'nBASIS

Home » ARTIKEL » THE LAWFUL CORRUPTION IN INDONESIA

THE LAWFUL CORRUPTION IN INDONESIA

AKSES

  • 538,914 KALI

ARSIP


the lawful

Kemoderenan adalah proyek barat mengandalkan agensi-agensi transformatif negara-bangsa dan kapitalisme. Giddens memang menegaskan itu. Maka tak menjadi keheranan bahwa dunia non-Barat tampaknya boleh hanya “menerima” apa yang diperkenankan oleh penentu yang amat kuat mendikte (Barat). Memang belakangan kita mengalami perubahan peta yang dahsyat dengan kehadiran China sebagai kekuatan baru menentang Negara-negara tua. Untuk Indonesia yang tetap mempertahankan mentalitas keterjajahan, semuanya serba tak menguntungkan.

Sebuah gelar akademik “Pseud Doctor of Philospphy” diberikan kepada seorang warga Medan tanggal 14 Agustus 2009 yang lalu. Saya sendiri tak begitu faham gelar itu dan civil effectnya. The Heaven University, perguruan tinggi yang memberi gelar itu, dalam dokumen resmi mereka menyebut bahwa penerima gelar telah menempuh tugas-tugasnya dengan hasil yang amat memuaskan. Dengan judul disertasi yang bagi saya amat mencengangkan, yakni The Lawful Corruption in Indonesia, yang bermakna korupsi yang dilegalkan atau yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, hati menjadi sangat tergoda untuk memeriksa academic record orang ini.

Inilah judul-judul mata kuliah dan nilai yang diberikan: The Technic of Corruption, yang bermakna teknik korupsi (A+), The Science of Corruption yang bermakna ilmu korupsi (A), The Art of Collution, yang bermakna seni kolusi (A), The Principles of Nepotism yang bermakna prinsip-prinsip nepotisme (A), The Science of Stealing yang bermakna ilmu mencuri (A), Principles of Bribery yang bermakna prinsip-prinsip suap atau sogok (A+), dan How to Lie yang bermakna bagaimana cara berbohong (A).

Dengan academic record itu pemegang gelar mestinya akan dapat sangat membantu jika dipekerjakan pada posisi strategis pengambil kebijakan di lembaga superbody seperti KPK, atau membantu memulihkan kesehatan lembaga-lembaga penegak hukum konvensional. Bahkan seorang Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi sebuah gerakan pemberantasan korupsi di sebuah Negara sangat memerlukan tenaga dengan kualifikasi seperti itu.

Legalitas korupsi. Sebetulnya kita sedang berhadapan dengan kemunafikan yang menyebar secara sistemik yang membuat no place to run (tiada lagi tempat untuk menghindar) dan no place to hide (tiada lagi tempat untuk bersembunyi) bagi orang-orang baik dan jujur. Itu bukan berarti sebuah negeri benar-benar telah kehilangan orang-orang baik. Hanya saja mereka tak berdaya saja, dan tak memiliki apa pun apalagi untuk melawan kezoliman.

Orang-orang baik itu terkadang dengan penuh semangat telah terjebak dalam situasi buruk yang mereka tak sadari, dan bekerja sepenuh hati menerjemahkan ucapan-ucapan yang sebetulnya bermakna ganda (double talk) dari para pemimpin dan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pidato dan perundang-undangan yang memadukan pandangan-pandangan filosofis tertinggi, aspek sosiologis yang luas, pandangan politis yang tak hanya menekankan pentingnya kompromi, konsepsi pemaksaan dan arbitrase kepentingan, dan patokan-patokan positivistik dengan idealitas yang sangat mumpuni.

Rumusan-rumusan yang awalnya diasumsikan tak berhenti di sekitar awang-awang itu akhirnya akan mereka temukan sendiri berhenti pada pelembagaan yang lebih bermakna kodifikasi rumusan keinginan yang mungkin sedikit banyaknya berguna dipajang di perpustakaan untuk menjadi sajian bagi para pembelajar baru. Tidak ada power (macht) dan tidak aparat yang berhati mulia, adalah kendala utama setiap kehendak perubahan bernasib menyedihkan.

Lagi pula, dalam rivalitas antara iblis dan malaikat, setiap kali ada alat pembunuh baru yang menerangkan bagaimana mesin perang akan dapat bekerja seefisien mungkin, sesungguhnya pada detik berikutnya sudah tersedia antipoda baru yang membuat asumsi-asumsi perang lama berhenti pada pertingkahan rivalitas inovasi antar kekuatan di antara para pemangsa yang mengorbankan bukan hanya ilmuan, tetapi juga biaya-biaya prioritas kemanusiaan yang mendesak.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di berbagai episode sejarah bangsa-bangsa, justru hukum anti korupsi dan segenap kelembagaannyalah institusi perlindungan terpenting untuk para koruptor terbesar dan para anak buahnya. Sejarah berlangsung di sekitar mekanisme itu, yakni cara korupsi yang terlembagakan oleh hukum yang protektif atas korupsi dan koruptor.

Sesungguhnya hanya hukum tuhanlah yang sempurna. Tetapi sayangnya orang-orang yang merepresentasikan segmentasi sosial, budaya dan politik paling modern telah bersumpah atas dasar kesombongannya untuk mengubur tuhan di benak orang-orang paling terbelakang di antara mereka meski sesekali akan dipanggil juga untuk mengimplementasikan jawaban atas keresahan dalam upaya menjawab keprihatinan paling dahsyat. Karena bukan kehendak agama yang normal, maka mereka dari sisi pelengkap penderita itu akan kerap menampilkan gambaran tuhan dan kemauannya dengan penuh kecengengan, kalau bukan genit dan tak cerdas sama sekali. Tuhanpun kerap mereka deskripsikan dalam doa-doa yang mereka rumuskan sesuai pesanan penguasa zolim.

Masa depan Korupsi. Arah kebijakan Negara dalam pemberantasan korupsi bukan tak boleh dipujikan barang sedikit. Tetapi melihat secara keseluruhan, Indonesia tetap memberi peluang penilaian negatif. The Technic of Corruption berkembang melampaui kemampuan antisipatif ketentuan perundang-undangan beserta kelembagaan yang dipersiapkan dengan biaya besar untuk maksud itu. Begitu pula the Science of Corruption, The Art of Collution, The Principles of Nepotism, The Science of Stealing, Principles of Bribery, dan kemahiran dalam How to Lie. Akhirnya kita harus membenarkan tesis Koentjaraningrat tahun 1070-an bahwa korupsi itu memang budaya megah dan besar.

Sebuah ulasan awal atas buku The consequences of modernity? Or any era and modern (1993), yang ditulis oleh Anthony Giddens, menyebutkan bahwa modernitas adalah transformasi institusi yang merujuk kepada mode pandangan kehidupan sosial atau organisasi yang muncul (di Eropah) kira-kira abad ke-17 dan seterusnya dan yang kemudian memengaruhi secara lebih atau kurang di seluruh dunia. Kemoderenan adalah satu fenomena bermata ganda. Pembangunan institusi sosial moderen telah mewujudkan peluang jauh lebih besar bagi manusia untuk menikmati pemuasan hidup berbanding keseluruhan jenis sistem pra-modern.

Tetapi kemoderenan juga mempunyai sisi buram seperti logika kerja alineatif perindustrian, pertumbuhan totalitarianisme, ancaman kemusnahan alam sekitar, dan pembangunan yang membimbangkan kekuasaan militer dan senjata. Ajaran modernitas sering hanya terbatas pada kewajahan ganda. Bahwa sembari mereka yang mewakili kerajaan industri dan persenjataan (kekuasaan) menegaskan pentingnya memberantas korupsi, mereka juga merampas hak-hak normatif orang-orang lemah dengan alasan subjektif bahwa stakeholdernya bukan bangsa dan negara mereka.

Kemoderenan adalah proyek Barat mengandalkan agensi-agensi transformatif negara-bangsa dan kapitalisme. Giddens memang menegaskan itu. Maka tak menjadi keheranan bahwa dunia non-Barat tampaknya boleh hanya “menerima” apa yang diperkenankan oleh penentu yang amat kuat mendikte (Barat). Memang belakangan kita mengalami perubahan peta yang dahsyat dengan kehadiran China sebagai kekuatan baru menentang Negara-negara tua. Untuk Indonesia yang tetap mempertahankan mentalitas keterjajahan, semuanya serba tak menguntungkan.

Sebetulnya ketak-berdayaan itulah yang sedang diperagakan oleh SBY ketika menyerang lawan-lawan politiknya dalam hal nasionalisasi asset pekan lalu. Dengan caranya yang kurang santun ia telah mengutip sejarah sedemikian buruk untuk memosisikan Bung Karno dan Seoharto tak lebih dari pembebek di depan sejarah keniscayaan modernitas yang menggadaikan negeri ini atas dasar modernitas.

Sembari menutupi ketakutan dan kepembebekannya kepada pemodal terkuat dunia, ia pun mengancam orang yang masih ingin Indonesia berdaulat secara politik dan ekonomi, dan orang yang tengah berfikir untuk memperjuangkan itu. Negeri-negeri peneriak anti korupsi itu terus-menerus akan mengkorupsi kekayaan kita dan dengan perlindungan hukum nasional kita dan legitimasi hukum internasional. Habislah kita.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 12 Mei 2013, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: