'nBASIS

Home » ARTIKEL » WAPRES ITU YA SEKADAR PRESTISE, BUKAN?

WAPRES ITU YA SEKADAR PRESTISE, BUKAN?

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP



Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, menjadi wakil presiden di Indonesia hanyalah sebuah prestise belaka, paling tidak untuk seluruh pengalaman pada zaman Soeharto dan sesudahnya. Kecuali BJ Habibie yang sebetulnya sangat setia kepada Soeharto, meski akhirnya menjadi Presiden melanjutkan kursi jabatan yang ditinggalkan, dan itu hanyalah karena Indonesia meminta Soeharto resign, meski tak jadi diadili sesuai permintaan tuntutan reformasi. Betul, kan?

(1) Hatta. Ketimbang tak dapat mempertanggungjawabkan kewapresannya kepada negara dan bangsa Indonesia karena melihat Soekarno sudah berulah dan berubah menjadi raja Jawa yang tak terkendali, maka ia pun berhenti. Soekarno kita ketahui gagal segagal-gagalnya kemudian. Catatlah sesuatu dari Hatta. Mulia.

(2) HB IX. Raja Yogyakarta Hamengku Buwono IX pernah satu periode menjadi Wapres untuk Soeharto. Periode berikutnya tak mau lagi. Mengapa? Jarang orang membicarakannya. Saya sendiri pun tak tahu mengapa. Mungkin raja ini tahu tak ada manfaatnya untuk Indonesia dirinya menjadi Wapres. AKhirnya, mulih. Wangsul.

(3) Mega. Memang, tiada seorang pun seberuntung Mega, jadi Wapres dan terus mengganti Presiden yang diturunkan di tengah periode. Tetapi itu adalah setelah airmatanya mengering menangisi nasib sebagai pemenang pemilu 1999 yang tak diberi jatah kursi presiden dan malah didudukkan di situ seorang yang secara fisik (Gus Dur) dinilai tidak memenuhi persyaratan. Keduanya, Gus Dur dan Mega, tentu sama-sama berterimakasih jugalah kepada Amien Rais sang tokoh poros tengah itu yang dengan bijak membagi masa jabatan kepresidenan itu kepada dua orang yang dapat disebut dan memang selalu merasa dirinya menjadi wakil terbaik dari local genius Indonesia (ingat keturunan siapa mereka berdua ini). Ha ha ha.

(4) JK. Akan ada pengecualian lagi buat JK yang kelihatannya malah lebih aktif dan lebih responsif atas kondisi bangsa saat menjadi wakil bagi SBY pada priode KIB I. Orang dengan motto lebih cepat lebih baik itu telah menunjukkan dekonstruksi kewapresan yang bagi politisi berkultur Jawa sangat tak nyaman, sebagaimana halnya Bung Hatta memberi potret lain dalam sejarah Indonesia ketika merasa lebih baik memilih mundur ketimbang tak dapat mempertanggungjawabkan jabatannya kepada publik jika tetap menjadi Wapres mendampingi Soekarno yang dinilainya sudah berpikiran lain.

(5) Budiono. Agaknya figur wapres Budiono adalah pelengkap belaka bagi ketentuan konstitusi kita, dengan atau tanpa memunculkan hipotesis-hipotesis yang berkembang sekitar pemaketan SBY-Budiono tahun 2009 dengan Century Gate yang oleh JK disebut perampokan uang Negara itu. Begitu pun wapres-wapres sesudahnya nanti akan sama saja selama kultur pemerintahan tidak dimunculkan secara kreatif sedikit lebih tegas memenuhi ruh dan arah ungkapan dalam UUD 1945.

(6) Wapres 2014-2019. Dari segi itulah jika lobby JK ke kubu PDIP dan Jokowi efektif melalui Surya Paloh, posisinya menjadi wapres mendampingi Jokowi dapat mengulangi praktik KIB I dan yang dalam banyak hal dapat identik dengan keadaan di DKI yang memberi keleluasaan blusukan kepada Jokowi tetapi manajemen pemerintahan yang menyeluruh dan lebih efektif bersasaran solusional kepada Ahok. Sama sekali Jokowi tak mementingkan apa pun selain blusukan, padahal sebagaimana diketahui bersama, semua yang buruk di luar itu, yang menjadi objek blusukan pencitraan Jokowi itu, adalah hal-hal yang difahami oleh semua lapisan masyarakat. Mengapa tidak pernah selesai? itu karena birokrasi tak menyikapinya. Jadi intinya, perbaikan birokrasi yang lebih responsif. Bukan blusukan.

(7) Berhitung ala Partai. Oleh karena itu, bagi tokoh-tokoh yang merasa dirinya pantas jadi wapres, hendaknya berpikir 1000 kali bahwa kewapresannya kelak hanya mungkin sekadar simbol belaka jika dipasangkan bukan dengan tokoh selain tokoh spesialis blusukan Jokowi.

Katakanlah seseorang dari poros mana pun akan menyeberang ke Jokowi demi kewapresannya, tetapi bagi yang lain harapan untuk mendapatkan jatah menteri pun belum tentu memuaskan karena penilaian subjektif yang berlebih atas ketokohan Jokowi kini sudah sampai pada tingkat mempercayainya mampu merubah Indonesia namun dengan pemberian keleluasaan membentuk kabinet professional tanpa andil signifikan partai.

Model ini sangat rawan terjebak pada fenomena shadow government atau shadow state yang sangat berbahaya.

Lagi pula, jika partai tak memeroleh jatah menteri, dengan apa partai itu melanjutkan koalisi dengan tanpa kesempatan merampok uang negara dari APBN dan APBD?

Shohibul Anshor Siregar


1 Comment

  1. […] Tetapi “sayangnya”, sekali lagi “sayangnya”, ia seorang non-Jawa yang berdasarkan sejarah dan sistem pemilihan langsung yang kita anut tak mungkin menjadi presiden RI mengingat pemilih Jawa sebagai mayoritas dan tak toleran atas kemungkinan Presiden non-Jawa. Meskipun sebetulnya ada peluang Indonesia beroleh kesempatan terakhir memanfaatkan integritas dan kemampuan JK untuk mempercepat proses solusi Indonesia dengan menggandengnya sebagai cawapres. Ingatlah selama pemerintahan KIB I JK telah memeragakan sebuah dekonstruksi jabatan wapres yang bukan cuma ban serap. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: