitungan biaya untuk setiap program dan kegiatan ini tidak mungkin melibatkan keseluruhan pegawai yang ada dalam satu instansi. Tidak memadai jika hanya ada informasi tentang jumlah pegawai menurut Golongan dan  Jabatan secara total, tanpa rincian per unit satuan  kerja untuk masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan.  Sangat diperlukan pemenuhan tuntutan akuntabilitas dan tranparansi, karena informasi ini sangat tidak cukup.
  • Total belanja pegawai pada belanja publik tidak dijelaskan siapa-siapa dan pihak mana saja yang menerima belanja ini. Tentunya kalau tidak ada penjelasan dan keterangan ini akan menjadi bagian dari doublenya honor oknum aparatur di dinas terkait.

(6)       Begitu juga pada total belanja modal publik yang sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan penilaian kewajarannya, tanpa ada keterangan tentang volume, rentang lama, dimana dan lain sebagainya. Untuk menilainya diperlukan RASK. Karena belanja yang ada jumlahnya besar, hanya sedikit informasi tentang jumlah dan jenis barang. Belanja pada tiap unit kerja terkesan dibuat dengan mudah saja, tanpa pencermatan perhitungan, sehingga mengabaikan akuntabilitas dan transparansi. Hal semacam ini merata pada setiap unit kerja.

Aspek Pertumbuhan Belanja dan Pembagian Belanja Modal. Pada Penyampaian Nota Keuangan, Gubsu juga mengatakan bahwa Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sekitar 39,8% setiap tahun, mulai dari tahun 2011 – 2013.  Dalam hal ini FITRA Sumut juga menilai Pemprovsu telah melakukan pembohongan publik karena apa yang disajikan tersebut tidak  benar adanya.

NOTA KEUANGAN

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah justru mengalami penurunan dibanding tahun – tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja tahun 2011 adalah sebesar 25%, tahun 2012 sebesar 34%, dan tahun 2013 terjun bebas menjadi -7% akibat banyaknya program yang tidak direalisasikan. Kemudian bila melihat prioritas pembangunan tahun 2014 diprediksi akan sangat sulit tercapai bila melihat komposisi belanja yang dianggarkan. Ini bisa dilihat dari alokasi belanja modal yang hanya 20% dari total anggaran APBD. Ini bertentangan dengan Permendagri No. 27 yang mengamanatkan 30%.

 trend pertumbuhan belanja

Minimnya anggaran untuk rakyat tentu berdampak pada prioritas pembangunan lainnya seperti peningkatan aksebilitas pendidikan dan kualitas pendidikan. Dalam APBD Tahun 2014 belanja untuk urusan pendidikan hanya 2,9% (terlampir) dari total anggaran, hal ini tentu juga tidak sesuai dengan UUD pasal 31 yang mengamanatkan minimum 20%. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kualitas kesehatan, namun dalam APBD 2014, Anggaran kesehatan hanya mencapai 5,5% (terlampir). Dengan demikian pemohon menilai APBD tahun 2014 ini terkesan belum mementingkan bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini tentu tidak lepas dari buruknya perencanaan pemrovsu dalam menyusun APBD  serta kuatnya aroma politik dalam pembahasannya sehingga aspirasi warga cenderung diabaikan.

Masalah Dana Hibah Dan Bantuan Sosial. Bahwa berdasarkan fakta berita media (koran),  proses pembahasan RAPBD SU menjadi APBD SU hanya memakan waktu  2 (dua) pekan. Sidang Paripurna di kantor DPRD SU yang  pertama,  tidak tercapai  kesepakatan karena  DPRD SU meminta supaya dana Hibah dan Bantuan Sosial yang dianggarkan (Silpa) pada TA 2011, 2012 dan 2013 ditampung dalam APBD TA 2014 dan akhirnya diketoklah palu mengesahan APBD SU pada tanggal  Januari 2014.  Ironinya lagi  setalah APBD SU disahkan terjadi lagi penambahan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 melalui kebijakan Pemrovsu tanpa melalui rapat paripurna di DPRD SU – sesuai dengan Berita Harian Tribun terbitan tangggal 30 Januari 2014. Bahwa masalahnya adalah dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2011, 2012 dan 2013 yang menjadi Silpa tidak dicairkan karena ditemukan penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) sesuai dengan bukti P- 10 dan P-11 dan temuan KPK RI sesuai dengan Suratnya Nomor : B-14/01-15/01/2014 tertanggal 06 Januari 2014 yang ditujukan ke Gubernur Sumatatera Utara dan temuan di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. : 16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. an H.Bangun Oloan Harahap, S.Sos.

Bahwa dengan demikian secara hukum causa (sebab) yang salah menjadi akibat yang salah pula, sehingga APBD SU bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang berpotensi pelanggaran hukum pidana bagi barang siapa yang mengesahkan APBD SU TA 2014, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan. Bahwa oleh karena itu makin benar prediksi Rakyat Sumatera Utara yang diwakili Pemohon bahwa motif dan orientasi oknum yang berkuasa di Ekesekutif dan Legislati adalah untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan Rakyat banyak, sehingga sangat beralasan APBD SU ditolak pengesahannya untuk direvisi dengan menyesuaikan kehendak peraturan demi kepentingan umum.

Kesimpulan. Koalosi ornop menyimpulkan bahwa  APBD SU TA 2014 tidak serasi dan seimbang antara kepentingan umum dengan kepentingan aparatur serta bertentangan dengan  pasal 31 UUD 1945 (Amandemen), UU No.  17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo  PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan  Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peaturan Menteri Dalam Negeri (Prmendagri) Nomor :  27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2014 dan peraturan terkait lainnya.

Bahwa masih perlu dipertanyakan komitmen Pemerintah Sumatera Utara dengan alokasi anggaran dalam APBD khususnya dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Belanja kelompok harus disesuai dengan KUA, Renstra dan Properda.

Belum adanya kelengkapan dokumen lampiran sesuai dengan pasal 19 – UU no. 17 tahun 2003 dan Kepmen 29 tahun 2002  keepakatan antara Eksekutif dengan Legislatif, karena DPRD SU meminta agar dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) TA 2011, 2012 dan 2013 ditampung lagi di APBD SU TA 2014. Akhirnya dengan pendekatan loby yang mesra akhirnya permintaan Lagislatif itu diamini oleh Eksekutif dan diketoklah palu APBD SU TA 2014.

Bahwa masalahnya kini,  adalah  dan Bansos/Hibah TA 2011, 2012 dan 2013 bermasalah sesusai dengan temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara vide bukti P-9 dan P-10 dan temuan KPK RI sesuai dengan suratnya : Nomor – B 14/01-15/01/2014 tertanggal 06 Januari 2014 yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan temuan di Persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. : 16/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn an. H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos  namun kedua Lembaga Negara yang berkuasa tersebut melegalkannya dengan menampungnya kembali dalam APBD SU.

Bahwa secara hukum perbuatan tersebut adalah kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan pengesahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD SU Tentang APBD SU TA 2014 adalah cacat hukum dan dalam keadaan melanggar hukum.

Telah terjadi pelanggaran hukum melegalkan yang nyata-nyata melanggar hukum, sebab  dalam pembahasan di legeslatif membuktikan tidak seriusnya pihak penyusun anggaran eksekutif dan legeslatif dalam membahasnya. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya mengukur rasionalisasi anggaran dan tidak dapat diukurnya standar apakah input dan out put yang rasional.

Masih sulitnya merasionalkan total jumlah gaji pegawai tanpa tanpa mendapat penjelasan yang rinci sehingga di ragukan akuntabilitas dan transparansinya.

Hampir secara keseluruhan belanja aparatur dan Publik seperti belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas belum mendapat penjelasan yang cukup hanya peruntukannya  saja. Namun rincian jumlah, luas dan ukuran-ukuran tidak ada sehingga sulit untuk menilai kewajarannya,

Rekomendasi. Akhirnya koalisi Ornop merekomendasikan bahwa dengan mencermati berbagai aspek sorotan atas APBD Sumut 2014, maka sebaikna pengesahannya ditunda dulu dan harus mendapat perbaikan sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran serta aturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah. Wewenang melakukan itu ada pada Kemendagri, sesuai ketentuan yang ada.

Koalisi Ornop juga meminta agar Mendagri memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempublikasi melalui Website RAPBD SU dan APBD SU yang selama ini tidak dapat diakses secara rinci oleh Publik. Selain kepada Mendagri, gugatan ini disampaikan Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: