'nBASIS

Home » ARTIKEL » INDONESIA PASCA PEMILU 2014

INDONESIA PASCA PEMILU 2014

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


Pembicaraan ini sebuah gugatan tentang integritas dan moralitas, serta keterpercayaan pemilu sebagai metode untuk suksesi. Betapa memalukan negeri ini merelakan metode “perampasan” dianggap sah sebagai prosedur tunggal untuk suksesi.

Tahukah Anda, bahwa menurut data tahun 2011, potensi geothermal Indonesia mencapai 40% dari potensi geothermal dunia? Tahukah Anda bahwa potensi geothermal Indonesia memiliki 28,54 GWe, sedangkan yang sudah dimanfaatkan hanya 1,2 GWe, yang berarti hanya 4,2% dari total potensi yang ada? Lalu, tahukah Anda letak masalah inti dari krisis energi listrik di Indonesia?

Terserah penilaian Anda apakah soal energi ini termasuk bidang yang memprasyaratkan investasi skala besar dan berteknologi tinggi hingga Indonesia dengan sendirinya harus termaafkan sebagai Negara amat terbelakang yang tak sanggup mengelola potensi alamnya sendiri.

Tetapi, sekaitan dengan ketak-berdayaan menanggulangi krisis energi yang katakanlah bermodal besar dan teknologi tinggi itu, bersediakah Anda menerima fakta bahwa Indonesia juga harus termaafkan sebagai Negara yang amat terbelakang karena hingga kini mengelola alamnya yang agraris tidak pernah mampu yang menyebabkan bahan makanan pokok (beras) saja harus diimpor, dan itu pun dari jenis paling buruk yang kerap hanya pantas untuk pakan ternak?

Lalu, tunjukkanlah kepada rakyat negeri ini dalam hal apa gerangan Indonesia patut dibanggakan? Lautnya yang melimpah ikankah? Kapan pula kekayaan maritim itu dapat menyumbang untuk perbaikan nasib rakyat? Banyaknya investasi asingkah seperti di Freeport dan perusahaan-perusahaan multinational lannya? Kapan pula perusahaan-perusahaan capital intensive itu menyumbang terhadap perbaikan nasib rakyat? Utang luar negerinyakah? Bagaimana pula mekanisme utang luar negeri itu terkait dengan upaya mensejahterakan rakyat negeri ini? Ujian Nasionalnyakah? Bukankah perhelatan berbiaya besar itu sudah sejak lama diketahui menipu diri sendiri karena pelaksanaannya dikerjasamakan antara guru dan siswa serta Kepala SKPD terkait akan dimarahi oleh Kepala Daerah jika capaian hasil rendah?

Bagian-bagian manakah dari keseluruhan negeri ini yang pantas dengan tak segan-segan dibangga-banggakan kepada rakyat negeri ini? Pegawai negerinyakah? Para jaksanyakah? Para polisinyakah? Para tentaranyakah? Para komisioner KPK-nyakah? Para pengusahanyakah? Para politisinyakah? Partai-partainyakah? Para Menterinyakah? Para guru dan sekolahnyakah? Para dosen dan kampusnyakah? Para dokter dan segenap klinik dan rumah sakitnyakah? Para pekerja yang dikirim ke luar negeri itukah? Bukankah banyak di antaranya tak sekadar menerima nasib perih berpisah dengan anak dan suami/isteri, namun kerap pula pulang dalam kantong mayat ke tanah air? Para Gubernurnyakah? Para Bupatinyakah? Para Walikotanyakah? Dokumen APBN-nyakah? Dokumen-dokumen APBD-nyakah? Yang mana? Bagian-bagian mana?

Pembicaraan ini memang hanya pantas diutarakan dengan melibatkan negarawan, bukan sekadar orang-orang yang puas penuh atau setengah puas memenangkan pemilu. Pembicaraan ini hanya tepat ditegakkan dengan melibatkan negarawan, bukan penguasa dan pihak-pihak yang merasa benar sendiri dalam posisi sebagai politisi haus kekuasaan.

Pemilu yang Bukan Atribut Demokrasi. Menjelang pemilu saya tuliskan dalam bahasa Batak untuk diterbitkan sebagai broshure yang kemudian atas nama sebuah organisasi diedarkan di Luat Pahae, Tapanuli Utara: “Kalau bukan teman-teman kita, sebetulnya famili kitalah semua caleg itu. Tetapi harus kita pastikan caleg mana yang paling dapat dipercaya membangun daerah.

Dia tidak boleh pemabuk, penjudi, tukang ijon, “peternak rupiah” (rentenir) dan orang berperangai tak terpuji lainnya. Dia harus yang terkedepan dalam hal iman dan taqwa. Jika sudah ada di antara kalian yang diberi uang atau barang lainnya untuk maksud bujukan, maka biarlah kejadian itu kita anggap sebuah musibah yang tak perlu terulang.

Berhentilah menggadaikan negara kepada penjahat, karena jika dengan money politiclah seseorang memenangkan pemilihan pada saatnya nanti ia akan mencuri uang rakyat dari APBD dan sumber lainnya.”

Fakta yang meski agak sulit dibuktikan dan tampaknya Negara pun tak mau pusing berurusan dengan masalah ini, bahwa aliran dana (haram) dari para caleg dan parpol kepada calon pemilih telah merusak demokrasi begitu buruk. Kejadiannya, tak diragukan lagi, merata di seluruh tanah air. Belum lagi jika ditelaah secara kritis penggunaan fasilitas, anggaran dan kebijakan untuk secara tersamar digunakan membujuk atau memudahkan bujukan kepada pemilih (abuse of power dan trading in influence). Dengan begitu pemilu ini bukan atribut demokrasi sama sekali. Tetapi anehnya, mempersoalkannya akan dianggap orang aneh.

Semua ini berawal di hulu (Jakarta, pusat penggodokan perundang-undangan). Legalframework pemilu yang dibuat di Senayan itu begitu buruk. Boleh disimpulkan bahwa elit partai menghendakinya seperti itu. Akan tersaksikan di seluruh tanah air tak hanya money politics. Sebutlah satu contoh, bahwa dokumen C1 (catatan hasil perolehan suara) yang seyogyanya diwajibkan sampai di tangan partai dan seluruh caleg, namun diperlakukan sebagai dokumen amat rahasia. Agaknya tepat jika paling lama satu kali dua puluh empat jam setelah perhitungan di TPS dokumen itu wajib sampai di tangan caleg dan parpol, apalagi calon DPD yang memang tidak punya orang di TPS. Bahkan, pada dasarnya kepada siapa KPU merasa wajib mensosialisasikan pemilu ini tempohari, kepada semua pihak itulah penyelenggara pemilu itu wajib menyampaikan dokumen C1.

Mengapa demikian? Pemilu bukan milik pemerintah dan bukan milik KPU dan jajarannya. Dokumen C1 juga bukan rahasia negara, melainkan dokumen publik yang wajib dibikin mudah diakses seluruh rakyat. Jika dibikin seperti rahasia dan dirahasiakan sehingga caleg dan calon anggota DPD sendiri lintang pukang dalam usaha untuk mendapatkannya, dan terkadang ia harus membayar mahal, maka logika apa yang digunakan kalau bukan niat jahat?

Pembicaraan ini sebuah gugatan tentang integritas dan moralitas, serta keterpercayaan pemilu sebagai metode untuk suksesi. Betapa memalukan negeri ini merelakan metode “perampasan” dianggap sah sebagai prosedur tunggal untuk suksesi. Karena itu, Indonesia ke depan belum akan berubah. Kuatkan hati, penderitaan akan berkepanjangan.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, 14 April 2014, hlm B5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: