'nBASIS

Home » ARTIKEL » MORALITAS MENGHADAPI BENCANA

MORALITAS MENGHADAPI BENCANA

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


http://coretanarsam.files.wordpress.com/2010/11/13.jpg
http://coretanarsam.files.wordpress.com/2010/11/13.jpg

Jadi, selain profesionalitas pengambil kebijakan, juga harus dilihat adanya orang jahat yang dengan mudah memanfaatkan keadaan buruk untuk keuntungan sendiri. Siapakah orang jahat ini? Bisa siapa saja, dan bisa orang yang “bermain mata” dengan pengambil kebijakan.

SEORANG jurnalis lokal merisaukan mobilisasi kelompok-kelompok yang melakukan pengumpulan dana bencana di jalanan. Sebetulnya mobilisasi itu hanyalah sebuah solidaritas. Tetapi jurnalis itu khawatir jika nanti terjadi penyelewengan. Saya menerima alasannya bahwa memang tanpa pengawasan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban akan lemah.

Memeroleh pemahaman lebih baik terhadap fenomena ini mungkin tepat jika berusaha mendekatinya dengan mengurai aspek kultural dan aspek strukturalnya. Kandungannya mungkin berupa budaya eksploitasi rasa hiba dan budaya keagamaan tertentu, selain fasisme sosial yang diwariskan oleh Jepang semasa pendudukannya yang singkat di Indonesia. Semua aspek itu memiliki andil yang sama terhadap fakta moralitas pengelolaan bencana di Indonesia selama ini.

Aspek Kultural. Jika sebuah keluarga mengalami musibah dengan meninggalnya salah seorang anggota keluarga, maka lazimnya atas nama agama dan budaya agama, keluarga itu harus kehabisan uang cukup banyak. Jadi, sebuah musibah dapat menjadi titik-awal bagi sebuah keluarga jatuh miskin karena memenuhi “kewajiban” menyelenggarakan “pesta” khusus menandai kematian (rites of passage). Sulit merinci agama apa di Indonesia yang tak mentradisikannya.

Di tengah masyarakat, mentalitas mencari kesempatan dalam kesempitan sudah lama berkembang begitu dahsyat. Karena biasanya tradisi rites of passage untuk kematian akan berbaur sedemikian rupa dengan budaya keagamaan, maka tak jarang orang yang lazimnya tak begitu ta’at beragama pun akan mematut diri sesuai ketentuan-ketentuan formal keagamaan untuk dapat mengambil kesempatan, katakanlah sekadar mendapat makan malam atau makan siang dengan menu yang berbeda dengan menu biasa.

Tak mungkin dinapikan adanya kelompok keagamaan yang memantangkan itu. Misalnya, Aisyiyah (kelompok perempuan yang merupakan onderbow Muhammadiyah), akan mengambil alih semua tanggung jawab pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi ahli musibah selama 3 (tiga) hari. Mereka berempati, dan tak hendak menambah beban apa pun untuk ahli musibah. Saya amati, umumnya di Indonesia, terlebih di perkotaan, bukan hanya rites of passage kematian yang dimanfaatkan orang untuk mendapatkan regukan manfaat, paling tidak konsumsi gratis.

“Mengapa orang begitu mudahnya memberikan uang terhadap korban bencana? Apakah dengan memberikan uang, bisa menyelesaikan masalah si korban tadi?” Itu salah satu pertanyaan jurnalis itu. Perlu dikoreksi sedikit, bahwa yang kita permasalahkan ialah mengapa begitu mudah percaya kepada orang yang secara sembarangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang ditimpa bencana.

Alkisah ke sebuah kampung terpencil ada seorang pria yang secara teratur datang justru saat ramadhan. Ia mengatakan bahwa ia adalah fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), atau paling tidak seorang musyafir. Karena itu, dalam sistem hukum positif Islam (fiqh) ia berhak memeroleh bagian dari perbendaharaan zakat. Tetapi setelah diselidiki, ia adalah seorang profesional yang memanfaatkan rasa keagamaan masyarakat secara salah. Dia pun diminta pergi begitu saja meski tidak diproses secara hukum. Tetapi ia sudah sempat melakukan penipuan itu berulangkali di tempat yang sama. Tidak ada yang tahu berapa tempat yang sudah digarapnya sebelum dan sesudahnya.

Anda juga melihat anak-anak balita di jalanan dipergunakan untuk mengumbar rasa hiba demi segepok sumbangan dari pengguna jalan yang berlalu. Para peminta-minta pun melakukan pematutan diri untuk merangsang rasa hiba. Dari satu segi ini menjadi dasar bagi pemberlakuan hukum larangan memberi (dan menerima) uang kepada peminta-minta meski patut disesalkan bahwa peraturan ini hanya mengerti fenomena hilir belaka. Memang naïf karena peraturan demikian tak berfikir masalah hulu, yakni problematika politik, ekonomi dan sosial yang melekat pada negara yang membuat kemiskinan massal.

Ini sangat berbeda dengan fenomena tunanetra yang datang dari satu ke lain rumah memperkenalkan diri dari sebuah lembaga dan menawarkan produk pekerjaan tangan mereka (sapu, alas kaki, dll). Juga sangat lebih mulia tunanetra yang bernyanyi dari satu pesta ke pesta lainnya sebagaimana sudah mulai lazim di Medan saat ini.  Padahal dalam kajian ilmu pekerjaan sosial (social work) seseorang harus diberi untuk dapat memberi (to help people to help themselves).  Tidak boleh melulu bersifat karitatif (rasa hiba belaka), karena yang dituju ialah keberfungsi-sosialan seseorang penyandang masalah.

Aspek Struktural. Selain aspek kultural, kita juga menemukan kendala struktural yang melanggengkan mentalitas kriminal dalam menghadapi bencana. Kita tahu salah satu masalah besar kita dalam menghadapi bencana apa pun di Indonesia ialah tiadanya kelompok profesional yang dibina oleh Negara atau kelompok tertentu meski badan dan atau apalah namanya tetap ada secara formal.

Sewaktu bencana tsunami di Aceh, saya membaca berita ditangkapnya seorang pria yang pekerjaannya mencari mayat yang jarinya berhias cincin. Di kantong pria ini ditemukan cincin dalam jumlah yang banyak. Anehnya ia bukan orang Sumatera Utara. Ia hadir di arena bencana justru untuk “menanggok” , atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Setelah berlangsung sekian lama, kita pun membaca berita bahwa bantuan-bantuan yang disalurkan ke titik bencana menguap ke daerah lain. Banyak ikan kaleng, selimut dan lain-lain yang sesungguhnya adalah paket bantuan bencana ke Aceh justru ditemukan di sekitar Pangkalan Berandan dan wilayah-wilayah lain di Langkat yang berjarak terdekat  dengan Aceh. Harganya lebih murah, tentu saja.

Kita harus berfikir benar, bahwa jika orang yang memiliki akses ke pengambilan kebijakan di arena bencana Aceh bertindak benar dan terukur, hal itu tidak akan terjadi. Jadi, selain profesionalitas pengambil kebijakan, juga harus dilihat adanya orang jahat yang dengan mudah memanfaatkan keadaan buruk untuk keuntungan sendiri. Siapakah orang jahat ini? Bisa siapa saja, dan bisa orang yang “bermain mata” dengan pengambil kebijakan.

Pemberitaan media juga begitu gencar tentang penyelewengan dana bencana banjir bandang di Langkat  belasan tahun lalu. Lazimnya akan kita temukan fenomena kriminal berupa markdown, markup atau bahkan penggelapan. Jika kita cukup kritis melihat setiap proses penanggulangan bencana di seluruh tanah air, tentu dengan mudah kita dapat menemukan hal serupa ini. Meski lazimnya tak akan terbuktikan oleh hukum, tetapi berita yang disiarkan oleh media cukup jelas menggambarkan korupsi BRR, baik di Aceh maupun di Nias. Tentulah itu sebuah puncak gunung es belaka. Artinya, yang terberitakan itu hanyalah bagian kecil dari fenomena. Tetapi sayangnya Negara majal seperti tak memiliki sense of crisis.  Padahal pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinyatakan bahwa pelaku korupsi dana bencana bisa dijatuhi hukuman mati.

Fasisme Sosial. Di Indonesia tampaknya bermumpung ria di atas kesulitan juga terkait dengan warisan fasisme sosial yang unik yang berawal pada introduksi Jepang pada masa pendudukan tahun 1940-an dan kaitan simbiosis-mutualistis dengan kemiliteran yang belum menemukan bentuk terbaiknya di Indonesia hingga kini. Tentulah aspek struktural dan kultural berpadu sedemikian rupa dalam fenomena ini.

Perhatikanlah sekelompok orang dengan pakaian seragamnya merasa bukan saja berhak atas perlakuan khusus dan meski ada aparatur keamanan resmi bikinan Negara masih tetap merasa dirinya memiliki wewenang bertindak mendapatkan prifeledge yang luas. Anehnya aparatur Negara dan hukum yang melegitimasi pelaksanaan tugas dan kewajibannya pun kerap kalah atau ditundukkan begitu saja tanpa moralitas.

Anda tentu masih ingat kejadian terakhir dari kejadian-kejadian yang kerap Anda saksikan ketika ada genangan air atau pohon yang tumbang ke jalan yang hendak Anda lalui. Di sana ada orang yang sepintas kelihatannya beraktivitas sangat membantu, dengan atau seragam tertentu, menadahkan bakul atau kardus kosong untuk Anda isi. Perasaan Anda mendua, akan memberi atau tidak, terutama karena Anda tahu bahwa orang-orang ini hanya memanfaatkan keadaan buruk sebagai modus untuk “merampas” uang dari pengguna jalan.

Anda juga sering merasa pakaian seragam kelompok tertentu pun kerap dianggap sebagai legitimasi kewenangan untuk memobilisasi bantuan dari berbagai sumber, anggota masyarakat biasa maupun perusahaan, termasuk Anda. Anda seolah tak punya hak menolak, karena mereka seolah sudah diberi hak oleh Negara untuk menyatakan Anda benar atau salah di negeri ini. Suka atau tidak, masalah ini sangat menjauhkan masyarakat dari proses yang tepat dalam pembentukan civil society yang menjadi prasyarat mutlak untuk demokratisasi.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Senin, 10 Februari 2014, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: