'nBASIS

Home » ARTIKEL » DIALOG BEGU DI TAHUN TUNGIR

DIALOG BEGU DI TAHUN TUNGIR

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


1902782_10201400759082890_1029378144_nBEBERAPA malam lalu, sebagaimana telah lazim terjadi, aliran listrik mati. Kali ini hebohnya lain dari yang biasa. Karena kejadiannya saat berlangsung sebuah diskusi dengan partisipan 11 orang. Topiknya ekonomi kerakyatan. Memang 10 (sepuluh) menit kemudian terbitlah (kembali) terang, karena seseorang menghidupkan mesin generator. Lalu, sebelum diskusi dilanjutkan, seseorang peserta lainnya berkata: “saat gelap-gulita  tadi saya didatangi begu (gendruwo). Saya ketakutan, dan seolah tidak bisa bergerak dan bernafas. Tetapi saya sempat memberi perlawanan kata-kata dengan berbisik (kepada begu itu): heh, begu jelek. Jangan ganggu kami. Kami orang baik-baik. Bukan aparatur pemerintah yang bobrok. Bukan pencandu narkoba. Bukan koruptor. Bukan pula politisi busuk.

Tahukah Anda jawaban si begu? “Biarin, mending gue begu. Ketimbang kowe Indonesia?” Malu rasanya dipecundangi oleh si begu kurang ajar itu. Tetapi saya tak punya argumen pembelaan, karena kemudian ia pun menuturkan banyak hal yang begitu menyedihkan tentang Indonesia. Ya, Indonesia yang saat sekarang memasuki “pertempuran” untuk perebutan kedudukan dan kekuasaan politik di antara para elitnya melalui pemilu dan pilpres”.

Kedaulatan Indonesia.“Indonesiamu memang masih ada”, kata begu itu memulai setelah merontokkan mental saya. Masih juga menjadi tujuan favorit ke 9 dalam perebutan investasi para kapitalis dunia. Karena di negaramu cukup melimpah stok tenaga kerja yang bersedia (malah mau menyogok untuk hampir semua jenis pekerjaan) dipekerjakan dengan upah murah (belum lama ini seseorang memang bercerita bahwa untuk menjadi security di sebuah kantor pemerintahan daerah, orang bersedia membayar belasan sampai dua puluhan juta. Padahal security itu kan bahasa lain yang diperhalus untuk tak menyebut satpam). Sumberdaya alam juga masih sangat melimpah, dan bisa dikuras habis oleh siapa saja, terlebih perusahaan-perusahaan multi-national yang berpangkalan di Negara-negara “tua” yang telah lebih dulu menghabiskan sumberdaya alamnya.

Bagaimana para “pemain” dari Negara-negara “tua” itu memastikan kebijakan melempangkan jalan untuk niat eksploitatif mereka? Mereka tak perlu ragu meski dengan sedikit saja menyisihkan bagian untuk Indonesia. Karena, dengan mahir melakukan praktik sogok kepada elit yang menjadi komprador, dengan menggunakan mata uang dollar, urusan bisa sangat mudah. Mungkin juga ada prasyarat awal lainnya, termasuk gratifikasi sex.

Begu itu masih terus saja mengoceh. Ia berulangkali berusaha meyakinkan. Katanya, “Indonesia masih ada. Paling tidak, bisa dibuktikan dengan koar-koar KPK tentang sejumlah wanita cantik kelas wahid yang didistribusi sesuatu dan lain-lain oleh para tersangka korupsi, yang terungkap melalui penelusuran model follow the money (tetapi ini bukan money laundering seperti dikoar-koarkan itu). Juga bisa dibuktikan dengan jutaan pamplet dan baliho yang bertebaran, termasuk yang bergelantungan di pepohonan. Berita-berita hampa bertema ananiyah (saya paling hebat), serta keterangan-keterangan pers resmi dari para pembijaksana, yang sifatnya baik dan juga yang kerap menyesatkan. Juga dengan somasi demi somasi pengacara SBY dan keluarga kepada rakyatnya sendiri karena ketersinggungan yang tak begitu beralasan atau karena pengacara yang ditunjuk salah tingkah tersebab gumun atas tugas bermandat dari seorang yang kini masih berstatus paling berkuasa. Jelas, Monas masih ada tegak-lurus di jantung Jakarta, dan cerita tentang Jokowi masih tersisa tak kurang dari berjuta-juta halaman lagi untuk direlease ke publik tanpa nalar memadai, dan gampang terkesima (gumun). Jadi, itu semua membuktikan Indonesiamu masih ada”.

Si begu tahu, bahwa Indonesia yang sekarang ini bukanlah yang diproyeksikan oleh Tap MPR No XVI Tahun 1998. Benar saja, pasal pertama Tap itu berbunyi lantang “Politik Ekonomi… mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tak cukup sampai di situ, sebab pada pasal kedua dijelaskan bahwa politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Apakah karena membaca Tap MPR No XVI Tahun 1998 ini seorang calon wakil presiden membagi-bagi uang ratusan rupiah kepada banyak orang di berbagai tempat di seluruh Indonesia dengan dalih modal usaha. Apakah karena merasa wajib mengikuti Tap ini alokasi budget untuk Kementerian berkarakter sinter kelas yang terkadang dibalut oleh nama cukup mulia, yakni bantuan sosial, hibah, dan lainnya, sebagaimana halnya telah direplikasi bulat-bulat di seluruh daerah di Indonesia untuk dan demi kepentingan politik sesaat yang menyesatkan nalar demokrasi. Tetapi begu itu tahu, yang begini bukanlah cita-cita. Ini hanyalah luapan nafsu serakah, dan kehausan atas kekuasaan yang berpola end justified means (tujuan menghalalkan cara).

“Ini semua hanya mungkin terjadi di tahun tungir”, kata begu menerangkan. Tahun tungir  itu adalah tahun yang ditandai lakon-lakon liliput  dengan cita-cita sangat kerdil yang mempersepsikan Indonesia sesempit tataring (bidang persegi berlantai tanah untuk memasak dengan menggunakan kayu api) dan mempersepsikan rakyatnya tak ubahnya pengungsi yang tak berketentuan rencana untuk menyambung kehidupan dan sama sekali tak memiliki posisi-tawar. Ini tidak berkait sedikit pun dengan titah Tap MPR No XVI pasal 3 yang memerinci bahwa dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Mestinya harus ada pihak yang menjelaskan bahwa hanya karena persempitan kesempatan dan perancangan kebijakan diskriminatiflah degradasi harkat dan martabat hidup telah berlangsung terus untuk mayoritas. Tak ada lagi kisah sukses orang-orang pewaris (pribumi), karena titah pasal 4 Tap MPR No XVI diabaikan terang-terangan. Malah kini warung-warung semisal yang di Medan lazim disebut kedai sampah sudah banyak ditutup paksa oleh mekanisme pasar (free fight competition) yang didisain kapitalis dengan menyumpal nalar keadilan para kepala daerah yang berlomba memberi izin operasional (mana mungkin tanpa sogok?). Padahal, kata MPR, pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. Jadi bukan aksi-aksi sinterkelasisme jawabannya. Itu malah pembodohan di tahun tungir, tegas si begu.

Tetapi ada yang mencengangkan, kata begu kemudian: kepada siapakah negerimu (Indonesia) yang malang ini telah menghadiahi hampir seluruhnya dan bertindak diskriminatif sumberdaya ekonomi? Dengan jalan apakah penguasaan itu menjadi sah dan dianggap seolah sebagai taken for granted? Jika bukan wak Alang dan saudara-saudaranya yang berurusan dengan sumberdaya dan uang penghasilan terbesar, dan jika korupsi itu terkait dengan uang dan kerugian Negara, mengapa pula saudara-saudara wak Alang dan sedulur (saudara) Mbah Maridjan sajalah yang kini berakumulasi menjadi mayoritas dari semua yang terjerat tindak pidana korupsi? Kali ini si begu benar-benar menggugat. Karena ia merasakan ada yang tak beres. Begu tahu siapa-siapa terpidana korupsi masa lalu, begitu pun masa kini, dan bagaimana mereka menjadi tamu-tamu kehormatan di Singapura sembari melecehkan Indonesia di mata dunia, tak cuma dengan menjengkali kewibawaan antara lain dengan tingkah belakangan yang mengecam Usman dan Harun untuk penamaan kapal perang terbaru Indonesia.

Uang di negerimu ini, kata begu, taklah hanya yang dituliskan dalam dokumen APBD dan APBN. Malah orang yang mengatakan dirinya pengusaha, pastilah ia setengah berbohong jika harapannya hanyalah tergantung kepada APBD dan APBN yang seupil itu. Jadi, korupsi birokrat bukan tak perlu dibasmi, tetapi itu serpihan belaka dibanding korupsi jenis di luarnya. Lagi pula, hendaknyalah Indonesia malu, karena kurang lebih selama ini telah berkeyakinan hukum (positif) bahwa memperkaya diri sendiri dari APBD dan APBN, adalah sesuatu yang benar-benar harus difahami sederhana, misalnya tak dibagi ke atas, ke bawah dan ke samping, hingga yang harus dipertontonkan masuk penjara hanyalah pak Kurcaci dan ibu Kurcici. Jika peradilan tipikor Indonesia telah menghalalkan penyadapan sebagai senjata agung, mengapa tak sekalian jasa penting seperti Uya Kuya tak dilibatkan (Uya Kuya seorang ahli hipnotis yang mampu membuat seseorang mengaku semua perilaku buruknya dengan lega).

Penutup. Di negeri yang kerusakannya parah, dan komoditi informasinya selalu menyesatkan, frustrasi akan terus berakumulasi, dan pastilah bukan revolusi yang selalu menjadi bagian akhir. Orang akan kerap mencari pelarian. Togel salah satunya, kalau bukan tindak kriminal lainnya. Ekspektasi atas taraf hidup lebih layak di tengah sulitnya keadaan, ditingkahi dengan arus nasional yang kerap mempertontonkan pemberian-pemberian hadiah tak beralasan dengan pengemasan yang vulgar, tingkah kompensasional bisa beragam. Termasuk munculnya tendensi supranatural yang massal seperti kepercayaan terhadap begu. Begu dapat dianggap menjadi penuntun yang cerdas, selama lead pemerintahan tak becus atau malah meniru sifat-sifat begu. Bertambahlah duka sebuah bangsa jika para pemuka agamanya pun sudah menjadi pemuja begu dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membodohi rakyatnya.

Tahun tungir memperagakan pentingnya pemuasan hasrat kerdil pribadi-pribadi yang memaksakan diri seolah negarawan besar. Jadi, siapakah, kelompok manakah, dan darimanakah gerangan, akan muncul upaya yang serius untuk menata Indonesia agar lebih menjanjikan kepastian perbaikan hidup? Mohon jangan seret lagi rakyat yang bodoh ini ke arena supranatural dengan mengatakan ada satrio piningit. Karena dengan begitu Indonesia sudah tak layak lagi memangku status sebagai Negara merdeka.

 Tetapi yang jelas, tahun tungir  tak memberi harapan, terutama karena begu sudah terlanjur lebih berwibawa di tanah warisan penuh harta dan dengan rakyat yang melarat semakin papa.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan Harian WASPADA Medan, Senin 3 Maret 2014, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: