'nBASIS

Home » ARTIKEL » WAJAH HUKUM DI PLN

WAJAH HUKUM DI PLN

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


Seorang jurnalis mengirim pesan singkat “bang, aku minta komentar abang tentang manager PLN Sektor Belawan Ermawan jadi tersangka kasus mesin GT 21 dan 22 di Belawan. Namun pihak PLN memberi uang jaminan sebesar Rp 23 milyar utk mendapatkan status menjadi tahanan kota”.

Menurut saya, normanya ialah bahwa penahanan itu sangat diperlukan untuk memudahkan penyelesaian perkara sesuai prosedur dan aturan hukum. Jika tersangka dapat dijamin oleh teman-temannya di PLN dengan uang sebesar itu, bukan cuma akan berdampak pada keraguan masyarakat atas iktikad penegak hukum. Jadi, nanti halayak tak bisa disalahkan lagi jika berpendapat bahwa masalah kebobrokan pengelolaan PLN yang kental dengan aroma korupsi ini akan dirancang berakhir “kemufakatan jahat” tersangka dan teman-temannya dengan penegak hukum.

Metamorfosis Kejaksaan. Mungkin mereka ingin mengatakan kepada halayak bahwa korupsi di tubuh PLN sangat dapat ditoleransi berhubung tersangkanya orang kaya, mampu membayar seberapa pun uang yang diminta dan faktanya ia memiliki pengaruh yang kuat tak hanya di daerah tetapi juga sampai ke pusat sehingga penegak hukum lebih memilih takut ketimbang menjalankan tugasnya yang diamanahkan UU.

Memang akhir-akhir ini Kejaksaan Agung dan jajarannya semakin aneh karena semakin toleran terhadap koruptot. Beberapa waktu lalu Jaksa Agung digugat oleh banyak kalangan karena rupa-rupanya sudah membuat sikap tegas melalui sebuah surat edaran yang menetapkan lebih baik menarik uang kerugian negara untuk jumlah tertentu dari tersangka ketimbang mempermasalahkan dan atau memreosesnya hingga ke tingkat vonis peradilan. Alasannya sederhana, untuk mengusut sebuah kasus korupsi biasanya memerlukan biaya. Perkara korupsi besar dan korupsi kecil terkadang secara operasional tidak begitu berbeda kebutuhan biaya penanganannya.

Kampanye Ketum Partai Demokrat. Sewaktu kampanye untuk Pemilu 2014 di Medan, Ketum Partai Demokrat SBY menyebut bahwa krisis listrik di Sumut kurang lebih adalah gejala positif sebagai bukti tak terbantahkan atas fakta pertumbuhan yang selanjutnya tampak pada demand yang bertambah dan tak dapat dilayani oleh PLN hingga menjadi defisit. Bagi saya ini adalah bentuk upaya pengaburan masalah. Bahwa kebobrokan manajemen PLN yang berwatak korupsional ingin dianggap hal biasa dan bukan masalah besar serta bukan karena korupsi. Ini sangat menyedihkan, dan saya sangat curiga kaitan pernyataan itu dengan sikap lembaga penegak hukum yang akhirnya lebih memilih tawaran berdamai dengan pelaku korupsi.

Beberapa hari setelah pernyataan ketum Partai Demokrat  di Medan itu, dari Jakarta, dalam kapasitas sebagai Presiden RI SBY mengumumkan krisis listrik di Sumut akan selesai dalam 2 (dua) bulan. Saya kira limit waktu itu sudah hampir terlampaui. Bagaimana kondisi kelistrikan sekarang? Bukan masalah hidup mati sembarang waktu saja yang tak tertanggulangi, malah tersangka korupsi petinggi PLN disepakati untuk tidak ditahan.

Demi keadilan dan kebenaran hukum, pengistimewaan yang diberikan kepada tersangka korupsi di PLN itu mestinya dihapus.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: