'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMILU YANG BUKAN ATRIBUT DEMOKRASI

PEMILU YANG BUKAN ATRIBUT DEMOKRASI

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


Saya tak percaya perbaikan dengan hitung ulang dan pemilu ulang yang mungkin memerlukan sebuah perpu itu. Karena profesionalitas, independensi dan integritas yang sangat bermasalah, maka sebaiknya pemilu Indonesia harus dilaksanakan oleh parpol. Parpol akan sangat berkepentingan terhadap data penduduk, DPT dan sosialisasi. Parpol akan berkelahi jika suaranya dicuri.

Prof.Sahetapy marah besar di forum Indonesia Lawyers Club (ILC) TVONE asuhan Karni Ilyas, Selasa malam pekan lalu. Ia menyimpulkan kebobrokan pelaksanaan pemilu 2014 berdasarkan laporan-laporan media. Laporan-laporan media itu kelihatannya secara meyakinkan terkonfirmasi oleh penuturan banyak orang yang menjadi pelaku-pelaku kontestasi pemilu di berbagai dapil di Indonesia.

Ia meminta dipikirkan jalan keluar, barangkali saja perhitungan ulang seluruh hasil pemilu atau bahkan pemilu ulang. Dasar hukum untuk itu tentu bukan sekadar wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlandaskan regulasi prosedural yang ada. Tak pula ada harapan pemilu sebobrok ini dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Susbtansi demokrasi yang sudah terkorbankan dan akan semakin terkorbankan ke depan oleh prosedur-prosedur yang, kelihatannya tetap dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi penyelenggara untuk mengklaim kebaikan kinerjanya, sama sekali tidak dapat diterima.

Dalam forum ILC ini diberi kesempatan yang luas untuk Ahmad Yani dan Anwar Fuady (caleg dari dapil yang berbeda di Sumatera Selatan) dan Nudirman Munir (Sumatera Barat). Mereka orang-orang yang untuk saat ini terposisikan kalah, dan bertekad akan melakukan upaya hukum. Tetapi Fachri Hamzah (Nusa Tenggara Barat) yang mendapat suara tertinggi di dapilnya juga mengeluhkan hal sama, yakni apa yang oleh akademisi Husin Umar dalam laporan hasil penelitiannya disebut fenomena demokrasi perut dan demokrasi amplop. Artinya, forum ILC kali ini sama sekali bukan penampungan suara-suara frustrasi karena kalah bersaing dalam pemilu. Bukan sama sekali.

Akar Permasalahan. Di luar perbincangan forum ILC, apa yang dapat dipetik dari kisah-kisah yang dialami oleh Armyn Gultom (Partai Hanura), Yahdil Khair (PAN), Nurul Arifin (Partai Golkar), Soetan Batoeghana dan Didi Irawadi (Partai Demokrat), dan lain-lain, termasuk para caleg lain yang saya temui di berbagai dapil yang berbeda, benar-benar memberi kalimatun sawa (kata yang sama) tentang pemilu 2014 yang sangat bobrok. Ingat, kita belum mendengar kesaksian tentang bagaimana para calon anggota DPD, yang tak memiliki jaringan saksi, berharap kepada sistem dan sama sekali tidak tahu akankah menerima dengan ihlas kekalahan atau menggugat. Jika akan menerima hasil dengan alasan apa, dan jika akan menggugat dengan cara apa pula. Asumsi kuat pastilah bahwa kebobrokan yang terjadi tidak mengecualikan calon DPD.

Bahwa pemilu 2014 mengalahkan kebobrokan pemilu 2009 sudah dinyatakan oleh media berdasarkan laporan investigatif yang mereka lakukan. Status pemilu 2014 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah politik Indonesia memang tak begitu perlu dimintai pendapat sanggahan kepada penyelenggara. Kata Prof Sahetapy, mulai dari Papua hingga Aceh, penyelenggaraan pemilu 2014 yang begitu buruk telah menjadi ciri umum. Berbagai jenis kecurangan terstruktur dan massif telah terjadi. Anehnya semua itu berlangsung seperti by design.

Ahmad Yani menempuh cara-cara normal, dan dalam upaya itu ia terbentur dengan fakta bahwa penyelenggaralah awal dari semua kebobrokan. Ia malah diajak oleh penyelenggara untuk berkompromi dan membayar pengembalian suaranya yang hilang dengan harga Rp 30.000 per suara. Lalu menjelang last minutes harga per suara bisa turun menjadi Rp 20.000, tetapi tak lagi bisa dikembalikan secara keseluruhan. Ahmad Yani memiliki data sendiri dan yang akan digunakannya dalam melawan sistim yang bobrok itu melalui MK. Meminta bantuan petugas kepolisian, dalam pengalamannya, tidak juga berhasil. Bukan ia tak melaporkan kejadian itu kepada Bawaslu, bahkan kepada Muhammad, Ketua di lembaga pengawasan pemilu itu yang kemudian dilanjutkan kepada Nasrullah, anggota Bawaslu lainnya.

Ahmad Yani akan terbentur dengan data. Itu pasti, karena dimana-mana C1 sendiri adalah barang dagangan dan pedagangnya adalah penyelenggara. Nurul Arifin berkisah tentang harga Rp 10.000 untuk copy setiap lembar. Di salah satu dapil di Sumut kisarannya antara Rp 2.500.000-Rp3.000.000 untuk satu Kecamatan. Karena sudah menjadi barang dagangan tentu tak tertutup kemungkinan ada pula spekulan yang memperdagangkan barang yang tak tentu asli atau tidak (C1). Bukankah C1 itu secara filosofis wajib diketahui oleh setiap orang yang kepadanya pernah disosialisasikan bahwa pada tanggal 9 April 2014 akan ada pemungutan suara (pemilu)? Caleg tak akses terhadap data hasil pilihan rakyat, saya kira adalah fakta keindonesiaan yang luar biasa bobrok.

Penyelanggara (KPU dan Bawaslu) memiliki basis data, katakanlah formulir C1 yang sejatinya adalah catatan data perolehan suara orang-perorang dan partai. Terbersit dalam pikiran banyak orang, siapa yang dapat menjamin otentisitas data yang tertulis dalam formulir C1? Lalu jika formulir C1 tak dapat menjadi pedoman, meski pun ia diberi hologram dan sampulnya disegel, mestinyalah data ada pada model C plano. Bagaimana pula jika lembar plano sudah dirusak atau sama sekali tidak pernah ada seperti pengalaman yang dituturkan oleh Ahmad Yani? Disitulah Muhammad yang Ketua Bawaslu itu terlihat kurang menunjukkan iktikad selain membela kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Saya kira adalah masalah integritas jika dalam kebobrokan seperti itu Bawaslu tak dapat menolong, dan ketika pemilu diakui berlangsung sangat bobrok, menunjuk-nunjuk rujukan UU dan ketentuan yang tak berkaitan sudah sangat tak relevan.

Semua ini sangat mungkin terjadi di tengah praktik demokrasi yang berintikan regulasi persembahan dan pelayanan atas kehendak elit dan oleh elit dengan memanfaatkan rakyat. Mereka lupa bahwa rakyat harus ikut serta jika demokrasi mau digunakan dan dihidupkan. Pemilu yang bukan demokrasi ini adalah fenomena yang di dalamnya inherent fakta si bolis na burju (aktor menyerupai watak iblis), baik dalam proses, tahapan maupun kelembagaan serta seremoni dan yel-yelnya.

Integritas Pemimpin. Batas akhir untuk keseluruhan tahapan pemilu 2014 adalah tanggal 9 Mei 2014. Di depannya sudah menunggu tahapan pilpres. Akan ada yang menganggap tahapan itu sesuatu yang amat sakral dan dengan pandangan seperti itu akan ngotot menolak koreksi yang bermuara pada tuntutan perhitungan ulang suara atau pemilu ulang secara nasional (bandingkan dengan gugatan yang dikabulkan MK tentang keserentakan pemilu legislatif dan pilpres). Lazim pula akan ada suara-suara ancaman tentang keamanan dan stabilitas nasional yang akan tidak kondusif jika hasil pemilu 2014 digugat.

Saya tak percaya perbaikan dengan hitung ulang dan pemilu ulang yang mungkin memerlukan sebuah perpu itu. Karena profesionalitas, independensi dan integritas yang sangat bermasalah, maka sebaiknya pemilu Indonesia harus dilaksanakan oleh parpol. Parpol akan sangat berkepentingan terhadap data penduduk, DPT dan sosialisasi. Parpol akan berkelahi jika suaranya dicuri. Kadar profesionalitas, independensi dan integritas penyelenggara sejak pemilu 2004 hingga 2014 sangat tak mungkin mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Indonesia tak mungkin disandra terus-menerus sebagai Negara anti demokrasi meski berpura-pura berdemokrasi. Apa yang kau tuju Indonesia?

andil

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Senin, 5 Mei 2014, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: