'nBASIS

Home » ARTIKEL » PLURALITAS DAN TANTANGANNYA

PLURALITAS DAN TANTANGANNYA

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


pluralitas

(Bagian Pertama)

Selama pemerintahan Orde Baru pembedaan antara Islam “Spiritual” dan Islam “Politis” dilanjutkan mengikuti kebijakan kolonial yang digagas oleh Snock Hurgronje. Perdebatan mengenai apa dasar negara RI tetap menjadi debat yang panas tak terkecuali bagi kelompok Islam dan Pancasilais. Pada sidang konstituante 1957 debat itu terulang dengan hasil yang belum tuntas sama sekali.

Saat menjelang pemilu seperti saat ini, masalah pluralitas adalah sesuatu yang demikian signifikan dalam wacana dan implementasi kebijakan politik partai dan tokoh-tokoh politik yang memperjuangkan keterpilihannya melalui mekanisme pemilihan one person one vote. Tulisan ini bermaksud menelusuri perikeadaan dan ancaman serius yang muncul akibat ketidak-dewasaan dalam menerima fakta pluralitas.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 207.176.162 dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 16.528.513 jiwa Protestan, 6.907.873 jiwa Katolik, 4.012.116 jiwa Hindu, 1.703.254 jiwa Buddha, 117.091 jiwa Kong Hu Cu. Sebanyak 299.617 jiwa dikategorikan sebagai pemeluk “agama lainnya”, dan untuk 139.582 jiwa lainnya dianggap bahwa status keagamaan “tidak terjawab”. Sisanya, kepada 757.118 jiwa lainnya hal itu dikategorikan “tidak ditanyakan”. Karena itu pluralitas adalah fakta yang tidak terbantahkan di Indonesia.

Standing Point Agama. Dalam pluralitas itu agama  memegang peran penting dalam keseluruhan hidup masyarakat. Upacara-upacara keagamaan banyak yang diadopsi menjadi upacara kenegaraan dan dijadikan sebagai kalender tetap pemerintahan yang antara lain ditandai pula dengan kebijakan pemberlakuan libur umum untuk menghormati upacara-upacara itu. Selain itu suasana keagamaan pun terasa cukup kuat di tengah-tengah masyarakat. Fakta-fakta ini tentulah sukar dibantah, dan kelihatannya setiap orang akan memberi pengakuan, apalagi jika dihubungkan dengan ideologi negara, yakni Pancasila, yang sila pertamanya sendiri berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia juga menempatkan pengaturan tentang hak warga Negara dalam beragama dan keleluasaan menjalankan aturan-aturan agamanya itu dengan jaminan konstitusional yang kuat atas kebebasan (oleh Negara). Begitulah bahwa dalam UUD 1945 diberikan jaminan kebebasan untuk memilih dan memraktikkan kepercayaannya dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama atau kepercayaannya. Standing point agama dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia sudah sangat jelas. Begitu pun pemerintah tetap menilai penting melakukan intervensi  melalui pemberlakuan regulasi tertentu, misalnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, no 8 dan 9 tahun 2006 tentang trilogi kerukunan yang mencakup kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Agama dan Konflik. Tetapi, meskipun demikian, menurut Balitbang dan Diklat Kemenag RI, di Indonesia faktor agama menduduki peringkat kedua sebagai pemicu konflik sosial yang serius setelah politik dan ekonomi. Masalah-masalah krusial yang kerap terjadi di antaranya ialah, penyiaran agama kepada  penganut agama lain, penodaan agama, perkawinan berbeda agama, pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, keberadaan dan kegiatan aliran atau sempalan keagamaan tertentu. Sebagai sebuah Negara yang kerap dianggap dapat dikedepankan sebagai salah satu contoh keberhasilan dalam membangun kerukunan antar umat beragama (pada tingkat dunia), Indonesia telah melewati berbagai pengalaman yang cukup pelik. Ini tidak merupakan masalah yang terjadi dan ditata dengan segenap penilaian keberhasilan atau kegagalannya oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepimpinanan Soeharto.

Forum untuk Reformasi Demokratis, International IDEA, dalam laporannya mengemukakan bahwa Indonesia sering dijadikan contoh bagaimana pluralisme agama berhasil diterapkan dalam suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak contoh di Indonesia tentang hidup saling berdampingan dan kerja sama secara harmonis puluhan tahun antara umat Kristen dan Islam, sedangkan di tempat-tempat lain perbedaan agama telah memecah-belah masyarakat dan memisahkan bangsa-bangsa

Namun kecenderungan yang terjadi di Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru adalah rapuhnya keharmonisan yang ditandai dengan berbagai konflik yang meluas. Dengan demikian ada kesan yang cukup kuat bahwa peran Soeharto sangat besar dan penuh kewibawaan dalam menjaga harmonitas khususnya di antara umat beragama. Jalinan keharmonisan yang melegenda ini mulai terurai pada tahun-tahun terakhir Orde Baru. Sejak jatuhnya Soeharto, Indonesia diguncang oleh konflik-konflik dan kekerasan agama yang secara serius menodai citranya di mata dunia internasional sebagai benteng pluralisme agama. Dengan demikian ada pertanyaan besar yang harus ditemukan jawabannya dalam kaitannya dengan gangguan terhadap pluralitas pasca kejatuhan Orde Baru.

Pokok dari upaya untuk mempertahankan pluralisme agama di Indonesia kurang lebih adalah sekaitan dengan pertanyaan apakah pluralisme tak lebih dari suatu “konstruksi” Soeharto pada masa Orde Baru, yang artinya bahwa harmoni yang terlihat adalah semu dan yang secara artifisial dipertahankan oleh rezim militer? Jika ini masalahnya, maka tak mungkin untuk tak mengkhawatirkan bahwa agama-agama di Indonesia, khususnya Islam dan Kristen, akan terus  bertarung merebut kekuasaan dan mencari retribusi dari kesalahan di berbagai tempat persebaran terjadinya pengalaman buruk disharmoni di masa lalu. Namun bagaimanapun juga tetap ada alasan untuk berharap atau untuk menyatakan bahwa pandangan ini terlalu pesimistis. Bagi penilaian International IDEA pluralisme Agama di Indonesia tidak mungkin dinyatakan sebagai produk Orde Baru dengan alasan tidak ada hal yang baru dalam pengamatan bahwa Soeharto menggunakan suatu wacana pluralitas yang harmonis sebagai suatu jalan untuk mempertahankan  kontrol atas suatu masyarakat yang sangat beragam dan berbeda.

Merujuk pada pendapat International IDEA, para peneliti  dari luar dan dari dalam Indonesia sendiri juga telah menunjukkan bahwa Orde  Baru melanjutkan gagasan suatu kultur Jawa yang mengatasi banyak pertikaian kecil, untuk menyajikan suatu gambaran Indonesia sebagai suatu masyarakat yang penuh toleransi dan tak mengenal konflik. Dalam hal ini, para ahli umumnya menunjuk pada efek simbolis dari Taman Mini Indonesia Indah, yakni taman hiburan yang dibangun isteri Soeharto pada tahun 1975. Taman Mini Indonesia Indah menawarkan suatu model miniatur Indonesia yang mewakili negeri ini sebagai suatu koleksi indah keragaman kebudayaan, bahasa, dan tradisi etnis, keramahan hidup bersama, bukan sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, namun sebagai jalinan dalam sulaman bangsa Indonesia.

Meski terasa berlebihan, Internasional IDEA berpendapat bahwa dalam kenyataannya pluralisme agama tampil lebih dari sekedar suatu tantangan terhadap rezim Orde Baru atau pluralisme kultural. Islam mewakili mayoritas  penduduk  dibandingkan dengan Katholik, Kristen,  Hindu dan Budha, dan kenyataan ini merupakan ancaman laten baik terhadap pluralisme agama yang sesungguhnya dan terhadap rezim Soeharto. Organisasi ini juga yakin Orde Baru dan tantangan terhadap pluralisme agama telah dihadapi dengan berbagai cara namun dengan dua tujuan sekaligus, yakni melindungi pluralitas dan keawetan rezim kekuasaannya.

Perubahan pola pasca rezim Soeharto dianggap menjadi penyebab utama ancaman-ancaman baru dalam pluralitas, antara lain karena Negara dianggap melangkahi hak prerogatifnya sendiri dengan mencampuri urusan keagamaan. Semua pihak beragama di Indonesia mencatat bahwa tantangan terhadap pluralisme agama bukan hal baru di Indonesia.

Dalam debat tentang diterapkan atau tidaknya Piagam Jakarta dengan ketentuan a danya kewajiban menjalankan syari’ah atau hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya telah melahirkan pertentangan yang cukup panjang. Tak cukup hanya dengan penghapusan 7 (tujuh) kata krusial itu (kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), namun saat dilakukan pembahasan demi pembahasan tentang Dasar Negara dalam forum Konstituante debat yang sama terulang kembali. Tidak sedikit dari wakil-wakil umat Islam dalam keanggotaan Konstituante yang tetap ingin menghidupkan kembali semangat keislaman yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Perdebatan mengenai apa dasar negara RI tetap menjadi debat yang panas tak terkecuali bagi kelompok Islam dan Pancasilais. Pada sidang konstituante 1957 debat itu terulang dengan hasil yang belum tuntas sama sekali. Dekrit 5 Juli 1959 yang tak hanya membubarkan Konstituante terbukti kemudian tidak mampu meredakan wacana mengusung romantisisme Negara Islam Indonesia. Bagaimanapun juga, ini bukan isu-isu baru. Sejak sebelum kemerdekaan, telah ada perdebatan apakah negara harus didasarkan atas ajaran Islam, atau apakah Islam harus menduduki posisi yang sama seperti agama-agama lain di Indonesia.  Debat ini muncul dengan sendirinya selama rezim Soekarno dalam bentuk suatu perdebatan atas Piagam Jakarta.  Soeharto menanggapi tantangan-tantangan ini dengan sejumlah cara, mungkin untuk melindungi pluralisme agama itu sendiri dan tentu saja untuk melindungi rezimnya.

Pengaruh Snouk Hurgronje. Selama pemerintahan Orde Baru pembedaan antara Islam “Spiritual” dan Islam “Politis” dilanjutkan mengikuti kebijakan kolonial yang digagas oleh Snock Hurgronje. Perdebatan mengenai apa dasar negara RI tetap menjadi debat yang panas tak terkecuali bagi kelompok Islam dan Pancasilais. Pada sidang konstituante 1957 debat itu terulang dengan hasil yang belum tuntas sama sekali.

Dekrit 5 Juli 1959 yang tak hanya membubarkan Konstituante terbukti kemudian tidak mampu meredakan wacana mengusung romantisisme Negara Islam Indonesia. Bagaimanapun juga, ini bukan isu-isu baru. Sejak sebelum kemerdekaan, telah ada perdebatan apakah negara harus didasarkan atas ajaran Islam, atau apakah Islam harus menduduki posisi yang sama seperti agama-agama lain di Indonesia.  Debat ini muncul dengan sendirinya selama rezim Soekarno dalam bentuk suatu perdebatan atas Piagam Jakarta.  Soeharto menanggapi tantangan-tantangan ini dengan sejumlah cara, mungkin untuk melindungi pluralisme agama itu sendiri dan tentu saja untuk melindungi rezimnya.

Institusi keagamaan dan Negara digunakan untuk mengontrol bentuk Islam yang tak dikehendaki karena dianggap berbahaya terhadap kekuasaan. Pancasila, sebagaimana juga dilakukan oleh rezim terdahulu, diperalat untuk kepentingan kekuasaan dengan berbagai cara seperti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pemberlakuan asas tunggal organisasi politik dan kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan asas tunggal Pancasila. Organisasi yang tidak menyesuaikan diri terhadap asas ini diancam hukuman pembubaran yang diatur secara jelas dalam undang-undang itu. Reaksi Komunitas Keagamaan terhadap Orde Baru muncul terutama karena penilaian atas kebijakan diskriminatif selama rezim Orde Baru.

Menurut penilaian International IDEA, di mata mayoritas umat Islam rezim Orde Baru tidak hanya sekuler, melainkan juga telah sedemikian rupa lebih memberi pemihakan kepada umat Kristen. Laporan IDEA menyebutkan:

Umat Kristen di Indonesia menemukan apa yang mereka lihat sebagai suatu “surga yang aman”. Umat Islam, sebagai mayoritas, merasa bahwa mereka telah dipinggirkan, atau paling tidak peran mereka tidaklah proporsional dengan fakta bahwa elite-elite umat Kristen telah diberi keuntungan ekonomi dan politis oleh rezim. Upaya pengkristenan di kalangan kaum muslim meningkatkan rasa benci mereka. Reaksi di antara kaum muslim menumbuhkan kelompok-kelompok garis keras dan jargon politik “proporsiona-lisme”. Untunglah tumbuh suatu pendekatan baru di dalam Islam, dan di dalam agama Kristen hingga tingkat tertentu, yang melihat bahwa agama bukan suatu kekuatan politik sektarian dan lebih sebagai suatu kekuatan etis yang memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dipahami meliputi toleransi, keterbukaan, hak-hak asasi manusia, aturan hukum dan bahkan pemisahan antara agama dan negara. 

Sejak kejatuhan Soeharto euphoria terjadi secara meluas. Dalam tubuh organisasi-organisasi keagamaan terlihat aktivitas politik yang bersemangat.  Kejatuhan Soeharto adalah lembaran baru kebebasan dan dalam arena politik telah muncul organisasi politik yang begitu banyak. Seratus empat puluh tiga partai politik dibentuk tak lama setelah kejatuhan Soeharto. Empat puluh di antaranya adalah partai yang didasarkan atas Islam atau yang secara kultural mendeklarasikan diri sebagai aspirasi dan untuk kepentingan umat Islam.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin 17 Februari 2014, hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: