'nBASIS

Home » ARTIKEL » JANJI CAPRES: JANGAN SEPERTI LAGU BLOWIN IN THE WIND

JANJI CAPRES: JANGAN SEPERTI LAGU BLOWIN IN THE WIND

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


visiDalam pikiran saya Indonesia pasti sepakat bahwa kini sangat dibutuhkan karakter seorang pemimpin yang kuat dan yang mampu membawa Negeri ini keluar dari keterpurukannya.

Jika pasangan capres telah menukilkan Visi dan Misi serta agenda (prioritas) mereka, maka saya pun merasa penting mengemukakan sesuatu terkait dengan itu. Bukan kritik. Melainkan sebagai pokok pikiran penyeimbang belaka, yang saya resumekan dari berbagai problem bangsa ini.

Di antara masalah-masalah besar saat ini, kelima masalah besar berikut rasanya akan menjadi agenda terpenting pemerintahan Indonesia 2014-2019:

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang pada umumnya menampakkan kebijakan-kebijakan yang mengindikasikan kegamangan dalam transisi dari agraris ke industri serta iklim persaingan global yang tidak terpetakan secara jelas. Andil pendidikan dengan proses dan materi ajaran yang lebih banyak “memenjarakan” dan menghabiskan waktu tanpa efisiensi memiliki andil besar. UUD 1945 melalui amandemen ke IV memang sudah mewajibkan secara imperative kepada pemerintah untuk mengalokasikan budget sebesar (minimum) 20 % dari total APBN dan APBD semua daerah setiap tahun. Tetapi sektor pendidikan telah berubah menjadi lebih riuh penyimpangan karena anggaran besar itu. Di semua level terdapat ketidak-fahaman atas “mana yang termasuk pendidikan dan mana yang tidak termasuk pendidikan”, sehingga bukan hanya penentuan pos penganggaran yang menjadi begitu rancu, tetapi juga penyimpangan-penyimpangan beraroma pidana terjadi begitu massal.

2. Kedaulatan politik yang terus-menerus terpuruk dan tak lagi menampakkan terjaganya harga diri bangsa baik di tengah pergaulan internasional dan juga di tengah bangsanya sendiri. Dimensi-dimensi permasalahan cukup kompleks, tidak cuma dalam sektor pertahanan keamanan atau persenjataan militer belaka. Bagaimana Negara lain memberi apresiasi kepada Negara-bangsa yang merasa sangat beruntung dapat mengirimkan tenaga kerja setara pembantu ke Negara-negara lain dan menganggapnya pahlawan devisa meski tanpa perlindungan yang memadai? Arus barang dan jasa serta manusia dikatakan sudah tak terbatas pada era global sekarang, namun untuk Indonesia jasa dan manusia yang berlalu lalang di dunia internasional bukan expert, dan ekspor kita pun kebanyakan barang-barang ekstraktif yang menunjukkan kemalasan mengejar ketertinggalan dalam teknologi hingga merasa lebih nyaman menjadi pasar besar bagi Negara industri yang bahan baku produknya cukup tersedia melimpah di sini.

3. Kedaulatan ekonomi yang terus menerus merosot dan bahkan telah memosisikan Indonesia sebagai Negara pemilik SDA yang kaya raya tetapi seolah tak berhak untuk beroleh kenikmatan wajar darinya, serta fakta “kewajiban” aneh dan tak masuk akal impor berbagai komoditi termasuk beras (beras raskin setara pakan ternak). Belakangan ini SBY “menggertak” elit politik yang dianggapnya telah berfikir terlalu jauh untuk memandirikan Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai bentuk ketidak-adilan dalam pola pengelolaan SDA oleh multinational corporations yang sejak lama beroperasi di Indonesia. Padahal keaulatan (ekonomi) suatu Negara bukan terletak pada seberapa meriah bangsa itu merayakan hari kemerdekaannya, melainkan seberapa sadar mereka sebagai warga Negara yang terbebas dari tekanan dan ketidak-adilan yang bertentangan dengan norma kemandirian.

4. Kesenjangan (disparitas) yang sangat parah karena pertumbuhan (growth) bersifat eksklusif dan tak membawa serta-mayoritas rakyat dalam kemajuan ekonomi yang dibanggakan secara statistik, padahal arena permainan ekonomi yang tersedia hanyalah keleluasaan tak terbatas bagi minoritas tertentu disebabkan national policy yang amat diskriminatif. Kita biasa mengikuti publikasi daftar orang-orang kaya di Indonesia yang dibuat oleh lembaga-lembaga terpoercaya. Dengan data itu kita sangat yakin bahwa diskriminasi ekonomi adalah satu hal yang tak mungkin dijejaki oleh demokratisasi yang berlangsung di Indonesia hingga kini. Ini hanyalah sebuah akibat saja dari proses demokratisasi yang memilih puas sebatas prosedural belaka. Agenda demokratisasi Indonesia mestinya wajib sangat khawatir terhadap kesenjangan yang sangat berbahaya ini.

5. Korupsi sistemik yang tak mungkin diharapkan reda di tangan KPK sembari menelantarkan lembaga-lembaga penegak hukum konvensional (Kejaksaan dan Kepolisian). Dengan segenap acungan jempol yang proporsional kepada KPK atas kinerjanya selama ini, kiranya membiarkan KPK sebagai satu-satunya harapan dalam perang melawan korupsi adalah sebuah kekhilafan besar.

Baik dalam pemilu legislatif maupun pilpres sejak tahun 2004, wacana yang kuat tentang kelima hal tersebut selalu muncul. Tetapi tidak ada realisasi yang cukup meyakinkan masyarakat bahwa pemimpin mereka telah bekerja sepenuh hati untuk bangsa dan negaranya. Akhirnya teringat lagu yang menyayat perasaan dari Bob Dylon Blowing in the wind. Simaklah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: