'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pilpres yang Belum Tentu Agenda Kerakyatan

Pilpres yang Belum Tentu Agenda Kerakyatan

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


koalisi

“….para elit politik pengusung capres kerap menggambarkan rivalnya adalah musuh sejati Indonesia, dan jika mereka kalah bermakna bubarnya Indonesia. Padahal yang benar adalah, bahwa dengan kondisi kemiskinan rakyat (material dan spiritual) saat ini sangat tidak mungkin mampu menentukan nasibnya sendiri dan pilihan-piliohannya sangat bias. Bias karena miskin informasi dan juga karena ditampar pakai uang”.

Para elit dan para pengikut masing-masing kubu pencapresan kini umumnya terasa semakin miskin bahasa dengan semakin dekat waktu penentuan pasangan. Dipastikan hal itu akan semakin kentara dengan semakin dekat hari H (waktu pemberian suara). Semakin miskin bahasa maknanya ialah ketidak-santunan hingga kekerasan semantik yang bersumber dari kepanikan yang semakin memuncak akibat penggambaran mereka terhadap kondisi rivalitas. Di pihak lain semua kita sudah mencatat dengan baik bahwa pemilu kali ini boleh jadi memang yang terburuk sepanjang sejarah. Legal-framework yang begitu buruk, integritas amat rendah dari seluruh komponen penyelenggara dan keterbukaan untuk bercurang ria yang tak terkendala oleh apa pun berhubung penegakan hukum tak begitu diperlukan. Karena itu wilayah ketidak-nyamanan pilpres sangat potensil tak hanya seputar etika dan moral.

Catatan Politik. Jika kita ingat sejak tahun 1999, perbenturan amat serius antar kelompok pendukung partai politik di Indonesia pada umumnya telah terhindar dari situasi head to head yang mengancam stabilitas negara karena jumlah partai yang sangat banyak. Orang tidak bisa dikondisikan pada situasi head to head itu karena tidak ada partai yang benar-benar dianggap penguasa dan begitu juga tidak ada yang dianggap benar-benar oposisi.

Situasinya tidak dua ufuk diametral yang berhadapan langsung. Pemilunya sendiri menghasilkan banyak partai yang dianggap menang dan banyak pula yang dianggap kalah. Lagi pula pemenang tidak serta-merta diberi hak untuk menggunakan rumus the winner takes all (pememang tak menyisakan apa pun bagi yang kalah). Partai gurem saja diberi peran dalam pemerintahan, dan itu membuktikan kompromi luas atas penerapan sistem presidential yang khas Indonesia.

Banyak orang tak menyadari bahwa kondisi politik dengan multi-partai itu memang cukup favourable bagi suatu Negara dengan tingkat kedewasaan politik yang masih sedang tumbuh seperti Indonesia, apalagi dengan kelaziman penghalalan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap berbagai kecurangan untuk setiap pemilunya. Tetapi dengan tiadanya upaya partai untuk menjejali ideologi kepada para pengikut, dan tiadanya aktivitas kaderisasi yang cukup baik, serta dengan ditopang oleh model-model rekrutmen yang sembarangan, akhirnya partai politik di Indonesia hanyalah perusahaan-perusahaan bisnis bernama lain yang kesibukannya hanya di sekitar uang dan keuangan. Rakyat, dengan kondisi itu, tidak tergiring untuk bersedia bertarung hidup dan mati untuk sebuah pilihan politik. Tentulah suatu saat akan ada perubahan, ketika rakyat sudah dipintarkan dan disejahterakan.

Karena itulah asumsi makin sedikit jumlah pasangan capres akan mempersempit peluang untuk tidak saling berbentur di antara para pendukung, sangat dapat dibenarkan. Sebaliknya, semakin banyak jumlah capres akan semakin mempersempit peluang ketegangan yang memuncak di antara pendukung masing-masing pasangan. Melihat dari titik ini, maka sebaiknya pilpres 2014 berlangsung 2 (dua) putaran, agar menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk belajar berbeda pendapat dalam kegentingan yang memaksa. Iklimnya berbeda dengan pileg, tentu saja.

Tokoh Biasa-biasa. Meskipun saya sangat tidak sepakat dengan konstruk “tertib, aman dan lancar” yang selalu digunakan oleh pemerintah dan penyelenggara untuk menilai setiap pemilu, tetapi saya lebih tidak sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa pilpres 2014 adalah tarung hidup mati Indonesia. Hingga hari ini pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat lazim mengabaikan substansi demokrasi dalam setiap pemilu dan menyimpulkan tertib, aman dan lancar padahal suara atau pilihan rakyat diperjual-belikan, diselewengkan dan proses penyelenggaraan pemilunya dibajak menjadi perhelatan barbar plus transaksional. Pemerintah dan penyelenggara bertanggungjawab atas torehan sejarah yang sangat buruk ini, meski untuk adat demokrasi politik Indonesia mereka tak boleh diapa-apakan.

Di lain pihak para elit politik pengusung capres kerap menggambarkan rivalnya adalah musuh sejati Indonesia, dan jika mereka kalah bermakna bubarnya Indonesia. Padahal yang benar adalah, bahwa dengan kondisi kemiskinan rakyat (material dan spiritual) saat ini sangat tidak mungkin mampu menentukan nasibnya sendiri dan pilihan-pilihannya sangat bias. Bias karena miskin informasi dan juga karena berulangkali “ditampar pakai uang”.

Stok calon pemimpin yang akan dipersandingkan untuk pilpres pun pada dasarnya hanyalah tokoh-tokoh biasa yang tak sepi dari catatan-catatan kurang menggembirakan. Kemampuannya juga lebih banyak pada kegairahan pencitraan dan penggunaan logika-logika fallacy dalam menerangkan Indonesia kepada rakyat. Yakinlah, Indonesia tidak akan pernah bubar jika sesiapa pun yang kalah, dan Indonesia tidak juga akan pernah mengalami perubahan apa pun jika sesiapa pun yang memenangkan pilpres. Bussiness will run like usual (tidak aka nada perubahan menyolok).

Karena itu kekerasan bentuk apa pun, termasuk semantik, sebaiknyalah tidak perlu muncul untuk sesuatu yang tak bermanfaat kecuali untuk elit pencari kekuasaan dan kelompoknya yang memang tak perlu dilarang karena memang tak bisa dilarang. Mereka penganut kebudayaan penyimpangan tertentu yang tak boleh dikoreksi. Mereka bukan negarawan sama sekali. Karena itu lebih baik jangan ikut terpancing kenaifan dan syahwat mereka.

Saya percaya bukan tidak penting menelaah track record para kandidat. Sama pula pentingnya melakukan proyeksi pemerintahan ke depan di tangan masing-masing figur. Sebagai contoh, bahwa Prabowo Subianto kerap diposisikan buruk sebagai pelaku pelanggaran HAM berat kini semakin gencar disuarakan justru oleh kubu pendukung Jokowi. Padahal partai pendukung orang Solo yang oleh sebagian orang yang semakin luas diangap etnis Tionghoa, dan juga dituduh didukung oleh para konglomerat hitam yang selama ini menguasai mutlak ekonomi Indonesia dengan hasil kesenjangan yang parah itu, tampaknya dengan sengaja telah melupakan banyak hal, termasuk pembelaan mereka yang sangat bersungguh-sungguh terhadap Prabowo Subianto sebelum ini. Bahkan ketika mereka pasangkan dengan Megawati dalam pilpres 2009, malah Prabowo ini kerap dianggap “Soekarno Muda” yang sangat faham jimat Trisakti bung Karno.

Artinya tidak ada alasan bagi rakyat jelata untuk ikut selain memberi pilihan di TPS. Konflik dan yang buruk-buruk lainnya tidak usah ikut. Biarkan mereka menggantang kekuasaan, dan itu tak abadi. Hal yang abadi dalam sebuah Negara adalah eksistensi rakyat, dan itu terlalu berharga untuk dikorbankan. Pertimbangkan juga bahwa partai politik kita sudah membuktikan total perilaku buruk dalam pileg 9 April 2014, antara lain dengan money politic dan mark up/mark down suara serta aneka bentuk kecurangan lainnya. Semua itu sangat dimungkinkan oleh kesepakatan buruk (penyelenggara, sebagian rakyat awam dan caleg) membangun wilayah maksiat politik. Meski pasti mencederai demokrasi, tetapi semua itu mereka lakukan demi keuntungan pribadi-pribadi.

Pertanyaannya, bisakah mereka secepat itu berubah menjadi sangat ideal? Tidak mungkin sama sekali. Jangan percaya meskipun kini mereka terlihat seolah bukan (lagi) organisasi pencari kekuasaan, dengan jalan legal atau tak legal, sebagaimana diperagakan sewaktu pileg. Bagaimana menyembunyikan motif mencari kekuasaan dalam arena penentuan koalisi pencapresan ini? Atau sebetulnya siapa yang sedang ingin dibohongi oleh elit itu dengan ungkapan-ungkapan bohongnya?

Berbagi Kekuasaan. Motif powersharing pastilah kepentingan terbesar dalam koalisi pencapresan ini. Menyusul isi platform partai, prakiraan peluang memenangkan pertarungan dan pertimbangan reaksi (penerimaan atau resistensi) konstituen. Isi platform pun sudah dapat disaksikan dalam pewacanaan para elit itu yang diumbar sedemikian rupa seperti sama dan sebangun di antara sesama parpol berkoalisi. Pendeknya dicari-carilah kalimat-kalimat pembenar yang sangat sukar masuk akal. Jika alasan-alasan pembenar itu dapat dicerna, bahkan sebetulnya partai-partai berkoalisi itu tak ada alasan untuk tak fusi saja. Untuk membuktikan mereka bohong, memang harus ditunggu sekitar beberapa bulan pasca pilpres. Akan kelihatan watak asli mereka, dan nanti fenomena yang muncul tak ubahnya anak-anak yang gaduh gara-gara beberapa butir kelereng.

Jika tak seorang pun mampu menjawab akan dari mana memeroleh pembiayaan partainya, dan jika fakta partai-partai gurem yang di luar orbit kekuasaan selama ini cenderung semakin kerdil dan sebaliknya partai-partai besar yang memerintah semakin megah dan bergelimang uang, serta jika fakta KIB II ditandai dengan perkara-perkara pidana menyangkut oknum-oknum partai (meski tak selalu berhasil dinyatakan sebagai tanggungjawab partai yang oleh itu pantas dibubarkan saja), maka koalisi itu pastilah cara yang diakui oleh budaya politik untuk berbuat curang dan bahkan onar kepada negara dengan merampas anggaran yang semestinya untuk rakyat. Rakyat semestinya tahu sejak awal bahwa sungguh tidak mudah memberi solusi soal pendanaan partai.

Karena itu, sebagai rakyat, kita tak boleh terpancing ikut rusuh dengan agenda partai-partai seburuk itu.

Evaluasi Pileg 2014 dan Konstruk Kepemimpinan Nasional 2014-2019

Shohibul Anshor Siregar. Dengan sedikit perubahan pada judul, tulisan ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 19 Mei 2014, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: