'nBASIS

Home » ARTIKEL » Krisis Listrik: Mari Bicara Blak-Blakan

Krisis Listrik: Mari Bicara Blak-Blakan

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


PEKAN LALU di DPDR Sumatera Utara dibicarakan laporan Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan. Kelihatannya tidak ada hal baru dalam laporan Pansus ini. Ayo kita mengenang kejadian sebelumnya. Pada musim pemadaman bergilir yang meluas beberapa bulan lalu, sejumlah korban pun, termasuk korban meninggal,  jatuh dengan berbagai modus menyedihkan. Belum lagi kerugian material yang diderita secara kolektif. Apa perubahan ke depan? Itu yang belum kelihatan. Pendeknya, pesimisme itu masih belum pupus.

Krisis kelistrikan senantiasa memiliki multiflier effect yang luas dan telah menjadi salah satu indikator kesiapan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Gerak pembangunan ekonomi, baik melalui sektor industri maupun melalui berbagai investasi lainnya, termasuk dalam bidang jasa, akan sangat tergantung kepada ketersediaan listrik. Karena itu sikap sestau pemerintahan atas krisis yang ada akan menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya baik dalam politik, permodalan, tingkat penegakan hukum, skill dan lain-lain.

Rasionalitas tindakan Negara dalam menghadapi masalah dan kecakapannya melakukan tindakan penyelesaian tidak terlepas dari beban birokratik dalam tradisi pemerintahan dan politiknya. Karena itu krisis energi listrik sekaligus mencerminkan kadar tekad untuk berdaulat, kokoh, berwibawa dan berdaya secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Apalagi bila dihubungkan dengan sumberdaya kelistrikan yang tersedia melimpah tetapi dibiarkan tetap menjadi endowment factor (factor terpendam) dengan berbagai dalih yang tidak masuk akal.

Tragisnya apa yang terjadi pada tataran nasional tidak pula dimungkinkan untuk berbeda pada tataran daerah (lokal), karena Indonesia adalah Negara kesatuan yang sangat tergantung kepada segelintir orang di Senayan yang mengatasnamakan seluruh rakyat, meski sama sekali tidak pernah mengerti dan tidak pernah mau tahu dengan permasalahan khas dan kondisi daerah-daerah.

Krisis Kelistrikan di Sumut. Kini sudah menjadi perbincangan umum yang tidak mungkin di lokalisasi, karena setiap orang yang duduk di warung mana saja, di halte bis mana saja, atau dalam perjalanan dengan menggunakan moda angkutan apa saja, setiap orang menyadari bahwa krisis listrik tak ubahnya seperti tikus yang mati kutu di tengah lumbung melimpah gabah.

 Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, krisis listrik di Sumatera Utara disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  1. Warisan manajemen koruptif yang belum dapat ditinggalkan di tubuh pengelola (PLN) dan semua institusi (vertikal maupun horizontal) yang terkait dengan pengelolaan kebijakan dan teknis kelistrikan. Inefisiensi demi in-efisiensi berkepanjangan telah dibiarkan menunggu bom waktu seperti yang terjadi saat ini.

  2. Pembiaran eksternal yang pada akhirnya melahirkan kultur politik dan kondisi bahwa penyimpangan operasional (berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance) dianggap menjadi kelaziman, dan standar umum kualitas pelayanan dianggap bukan tuntutan. Penegakan hukum terhadap penyimpangan pun akhirnya hanya mampu berurusan pada dimensi-dimensi administratif belaka.

  3. Penggunaan kewenangan yang tak terdorong untuk sensitif atas masalah kelistrikan dan masalah-masalah turunannya sangat tergantung kepada visi, kepedulian dan kapasitas kepemimpinan lokal. Tindakan-tindakan tambal sulam  akan mendominasi wacana dan rencana-rencana yang muncul sebatas short term. Memang mekanisme seperti itu mencerminkan takaran visi, kepedulian dan kapasitas dimaksud.

  4. Ketersediaan sumberdaya kelistrikan seperti geothermal dan lain-lain hanya akan menjadi tertawaan bagi orang waras, karena bukan hanya iklim investasi yang benar-benar diganggu oleh kepentingan-kepentingan liar berbasis penggunaan kekuasaan secara abusive, tetapi juga penegasan citra buruk di tataran dunia usaha internasional yang pada gilirannya menjadi sangat cermat mengevaluasi cost and benefit dari sebuah rencana investasi dalam ketidak-kondisifan tertentu .

Rekomendasi. Barangkali adalah terlalu ideal berharap kreativitas Pemprovsu untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang bisa digunakan untuk mendatangkan listrik. Mereka tidak usah kita dengar berdalih tidak ada modal dan tidak ada skill. Jadi, kreativitas pemerintah tidak usah dibahasa. Sia-sia.

Kerugian ekonomi dan kerugian sosial yang disebabkan oleh krisis listrik ini sudah sangat luas, karena itu direkomendasikan sebagai berikut agar konstruk baru pelayanan listrik dan tanggungjawab pengelolaannya harus mendapat audit menyeluruh tidak sebatas membiarkan orang-orang yang dianggap bertanggungjawab dalam aspek pidana menjalani hukuman sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi harus dapat melahirkan budaya bersih, jujur dan bertanggungjawab. Juga, bahwa berdasarkan hal-hal yang dicantumkan dalam catatan Pansus, yang dituangkan pada halaman 6 angka 6, disebutkan keniscayaan audit BPK dan KPK. Lihatlah, BPK pun dianggap masih belum maksimal. Berharap kepada KPK, kiranya berlebihan juga. Jika setiap kasus di negeri ini harus diselesaikan KPK, akhirnya tak akan ada yang dapat diselesaikan. Jalur penyelesaian KPK sendiri dengan sendirinya bisa macet sendiri karena overloaded.

Sayangnya Pansus tidak mendasarkan catatan itu atas indikasi-indikasi pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan pidana. Karena itu  perlu merumuskan rekomendasi substantif untuk diserahkan kepada BPK dan KPK.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: