'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pluralitas dan Tantangannya (2)

Pluralitas dan Tantangannya (2)

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


Waspada

Waspada

 

Dalam debat tentang diterapkan atau tidaknya Piagam Jakarta dengan ketentuan adanya kewajiban menjalankan syari’ah atau hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya telah melahirkan pertentangan yang cukup panjang. Tak cukup hanya dengan penghapusan 7 (tujuh) kata krusial itu (kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), namun saat dilakukan pembahasan demi pembahasan tentang Dasar Negara dalam forum Konstituante debat yang sama terulang kembali. Tidak sedikit dari wakil-wakil umat Islam dalam keanggotaan Konstituante yang tetap ingin menghidupkan kembali semangat keislaman yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Perdebatan mengenai apa dasar negara RI tetap menjadi debat yang panas tak terkecuali bagi kelompok Islam dan Pancasilais. Pada sidang konstituante 1957 debat itu terulang dengan hasil yang belum tuntas sama sekali. Dekrit 5 Juli 1959 yang tak hanya membubarkan Konstituante terbukti kemudian tidak mampu meredakan wacana mengusung romantisisme Negara Islam Indonesia. Bagaimanapun juga, ini bukan isu-isu baru. Sejak sebelum kemerdekaan, telah ada perdebatan apakah negara harus didasarkan atas ajaran Islam, atau apakah Islam harus menduduki posisi yang sama seperti agama-agama lain di Indonesia.  Debat ini muncul dengan sendirinya selama rezim Soekarno dalam bentuk suatu perdebatan atas Piagam Jakarta.  Soeharto menanggapi tantangan-tantangan ini dengan sejumlah cara, mungkin untuk melindungi pluralisme agama itu sendiri dan tentu saja untuk melindungi rezimnya.

Pengaruh Snouk Hurgronje. Selama pemerintahan Orde Baru pembedaan antara Islam “Spiritual” dan Islam “Politis” dilanjutkan mengikuti kebijakan kolonial yang digagas oleh Snock Hurgronje. Perdebatan mengenai apa dasar negara RI tetap menjadi debat yang panas tak terkecuali bagi kelompok Islam dan Pancasilais. Pada sidang konstituante 1957 debat itu terulang dengan hasil yang belum tuntas sama sekali.

Dekrit 5 Juli 1959 yang tak hanya membubarkan Konstituante terbukti kemudian tidak mampu meredakan wacana mengusung romantisisme Negara Islam Indonesia. Bagaimanapun juga, ini bukan isu-isu baru. Sejak sebelum kemerdekaan, telah ada perdebatan apakah negara harus didasarkan atas ajaran Islam, atau apakah Islam harus menduduki posisi yang sama seperti agama-agama lain di Indonesia.  Debat ini muncul dengan sendirinya selama rezim Soekarno dalam bentuk suatu perdebatan atas Piagam Jakarta.  Soeharto menanggapi tantangan-tantangan ini dengan sejumlah cara, mungkin untuk melindungi pluralisme agama itu sendiri dan tentu saja untuk melindungi rezimnya.

Institusi keagamaan dan Negara digunakan untuk mengontrol bentuk Islam yang tak dikehendaki karena dianggap berbahaya terhadap kekuasaan. Pancasila, sebagaimana juga dilakukan oleh rezim terdahulu, diperalat untuk kepentingan kekuasaan dengan berbagai cara seperti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pemberlakuan asas tunggal organisasi politik dan kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan asas tunggal Pancasila. Organisasi yang tidak menyesuaikan diri terhadap asas ini diancam hukuman pembubaran yang diatur secara jelas dalam undang-undang itu. Reaksi Komunitas Keagamaan terhadap Orde Baru muncul terutama karena penilaian atas kebijakan diskriminatif selama rezim Orde Baru.

Menurut penilaian International IDEA, di mata mayoritas umat Islam rezim Orde Baru tidak hanya sekuler, melainkan juga telah sedemikian rupa lebih memberi pemihakan kepada umat Kristen. Laporan IDEA menyebutkan: 

Umat Kristen di Indonesia menemukan apa yang mereka lihat sebagai suatu “surga yang aman”. Umat Islam, sebagai mayoritas, merasa bahwa mereka telah dipinggirkan, atau paling tidak peran mereka tidaklah proporsional dengan fakta bahwa elite-elite umat Kristen telah diberi keuntungan ekonomi dan politis oleh rezim. Upaya pengkristenan di kalangan kaum muslim meningkatkan rasa benci mereka. Reaksi di antara kaum muslim menumbuhkan kelompok-kelompok garis keras dan jargon politik “proporsiona-lisme”. Untunglah tumbuh suatu pendekatan baru di dalam Islam, dan di dalam agama Kristen hingga tingkat tertentu, yang melihat bahwa agama bukan suatu kekuatan politik sektarian dan lebih sebagai suatu kekuatan etis yang memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dipahami meliputi toleransi, keterbukaan, hak-hak asasi manusia, aturan hukum dan bahkan pemisahan antara agama dan negara.

Sejak kejatuhan Soeharto euphoria terjadi secara meluas. Dalam tubuh organisasi-organisasi keagamaan terlihat dari aktivitas politik yang bersemangat.  Kejatuhan Soeharto adalah lembaran baru kebebasan dan dalam arena politik telah muncul organisasi politik yang begitu banyak. Seratus empat puluh tiga partai politik dibentuk tak lama setelah kejatuhan Soeharto. Empat puluh di antaranya adalah partai yang didasarkan atas Islam atau yang secara kultural mendeklarasikan diri sebagai aspirasi dan untuk kepentingan umat Islam.

Agama dan Partai. Bukan hanya umat Islam yang mendirikan partai politik, sebab semangat yang sama juga terjadi di kalangan umat Katholik dan Kristen.  Wacana publik tiba-tiba dipenuhi dengan diskusi-diskusi Islam “politik” di dalam media cetak dan elektronik seperti juga pada pertemuan-pertemuan publik dan dalam diskusi kalangan intelektual. Oleh karena itu Orde Baru sebagai bentuk pengekangan serius telah menunjukkan hasilnya sebagai instrument yang menakutkan meski harus diikuti dengan perasaan terpaksa dan perasaan terpaksa itu serta-merta telah dibuang jauh-jauh dengan jatuhnya rezim Soeharto.

Tetapi, meskipun belum tentu memiliki hubungan sebab akibat, setelah kejatuhan Soeharto rentetan konflik agama yang serius mulai muncul di berbagai wilayah dan terus berlanjut. Tidak mudah mengurai akar konflik ini. Namun dengan mencermati pola-pola kebijakan dan pengalaman historis setidaknya diperoleh penjelasan umum bahwa Orde Lama dan Orde Baru  seolah telah menabung masalah ini untuk suatu era baru demokratisasi di kemudian hari dengan tingkat kegamangan yang sangat mencemaskan.

Dalam pembicaraan-pembicaraan resmi Sipirok selalu disebut sebagai contoh bagi kerukunan antar umat beragama di Sumatera Utara. Rujukan itu terlalu menyederhanakan masalah, karena faktanya warisan yang dapat disaksikan di Sipirok dan di tempat-tempat lain di Tapanuli adalah konstruk yang didasarkan pada kekuatan struktural yang memaksa fragmentasi sosial masyarakat dengan resiko terkecil melalui kebijakan yang dapat disebut sebagai penghadiahan kekuasaan bagi orang-orang berpengaruh. Dalam pertalian darah di antara sesama satu keturunan ditawarkan legitimasi kekuasaan dengan syarat harus berubah agama. Awalnya perpecahan terjadi, tetapi lama-kelamaan sesama saudara kandung tidak selalu mungkin terjadi pertikaian keras, apalagi di antara mereka kadar pengetahuan dan keberagamaan tidak begitu mendalam. Kurang lebih, apa yang dapat dicatat dari model-model kerukunan yang diterapkan oleh Orde Baru memiliki kesamaan dalam maksud perkokohan kekuasaan, bukan sesuatu yang sangat cocok untuk dinikmati oleh masyarakat.

Masa Depan Pluralisme Agama dengan pola-pola yang sarat dengan motif penguasaan akan melahirkan berbagai indikator yang tak memberi harapan, apalagi untuk kebutuhan masyarakat demokratis, dan apalagi membangun masyarakat pluralis adalah sesuatu yang tak mungkin dielakkan. Tetapi itu tidak mungkin pula ditempuh kecuali dengan pemahaman dan penerimaan yang sehat di antara sesama stakeholder yang salah satunya atau beberapa dari unsure-unsurnya tidak ada yang merasa terkooptasi atau korban perlakuan hegemonik.

Dalam konteks inilah peranan dialog menjadi sangat penting. Belakangan ini dialog antar iman kerap dilakukan. Dengan sasaran pokok tentang isyu penting dalam kedua agama, semisal ketuhanan, kenabian, konsep damai, jihad, dan lain sebagainya. Tradisi ini baru saja dimulai dan karena itu tetap masih memerlukan penyempurnaan agar tidak berhenti pada upaya mengintip kekhilafan lawan dialog untuk dieksploiutasi dengan menggunakan cara-cara yang kurang dewasa. Begitu juga dialog seakan mengharapkan lawan dialog akan serta merta beriman menurut keyakinannya.

Terutama antara Kristen dan Islam, sesuatu sangat perlu difahami bahwa sifatnya yang sama-sama missionaristik tidak mungkin cukup kuat untuk saling berebut pengaruh secara kualitatif maupun kuantitatif, pada level akar rumput mapun puncak-puncak kekuasaan. Jika sudah sama-sama disadari bahwa kedua agama ini tidak mungkin berhenti saling mengeliminasi, maka pencarian model-model aktivitas partisipatoris tanpa berharap jauh sangat diperlukan sekali.

Kajian Para Ahli. Dalam konteks telaahan empiris tentang konflik, “The Effects of Religious Discrimination on Ethno-Religious Protest and Rebellion” yang ditulis oleh  Jonathan Fox  pada The Journal  Conflict Studies The Gregg Centre for the Study of War and Society, Volume XX Number 1 Fall 2000” tampaknya sangat penting. Tulisan lain berujudul Adaptation, evolution, and religion, karya Stephen K. Sanderson yang diterbitkan oleh Institute for Research on World-Systems, University of California Riverside. Tulisan ketiga berjudul Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis yang ditulis oleh Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer, dan Brian Min yang diterbitkan oleh beberapa jurnal dan website.

Tulisan pertama dan ketiga adalah pembuktian-pembuktian lebih spesifik dalam menganilis berbagai bentuk konflik dan perbenturan dengan menggunakan teori utama relative deprivation yang bersejarah panjang terutama sejak terbitnya Why Men Rebel tahun 70-an dan yang setelah 4 dasawarsa kemudian diterbitkan kembali. Sedangkan tulisan keduar menggunakan teori neo-darwinist yang ingin melihat agama dalam pertumbuan adaptifnya.

Konflik agama dan konflik etnis sudah lama menjadi perhatian oleh media, para akademisi dan pembuat kebijakan. Kasus-kasus yang cukup besar dan berdurasi panjang seperti perang sipil di Afghanistan, di Negara bekas Yugoslavia yang akhirnya pecah menjadi Yugo dan Slavia dan Sudan, serta proses perdamaian tak berujung di Israel dan Irlandia Utara, sering lebih mendominasi perhatian dunia. Meskipun demikian terdapat sejumlah penelitian cross-sectional tentang agama dan konflik secara umum, juga yang lebih fokus kepada aspek keagamaan pada konflik-konflik etnis. Tampaknya harus disadari bahwa konflik etno-religius yang melibatkan kelompok-kelompok etnis yang berbeda agama memiliki karakteristik yang harus dibedakan dari jenis konflik etnis lain.

Mudah menemukan dua arus utama atau aliran berfikir dalam konteks ini. Satu penjelasan yang kurang didukung bukti-bukti empiris tentang konflik etno-religius adalah pemikiran yang meyakini bahwa studi agama dan konflik tidak relevan. Aliran modernisasi/sekularisasi berpendapat bahwa dengan proses modernisasi ekonomi dan politik yang menyebabkan runtuhnya primordialitas seperti etnis dan agama, menjadi jaminan untuk itu. Tetapi sebaliknya cukup kuat teori dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa agama dan etnis sama sekali tidak pernah berhenti menjadi faktor penting.  Lembaga memainkan peran penting dalam mengatur tingkat potensi konflik etnis. Mereka mendefinisikan hubungan antar-etnis dengan baik memfasilitasi atau menghalangi kerjasama antar kelompok.

Crawford mencatat bahwa lembaga “baik membatasi perilaku dan memberikan insentif bagi kerjasama dan kepatuhan dalam norma, aturan, dan prosedur untuk alokasi, partisipasi, keterwakilan, dan akuntabilitas. Menurut dia, apakah atau tidak politik identitas berubah menjadi konflik kekerasan tergantung pada memfungsikan lembaga negara: Di mana politik identitas dipraktekkan, negara dapat menyalurkannya dalam kompetisi politik secara damai asalkan mereka dapat membuat komitmen yang kredibel untuk membentuk dan menjunjung tinggi perjanjian yang dibuat antara aktor politik budaya didefinisikan.

Para pendukung pendekatan institusional akan berdebat, misalnya, bahwa ketegangan abad kesembilan belas di antara tiga kelompok etnis di Swiss sekarang dikelola oleh sistem politik saat ini (demokrasi consociational) dengan melembagakan pluralisme etnis dan memberikan tiga kelompok setara power-sharing. Di sisi lain, sebagaimana Enloe dan Nagel berpendapat, jika struktur administrasi negara dan lembaga-lembaga hukum mendistribusikan sumber daya berdasarkan etnis, ini mendorong mobilisasi politik bersama etnis lain. Singkatnya, “Negara-negara yang lembaga-lembaga politik mempolitisasi budaya [etnis] identitas lebih rentan terhadap budaya [etnis] konflik dibandingkan negara-negara yang lembaga-lembaga politik mempromosikan integrasi sosial kelompok budaya yang beragam. Tujuan kajian Jonathan Fox adalah untuk menilai secara empiris efek kausal jenis tertentu dari motivasi agama untuk terjadinya konflik etnis. Fokusnya pada pengaruh diskriminasi agama dan keluhan agama berdasarkan diskriminasi terhadap tingkat protes dan/atau pemberontakan yang melibatkan minoritas suku dan agama.

Apakah diskriminasi agama salah satu penyebab protes etno-religius dan pemberontakan? Kajian ini menunjukkan bahwa diskriminasi agama dan keluhan mengenai diskriminasi berkontribusi terhadap pemberontakan dan beberapa jenis protes lainnya, tetapi tidak dalam semua kasus. Itu memang sangat bersesuaian dengan keterangan Gurr dalam Why Men Rebel yang mengajukan pendekatan deprivasi relatif yang dapat digambarkan dalam tiga langkah. Pertama, diskriminasi terhadap etnis minoritas menyebabkan munculnya keluhan. Kedua, keluhan ini berkontribusi pada mobilisasi untuk aksi politik. Ketiga, semakin dimobilisasi minoritas semakin besar kemungkinan untuk terlibat dalam aksi politik, termasuk protes dan pemberontakan.

 Tesis Richard Wentz. Kerangka agama atau sistem kepercayaan merupakan elemen penting dalam jiwa pengikutnya, sekaligus menjadi referensi untuk memahami dunia di sekitar mereka. Jika kerangka agama ditantang dengan cara apapun, misalnya dengan diskriminasi agama, tantangan ini merupakan tantangan bagi jiwa batin penganutnya. Hal ini tidak sulit untuk menyatakan bahwa tantangan seperti itu sangat mungkin menyebabkan pembentukan keluhan dan memicu reaksi defensif antarumat.

Richard Wentz berpendapat bahwa keyakinan dan nilai-nilai tentang makna hidup dan ketertiban akhir selalu bermakna politis. Keyakinan itu seperti dinding yang menjadi benteng psikologis dalam berurusan dengan realitas. Ketika kerangka agama mendapat ancaman, kekerasan menjadi sesuatu yang dianggap lazim, karena apa pun dianggap lebih baik daripada hilangnya identitas dan solidaritas sosial yang diberikan oleh agama. Clifford Geertz kurang lebih berpendapat sama, ketika menjelaskan “sistem simbol”  yang merupakan sebuah konsep yang sebanding dengan kerangka agama.

Tiga Proposisi. Dengan latar belakang pemikiran itu Jonathan Fox mengajukan 3 proposisi dan Hipotesis. Pertama, setiap tantangan terhadap kerangka agama cenderung memicu respon defensif dan sering respon konflik dari penganut itu bersumber dari kerangka agama. Hal ini berlaku terlepas dari apakah kelompok menantang menempati peran dominan atau bawahan dalam masyarakat. Kedua, kerangka Agama dapat menyebabkan kelompok untuk mengambil tindakan yang mempengaruhi kelompok-kelompok yang tidak menganut kerangka agama yang sama. Tindakan tersebut cenderung melanggar kelompok-kelompok lain dan memprovokasi respon konflik. Hal ini berlaku terlepas dari apakah kelompok yang dilanggar menempati peran dominan atau bawahan dalam masyarakat. Ketiga, kerangka Agama secara alamiah sering menginspirasi tindakan seperti perang suci bagi diri penganutnya.

 

Shohibul Anshor Siregar. Dengan sedikit perubahan, naskah ini diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, 24 Februari 2014, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: