'nBASIS

Home » ARTIKEL » “MENYESAL” MENJADI ISLAM?

“MENYESAL” MENJADI ISLAM?

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


Berdasarkan realitas terkini, barangkali tidak jauh meleset jika disimpulkan bahwa konfigurasi partai bertendensi aliran Islam saat ini adalah refleksi dari sebuah kecanggungan belaka dalam menyatakan identitas diri

Merujuk pada catatan tentang poros tengah versi Amien Rais tempo hari, situasi kini sangat terbuka memunculkan sebuah alternatif. Itulah yang dibincangkan serius dalam sebuah pertemuan Kamis malam pekan lalu di Jakarta yang dilanjutkan esok harinya. Tetapi Amien Rais sendiri berkeyakinan poros tengah sudah daluwarsa. Optimisme poros baru yang oleh Amien Rais disebut Poros Indonesia Raya (PIR) tak sekadar perlu sebuah deklarasi apalagi gertakan, melainkan harus terlebih dahulu membereskan motif dan disain komposisi yang berpengaruh kuat atas model disain powersharing dan aspek figuritas, untuk kemudian membicarakan teknis pengelolaan jaringan dan mobilisasi budget. Jika sekadar untuk muncul dan tak berpeluang menang, untuk apa ada PIR. Pertanyaan lebih serius ialah, akan diapakan Indonesia oleh PIR?

Memang sangat realistis jika berdasarkan pengumuman hasil quick count pileg 2014 Indonesia hanya akan memiliki peluang memajukan tiga pasangan capres dari partai yang dinyatakan sebagai partai papan atas (PDIP, Golkar dan Gerindra). Akan tetapi partai yang diposisikan sebagai papan tengah dan papan bawah, yang mayoritasnya adalah partai bertendensi aliran Islam, adalah realistis juga bereaksi ingin memajukan capres sendiri atau paling tidak mengkonsolidasikan kekuatan untuk menentukan kepemihakan kepada salah satu di antara ketiga partai papan atas itu.

Mereka sedang berfikir tentang siapa yang akan dijegal, siapa yang akan disokong, dan “kita dapat apa”. Dalam konsep “kita” juga akan ditemukan pemilahan besar dan kecil. Pilahan besar bermakna kepentingan yang diagregasi seobjektif mungkin dari keseluruhan peserta koalisi. Sedangkan pilahan kecil bermakna kepentingan spesifik masing-masing partai. Tentu hal ini tidak sederhana. Dipastikan tak akan ada partai bertendesi Islam yang berbilang jika sejak awal umat Islam dan para elitnya mampu mengartikulasikan aspirasi mereka sendiri melalui sebuah model imamah (leadership). Konsep imamah itu sendiri kini sudah kian imajiner, manakala untuk sholat berjama’ah (jangankan untuk memulai puasa dan kapan iedulfitri) saja umat Islam Indonesia tidak mungkin bermufakat.

Koalisi Menjegal Siapa? Penamaan koalisi ini jelas tak hanya mencerminkan penghindaran dari tuduhan merendahkan, semisal primordial dan parochial yang menyebabkan upaya dapat berakhir menyedihkan karena tak layak jual. Seakan tak ingin sekadar pupur di wajah, koalisi PIR tentu memastikan pikatan terhadap semua elemen di luar kekuatan yang sedang mereka “jegal”. Memang dengan popularitas yang diagung-agungkan tentang Jokowi, opini publik kini digiring seolah hanya kepada penentuan waktu pelantikan sebagai presiden bagi “outsourching” mantan walikota Solo ini. Malah banyak orang yang sudah mulai sesumbar, membayangkan dengan sandal jepit saja (dipasangkan) Jokowi akan menang pilpres 2014. Abu Rizal Bakri yang meski sudah terlebih dulu menjanjikan kebaikan Indonesia dengan bahasa simbolik “padi menguning” sejak pencapresannya yang sangat dini, dan meskipun perolehan suara partainya tak mengecewakan, tampak menghadapi jalan lebih berliku. Karena itu banyak orang akhirnya lebih menghadap-hadapkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Memang, diakui atau tidak, popularitas Jokowi sendiri mulai memudar setelah sesumbar PDIP tentang Jokowi effect tak tercapai. Namun itu tak sepenuhnya bermakna penguatan Prabowo Subianto.

Dalam reaksi pasca 9 April, basis utama penolakan atas dominasi pencapresan partai papan atas lebih terasa dari partai-partai berpemimpin muslim atau partai bertendensi aliran Islam. Benarkah obsesi-obsesi partai ini tak mungkin terakomodasi dalam pemerintahan yang akan muncul dari kekuatan di luar mereka? Benarkah, ditinjau dari pandangan subjektif mereka, kondisi saat ini lebih berbahaya ketimbang situasi ketika poros tengah “merampas” hak konstitusional kursi kepresidenan Mega sebagai pemimpin pemenang pemilu 1999?

Tentulah memberi komentar (apalagi komentar miring) atas segala macam kekurangan yang dapat mereka temukan dalam sosok Jokowi, Abu Rizal Bakri dan Prabowo, yang berasal dari perasaan subjektif tak nyaman dipimpinnya, lebih tak beradab ketimbang mempertanyakan mengapa dari kalangan mereka sendiri (umat Islam) tidak ada tokoh yang memiliki kapasitas sebagai solidarity maker. Tetapi, untuk sekadar menyebut contoh, melihat fakta-fakta yang sangat mencemaskan bagi mereka tentang sepak terjang Jokowi-Ahok di Jakarta, disain framing media tentang figuritas Jokowi, pemetaan-pemetaan objektif dan subjektif tentang kekhawatiran komodifikasi Indonesia di mata pedagang dan pebisnis dunia, sangat beralasan mereka mencemaskan masa depan.

Terhadap langkah mereka bukan tidak ada caci maki, di antaranya tuduhan haus kekuasaan dan bagi-bagi kabinet. Tentu hal itu sangat tendensius ketika diingat bahwa semua partai memang dibangun untuk perebutan kekuasaan. Mereka juga bukan komunitas yang secara permissive dapat menyamankan diri di bawah karakter kepemimpinan khas bertendensi fasis sebagaimana lazim ditemukan di banyak Negara yang baru terlepas dari penjajahan. Dalam kecanggungan berdemokrasi dan mereferensi kehidupan berdasarkan ajaran agama yang mereka yakini, duka mereka pun dicoba diusung dengan penuh keterbelakangan, ketiadaan figur pemersatu dan rendahnya sumberdaya. Satu lagi, mereka sangat mudah diperdaya dengan hanya umpan kecil belaka (materi dan kedudukan).

Berdasarkan realitas terkini, barangkali tidak jauh meleset jika disimpulkan bahwa konfigurasi partai bertendensi aliran Islam saat ini adalah refleksi dari sebuah kecanggungan belaka dalam menyatakan identitas diri. Secara universal hal itu merepresentasikan kompleksitas dialog Islam dan modernitas yang tak pernah terjawab secara cerdas. PPP dan PBB jelas amat tak patut untuk dikemukakan sebagai wakil dari upaya umat Islam dunia dalam lapangan politik. Dengan perubahan menjadi partai terbuka PKS malah lebih kelihatan menyesal telah pernah menjadi partai Islam ketimbang sebagai strategi memperteguh diri dengan menawarkan citra luar yang diharapkan lebih memukau di tengah semakin sempitnya kesediaan menerima politik aliran. Dalam langkah itu tentulah mereka sedang memujikan metamorphosis alam pikiran orang-orang paling berpengaruh di NU yang dimanifestasikan dalam kelahiran PKB. PAN tak mungkin dilupakan orang pernah diharapkan mampu mengakomodasikan potensi kekuatan politik bangsa dalam tema pluralitas tertentu.

Dengan catatan-catatan itu umat Islam Indonesia melalui partai-partai bertendesi aliran Islam sangat tak memiliki modalitas untuk keluar sebagai penentu arah Indonesia ke depan. Penyebabnya jelas bukan hanya karena mereka mungkin malu (rendah diri) menjadi Islam. Tetapi sangat terkait dengan kegagalan serius memahami dan menerapkan Islam sebagai way of life, meski masih selalu getol, tanpa bukti keberhasilan, mengklaim bahwa Islam adalah rahmatan lil alamien (solusi universal dan ethernal). Karena “malu” menjadi Islam akhirnya mereka enggan belajar membumikan Islam dan lebih menerima doktrin Kristen yang memisahkan urusan agama dari urusan duniawi, sebagaimana mereka pernah gagal meyakinkan rival-rival mereka saat dirubahnya mukaddimah UUD 1945, saat Indonesia mulai berdiri.

Memikat Kalangan Sekuler. Setelah pertemuan Kamis malam pekan lalu di Jakarta, semakin jelas bahwa partai bertendensi aliran Islam tak lagi dianggap favourable untuk tampil secara eksklusif. Pemahaman dan keyakinan serta platform partai-partai ini tentang kehidupan politik dan kenegaraan memang sejak awal sudah berbeda dan diyakini akan semakin tak termediasi seiring perjalanan waktu ke depan. Mungkin saja secara formal kini hanya tinggal PPP dan PBB yang masih menyatakan diri sebagai partai Islam, tetapi adalah sebuah kesalahan besar jika peluang untuk lebih efektif memperjuangkan kepentingan umat Islam disimpulkan hanya ada pada kedua partai itu. PKB kelihatannya ingin sekali menjadi leading model yang, sayangnya, sudah barang tentu tak begitu dapat diapresiasi oleh partai lain termasuk PKS. PAN yang “menggantung” di antara partai terbuka dan tertutup terus-menerus mengalami degradasi.

Karena itu koalisi harus dengan bijak dan seksama mereduksi perbedaan sambil memetakan agenda bersama yang dengan sespesifik mungkin membuat masuk akal pembentukan koalisi. Di sinilah letak perbedaan terpenting PIR dengan poros tengah. Sesiapakah yang diharapkan mampu memberi perkuatan untuk menyokong peluang PIR? Untuk kasus ini, kemandatan parpol dalam pencapresan ini tentu sudah tak lagi dapat menjawab. Harus ada kesediaan menggeser urusan menjadi concern umat Islam. Kekuatan besar NU dan Muhammadiyah serta kekuatan umat lainnya akhirnya harus diajak berbicara pragmatis dalam tema who gets what kind of value and by what mean (siapa mendapat apa dan dengan cara apa).

Tetapi itu tak berarti otomatisasi pemosisian wakil NU menjadi Capres, katakanlah Mahfud MD dan wakil dari Muhammadiyah menjadi Cawapres, katakanlah Dien Syamsuddin. Model ini tidak selalu memikat bagi subjek yang akan dipikat, yakni partai bertendensi sekuler dan pendukungnya seperti PD, Nasdem, Hanura dan bahkan mungkin juga Golkar. Tergantung bagaimana membahasakannya kepada mereka dan tawaran apa yang dapat dipertimbangkan (powesharing). Artinya, terpaku pada konstruk bahwa hanya tiga partai papan atas hasil quick count (PDIP, Golkar, dan Gerindra) yang menentukan arah pencapresan 2014 adalah sebuah kesalahan. Konstruk itu pun akan menutup mata pada peluang untuk SBY yang masih sangat mungkin ikut mengkonsolidasi kekuatan partai-partai berpemimpin muslim.

Sebuah pameo lama dalam politik pun telah dipilih oleh SBY untuk sebuah komunike yang diliput luas oleh media pasca pengumuman hasil hitungan cepat pileg 2014. “Segalanya amat mungkin terjadi dalam dunia politik”, ucapnya dalam komunike itu. Pameo ini adalah sebuah gambaran pencarian alternatif meski partainya dipastikan kalah dalam pileg 9 April 2014. Ketika ia berkata kemungkinan menjadi oposisi, barangkali harus diterjemahkan sebaliknya. Karena jika kini ada orang yang paling waswas di Indonesia tentang hidupnya setelah pensiun, dialah SBY. Ia perlu pengamanan, dan tentu saja ia perlu teman, dan teman itu harus penentu di negeri ini. Artinya jika SBY cukup yakin PIR, tanpa diminta ia akan mendekat dan berani “membayar ticket pertunjukan” sembari mengumbar kenangan betapa nikmatnya bersama berada di pentas kekuasaan selama KIB I dan atau KIB II yang membuat partai-partai ini memiliki sumber pendapatan dari kementerian yang mereka bagi-bagi.

Penutup. Harus diakui bahwa perbincangan ini adalah sebuah kenaifan yang tak termaafkan dalam tataran akademis. Mengapa? Ibarat menggantang asap, kita berbincang tentang sesuatu berdasarkan ramalan yang kita ketahui tak mungkin akurat. Bahwa jika ditilik dari kesemrawutan pemilu 2014 (persiapan, pelaksanaan dan terlebih perhitungan suara), banyak hal yang membuat cukup sulit untuk menyatakan pemilu kali ini tak mengulangi kebobrokan pemilu-pemilu sebelumnya. Data penduduk tidak jelas (ingat kegagalan proyek eKTP dan DPT bermasalah), jumlah signifikan surat panggilan pemilih (form C6) yang tidak bertuan dan sangat potensil dimanfaatkan oleh orang yang tak mustahak, praktik politik uang dan kekhawatiran besar akan adanya aksi jual beli suara. Kesemuanya menjadi kondisi yang tidak saja memungkinkan hasil pemilu sesuai aspirasi, tetapi juga tak mungkin diprediksi oleh survei manapun. Survei memang sangat diperlukan, akan tetapi hanya oleh masyarakat yang sudah bermartabat.

Mudah-mudahan saja Indonesia tidak menjadi lengah menjaga perhitungan suara yang potensil berlangsung tak ubahnya perampokan karena perhatian tersedot ke isyu pencapresan. Kriminalisasi demokrasi Indonesia inherent dalam proses dan setiap tahapan dan kelembagaan pemilunya, dan kelihatannya karakter itu cukup diberi peluang oleh legalframework pemilu yang dibuat sesuai pesan-pesan imperatif para elit partai di Senayan. Bagaimana jika hasil quick count sangat berbeda dengan hasil perhitungan manual?

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Senin, 21 April 2014, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: