'nBASIS

Home » ARTIKEL » KORUPSI MENDARAH DAGING

KORUPSI MENDARAH DAGING

AKSES

  • 568,914 KALI

ARSIP


Dahlan Iskan membayangkan akan berbeda dampaknya jika diberlakukan pembuktian terbalik. Kita bisa masuk penjara karena mengadukan orang dengan tuduhan korupsi, karena ia lihai menyembunyikan data secara rapi atau dapat membuat lembaga penegakan hukum “jinak” kepadanya. Tapi dalam sistem pembuktian terbalik dipercaya akan sedikit sekali peluang untuk lolos.

Jurnalis lokal Averiana Angelina Barus beberapa jam lalu bertanya, yang kemudian saya minta mengajukannya melalui email, begini bunyinya:

Salam. Rahudman Harahap dieksekusi karena kasus korupsi. Ini mengingatkan kita begitu banyak kasus korupsi di kalangan Bupati. Rahudman Harahap waktu masih bupati (maksudnya Sekda), Syamsul Arifin, sampai bupati Madina. Apa yang melatar-belakangi ini dan mengapa mereka masih dipilih rakyat?  Dampak selanjutnya bagi pembangunan kira-kira bagaimana? Jika dibandingkan dengan provinsi lain, misalnya seperti Aceh atau provinsi lainnya? Terimakasih. Mejuah-juah

Korupsi Sistemik. Artinya korupsi yang kita hadapi saat ini sudah pada tahap sistemik, tak lagi sekedar institusional, apalagi personal. Nilai di tengah masyarakat kita sudah berubah jauh. Orang yang tak korupsi yang malah dianggap tak elok. Jika kita tingkatkan analisis kita, yang terjadi saat ini sudah kebobrokan bersifat sistemik. Tak betul hanya terjadi di satu daerah tertentu, melainkan merata secara nasional mulai dari pusat hingga daerah. Saya pun menolak anggapan bahwa daerah lebih korup ketimbang pusat. Ini hanya opini yang menyesatkan.

Di kampung saya, di tanah Batak, ada pemahaman bahwa ikan selalu mulai busuk dari bagian kepala, bukan dari ekor. Itu sangat bersesuaian dengan teori power tend to corrupt, yang berarti more power more corrupt. Siapa yang lebih berkuasa? Orang pusatkah atau orang daerah? Anda simpulkanlah sendiri.

Jika dengan analisis itu kita dengan sendirinya menjadi tahu bahwa korupsi itu lebih marak di inti kekuasaan, maka kita selanjutnya bertanya mengapa tak seluruhnya tertangkap dan dipenjaralan? Itu karena ada pilihan kebijakan, yakni tebang pilih. Dalam sebuah perbincangan belum lama ini Dahlan Iskan menyebut bahwa koruptor itu kebanyakan makhluk cerdas atau tepatnya lihai dan licik. Itu sebabnya dalam sistem pemberantasan korupsi di negara kita orang yang sial saja yang kerap jadi korban.

Dahlan Iskan membayangkan akan berbeda dampaknya jika diberlakukan pembuktian terbalik. Kita bisa masuk penjara karena mengadukan orang dengan tuduhan korupsi, karena ia lihai menyembunyikan data secara rapi atau dapat membuat lembaga penegakan hukum “jinak” kepadanya. Tapi dalam sistem pembuktian terbalik dipercaya akan sedikit sekali peluang untuk lolos.

Tahun 2009 saya mencatat kekayaan para capres kita. Luar biasa dan fantastis. Jika hanya JK lah di antara capres itu yang pengusaha/pedagang, maka Indonesia harus sadar se-sadar-sadarnya bahwa KPK sendiri pun tidak mau memulai pekerjaan dari titik paling strategis dengan mencari tahu dari mana asal harta kekayaan para capres yang sangat fantastis itu.

Satu lagi fakta yang tak boleh kita abaikan. Syamsul Arifin divonis bersalah bukan karena kasus dalam jabatannya sebagai gubsu. Tapi kasus belasan tahun di Langkat semasa menjadi bupati. Kasus Rahudman Harahap juga kasus yang lama sekali, sewaktu masih sekda di Tapsel. Di balik kedua kasus ini, tak terbantahkan bahwa rivalitas dalam arena politik adalah sebuah momentum lazim untuk membongkar kasus seseorang. Artinya jika tak menjadi gubsu, Syamsul Arifin tak akan dipermasalahkan. Begitu juga Rahudman Harahap.

Sewaktu pemilukada sumut beberapa calon dituduh berkasus korupsi yang kita ketahui dari aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran yang silih berganti datang ke tempat-tempat tertentu yang mereka pilih. Tetapi yang kalah dan yang sudah dituduh korupsi itu kini tak dipermasalahakan lagi sesuai tuduhan korupsi itu. Saya yakin jika seandainya mereka terpilih dalam pemilukada, akan potensil dipermasalahlan dan masuk lembaga pemasyarakatan. Nah, jika Syamsul Arifin dan Rahudman Harahap dapat melakukan korupsi sebesar yang membawa mereka menjadi terpidana, maka sebesar apa korupsi mereka di lahan kekuasaan baru dan yang faktanya memang wilayah dan kewenangannya jauh lebih besar? Tetapi sekali lagi, inilah potret penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Dampak bagi Negara dan Bangsa. Secara moral Sumut menjadi stigmatif dalam pandangan nasional. Dua periode bertutut-turut walikota Medan sebagai ibukota provinsi terpidana. Gubernurnya juga terpidana. Kita belum tahu ke depan, apakah Gatot Pujo Nugroho dan HT Erry Nuradi akan menyusul Syamsul Arifin dengan kasus-kasus yang dicurigai ketika mereka dalam jabatan mereka masing-masing (sebelumnya).

Tetapi saya berani menduga dampak lain dari kondisi ini. Bahwa selain itu penggelapan dana dan pembuatan kebijakan yang merugikan negara pasti sangat menohok daerah karena akan stagnan dan sukar melakukan pembangunan di bawah kepemimpinan orang-orang bermental korup. Korupsi itu bukan hanya dana APBD yang dalam strukturnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mudah dikorupsi. Misalnya, anggaran publik jauh lebih kecil dibanding anggaran apatatur dan besarannya lebih banyak di bawah kekuasaan Sekda. Ini mengindikasikan pemerintahan yang berfikir lebih pada cara bagaimana menyerap dana rakyat dalam APBD untuk mudah dikorupsi.

Kerugian negara/daerah juga dapat tak terhingga dari dana non APBD/APBN. Katakanlah misalnya ketika merumuskan rencana pendapatan. Di suatu daerah misalnya secara rasional sudah sangat jelas dapat diproyekaikan memperoleh pendapatan 4 triliun misalnya, tetapi dalam perencanaan dimarkdown menjadi 750 milyar saja. Hebatnya, ketika mempertanggungjawabkannya dilaporkanlah adanya kinerja pemerintahan yang menghasilkan pemasukan yang melebihi target.

Mengapa orang seperti itu terpilih? Memang demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi cacat dengan ciri antara lain transaksional. Dihubungkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang buruk, maka keleluasaan orang memiliki sumberdaya akan selalu lebih unggul dalam rivalitas. Rakyat juga sudah tak percaya lagi ada orang baik yang bisa diajukan sebagai calon. Karena untuk pemilu transaksional hanya orang buruk dan yang berduitlah yang dapat mendominasi permainan. Jadi, agak tak relevan mempertanyakan mengapa orang korup bisa terpilih. Karena secara struktural dan kultural korupsi itu sudah menjadi darah daging di Indonesia.

 

 

Shohibul anshor siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: