'nBASIS

Home » ARTIKEL » DISAIN LEGITIMASI KECURANGAN PILEG 2014?

DISAIN LEGITIMASI KECURANGAN PILEG 2014?

AKSES

  • 568,914 KALI

ARSIP


si anu
AKHIR bulan lalu seseorang dengan sengaja memajang (upload) copy sertifikat diklat penyelesaian perkara perselisihan hasil pileg 2014 bagi pengacara konstitusi di laman akun facebook saya. Mungkin dimaksudkan agar melalui akun saya, pemilik sertifikat terpasarkan. Memang belum tentu karena mereka di Mahkamah Konstitusi (MK) dan seluruh peserta diklat sudah memastikan bahwa pileg 2014 akan lebih banyak digugat.

Baru saja kita menyaksikan proses pemungutan suara pada 9 April 2014 lalu yang berlangsung tertib, aman dan damai. Penyelenggaraan pemilu yang tertib, aman dan damai adalah salah satu indikator yang membuat kita optimis bisa melewati proses demokrasi dengan baik. Walaupun masih banyak tahap lain yang nanti harus kita selesaikan.

Saat memberi pengarahan pada salah satu angkatan diklat ini di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Ketua MK Hamdan Zoelva diberitakan menegaskan bahwa MK memandang penting untuk mengundang para pengacara dalam rangka ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2014. Bukan hanya pemilu, tapi juga mengawal proses demokrasi.

Hal yang sangat mengganggu dari pengarahan Hamdan Zoelva ialah ketika ia berucap:

Baru saja kita menyaksikan proses pemungutan suara pada 9 April 2014 lalu yang berlangsung tertib, aman dan damai. Penyelenggaraan pemilu yang tertib, aman dan damai adalah salah satu indikator yang membuat kita optimis bisa melewati proses demokrasi dengan baik. Walaupun masih banyak tahap lain yang nanti harus kita selesaikan,” urai Hamdan.

Ia kelihatan seperti bukan orang yang faham living reality dalam demokrasi Indonesia khususnya event pemilu yang satu ke event pemilu yang lain. Ia sangat konservatif dan bahkan dapat dinilai berusaha mengabaikan fakta-fakta pemilu 2014 yang oleh banyak pihak disebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, yang karenanya dituntut untuk (paling tidak) hasilnya dihitung ulang meski pun sesungguhnya jika sekadar dihitung ulang “error” demokrasi yang terjadi tidak akan tereliminasi karena faktanya bukan hanya money politics yang terjadi, tetapi juga mobilisasi yang tak wajar dari para penguasa, peredaran tak terkendali formulir C6 dan A5, dan bahkan sangat mungkin pula kertas suara sisa digunakan oleh pihak tak bertanggungjawab. Menghitung ulang hasil pemilu tidak akan tiba pada kondisi pemilu jujur dan adil yang karena itu mestinya dilakukan pemungutan suara ulang secara nasional. Banyak pihak yakin diperlukannya sebuah perpu untuk memayungi tindakan pemungutan suara ulang itu.

Kita belum lupa apa yang terjadi di MK yang mendeskripsikan lembaga semacam apa MK itu selama ini. Dihubungkan dengan cara-cara arogan KPU di berbagai daerah yang lebih memilih menggertak orang yang protes terhadap perhitungan suara dengan mengatakan “ini formulir, Anda isi, sampai bertemu di MK”, maka demokrasi yang harus dikenali dari pemilu 2014 sangat mencemaskan.

Banyak kecurigaan di sini. Bagaimana jika semua sengketa itu “dinegosiasikan” seperti kasus-kasus perselisihan Pemilukada berbagai daerah yang kini sudah dipermasalahkan pada KPK? Setidaknya diperdapat kesan dari semua kasus yang sudah diekspose oleh KPK bahwa MK, KPU dan pihak yang diinginkan menang sudah menjalin persekongkolan buruk untuk dan atas nama uang sogok.

Hancur kita. Hancur, mang !!!!!

 

 

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: